Komisi E DPRD SU Kagum, NTB Lahirkan Perda Persalinan Gratis

MEDAN ( Berita): Sumatera Utara memiliki kesamaan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait minimnya anggaran untuk kesehatan yang terserap dalam Anggaran Pendapatan Belanja Dalam (APBD). Jika anggaran kesehatan Sumut tidak sampai empat persen dari jumlah 3.7 Triliun APBD Sumut, anggaran kesehatan NTB juga hanya mendapatkan porsi sekira empat persennya dari Rp1.3 triliun APBD daerah itu.

Namun, dari hasil kunjungan kerja Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, ke kantor Pemprov NTB, Kamis [11/03], para wakil rakyat yang salah satu kinerjanya menangani persoalan kesehatan ini memetik masukan yang paling berharga dari Pulau Lombok yang di kenal dengan sebutan “seribu mesjid” ini. Dengan dana kesehatan yang minim, justru NTB mampu memberikan biaya melahirkan gratis bagi kaum ibu.

Tidak hanya orang miskin yang dapat fasilitas melahirkan gratis, namun seluruh ibu yang ingin mendapatkan pertolongan persalinan. “Yang penting asal mau saja dirawat di kelas III, karena kalau kita pilah-pilah justru sulit. Bisa-bisa justru kaum miskin yang harusnya mendapatkan fasilitas gratis itu justru tidak mendapatkannya,” sebut asisten III Pemprov NTB, Sanusi saat menerima kunjungan anggota Komisi E DPRD SU dalam kapasitasnya mewakili Gubernur.

Dalam pertemuan itu, Sanusi juga didampingi para stafnya yakni pimpinan RSUD Mataram, Dinas Kesehatan Rumah Sakit Jiwa, Dinas Pendidikan serta Dinas Sosial. Sedangkan anggota dewan Sumut yang hadir yakni, Ketua Komisi E Brilian, WakilKetua Sopar Siburian SH MH, Sekretaris Hj Syafrida Fitri, anggota Drs H Khairul Fuad BA, Hj Evi Diana, DR H Amarullah Nasution, SE, MBA, Siti Aminah Amd S Pdi, Timbas targan A Md, Zulkifli Husein SE, Muslim Simbolon S Ag, Arlene Manurung Spd, Hj Rahmianna Delima Pulungan SE dan Ferry Sunando Tanuray Kaban. Rombongan dewan juga didampingi staf Rumah Sakit H Adam Malik Ely Zahara, serta staf Rumah Sakit Jiwa (RSJ) IGM Pastika.

Yang unggul dari NTB dibanding Sumut, provinsi itu justru telah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) rujukan kelas B pendidikan, sedangkan Sumut masih memiliki RSU Adam Malik sebagai rujukan yang notabene masih milik pemerintah pusat.

Menurut kalangan dewan Sumut, kondisi ini sangat memprihatinkan. Sedangkan NTB saat ini, seperti disebutkan Sanusi justru tengah mencanangkan relokasi gedung RS yang lama, ke lokasi yang baru seluas lebih kurang 12 ha. ‘Gedung lama sudah tidak refresentatif dan tidak lagi memenuhi syarat kelas B pendidikan yang harus minimal memiliki luas 6 ha,” kata Sanusi.

Dipaparkannya, proses pembangunan gedung tersebut sudah memasuki tahap 20 persen, dengan kebutuhan anggaran Rp400 M yang dianggarkan melalui APBD senilai Rp14 M dan APBN. Namun hingga kini kucuran APBN belum ada,” ujarnya.

Kematian Ibu Melahirkan

Ditetapkannya, biaya persalinan gratis di NTB, menurut Sanusi karena angka kematian ibu melahirkan di daerah itu masih tinggi, meski belakangan angka itu semakin menurun. Seperti dipaparkan Sanusi, pada tahun 1997 terdapat 394 ribu kematian/100 ribu sar dibanding rata-rata ibu yang menjalani persalinan. Menurun pada 2007 menjadi 342/100 ribu. Namun angka itu masih lebih besar dibanding rata-rata nasional yakni 307/100 ribu.

Yang melatarbelakangi masih banyaknya angka kematian ibu melahirkan, kata Sanusi akibat keterlambatan rujukan, sehingga faktor resiko menjadi lebih besar ketika tiba di rumah sakit. Sedangkan penyebab kematian 45 persen  akibat pendarahan, keracunan dan faktor-faktor lain. Serta permasalahan lainnya akibat faktor kurang gizi, dan masih melakukan aktifitas berat selama masa kehamilan.

Pemerintah daerah NTB, saat ini tengah menggalakkan gerakan AKIMO (Angka Kematian Ibu Melahirkan Nol) dengan memberikan pelayanan melahirkan gratis. “Penyebab keterlambatan umumnya karena ketiadaan biaya. Sedangkan Perda mengenai persalinan gratis itu sudah disusun dan segera diterbitkan,” kata Sanusi lagi.

Selain Perda pelayanan ibu dan anak, Pemprov NTB juga akan menerbitkan Perda terkait kesehatan warganya yakni Perda garam beryodium dan pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS, mengingat persoalan penyakit tersebut juga masih tinggi di salah satu provinsi Indonesia bagian Timur itu.

Penerapan Perda, khususnya untuk persalinan gratis bagi kaum ibu dengan standard kelas tiga, merupakan masukan bagi  anggota DPRD SU. Apalagi pelayanan gratis berupa Jamkesmas itu merupakan anggaran dari swadana rumah sakit. “Jadi memang RSD ini tidak menghasilkan PAD,karena anggarannya dari APBD dan swadana. Yang swadana itulah kita buat ke Jamkesmas,” paparnya.  Selain, pemberantasan kematian saat persalinan, Pemprov NTB juga sedang gencar-gencarnya memberantas buta aksara. “Kebijakan NTB memberikan pelayanan gratis bagi ibu melahirkan dengan memperkuatnya dalam satu Perda sungguh luar biasa,” kata Ketua Komisi E Brilian Moktar.(irm)