Soal Jajak Pendapat KKP,Pemerintah Harus Jujur Ungkapkan Yang Bersalah

Padang ( Berita ) : Ketua Bagian hukum Internasional, Unand, Dr Ferdi SH, MH mengisyaratakan pemerintah harus jujur mengungkapkan siapa saja yang bersalah dalam kerusuhan di Timor-Timur (sekarang Timur Leste–red), terkait digelarnya jajak pendapat Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

“Indonesia harus mendukung upaya jajak pendapat KKP,dan siapa saja yang bersalah harus dihukum. Jika hal itu tidak dilakukan jelas akan berbahaya bagi Indonesia ata munculnya sanksi moral, ” kata Ferdi kepada Wartawan di Padang, Senin (7/05).

KKP dibentuk PBB, guna menindaklanjuti tuntutan yang muncul paska perpindahan Timor Timor menjadi Timur Leste, beranggota Timur Leste dan Indonesia.

Alasan penting PBB membentuk KKP, antara lain agar tercapainya kebenaran, sebab jikapemerintah Indonesia saja yang ditunjuk menyelesaikannya, diyakini ada kecenderungan terpengaruh dan tidak adil.

“Perlu tim gabungan untuk melengkapi KKP yang juga beranggota dari sejumlah pelacak bukti-bukti dari Timur Leste,” katanya.

Ia mengatakan, persoalan besar ketika kerusuhan tahun 1999 tersebut, yakni terjadinya pembunuhan orang Timor Timur dan pembakaran diperkirakan dilakukan TNI dan pemuda pro RI, di antaranya Eurico Gueteres.

Tim KKP diharapkan akan mengungkapkan secara faktualdan jujur terkait segala sesuatu yang terjadi saat perpindahan kekuasaan tersebut.

“Keberhasilan jajak pendapat KKP tergantung kemauan ke dua pihak secara benar, dan Indonesia harus mendukung itu, jika tidak persoalannya akan diadili di Mahkamah Internasional.

Sebaiknya temuan paskakerusuhan di Timor Timur itu, diadili pada pengadilan pidana Internasional (INM= IndonesiaPidana International Criminal Court).

Guna mendukung tercapainya kebenaran, Tim KKP harus bekerja secara jujur dan mampu mengungkap kasus yang sebenarnya.

Ke depan, misi ini lebih diharapkan agar kelanggengan hubungan RIdengan Timur Leste makin terjamin.

Pengungkapan jajak KKP itu harus diterima apa adanya, terkait pelakunya sudah mulai usia tua, mengakibatkan posisi Indonesia justru menjadi sulit.

“Berbagai kasus kejahatan paskakerusuhan di Timor-Timur tahun 1999, perlu diungkap secara benar dan pemerintah harus jujur,siapa yang bersalah, harus dihukum,” katanya. (ant)