RI – Malaysia Perlu Aturan Lebih Tegas Terkait Kasus TKI

Jakarta ( Berita ) :  Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu menerapkan peraturan bersama yang lebih tegas terkait kasus-kasus TKI karena tanpa ketentuan yang tegas kasus-kasus yang menimpa TKI dikhawatirkan akan selalu terjadi.

Hal itu disampaikan Muhammad Muas dari Departemen Hubungan Luar Negeri dan Hankam DPP Golkar terkait pertemuan pimpinan Golkar ke Kuala Lumpur (Malaysia) dengan pimpinan tertinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) di Kuala Lumpur (Malaysia), akhir pekan lalu.

Muas mengemukakan, sudah saatnya kedua negara menetapkan peraturan konkrit tentang tenaga kerja, wilayah perbatasan kedua negara dan hak cipta yang mengakomodasi kepentingan kedua pihak. “Sejumlah upaya dapat segera dilakukan, tidak sebatas dialog dan pernytaaan diplomatik di tingkat pemerintahan,” katanya.

Dia mengingatkan, Indonesia maupun Malaysia jangan pernah lupa bahwa dalam era globalisasi tidak ada satu bangsa pun yang bisa berkembang sendiri.

“Kemampuan Malaysia membangun ekonominya lebih baik dari Indonesia, bahkan dalam mengatasi krisis moneter dunia pada 1997 telah berdampak pada sikap pemerintah dan masyarakat Malaysia terhadap Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, dalam pertemuan di Kuala Lumpur, DPP Golkar dan UMNO Malaysia sepakat meningkatkan komunikasi dan dialog untuk mendekatkan perasaan serumpun di tengah isu-isu sensitif dan sejumlah kasus yang akhir-akhir menegangkan kedua pihak.

 Delegasi Golkar dipimpin Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Delegasi Golkar antara lain terdiri atas Sekjen Golkar Semarsono, Kedua DPP Golkar Muladi, Ali Wongso Sinaga dan Agus Gumiwang, Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri Yasril Ananta Baharuddin, artis politisi Nurul Arifin, sejumlah kader muda Golkar seperti Yuddy Chrisnandy, Ace Hasan Sadzily, Gatot Sudaryanto, Darul Siska dan Muhammad Muas.

Mereka diterima sekaligus berdialog dengan Presiden UMNO yang juga Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi dan dalam pertemuan terpisah diterima Wakil Presiden UMNO/Wakil PM Malaysia Dato Muhammad Nadjib.

Meski membahas isu-isu sensitif kedua negara, tetapi pertemuan tetap diwarnai persahabatan dan semangat untuk menyelesaikan persoalan secara damai dengan mengedepankan komunikasi dan dialog terbuka. Pertemuan dua hari ini pun membahas sejumlah isu sensitif terutama masalah TKI dan masalah kebudayaan terkait adanya lagu dan tarian dari daerah Indonesia yang diklaim berasal dari Malaysia. 

Pada prinsipnya, Golkar dan UMNO tidak ingin hubungan serumpun itu tercedera oleh isu sensitif dan kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini.

Agung Laksono mengemukakan, Golkar sebagai pemenang Pemilu di Indonesia merasa terpanggil untuk menyikapi isu-isu sensitif kedua negara dan kasus-kasus yang terjadi di kedua negara. Hal itu sebagai bagian dari peran politik Golkar menyikapi banyaknya aspirasi dari masyarakat terkait peran hubungan luar negeri Golkar.

 “Isu-isu sensitif perlu dipertanyakan dan perlu ditanggapi agar tidak mengganggu hubungan baik kedua negara yang sudah lama terjalin,” kata Agung Laksono dan menambahkan, masyarakat Indonesia mempertanyakan langkah Malaysia yang mengklaim lagu Rasa Sayange serta lagu daerah lainnya dan sejumlah kesenian tradisional Indonesia yang juga diklaim Malaysia.

Agung mengemukakan, sebenarnya Indonesia tidak keberatan dengan pengembangan seni budaya Indonesia di Malaysia, tetapi jangan melupakan asal-muasal seni budayanya.

Ali Wongso Sinaga mengemukakan, kedua pihak harus memiliki tekad yang semakin kuat untuk membenahi persoalan TKI. Percaloan harus diberantas kedua pihak dan kasus-kasus kekerasan terhadap TKI harus diakhiri. Golkar menawarkan agar paspor TKI tidak disimpan oleh majikan tetapi disimpan oleh KBRI.

Sedangkan Nurul Arifin mengingatkan pemerintah Malaysia mengenai hak mendapatkan pendidikan bagi anak-anak TKI yang ada di Malaysia. Anak-anak TKI masih mendapatkan diskriminasi dalam hak memperoleh pendidikan. Jumlah anak-anak TKI itu sekitar 30 ribu anak.

Kasus-kasus hukum yang melibatkan majikan TKI dinilai Nurul Arifin lamban penyelesaiannya, bahkan sampai bertahun-tahun.

 

Eksis

PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi sepakat bahwa hubungan baik kedua negara harus dijaga dan ditingkatkan untuk kebaikan kedua pihak di masa mendatang. Dialog-dialog akan mendorong hubungan baik itu eksis. “Masih banyak ruang-ruang kosong dalam hubungan kedua negara yang perlu dimanfaatkan dalam berbagai bidang,” katanya.

Di bidang ekonomi, semakin banyak investor Malaysia yang menanamkan modal di Indonesia. Bila semula Malaysia dikenal menempatkan investor kelapa sawit, kini semakin banyak investasi Malaysia di Indonesia.

Mengenai adanya klaim sejumlah seni budaya Indonesia oleh pihak Malaysia, Kementerian Penerangan dan Kementerian Pelancong Malaysia menjelaskan bahwa lagu Rasa Sayange, misalnya, merupakan lagu dari wilayah nusantara yang tidak dikenal penciptanya. Lagu tersebut juga bisa didengarkan di negara lain. Namun apabila sikap Malaysia dianggap menyinggung masyarakat dan pemerintah Indonesia, Malaysia meminta maaf.

Wakil PM Malaysia Dato Muhammad Nadjib menilai bahwa Indonesia terlalu sensitif dengan kejadian-kejadian di Malaysia, terutama kejadian yang terkait WNI. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa dalam kasus-kasus tersebut, ada keterlibatan pemerintah. “Padahal dalam kasus Nirmala, orang Malaysia juga amat menangis,” katanya. ( ant )