Presiden SBY : Pembentukan Kabinet Baru Transparan Dan Akuntabel

PENYUSUNAN KABINET : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden Terpilih periode 2009-2014 (kiri) didampingi Wakil Presiden Terpilih Boediono (3 kiri), Mensesneg Hatta Rajasa (2 kanan), Menkominfo M. Nuh (kanan) dan Seskab Sudi Silalahi memberikan keterangan pers di Pendopo kediaman pribadi, Puri Cikeas Indah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/10) malam. Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan perihal sejumlah tahap dalam pemilihan menteri dan penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 menjelang pelantikannya pada 20 Oktober mendatang. ( FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/hp/09. )

Bogor ( Berita ) :  Presiden RI terpilih Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemilihan para menteri untuk Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua akan berjalan secara transparan dan akuntabel sehingga rakyat bisa mengetahui jalannya penunjukkan para menteri itu mulai dari proses awal termasuk alasan penetapannya.

“Saya ingin rakyat mengetahui apa saja yang saya lakukan dibantu Wapres terpilih Boediono dan tim kecil yang membantu saya dalam menyusun KIB jilid  dua untuk memastikan dan membuktikan prosesnya tetap transparan, dalam arti proses kegiatan utamanya bisa diketahui rakyat, kredibel dengan berpedoman pada mekanisme sistem dan proses yang semestinya dan akuntabel dalam arti dapat dipertanggungjawabkan, kenapa kabinet mendatang strukturnya seperti itu dan sasarannya juga seperti itu,” kata Presiden dalam jumpa pers di kediaman Puri Cikeas Bogor Rabu [14/10] malam.

Menurutnya, dalam proses penentuan stuktur dan menteri KIB II, dirinya bersikap sangat dinamis dengan mengupayakan menampung semua usulan dan masukan mengenai struktur dan nama yang diajukan kepadanya. Namun, sebagai patokan dirinya tetap merujuk pada  UU nomor 39/2008 mengenai Kementerian Negara yang antara lain menyebutkan bahwa jumlah kementerian dan departemen dalam satu pemerintahan paling banyak 34 buah.

Berdasarkan peraturan itu, Presiden memastikan jumlah kementerian dan departemen dalam KIB II sebanyak 34 buah, dengan penambahan fungsi pada beberapa kabinet seperti pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang ditambah dengan fungsi perlindungan anak.

“Sebenarnya tugas kabinet untuk lima tahun mendatang bertambah besar, namun dengan peraturan itu maka akan ada fungsi-fungsi tambahan tetapi tidak ditambah jumlahnya. Yang saya rancang 34 menteri dengan beberapa fungsi tambahan, sehinggga beban kementrian menjadi lebih besar,” katanya.,

Presiden menjelaskan, bahwa dalam proses penyusunan kabinet ini peran Wapres terpilih Boediono cukup besar karena selalu diminta untuk memberikan pandangan-pandangan dan mengusulkan nama-nama yang layak termasuk dalam penyusunan struktur kabinet sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan.

Penyusunan KIB II lanjut Presiden dimulai dari pembahasan visi dan misi pemerintah seperti yang telah dijabarkan dalam kampanye pilpres yang lalu, selanjutnya ditentukan sasaran-sasaran capaian dalam lima tahun mendatang di berbagai sektor yang dituangkan dapam program kerja 100 hari dan lima tahun mendatang. “Dari situlah kita mulai menyusun struktur kabinet sesuai dengan UU 39/2008 dan menetapkan para menterinya,” katanya.

Para calon menteri yang dinominasikan, lanjutnya akan mulai diberitahu pada Kamis malam (15/10) besok hingga Jumat malam (16/10) untuk dimintai kesediannya, dan apabila yang bersangkutan bersedia akan mengikuti proses uji dan seleksi dengan menandatangani pakta integritas dan kontrak kerja.

“Setelah itu akan ada wawancara dengan saya didampingi wapres, lalu setelah itu ada proses tes kesehatan termasuk kesehatan jiwa. Kemudian setelah selesai baru diumumkan dan dilantik,” katanya.

