SBY (Bisa) Jadi Pahlawan Pemberantas Korupsi

Munculnya perseteruan antara KPK dan Polri serta Kejaksaan Agung merupakan bukti kurang tanggapnya Presiden SBY. Kalau saja SBYcepat bertindak dengan menggunakan haknya sebagai Presiden maka kasus ‘’Cicak versus Buaya’’ ini bisa menjadi sangat berharga bagi kemajuan masa depan bangsa ke depan.

Saatnya Presiden SBY tegas, menyuarakan dengan keras pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Apalagi  ia menjadikan pemberantasan korupsi sebagai jualan dalam kampanyenya saat Pilpres lalu. Jadi, sikap yang ditunjukkan Presiden SBY hanya normatif menghargai jalur hukum, menurut hemat kita tidak cukup.

Semakin merebaknya dukungan masyarakat lewat facebookers menandakan rakyat sudah kehilangan kepercayaan dengan cara-cara penegak hukum dan pemerintah yang dinilai lamban dalam menegakkan supermasi hukum, khusunya pemberantasa korupsi.

Kalau dibiarkan, masalah ini akan semakin melebar sehingga kredibilitas pemerintah menurun di mata rakyat, dan bisa-bisa SBY menjadi sasaran untuk menghadapi impeachment dari lawan-lawan politiknya.

Justru itu, Presiden SBY harus tanggap berpihak pada KPK meskipun tidak tertutup oknum di KPK terlibat. Sebab, masyarakat membutuhkan KPK setelah Kejaksaan, Polisi tidak mampu menghabisi para koruptor, malah menumbuhsuburkan KKN di segala lini.

Tak pelak lagi, bangsa kini membutuhkan pahlawan anti-korupsi, tokoh yang sanggup melawan koruptor, memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Harapan itu banyak tertuju pada Presiden SBY.

Momentum ‘’Cicak versus Buaya’’ ini bisa dijadikan ‘’entry point’’ buat SBY memulainya dengan serius sehingga hasilnya benar-benar melegakan rakyat. Kalau itu bisa dilakukan SBY, rakyat pasti mengenangnya sebagai pahlawan bangsa dalam pemberantasn korupsi di anah air.

Terbongkarnya kebobrokan hukum di kalangan oknum pejabat tinggi KPK, Polri, Kejaksaan Agung  merupakan puncak dari rendahnya penegakan hukum kita sejak kemerdekaan sehingga supremasi hukum yang digembar-gemborkan hanya di mulut saja (lips service).

Itu bisa dilihat dari banyaknya pejabat dan mantan pejabat yang ditangkap KPK. Sikap agresif KPK khususnya di bawah pimpinan Antasari Azhar membuat gerah banyak pihak, maka berbagai cara dilakukan pihak-pihak yang terancam untuk melemahkan KPK lewat umpan wanita, tahta, dan harta. Ternyata itu berhasil! Antasari tersangkut kasus pembunuhan Nasaruddin setelah terbujuk rayuan  istri siri korban direktur BUMN itu.

Di sinilah SBY selaku kepala pemerintahan harus membuktikan komitmennya  dalam upaya pemberantasan korupsi dan merealisasikan janji-janji politik selama kampanye lalu.

Konflik yang terjadi antara KPK dan Polri serta Kejaksaan Agung jangan sampai menjadi antiklimaks. Setelah rebut-ribut, saling buka-bukaan akhirnya hilang begitu saja. Padahal, rakyat sudah mengetahui lewat media massa bahwa bukti-buktinya sudah sangat telanjang adanya keterlibatan pejabat negara dalam mafia hukum dan korupsi.

Tak pelak lagi kondisi penegakan hukum dan khususnya pemberantasan korupsi sudah mencapai titik nadir dengan merebaknya kasus korupsi yang menjadi musuh rakyat. Keterlibatan pejabat tinggi negara, tokoh politik, dan partai politik membuat jalannya pemerintahan tidak kondusif.

Wajar kalau rakyat marah dan melakukan aksi turun ke jalan, seperti terlihat di Bundaran HI Jakarta kemarin. Mudah-mudahan saja Presiden SBY cepat tanggap dan menjadikan momentum Hari Pahlawan ini dengan bertindak tegas terhadap anak buahnya yang terkait penyalahgunaan jabatan maupun mereka yang terlibat korupsi berjamaah.=