Presiden Diminta Batalkan Pemberian Mobil Dinas

Jakarta (Berita): Pengamat Politik dari Indonesian Institute, Cecep Effendy mengatakan dalam kondisi citra pemerintahan yang turun seperti saat ini, sebaiknya presiden membatalkan pemberian mobil dinas baru kepada para menteri dan pejabat parlemen saat ini. Menurut dia,  citra presiden menunjukkan tidak komit kepada publik dalam menggunakan belanja negara yang efisien.

“Mobil dinas para pejabat mustinya tidak perlu diganti, karena yang lama pun masih layak pakai. Mestinya, kalau pertumbuhan ekonomi kita sudah kembali di atas 7 persen baru diberikan mobil baru. Lagipula ini kan baru awal kerja mereka dan mereka belum membuktikan apapun, masa sudah diberikan mobil baru,” ujar Cecep ketika dihubungi wartawan Selasa kemarin.

Menurut dia, Presiden  harusnya menunjukkan diawal kinerjanya saat ini memulai segalanya dengan kerelaan dan bukan karena menginginkan fasilitas-fasilitas negara semata.  Dikatakan, presiden menurutnya harus mampu berikan pesan yang berpihak pada publik. “Memang mungkin nilainya pembelian mobil itu tidak terlalu besar, namun untuk ukuran kondisi saat ini harga mobil itu kurang memperhatikan kondisi rakyat yang masih banyak sekali membutuhkan perhatian dan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Apalagi, imbuh dia, bangsa ini masih memiliki jutaan orang yang mengganggur. Sejatinya, pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas bagi masyarakat miskin. “Coba uang Rp1,3 miliar itu dibangun untuk sekolah yang rata-rata membutuhkan dana Rp400 jutaan, maka sudah ratusan sekolah yang terbangun,” tegasnya.

Ditegasknnya, para menteri ataupun pejabat negara tidak membutuhkan mobil baru. Apalagi, banyak di antara para menteri  sudah memiliki mobil pribadi yang jauh lebih mewah daripada mobil yang mereka dapatkan.

Sementara itu, Rektor Paramadina Anies Baswedan mengatakan harusnya ada arahan strategis dari presiden dalam hal kesederhanaan. Dikatakannya, bahwa bangsa ini perlu membangun nuansa kesederhanaan, jangan malah tercitra kemewahan dengan munculnya mobil dinas mewah.

Menurutnya, meskipun nilai mobil lama dalam perspektif ekonomi terjadi deprisiasi, nilainya turun, tetapi ini persoalan politik, bagaimana membaca suasana batin bangsa. “Dalam kondisi sekarang untuk apa, meskipun nilainya nol, tapi masih bisa terus dinaiki, tidak masalah,” tandasnya.

Secara terpisah, Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, bahwa item pembelian mobil dinas pejabat tidak pernah dibahas dalam rapat Badan Anggaran. Dijelaskannya, saat itu pemerintah hanya memunculkan besaran pajaknya saja sebesar Rp62,5 miliar.

Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat kerja 3 November 2009, Sri Mulyani hanya memunculkan pajak saja sebesar Rp62,5 milyar. “Itu diajukan Menteri Keuangan dalam rapat November 2009. Itu hanya pajak untuk pembelian mobil pejabat negara. Belum harga mobilnya,” kata poltisi Golkar itu.

Ditanya harga mobil dinas, Harry mengaku tidak tahu, karena menteri keuangan tidak pernah memunculkan itu dalam rapat Badan Anggaran saat itu. “Dalam pos-pos anggaran yang diajukan, tidak ada item yang berbunyi pembelian mobil dinas baru untuk pejabat. Mungkin dimasukkan dalam pembelian barang lain-lain, tidak pernah spesifik tercantum item pembelian mobil dinas,” ujarnya.

Ia juga mensinyalir bahwa Menkeu berpikir dengan disetujuinya pajak, kemudian anggaran induknya juga disetujui. “Seharusnya tidak seperti itu, belum tentu pajaknya disetujui, kemudian anggaran intinya juga disetujui. Bahkan, biasanya dalam anggaran pembelian barang sudah termasuk pajaknya. Bukan pajaknya yang didahulukan,” tukas dia.

Selain mengajukan anggaran pajak pengadaan mobil dinas pejabat negara setingkat menteri, pemerintah dalam rapat itu juga mengajukan anggaran pengadaan pesawat VVIP Presiden Rp200 miliar dan anggaran untuk renovasi pagar istana negara Rp22,581 miliar. Harry mengakui bahwa anggaran ini disetujui oleh DPR dalam rapat Badan Anggaran. “Anggaran pesawat Presiden dan pagar istana memang dibicarakan dalam Rapat dengan kami,” pungkasnya.

Seperti diketahui, mulai Senin (28/12), beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan pimpinan Parlemen telah menggunakan mobil dinas baru, Toyota Crown Royal Saloon, untuk menggantikan mobil dinas sebelumnya, Toyota Camry. (iws)