Pers Jangan Gadaikan Idealisme

Padang ( Berita ) :  Cendekiawan muslim asal Sumatra Barat (Sumbar) Dr Shofwan Karim Elha MA mengingatkan pers Indonesia dalam menjalankan peran bisnisnya agar jangan sampai “menggadaikan” idealisme.

“Pers bisnis itu sudah terjadi di mana-mana saat ini. Tetapi  yang penting, pers jangan sampai ‘tergadai’,” kata Shofwan di Padang, Selasa [09/02], menanggapi peringatan Hari Pers Nasional 2010.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumbar itu mengharapkan, dalam menjalankan peran idealnya, insan pers harus senantiasa melakukan koreksi diri.  Salah satu caranya, katanya, adalah dengan terus meningkatkan sumber daya manusia.

Shofwan melihat, UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers sebenarnya sudah membawa perkembangan yang baik bagi pers Indonesia. Pers kini tumbuh menjadi lokomotif demokrasi yang luar biasa.

“Ketika ada orang menganggap pers sudah kebablasan, barang kali orang melihatnya dari perspektif tertentu dan pada media tertentu,” kata mantan Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumbar itu.

Menurut dia, pers Indonesia saat ini tidak bisa digeneralisasi karena memiliki genre berbeda. Ada pers pembangunan, pers keagamaan, pers yang menjalankan “citizen journalism”, dan media online.

Jurnalis dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kata Shofwan, amat tergantung dari orang-orang yang mengendalikannya dan hal itu juga tidak terlepas dari label pers independen dan pers partisan.

Dia mencontohkan, ada media yang secara terang-terangan memposisikan diri sebagai antikekuasaan. Di lain pihak, ada pers yang membela pemerintah. Namun, ada pers yang terlihat independen, seperti Harian Kompas, Republika, dan sebagainya.

Menurut Shofwan, secara keseluruhan pers di Indonesia sudah berkembang dengan baik. Manakala ada yang dirugikan dengan pemberitaan pers, masyarakat bisa menggunakan hak jawabnya. “Bagi yang mendapat hak jawab, harus memuatnya secara proporsional. Kalau berita sebelumnya di halaman satu, hak jawabnya juga harus dimuat di halaman satu,” kata Shofwan.

Dengan demikian, kata dia, masyarakat merasa puas dengan hak jawab yang diberikan.  ”Agar tidak terjadi pelanggaran pers dalam bekerja, dunia pers harus senantiasa mendidik diri. Jangan sampai karena perbuatan segelintir media, kebebasan yang sudah ada kembali ditinjau pemerintah,” katanya.

Ditanya tentang anggapan bahwa sebagian pers Indonesia melanggar etika dalam menyiarkan aksi-aksi menghujat pemerintah, Shofwan mengatakan, persepsi itu muncul dari mereka yang sudah terbiasa hidup dalam kultur lama.

Di Amerika Serikat, kata dia, kepala presidennya bisa diletakkan di mana-mana oleh mereka mengkritik. Di dunia barat, para pemimpinnya dibuat karikatur yang bermacam-macam. “Kini pengawasan kode etik bagi wartawan dikembalikan kepada dewan pers. Sebab, tafsir orang terhadap suatu hal bermacam-macam,” katanya. Acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2010 berlangsung di Palembang, Sumatra Selatan, yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ( ant )