Presiden Layak Beritahu Alasan Penempatan Menteri Baru

Canberra ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya memberitahu tentang alasan di balik penempatan para pembantu barunya di posisi kementerian tertentu agar rakyat mengetahui apakah mereka memiliki kompetensi dan dapat diandalkan untuk memberikan “harapan baru” atau sebaliknya

Pernyataan itu disampaikan Kandidat doktor Universitas Nasional Australia (ANU) yang juga Ketua Umum PPIA Australia, Della Temenggung di Canberra, Senin (7/05).

“Tak mesti, perombakan kabinet memberikan perubahan besar melainkan memberikan kejutan baru terhadap sistem yang mulai ditata (menteri sebelumnya),” katanya.

Terkadang ‘reshuffle’ berdampak positif kalau penunjukan orang-orang baru itu didasarkan pada ukuran-ukuran yang benar. Namun, apa tujuan dan apa yang akan dilaksanakan menteri baru, masyarakat sering tidak tahu,” tambahnya.

Kandidat doktor ekonomi Universitas Nasional Australia (ANU) yang juga Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) itu diminta pendapatnya tentang “reshuffle” Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang disebut media nasional diumumkan di Jakarta, Senin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memastikan bahwa Presiden Yudhoyono setidaknya mengganti lima menteri, yakni Yusril Ihza Mahendra, Hamid Awaluddin, Saifullah Yusuf, Sugiharto, dan Abdul Rahman Saleh.

Della Temenggung mengatakan, kesediaan Presiden Yudhoyono memberikan penjelasan kepada rakyat tentang kompetensi para menteri baru menempati pos-pos baru mereka itu supaya tidak terkesan bahwa “reshuffle” kali ini masih merupakan sebuah komoditas mengingat kentalnya nuasa politisnya.

“Posisi Pak Sofyan Djalil misalnya. Dari Menkominfo kemudian menggantikan posisi Pak Sugiharto sebagai Menneg BUMN. Kendati Sofyan Djalil kabarnya pernah di kementerian BUMN, namun masih belum jelas dia mau melakukan apa dan programnya bagaimana. Jadi rakyat perlu tahu apa alasan di balik penempatan seorang menteri itu,” katanya.

Dalam pandangan Della, kinerja setiap menteri sepatutnya terukur sehingga Presiden Yudhoyono tidak terkesan ditekan publik dalam memberhentikan para menterinya.

“Sebagai pemimpin, Presiden Yudhoyono harus mengedepankan performa kabinet dan tak perlu terkesan bahwa beliau mengalami tekanan orang,” kata kandidat doktor yang tengah merampungkan disertasinya tentang peran investasi langsung asing dan manfaatnya bagi perusahaan lokal itu.

Selain Sofyan Djalil, empat orang yang menurut berbagai media nasional menempati pos baru di KIB adalah Hatta Radjasa (dari Menhub menjadi Mensesneg), Hendarman Supandji (Jaksa Agung), Lukman Aly (Meneg PDT), Jusman Syafei Djamal (Menhub), Andi Mattalata (Menhuk dan HAM), dan Mohammad Nuh (Menkominfo). (ant)