As’ad: Siapapun Presiden Ideologi Harus Tetap Pancasila

SERAHKAN BUKU : As’ad Said Ali (kanan) menyerahkan buku tulisanya “Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa” kepada Dirut Perum LKBN ANTARA, Ahmad Mukhlis Yusuf di Wisma Antara Jakarta, Kamis (18/6) dalam rangka diskusi dan bedah buku tersebut. ( Foto Ant )

Jakarta ( Berita ) :  Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said Ali mengatakan, siapapun yang terpilih menjadi presiden dalam Pemilihan Umum Presiden (pilpres), ideologi yang dipakai harus tetap Pancasila.

“Kalau ada pergantian kepemimpinan negara, ideologi yang harus tetap dipakai adalah Pancasila,” kata As’ad pada acara bedah buku yang ditulisnya “Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa”, di Wisma Antara Jakarta, Kamis [18/06] .

Petinggi BIN dari sipil itu mengatakan, pergantian pemerintahan harus diartikan semata pergantian nuansa dan pendekatan dalam mengamalkan Pancasila, dan bukan konstatasi ideologi.

“Persoalannya, apakah akan ada partai yang memiliki ideologi selain Pancasila memenangkan pertempuran dalam pemilu? Saya kira itu tidak akan terjadi manakala media dan para pemimpin meyakini kebenaran Pancasila,” katanya pada cara bedah buku yang dimoderatori Wakil Pimpinan Redaksi Antara, Akhmad Kusaeni itu.

Pejabat intelijen yang pernah bertugas di berbagai negara di Timur Tengah itu juga menyatakan, partai-partai yang berbasis agama tidak laku di Indonesia.

“Yang laku itu adalah partai yang berbasis nasionalis,” katanya.

As’ad mengatakan, Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler. Karena itu, katanya, spirit moralitas keagamaan harus menjadi landasan kehidupan kenegaraan. Ia mengatakan, masih dibutuhkan elaborasi jika Pancasila merupakan sebuah visi dan cita-cita bangsa.  ”Tidak boleh ada satu pihak tertentu melakukan hegemoni atau monopoli,” katanya.  Di sisi lain, As’ad melihat globalisasi yang terjadi saat ini selain ada positif, juga ada negatifnya. “Anak-anak kita yang belajar di luar negeri cenderung menerima nilai-nilai yang kadang-kadang belum tentu cocok dengan nilai-nilai kita,” katanya.

Liberalisasi katanya, juga menimbulkan bahaya kepada bangsa dan negara. Dia mencontohkan masuknya sejumlah kelompok berbasis agama ke Indonesia.

“Boleh-boleh saja kelompok berbasis agama itu ada di Indonesia. Namun mesti menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Mereka boleh memakai ideologinya, namun bukan menjadi ideologi negara,” tegasnya. As’ad mengatakan, apabila kelompok-kelompok itu tidak diingatkan, maka bisa terjadi perpecahan pada bangsa.

Agus Maftuh, pembicara dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mengatakan, Pancasila telah 10 tahun tidur. Hal itu terjadi karena kesalahan rezim masa lalu yang memaksakan ideologi. Dia juga mengatakan, Pancasila kini juga dikepung berbagai ideologi impor yang berbahaya bagi keutuhan bangsa.

Sementara pembicara lainnya, Direktur Umum dan SDM Perum ANTARA Rajab Ritonga, mengatakan, perlunya kembali mengampanyekan Pancasila di berbagai ruang publik. “Ada kecenderungan di jalan-jalan dipasang bilboard pejabat, dan tidak ada bilboard tentang Pancasila. Karena itu, sekarang perlu kembali dibuat bilboard-bilboard yang menggelorakan kembali Pancasila,” katanya.

BIN Tetap Netral

Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said Ali menegaskan, BIN tetap netral dalam Pemilihan Umum Presiden (pilpres) 2009. “Sejak dulu kita selalu netral. Memang ada yang mengatakan BIN tidak netral, namun itu hanya persepsi. Faktanya mesti dicek dan ricek dulu,” katanya, usai acara bedah buku yang ditulisnya, “Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa” di Wisma Antara Jakarta, Kamis.

Sebagai bukti masih netral, kata As’ad, jajaran BIN tidak pernah terlibat dalam kampanye salah satu calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres).

Menjawab bagaimana BIN memisahkan antara kepentingan negara dengan kepentingan pemerintahan berkuasa, dia mengatakan, BIN loyal kepada negara.

“BIN loyal kepada negara, bukan kepada kepentingan tertentu,” kata petinggi intel yang pernah bertugas di berbagai negara Timur Tengah itu.

Ditanya kehadiran intel di lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pilpres, As’ad mengatakan, untuk pengamanan. “Itu untuk pengamanan karena diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu,” katanya. As’ad mengatakan, BIN sangat menghormati proses demokrasi karena itu tidak mau terlibat dalam kampanye capres-cawapres.Ia juga menyebutkan tidak pernah diminta capres-cawapres tertentu untuk memberikan dukungan. “Tidak pernah ada instruksi dari presiden (SBY) agar memberikan dukungan dalam pilpres. Bahkan Pak SBY pernah mengatakan kepada saya, As’ad apabila ke pesantren-pesantren jangan mengampanyekan saya,” kata As’ad menirukan ucapan SBY.

Sebelumnya, Prabowo Subianto, salah satu cawapres, meminta agar BIN tetap netral dalam pilpres. “BIN harus netral, karena BIN bekerja untuk negara, bukan untuk perorangan,” ujar Prabowo usai menandatangani kontrak politik dengan perwakilan BEM se-Indonesia di Aula Pesona Khayangan, Jl Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Selasa (16/6).

Prabowo mengaku tidak tahu apakah BIN telah disusupi atau digunakan untuk kepentingan capres-cawapres tertentu.  ”Saya tidak tahu. Biasanya anda-anda lebih tahu. Wartawan kan banyak intelnya,” canda Prabowo.

Prabowo juga meminta agar mahasiswa aktif memantau jalannya Pilpres agar jujur dan adil. Mahasiswa diminta tidak apatis dalam penyelenggaraan Pilpres ( ant )