Presiden juga menjelaskan, bahwa penyusunan menteri KIB II selain mengutamakan intergritas juga akan menggambarkan identitas kemajemukan Nusantara dari

segi agama etnis, suku, gender, golongan tua dan muda. “Semua  jadi pertimbangan meski tidak semua suku dapat terwakili, tetapoi dari Sumatera ada, Sulawesi, NTT, Papua dan Maluku juga ada,” katanya.

Selain itu, pertimbangan keahlian dan wawasan di bidang tertentu juga menjadi prioritas seperti tokoh yang ahli di bidang global warming atau climate change untuk jabatan menteri lingkungan hidup. Begitu juga soal gender, juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan menteri KIB II ini.

“Di kabinet yang sekarang ada empat menteri perempuan, di kabinet mendatang saya belum bisa sebutkan, tetapi penting sekali bagi kita memperhatikan ini karena 50 persen penduduk kita adalah perempuan,” katanya.

Dalam jumpa pers itu, Presiden didampingi Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi dan Menkominfo Muhammad Nuh.

Golkar Masuk Dalam Koalisi Pemerintahan

Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden terpilih periode 2009-2014 menyatakan Partai Golkar akan menjadi bagian dari koalisi besar pemerintahan mendatang baik dalam eksekutif maupun legislatif.

Dalam acara silaturahmi dengan wartawan di Puri Cikeas Indah, Bogor, Rabu malam, Yudhoyono menegaskan setelah penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Pekan Baru, Riau, Ketua Umum Partai Golkar terpilih Aburizal Bakrie telah menyampaikan keinginan partainya untuk menjadi bagian dari koalisi.

“Maka Ketua Umum Partai Golkar telah menyampaikan kepada saya ke depan ini ingin menjadi bagian dalam pemerintahan dan menggalang kebersamaan dalam parlemen. Dengan demikian menjadi bagian dari koalisi,” tuturnya.

Agar tetap berlaku adil kepada partai politik mitra koalisi yang telah berjuang bersama sejak Pemilu Presiden 2009, Yudhoyono menjelaskan, dirinya akan membangun aturan main khusus untuk Partai Golkar yang baru saja menyatakan keinginannya untuk bergabung.

“Tentu ada bagian yang saya bangun sendiri agar bisa berlaku adil dengan partai politik yang lebih dulu bergabung,” ujar Yudhoyono tanpa merinci lebih jelas aturan main yang ia bangun dengan Partai Golkar tersebut.

Dengan demikian, Yudhoyono menyebutkan, saat ini partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan mendatang baik di kabinet maupun parlemen berjumlah enam partai, yaitu Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Golkar.

Yudhoyono mengatakan ia dapat memahami jika partai politik yang lebih dulu berkoalisi dengannya keberatan dengan masuknya Partai Golkar.

Namun, lanjut dia, tidak pernah ada kesepakatan di antara partai-partai koalisi itu bahwa tidak boleh ada tambahan partai baru dalam koalisi setelah proses Pemilu selesai. “Itu isu yang mengemuka, saya harus hati-hati menyampaikan ini jangan sampai rakyat lihatnya ‘power sharing’ ini semacam dagang sapi,” ujarnya.

Sejak awal, lanjut dia, memang telah ditegaskan kepada partai koalisi baik yang memiliki kursi di DPR atau tidak untuk tetap berjuang bersama-sama baik dalam unsur pemerintahan maupun pos-pos lain seperti duta besar.

Terhadap partai politik lain seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gerindra, maupun Hanura yang sampai saat ini tidak memilih berkoalisi, Yudhoyono menyampaikan penghargaannya. Demikian juga terhadap partai politik yang sampai saat ini tidak menentukan sikap apakah berkoalisi maupun beroposisi dengan pemerintah.”Saya menghormati keputusan kalau PDIP memilih tidak berkoalisi dengan pemerintah, tentu saya benar-benar hormati,” ujarnya. ( ant )