MUI Ke Arab Saudi Bicarakan Vaksin Meningitis

Jakarta ( Berita ) :  Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bulan ini akan melakukan kunjungan ke Arab Saudi dan sekaligus bertemu dengan sejumlah pejabat teknis untuk membicarakan masalah fatwa haram tentang vaksin meningitis.

“Ini penting kami bicarakan kepada tokoh-tokoh Islam di Arab Saudi karena sangat terkait masalah pemberian vaksin bagi seluruh calon jamah haji (calhaj) yang selama ini diberikan sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah,” kata Sekjen MUI, Ichwan Syam, di Jakarta, Senin [06/07].

Tanpa menyebut siapa-siapa saja pengurus MUI yang akan berangkat dalam rangka membicarakan masalah vaksin meningitis, Ichwan mengatakan, pertemuan itu sangat penting meminta kepada pemerintah Arab Saudi untuk menyikapi persoalan masalah penggunaan vaksin pencegah virus bagi semua calhaj.

Ia mengatakan,  MUI mengeluarkan fatwa haram  terhadap vaksin meningitis, karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium mengandung unsur babi (enzim tripsin dari babi).

Selama ini, katanya, setiap calon jemaah haji dan umrah Indonesia harus melakukan vaksinasi meningitis karena melalui Nota Diplomatik Dubes Arab Saudi di Jakarta No. 211/94/71/577 tanggal 1 Juni 2006 pemerintah Arab Saudi mewajibkan setiap calon jemaah haji, tenaga kerja dan umrah mendapat imunisasi meningitis sebagai syarat untuk mendapatkan visa.

Vaksin yang selama ini diberikan kepada calon jemaah haji Indonesia adalah vaksin meningitis “Mencevax ACWY” produksi SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Belgia. “Kami berharap hasil pertemuan nanti dengan pemerintah Arab Saudi, semua permasalahan dan kekuatiran masalah vaksin meningitis itu selesai,” katanya.

Ia juga menyarankan kepada pemerintah Indonesia agar tegas dalam menyikapi masalah vaksin meningitis yang mengandung lemak babi, sehingga diharapkan para  calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji tahun 2009 jangan sampai terlantar atau tidak jadi berangkat.

“Kalau seandainya ada jemaah sampai tidak jadi berangkat ke Makkah, yang rugi adalah  jemaah haji Indonesia. Ini jangan sampai terjadi dan harus dapat dihindari oleh pemerintah,” katanya.   ( ant )