Aceh Perlu Jalin Hubungan Konstruktif Dengan Pusat

Banda Aceh ( Berita ) :  Pemerintah Aceh diharapkan terus menjalin hubungan konstruktif dengan pemerintah pusat setelah pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009 yang akan memulai babak baru pemerintahan.

“Aceh ke depan masuk ke dalam isu pembangunan seperti layaknya daerah lain di Indonesia. Hubungan konstruktif itu perlu dilanjutkan ke depan,” kata Sekjen Konsorsium Aceh, Juanda Djamal, di Banda Aceh, Jumat [10/07].

Sebelumnya, katanya, perlakuan terhadap Provinsi Aceh terkesan ada perbedaan dengan daerah lain sehingga posisi tawar Aceh terhadap pemerintah pusat lebih kuat, sehingga diharapkan dapat dijalin hubungan yang konstruktif.  ”Hal ini berhubungan dengan ke mana arah Aceh ke depan. Bisa jadi dengan kekuatan yang didominasi Partai Demokrat dan orang-orangnya di pemerintahan menjadi kekuasaan yang otoriterian,” katanya.

Kemenangan sementara pasangan Calon Presiden (Capres) Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 93,98 persen di Aceh menandakan perilaku politik sudah terintegrasi seutuhnya ke arus utama politik nasional.

Imam Syuja’, selaku Board Konsorsium Aceh Baru melihat kondisi ini sebagai babak baru dari politik ke-Aceh-an menjadi nasionalisme yang dulu masih erat dengan sikap kedaerahan dan juga ideologi syariat Islam. “Berbicara nasionalisme politik Aceh sudah sama dengan daerah lain sehingga tidak memiliki posisi tawar lagi untuk mendorong pemerintah pusat memenuhi kebutuhan Aceh,” kata Imam Syuja’.

Sementara masih ada beberapa masalah yang menyangkut dengan kewajiban pemerintah pusat yang diamanatkan Undang-Undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang belum dituntaskan yaitu sejumlah peraturan pelaksana.

Amanat MoU Helsinki atas hadirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Pengadilan HAM juga belum terlaksana, tapi dengan pemerintahan baru Aceh perlu berusaha lebih keras mendorong kuat ke depan. “Kita ingin Aceh tetap ada kekhasan yang tidak sama dengan daerah lain. Tapi dengan keadaan ini kita tidak tahu bagaimana masa depan Aceh jika Pemerintah Aceh dan DPRA tidak bekerja keras,” tambahnya.

Chairman Konsorsium Aceh Baru, Otto Syamsuddin Ishak mengatakan, dengan kondisi saat ini di mana posisi Aceh sama dengan daerah lain sebenarnya merugikan Aceh sendiri.

Menurut Otto, dulu Aceh memiliki nilai tawar karena Aceh berbeda dengan daerah lain yaitu sebagai daerah konflik, daerah yang menerapkan syariat Islam dan daerah yang dilanda tsunami. Tapi dengan posisi sekarang, Aceh harus bisa bernegosiasi untuk memenuhi keinginannya. Karena itu, harapan masyarakat terhadap Pemerintah dan DPRA sangat besar untuk menentukan nasibnya sendiri dalam naungan NKRI. ( ant )