PK Gratis Parepare Dapat Bantuan Rp 4,7 Miliar

Parepare, Sulsel ( Berita ) : Pendidikan bagi anak kurang mampu dan pelayanan kesehatan (PK) gratis untuk keluarga miskin di Parepare memperoleh suntikan dana dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp4,7 miliar.

Dana bantuan Pemprov Sulsel tersebut terdiri sektor pendidikan Rp2,9 miliar dan untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit regional Parepare Rp1,8 miliar.

Bantuan tersebut diserahkan Gubernur Sulsel, Dr Syahrul Yasin Limpo kepada Walikota Parepare, HM. Zain Katoe pada Hari Jadi kota Parepare ke-49 di lapangan Andi Makkasau Parepare, Selasa [17/02] .

Parepare, sekitar 155 kilometer utara Makassar, kata Zain Katoe merupakan kota jasa, niaga dan pendidikan yang cukup maju di kawasan utara provinsi Sulsel, namun di daerahnya hingga saat ini masih terdapat 1.246 anak usia sekolah belum menikmati pendidikan di tingkat SD dan SMP.

“Ini salah satu tantangan, sekaligus jawaban bagi pemerintah kota Parepare untuk berupaya mengatasinya agar anak usia sekolah dari keluarga miskin bisa bersekolah seperti anak-anak yang orang tuanya berkecukupan,” katanya dan menambahkan, anak yang belum bersekolah hampir dua persen dari jumlah penduduk kota ini sekitar 200 ribu jiwa.

Kucuran dana pendidikan dari Pemprov Sulsel ditunjang anggaran pendamping APBD pemerintah setempat tahun 2009 yang jumlahnya miliaran rupiah, lanjutnya, jumlah anak usia sekolah sebanyak itu mampu di sekolahkan secara gratis tetapi biayanya dibayarkan pemerintah.

Sedangkan bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin juga sangat bermakna bagi masyarakatnya untuk lepas dari biaya-biaya perawatan di rumah sakit dan obat-obatan yang selama ini dikeluhkan.

Walikota menambahkan, tahun ini pihaknya membangun sekolah satu atap dengan lama belajar 12 tahun (SD, SMP dan SMA) di kompleks SD 77 Parepare.

Tujuannya adalah anak SD yang lulus tidak perlu keluar mencari SMP, termasuk SMP ke SMA tapi cukup belajar selama 12 tahun di sekolah satu atap tersebut.

Upaya tersebut, ujarnya, merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah pendidikan lanjutan bagi anak didik di daerahnya, terutama bagi siswa dari keluarga miskin.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menyatakan, pendidikan gratis yang diluncurkan Pemprov Sulsel tahun lalu, dinilai sejumlah pakar pendidikan di daerah ini sebagai “hutan belantara” yang tidak bisa diwujudkan.

Penilaian tersebut, ungkapnya, hanya dilihat dari kacamata sepintas tanpa mendalami dan memikirkan ke depan bahwa gerakan ini bisa diwujudkan sebab ada dukungan dana APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, bahkan APBN sektor pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk menyekolahkan anak keluarga miskin.

“Sekarang ini, pendidikan dan kesehatan gratis Sulsel menjadi contoh nasional di Indonesia, bahkan diakui Unicef, lembaga donator PBB untuk anak-anak bahwa Sulsel mampu menyekolahkan anak usia sekolah dari kalangan keluarga miskin tanpa membebani biaya pendidikan anak tersebut,” katanya.

Menurut Gubernur, jika anak-anak dari keluarga miskin tidak bersekolah, maka diperkirakan ratusan ribu anak usia sekolah maupun yang drop out “bergelimpangan” tanpa menikmati pendidikan.

“Padahal, hak anak untuk menikmati sekolah dilindungi UU sehingga suatu keharusan bagi pemerintah untuk menyekolahkan mereka agar masa depannya bisa lebih baik dari orang tuanya,” katanya.

Selain mengatasi pendidikan anak dari keluarga tidak mampu, lanjutnya, pemerintah Provinsi Sulsel tahun ini memberi peluang bagi Guru yang belum sarjana maupun yang sarjana ke S2 untuk melanjutkan pendidikannya dengan biaya pemerintah provinsi.

“Tahun 2009, sebanyak 1.000 orang dari berbagai bidang pekerjaan bisa mengambil program S1 dan 100 orang guru atau dosen dapat melanjutkan S2, untuk mendapatkan SDM yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Peringatan hari jadi Parepare ditandai penandatangan kerjasama (MoU) Sister City (kota kembar) Parepare, Sulsel dan Tawau, Malaysia serta peletakan batu pertama pembangunan sekolah satu atap di kompleks SD 77 Parepare, dihadiri Wakil Ketua MPR-RI, Aksa Mahmud, Kapolda Sulsebar, Irjen Pol. Mathius Salempang serta sejumlah pejabat sipil/TNI-Polri di daerah ini. ( ant )