Pemerintah dan DPR Harus Jaga Stabilitas Ekonomi

Jakarta (Berita): Pengamat ekonomi dari Indef, Aviliani mengatakan ada masalah yang lebih penting yang harus diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR terkait kondisi saat ini daripada hanya meributkan kasus Bank Century. Menurutnya, jika masalah penting itu tidak diselesaikan, Indonesia bakal mengalami hal yang mungkin lebih parah seperti tahun 1998 lalu.

“Seharusnya pemerintah dan DPR dalam mengusut kasus Bank Century ini tetap menjalankan tugas-tugasnya. Saat ini kedua pihak terkesan sibuk dengan kasus tersebut dan meninggalkan tugas-tugasnya untuk memperbaiki dan menjaga stabilitas ekonomi saat ini. Indonesia, China dan India memang lepas dari krisis global yang baru terjadi, namun hadangan ekonomi ke depan dan kondisi ekonomi saat ini di Indonesia bisa membawa bangsa ini ke jurang kehancuran yang lebih parah daripada krisis 98 lalu,” ujar Aviliani dalam diskusi “Benang Kusut Pasca Pansus Century” di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/3).

Menurutnya, tantangan ekonomi terberat yang harus dihadapi Indonesia, papar Aviliani, adalah buble economy yang bisa pecah kapan saja karena uang yang masuk ke Indonesia sifatnya hanya short term dan sama sekali tidak diinvestasikan dalam saham perusahaan yang terbuka, ataupun right issue.

Yang terjadi, tambahnya, hanyalah kapitalisasi uang atau uang dijadikan uang. Sementara dana yang masuk ke obligasi pemerintah sifatnya hanya untuk menutupi anggaran. Jika instrumen-instrumen seperti Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak disiapkan dari sekarang, lanjut Aviliani, krisis yang terjadi hasilnya jauh lebih parah dari tahun 1998.

“Kalau buble ekonomi ini pecah sementara perangkat UU nya belum jelas, maka siapa yang akan bertanggungjawab? Bukankah kasus Bank Century ini juga terjadi karena belum jelasnya aturan UU atau dengan kata lain belum disahkanya UU JPSK dan UU OJK,” jelasnya.

Aviliani juga mengingatkan sikap pemerintah dan DPR terutama niat DPR untuk melakukan langkah boikot terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Ini sangat berbahaya jika itu diteruskan. Seharusnya apapun kasusnya, kerja tetap jalan. Saat ini saya mendengar bahwa Sri Mulyani diboikot untuk membahas APBN Perubahan. Ini tidak benar, semua menjadi paranoid. LSM, Media, eksekutif dan DPR saling curiga dan memunculkan isu barter, tekan menekan dan sebagainya yang sebenarnya tidak ada apa-apanya, tapi karena jadi berita, akhirnya semua jadi ramai,” tegasnya.

Aviliani juga mengkritisi langkah partai penguasa maupun orang-orang di lingkaran Istana yang mempermasalahkan pajak Aburizal, L/C bodong dan sebagainya.

“Itu masalah hukum jangan dimasukkan ke masalah politik. Hukum dan politik harusnya jalan sendiri-sendiri. Kalau ini dibiarkan maka akan terjadi stagnasi disana-sini karena aturan tidak ada yang berjalan,” imbuhnya.

Imajinasi Sesat

Anggota DPR dari Fraksi PKS Mukhamad Misbakhum merasa dirinya dan rakyat dipaksa oleh penguasa untuk menerima sebuah imajinasi yang seolah-olah dirinya bersalah karena telah menggunakan Letter of credit (L/C) palsu.

“Padahal sebuah L/C adalah milik bank. Palsu atau tidaknya L/C dimaksud, sebaiknya tanyakan langsung ke bank bersangkutan dalam hal ini Bank Mutiara selaku pihak yang telah menerbitkan L/C dimaksud,” ujar Misbakhun yang juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi itu.

Yang tidak habis pikir lanjutnya, tuduhan L/C palsu itu ditiupkan oleh seseorang yang saat ini dalam posisi staf khusus Presiden SBY bidang bencana.

“Padahal, dalam waktu bersamaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Direksi Bank Mutiara juga sudah memberikan klarifikasi bahwa L/C dimaksud tidak palsu. Bahkan BPK telah pula mengumumkan hasil auditnya bahwa diantara 4 L/C yang bermasalah tidak terdapat nama Misbakhum ataupun perusahaannya. Tapi imajinasi serba salah itu masih saja ditiupkan oleh pihak yang sama,” tegasnya. (iws)