‘Reschedule’ Utang Perlu Perhitungan Yang Tajam

Jakarta ( Berita ) :  Strategi reschedule (penjadwalan ulang) pembayaran utang yang dinyatakan anggota tim ekonomi pasangan Megawati-Prabowo, Widya Purnama, masih perlu perhitungan yang tajam sehingga bisa dinilai apakah masuk akal atau tidak.

“Dia menyebut cicilan utang dan bunga satu tahun itu akan di-’reschedule’ semua, rasanya susah sekali,” kata pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati dalam dialog yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi UI di Jakarta, Rabu [17/06] .

Ninasapti menyebutkan utang negara terdiri dari pinjaman luar negeri dan masyarakat, yang terbagi menjadi dunia internasional (global fund) dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) serta Surat Utang Negara (SUN).

Menurut dia, jumlah yang bisa dijadwal ulang diumpamakan sebesar 50 persen terutama yang bersumber dari luar negeri seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, atau suatu negara tertentu, lanjutnya.

“Tapi kalau ORI itu kan rakyat Indonesia yang pegang lima atau sepuluh juta rupiah, bagaimana bisa reschedule? Berarti pemerintah tidak membayar dulu, misal untuk 10 tahun ke rakyat,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Institut Keadilan Global (Institute for Global Justice/IGJ) baru-baru ini utang Indonesia sudah tercatat 149,14 miliar dolar AS hingga kuartal IV tahun 2008.

Struktural bilateral utang itu dikuasai Jepang 72,82 persen dan selanjutnya Amerika Serikat serta Uni Eropa, sedangkan lembaga-lembaga keuangan multirateral seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) menguasai 53,41 persen dan Bank Dunia (WB) 35,80 persen.

Ninasapti juga menyinggung strategi pembiayaan selain utang yaitu pajak dan cara peningkatannya.  ”Yang dijawab tadi lagi-lagi pajak perlu diefisiensi bukan hanya masalah besaran namun strategi yang belum jelas,” ujarnya.

Karena pertumbuhan ekonomi mendorong pajak, kalau pertumbuhannya tinggi pajak bisa ditarik tinggi, kalau pertumbuhan melambat pajak juga menurun, katanya.

Para pembicara yang diundang dalam dialog ini selain Widya Purnama adalah Fadhil Hasan dari tim ekonomi Kalla-Wiranto dan Ahmad Syahroza untuk pasangan Yudhoyono-Boediono.

Kurangi Hutang LN

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Nina Sapti, menyatakan Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada utang luar negeri, dengan melakukan reformasi birokrasi di kantor-kantor pemerintah yang strategis.

“Kantor pemerintah yang mengelola keuangan seperti Dinas Pajak dan Bea Cukai selama ini sebenarnya mendapat penerimaan yang cukup dari pajak untuk membantu pembiayaan operasional negara,” katanya di Jakarta, Rabu.

Nina menjelaskan jika semua pihak jujur dan bertanggung jawab dalam mengelola pajak, penerimaan yang ada akan semakin besar. Ini bisa digunakan untuk membiayai kegiatan dalam negeri sehingga tidak perlu berhutang lagi.

Menurut dia, kinerja birokrasi memiliki implikasi terhadap kehidupan ekonomi. Perbaikan kinerja birokrasi akan mengurangi tindak pidana korupsi di dalam birokrasi, menambah pendapatan negara dari pajak dalam negeri, sekaligus memperbaiki iklim investasi yang dibutuhkan bangsa ini dalam proses pembangunan.

Sementara itu, imbauan reformasi birokrasi yang lebih baik ternyata juga dijadikan salah satu program yang diusung tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Jusuf Kalla-Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

“Kami menginginkan birokrasi yang lebih efisien dan tidak memakan banyak biaya yang tidak perlu,” kata anggota tim kampanye bidang ekonomi JK-Wiranto, Fadil Hasan.

Dia menjelaskan salah satu penerapan dari visi ini adalah dengan mengurangi jumlah departemen dan menteri yang dianggap bisa digabung dengan instansi lain atau dihapuskan sama sekali. Hal tersebut, katanya, dapat menghemat anggaran dan dapat membiayai kegiatan rakyat yang lain.

Di lain pihak, tim kampanye SBY-Boediono mengusung tema kontrol birokrasi yang transparan dan akuntabel.

“Pemerintahan yang bersih dan transparan penting. Nantinya kami ingin ada mekanisme pengawasan dan audit di lingkup institusi pemerintah terhadap program yang sudah dijalankan, jadi ada ‘reward’ dan ‘punishment’ terhadap penyelenggara kebijakan yang ditugasi pemerintah” kata anggota tim kampanye SBY-Boediono, Ahmad Syahroza.

Saat ini rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan penurunan dari 54 persen tahun 2004 menjadi 32persen tahun 2009. Namun posisi utang luar negeri Indonesia mengalami peningkatan dari Rp1.294,8 triliun pada 2004 meningkat Rp1.667 triliun pada 2009.

Menurut kajian Komite Penghapusan Utang Negara Selatan (Committee for Abolition Third World Debt) utang jangka panjang (Long Term Public Debt) pemerintah Indonesia mencapai 67 Milyar USD (2007). Jumlah ini menduduki posisi 4 besar setelah Meksiko, Brazil dan Turki. Diantara negara-negara  di Asia Tenggara yang lain utang jangka panjang  Indonesia masih yang paling besar.  ( ant )