Demonstrasi Anarkis Karena Arogansi Pejabat

Medan ( Berita ) :Demonstrasi vulgar dan anarkis yang terjadi selama ini lebih disebabkan adanya arogansi pejabat atau penyelenggara pemerintahan yang terkesan mempermainkan perasaan rakyat.

“Akibatnya, rakyat berlaku anarkis dan menerapkan cara yang vulgar dalam menyampaikan aspirasinya,” kata Presiden Perjuangan Hukum dan Politik (PHP), HMK. Aldian Pinem, SH, MH di Medan, Jumat [05/02].

Selama ini, kata Aldian Pinem, pejabat atau penyelenggara pemerintahan sering bersikap arogan dan menghindar jika didatangi masyarakatnya yang ingin menyampaikan aspirasi. Tidak jarang, pejabat yang dikunjungi masyarakat itu menggunakan instrumen keamanan negara untuk membenarkan sikapnya dalam menghindari para demonstran.

Padahal ketika ingin mendapatkan jabatan yang sedang diemban itu, pejabat yang bersangkutan bersedia turun langsung ke masyarakat sambil menawarkan program dan janji yang menyenangkan. Kondisi itu menyebabkan masyarakat merasa menjadi “alat permainan” dalam meraih jabatan, baik dalam pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Akhirnya, muncul rasa kekecewaan di kalangan masyarakat sehingga melakukan demonstrasi yang vulgar dan anarkis untuk menarik perhatian pejabat yang bersangkutan. Namun, cara yang ditempuh masyarakat itu malah dianggap tidak etis serta melanggar nilai dan adat budaya bangsa. “Jika ditanya kembali, etiskah pejabat yang dipilih rakyat tetapi tidak mau berdialog dengan rakyat?,” katanya.

Untuk itu, kata dia,pejabat atau penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif mau pun legislatif perlu melakukan instropeksi dan menumbuhkan sikap kepemimpinan yang arif dan bijaksana serta bersedia mendengarkan keluhan masyarakat. “Jangan arogan dengan kekuasaan dan menganggap masyarakat sebagai ‘alat demokrasi’ untuk meraih jabatan,” katanya. ( ant )