DR Putra Kaban SH: Reshuffle Kabinet Memang Perlu Dilakukan

MEDAN (Berita):Reshuflle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, sesuai undang-undang. Untuk itu, kapanpun diinginkan, presiden dapat mereshuffle kabinetnya.

Pengamat Hukum Senior di Jakarta DR Putra Kaban, SH, MH kepada wartawan di Medan via hp, Senin [08/02], menanggapi adanya rencana reshuflee kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, yang diajukan Partai Demokrat kepada Presiden SBY beranggapan, reshuffle memang perlu dilakukan dikala pemerintah merasa tidak nyaman dan tidak lagi didukung oleh para menterinya, termasuk partai-partai koalisi.

Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali protes dan kritik, baik dari masyarakat, LSM, maupun mahasiswa, terkait kinerja pemerintah. Recana reshuffle itu sendiri, lanjut Kaban yang merupakan alumni S1 Universitas Islam Nusantara (Uninus), Bandung ini, ternyata mendapat tanggapan serius dari partai-partai koalisi yang dinilai ada menentang kebijakan pemerintah. Padahal, partai koalisi itu sendiri ikut dalam bagian pemerintahan.

Sementara disisi lain, pansus DPR begitu gencar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengkritisi permasalahan, yang memang merupakan bahagian dari tugas mereka. Sampai-sampai terkesan membuat ketakutan pemerintah.

“Tapi apapun ceritanya, presiden harus menanggapi secara dingin semua permasalahan. Jangan gegabah dan mudah terpancing serta terjebak dalam permainan. Kalau memang ada menteri yang ngak benar, kenapa tidak di reshuffle,” tegas Kaban yang juga eksekutif muda tersebut.

Namun sebaliknya,  para menteri mengintrofeksi diri. Kalau ternyata memang gagal dalam tugas, sebaiknya mundur. Jangan menunggu di reshuffle, ujarnya lagi. Menurut Kaban itulebih terhormat, dari pada malu karena direshuffle, seperti halnya di negara-negara asing yang menterinya mundur karena sadar memang gagal dalam tugas.

“Jangan pula menteri itu sendiri yang mengakui dirinya berhasil menjalankan tugas. Itukan sudah ngak betul lagi. Penilaian kan ada ditangan rakyat. Bahkan bila perlu,  ada lembaga independent yang melakukan polling keberhasilan kerja para menteri ,” tegas Kaban yang menyelesaikan S3 atau gelar DR nya di Universitas Jaya Baya, Jakarta .

Kaban melihat, Partai Demokrat telah membaca adanya skenario tidak baik pihak tertentu, yang sengaja memanas-manasi situasi dan merusak citra pemerintahan SBY-Boediono. Bahkan adanya upaya pemakzulan untuk merebut posisi Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Seharusnya partai koalisi memberikan masukan positif dan dukungan ke presiden, bukan sebaliknya. Itulah sebabnya, presiden sebaiknya jangan terlalu percaya dengan koalisi,” pinta Kaban.(irm)