Aceh Perlu Tiru Pembinaan Nelayan Di Malaysia

Banda Aceh ( Berita ) :  Pemerintah Provinsi Aceh diharapkan bisa meniru Malaysia dalam pembinaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan menggali potensi perikanan, baik darat maupun laut di daerah itu.

“Pemerintah Aceh perlu meniru Malaysia dalam membina nelayan, karena potensi perikanan laut di daerah ini sangat besar, sehingga bisa diekspor,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Saudagar Ikan Aceh (ASIA), Zulkifli di Banda Aceh, Kamis [12/11].

Pengurus ASIA berkesempatan melakukan studi banding ke beberapa negara bagian di Malaysia, serta melakukan penjajakan kerja sama dengan nelayan di negeri jiran itu. Pengurus ASIA bertemu dengan pejabat Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia di Negera bagian Perak, Malaka dan Johor.

Informasi yang diperoleh, dalam rangka menumbuhkembangkan usaha kelautan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan, Kerajaan Malaysia memberi pinjaman sebesar 75.000 ringgit atau sekitar Rp187,5 juta per orang.

Utang tersebut boleh digunakan untuk membeli kapal ikan, berdagang dan atau mengembangkan usaha-usaha lainnya berbasis kelautan, katanya.

Pinjaman tersebut disalurkan melalui persatuan-persatuan nelayan yang ada di seluruh negeri bagian.  Setiap nelayan yang ingin memperoleh pelayanan utang harus ada rekomendasi dari persatuan nelayan.

Selain itu, untuk menjamin tidak terjadinya kondisi rawan pangan, pemerintah Malaysia juga memberikan subsidi kepada setiap keluarga nelayan sebesar 200 ringgit atau Rp500.000, sehingga meskipun kondisi usaha paceklik, minimal kebutuhan pokok mereka dapat terpenuhi, katanya. Pemerintah Malaysia juga memberikan subsidi bahan bakar minyak mencapai 50 persen dari harga pasar, ujarnya.

“Saya rasa, Aceh yang memiliki anggaran cukup besar, bisa meniru apa yang dilakukan Malaysia, sehingga hasil angkapan nelayan bisa meningkat, yang pada gilirannya produksi juga bertambah,” katanya.

Zulkifli menyatakan, potensi perikanan di Aceh cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal, karena alat penangkapan nelayan masih rendah.

Ia menilai, Pemerintah Indonesia belum serius dengan pembangunan perikanan, hal itu terlihat dari sumbangan yang diberikan untuk sektor itu tidak sebanding dengan ang dihasilkan.

Berdasarkan data dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), secara nasional sumbangan pendapatan dari sektor perikanan dan kelautan sebesar 3 persen, akan tetapi pengembalian pemerintah dalam bentuk pembangunan hanya 1,2 persen.

Dalam kontek Aceh, pada tahun ini, jumlah anggaran yang disediakan negara untuk pembangunan hanya sebesar 1 persen saja dari total Rp3 triliun.

“Saya kira pemerintah harus mengubah strategi pembangunan perikanan, karena sektor tersebut melibatkan paling banyak tenaga kerja dan melibatkan 21 persen penduduk,” ujarnya.

Aceh memiliki garis pantai yang panjang yakni 1.666 km dengan kandungan berbagai jenis ikan dan biota laut unggul seperti yellow-fin tuna, big eyes tuna, redgrouper, lobster, udang galah dan lain-lain yang bernilai ekonomi tinggi.

Namun segala kelebihan ini tidak juga membuka mata orang-orang kaya dan Pemerintah Aceh untuk ambil bagian yang penting dalam proses pembangunan di sektor ini, kata Zulkifli. ( ant )