Nurdin Tampubolon : Mari Tunjukkan Cara Berdemokrasi Yang Santun

Jakarta (Berita) Unsur pimpinan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Ir Nurdin Tampubolon mengajak  seluruh elemen masyarakat yang merencanakan melakukan aksi demo besar-besar pada 9 Desember  2009  berketepatan pada hari Anti Korupsi Dunia, untuk malaksanakan aksi dengan aman, tertib dan damai.

“Sekarang merupakan era demokrasi karena itu mari ciptakan demokrasi yang bersih. Mari  kita tunjukkan cara-cara demokrasi yang santun,” ujar Nurdin Tampubolon menjawab Berita, Senin [07/12] di Jakarta.

Menurut  Nurdin, apabila demo tersebut berlangsung aman, damai maka diharapkan dapat menunjukkan bahwa  Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi dengan  cara-cara damai.

Kekhawatiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap aksi 9 Desember , menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut ini adalah hal yang wajar, tetapi  jangan  terlalu berlebihan. Sementara  Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) MPR Martin Hutabarat mengatakan  peringatan hari anti korupsi 9 Desember setiap tahunnya sudah menjadi agenda nasional. Demikian juga rencana aksi peringatan 9 Desember, lusa, sudah lama direncanakan oleh berbagai komponen masyarakat seperti mahasiswa dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tujuannya  memberikan dukungan bagi gerakan pemberantasan korupsi di negara kita, yang dirasa kan banyak semakin meredup.

Oleh karena itu tdk perlu pemerintah ber prasangka buruk thdp peringatan tsb. Malah sehrsnya berterimakasih karena usaha pemberantasan korupsi itu didukung segenap elemen masy.  Presiden juga jgn berreaksi berlebihan, seolah2 kebakaran jeng got. Tdk perlu setiap statemen LSM terus ditanggapi. Ini yg membuat beritanya semakin besar dan meluas.

“Kita berharap aparat jangan bertindak berlebihan nanti dalam menjalankan tugasnya. Wajar-wajar saja, katanya. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III ini yakin tidak ada apa-apa, sebab Rakyat hanya memusuhi korupsi dan bukan mau menjatuhkn SBY. Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menamakan diri Kaukus Anti-Korupsi DPD akan bergabung dengan aksi Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang berlangsun Rabu (9/12) pukul 12.00 WIB di Jakarta.

“Kaukus Anti-Korupsi DPD bersifat individual, tidak melibatkan lembaga (DPD). Namanya saja kaukus,” ujar I Wayan Sudirta   Menurutnya kaukus Anti-Korupsi DPD akan dideklarasikan hari Rabu pagi tanggal 9 Desember 2009, bertepatan dengan Hari nti-Korupsi Sedunia, sebelum mereka bergabung dengan aksi GIB. “Bukan mengeramatkan, tapi tanggal 9 Desember bermakna luar biasa bagi orang-orang yang anti-korupsi,” tambah Wayan.

“Kita mengawasi skandal Bank Century, agar penyelesaiannya benar-benar tuntas hingga ke akar-akarnya, agar rakyat mengetahui siapa yang bersalah dan bertanggung jawab. Kita, anggota DPD, 100% mewakili kepentingan rakyat Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruhnya.” Tegasnya

Laode Ida menambahkan, Kaukus Anti-Korupsi DPD memiliki tugas-tugas khusus di bidang pemberantasan korupsi. Dia menekankan jangan mengatasnamakan aksi dengan lembaga, meskipun mereka adalah anggota-anggota DPD. “Substansi aksi kita mengarah kepada pemberantasan korupsi

yang sesungguhnya. Kembali ke jalan aktivistik,” tambahnya.

Serba Salah

Dalam pertemuan khususnya  dengan wartawan unit MPR/DPR /DPD , Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, saat ini Partai Demokrat menghadapi situasi serba salah, karena apapun yang direspon terkait dengan kasus Century, dianggap sebagai suatu langkah difensif dan reaktif.

“SBY baru bicara tiga kali, sementara tuduhan muncul setiap hari yang seolah-olah kebenaran. Mohon adil, karena tuduhan sudah dianggap benar,” katanya.

Bahkan saat ini katanya, ada kesan publik sudah yakin benar apa yang dituduhkan memang benar, termasuk langkah melaporkan LSM Bendera yang juga dianggap berlebihan.

“Apapun yang disampaikan lebih dinilai pembelaan diri yang dini daripada penelusuran yang akan dilakukan pansus. Pernyataan SBY bukan bermain dengan kata-kata. Hak angket tidak bisa dihalangi dan dibatasi oleh pihak manapun,” ucap Amir.

Jadi kata Amir, sangat tidak adil bagi Partai Demokrat jika diharuskan untuk membuktikan data yang dianggap bohong. “Tidak adil kalau Demokrat yang harus membuktikan. Bagaimana membuktikan data yang kami anggap bohong,” katanya.

Meskipun demikian,  Amir Syamsuddin menghargai banyak kepedulian berbagai kalangan yang menghendaki skandal  Bank Century  diungkap tuntas. Termasuk pembentukan Pansus Angket oleh DPR. “Kami hargai itu semua. Kami mendukung penuh upaya Pansus Angket melakukan pemanggilan orang-orang tertentu, termasuk Wakil Presiden Boediono,” kata dia.

Soal pernyataan Presiden SBY terhadap aksi 9 Desember, Amir meminta agar pernyataan itu tidak disikapi dengan sinis, tetapi dengan penuh keadilan. “Kalau ada pihak-pihak yang mengatakan perkataan SBY hanya membuat kisruh dan presiden bersikap reaktif, itu tidak adil,” kata Amir.

Bagi Amir, pernyataan SBY merupakan reaksi atas aksi. SBY menyampaikan soal gerakan 9 Desember tentu saja setelah mendapat masukan yang valid. Namun siapa sumber informasi SBY, Amir merahasiakannya.

Amir merasakan, pemberitaan yang sekarang terjadi kurang adil dan cenderung menyudutkan SBY. Dia tegaskan, SBY hanya mengatakan soal aksi itu 1-2 kali,  namun seolah-olah hal itu diungkapkan SBY setiap hari. Bahkan ada tudingan yang tidak pantas yang diarahkan kepada SBY.

Teken Kontrak

Sementara setelah melalui perdebatan sengit, Ketua Pansus Angket Bank Century Idrus Marham akhirnya meneken kontrak politik yang disodorkan mahasiswa mengenai penuntasan kasus bailout Rp6,7 triliun tersebut.
Sebelum menadatangi kontrak politik tersebut, Idrus sempat menerangkan mengenai alur kerja Pansu.

Menurutnya Pansus akan mulai data dan alur data, lalu secara objektif akan menyebut rekomendasi. Kalau dimulai dari orang itu tendensius. Kerja pansus harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hukum.

” 100 lembar saya siap tandatangani tapi lebih penting mengetahui substansi. Pansus akan bekerja secara sistematis dan akan dilaporkan ke publik,” demikian janji Ketua Pansus Idrus Marham saat menerima mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Komunitas Nusantara

Sebelum sampai ke proses penandatanganan itu, Idrus memaparkan berbagai hal. Seperti rekaman rapat yang dilaksanakan oleh KSSK (Komite Stabilisasi Sektor Keuangan) yang dilakukan larut malam sampai pagi hari. Dia juga mengkritik bahwa data-data yang ada dalam usulan angket masih belum lengkap. “Menarik kalau rekaman itu diputar,” katanya. (aya)