Kantor Departemen Perlu Dipindah Ke Luar Jakarta

Jakarta ( Berita ) :  Peneliti dan pengamat politik LIPI Dr Hermawan Sulistio, di Jakarta, Senin [04/02] berpendapat, sudah saatnya ada tindakan nyata untuk melepaskan diri dari kondisi ibukota pemerintaan RI yang semakin sulit mengatasi bencana banjir, kemacetan lalu lintas dan ‘kekacauan arus pelayanan publik’, dengan memindahkan sejumlah kantor departemen ke luar Jakarta.

“Apa yang kita wacanakan bertahun-tahun, kini terbukti. Daya dukung Jakarta sudah terlewat. Makanya, pindahkan segera beberapa (kantor) departemen ke sejumlah daerah yang cocok, seperti ke Jatim, Kaltim, Sulsel dan lainnya,” katanya.

Ia mengatakan hal itu terkait banjir pada 1 Februari 2007  yang terulang kembali sejak 1 Februari 2008, yakni banjir serta genangan air di lebih dari 30 titik strategis. Akibatnya bukan saja memacetkan transportasi darat, tetapi juga mengacaukan jadwal hampir seratus penerbangan tertunda dan mengganggu kegiatan pelabuhan laut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun terkena dampak banjir Ibukota. Iring-iringan mobil kepresidenan tidak bisa tembus di Jalan Thamrin pada hari Jumat (1/2) tepatnya di depan pusat pertokoan Sarinah. Presiden pun harus pindah mobil. Sejak hari Jumat (1/2, transportasi darat, udara dan laut dari dan ke Jakarta benar terganggu.

Presiden, Wapres di Jakarta

Hermawan Sulistio setuju dengan wacana mencari alternatif ibukota pemerintahan lebih representatif, nyaman serta menunjukkan harkat martabat bangsa. Pendapatnya didukung Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR RI Sutan Bathoegana, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI Suharso Monoarfa dan pengamat politik dari Universitas Gajah Mada Dr Cornelis Lay. “Bagi saya, dimulai saja dulu dengan pemindahan beberapa departemen teknis. Pindahkan segera Departemen Pertanian ke Jawa Timur (Jatim), Departemen Kehutanan ke Kalimantan Timur (Kaltim), Departemen Kelautan dan Perikanan ke Makassar, Manado atau Ambon, Departemen Sosial ke Jawa Tengah (Jateng), Departemen Pertahanan (Dephan) sepenuhnya di Cilangkap, dan seterusnya,” kata Hermawan Sulistio.

Dia mengusulkan Departemen Luar (Deplu) di Banten karena dekat dengan Cengkareng, sedangkan beberapa departemen lainnya menyesuaikan di Sumatera atau Papua. “Di Jakarta biar Presiden, Wakil Presiden (Wapres), Menko-menko, Departemen Keuangan atau departemen tertentu saja,” kata Hermawan Sulistio yang akrab disapa dengan panggilan “Mr qq”.

Ide Bung Karno

Cornelis Lay mengemukakan, ide memindahkan ibukota negara pernah disampaikan Bung Karno. “Ada buku yang dibuat anak-anak muda di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Palangkaraya tahun 2007, saya diminta ‘nulis’ satu bab, tentang wacana pemindahan ibukota,” katanya.

Dalam buku itu, telah diuraikan panjang lebar serta didukung argumentasi kuat, mengenai betapa strategisnya mencari alternatif ibukota pemerintahan (di luar Jakarta). “Saya sendiri ‘nggak’ punya bukunya. Tetapi yang perlu saya sampaikan ulang, walaupun itu sudah banyak yang tahu, bahwa ide (pemindahan ibukota pemerintahan atau ibukota negara), telah lama dilakukan dan itu dimulai oleh Bung Karno karena berbagai pertimbangan, termasuk faktor aneka ‘bencana’ sebagaimana yang dialami Jakarta belakangan ini,” kata Cornelis Lay. ( ant )