Demo Warnai Penetapan 10 Calon Walikota Medan

MEDAN (Berita): Puluhan massa tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim  Indonesia (KAMMI) Sumut melancarkan aksi demo di depan Hotel Garuda Plaza, tempat  berlangsungnya rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Sabtu [13/03].

Pleno dimulai pukul 10.30 Wib dengan agenda tunggal pembacaan keputusan KPU Medan  tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Medan pada Pilkada tahun 2010  itu dihadiri 10 pasangan calon dengan satu pendamping calon.
Di sekitar hotel tersebut arus lalu lintas tampak padat namun tidak menimbulkan  kemacatan. Aparat kepolisian berjaga-jaga melakukan pengamanan ketat di seputaran lokasi  berlangsungnya rapat itu.

Aksi demo tidak menimbulkan anarki. Mereka meminta KPU agar independen dalam  melaksanakan proses Pilkada. “Independensi dan profesionalitas KPU akan mewujudkan  kondusifitas dan hasil maksimal,” kata Almy Zarlis, ST, kordinator aksi kepada Berita.

Mereka juga meminta pj walikota Medan serta seluruh birokrasi Pemko Medan agar  bersikap netral dan mengabaikan desakan, bujukan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu  yang dapat mencederai profesionalitas birokrat. “Pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang harus dihukum secara moral dan  juga sesuai UU berlaku,” tukasnya.
KAMMI berharao semua pasangan calon dalam Pilkada harus berani kalah dan berani  menang. Artinya, berani menerima kekalahan dan berani menang dengan menyiapkan konsep  pembangunan Medan yang matang.

“Hindari calon yang tidak punya konsep dalam membangun kota Medan,” ujarnya.
Sementara itu, pembacaan Surat Keputusan penetapan Balon menjadi Calon walikota dan  wakil walikota Medan dilanjutkan dengan penyerahan SK tersebut oleh KPU Kota Medan kepada  masing-masing pasangan calon, berlangsung lancar dan tertib.
Penetapan SK itu berdasarkan Keputusan KPU Kota Medan No 59 Tahun 2010 tentang  penetapan calon walikota dan wakil walikota pada Pilkada Kota Medan 2010. Keputusan  dilanjutkan dengan pencabutan nomor itu mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 13  Maret 2010.

Ketua KPU Kota Medan Evi Novida Ginting didampingi Ketua Pokja Pencalonan Pandapotan  Tamba serta anggota KPU Medan Rahmat Kartolo Simanjuntak, Bachrul Amal Chair dan Yenny  Khairiyah Rambe membacakan 10 calon tersebut. Kelima pasangan calon atas dukungan partai  politik yang dinyatakan lolos masing-masing pasangan Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin, Sofyan  Tan-Nelly Armayanti, Maulana Pohan-Ahmat Arif, Ajib Shah-Binsar Situmorang dan Sigit Pramono  Asri-Nurlisa Ginting.

Sedangkan lima pasangan calon dari jalur perseorangan (independen) masing-masing  pasangan Sjarial R Anas-H Yahya Sumardi, M Arif-Supratikno, Joko Susilo-Amir Mirza  Hutagalung, Indra Sakti Harahap-Delyuzar dan pasangan Bahdin Nur Tanjun-Kasim Siyo.

Sebelumnya, ada 12 pasang nama balon yang akan meramaikan bursa Pilkada kota Medan  pada 12 Mei mendatang. Namun dua pasang nama terganjal tak bisa lolos dalam penetapan  pasangan calon dalam rapat pleno KPU Medan itu.
Niat pasangan Rudolf M Pardede dan Afifudin Lubis ikut bertarung pada bursa Pilkada  Medan, akhirnya kandas. Rapat pleno  Medan, Jumat (12/3) sore menyatakan, Surat Keterangan  Pengganti Ijazah (SKPI) yang dilampirkan Rudolf dinilai tidak sah.
Ketua KPU Medan, Evi Novida Ginting mengatakan, putusan pembatalan pasangan Rudolf  -Afifudin mengakhiri polemik terkait kontroversi pengganti ijazah Rudolf yang jadikan  persyaratan administrasi mencalonkan diri.

Selain Rudolf-Afif, pencalonan pasangan Denni Ilham Panggabean dan Dianto MS juga  dinyatakan gugur karena tidak sah secara administratif. Dengan batalnya dua pasangan ini,  otomatis ada 10 pasangan yang lolos verifikasi masing-masing 5 pasang dari jalur partai  politik dan 5 pasang dari jalur partai independen.
Evi Novida menjelaskan, gagalnya Rudolf karena tidak memenuhi syarat formal  pendidikan. Hal itu dari hasil klarifikasi dan verifikasi yang diakukan KPU Medan dengan  Dinas Pendidikan dan instansi lainnya. Selain itu dasar penggagalan syarat pendidikan Rudolf  itu karena tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008.

Dimana dalam mengeluarkan SKPI harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adanya buku  induk, klepper, daftar bilai dan lainnya.  Keputusan KPU Medan membuat kubu Rudolf tidak puas. Mereka merujuk putusan KPU Pusat  yang menyatakan berkas syarat pendidikan yang diajukan pasangan Rudolf M Pardede sah. Selain  itu alasan mereka juga kuat, secara yurisprudensinya Rudolf sudah lolos sebagai Calon  Gubernur Sumut dalam pemilihan 2008 lalu dan berkas perkara ijazah yang sempat mencuat ke  permukaan sudah dihentikan penyidikannya oleh Poldasu.

“Kami, pasangan Rudolf M Pardede dan Afifudin Lubis bersama masyarakat pendukung  menyatakan kekecewaan dan protes atas putusan KPU Medan,” sebut Afifudin saat dikonfirmasi,  kemarin.

Sedangkan terkait pasangan Denni Ilham Panggabean- Dianto MS, Evi mengatakan  pasangan tersebut tidak menuhi persyaratan dukungan dari parpol. Di mana Partai Demokrat  secara resmi mendukung pasangan Rahudman-Eldin.

Secara terpisah, Komisioner KPU Pusat Ketua Pokja Pilkada,  I Gusti Putu  Artha  membenarkan pihaknya pernah menyatakan berkas syarat yang diajukan Rudolf sah. Alasannya,  mengacu pada pasal 9 huruf (f) dan (g) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 apabila ada laporan  tentang ketidakbenaran ijazah maka diserahkan pada kepolisian dan panwas untuk penyelidikan  dan penyidikan. “Berdasarkan pada dokumen dari Polda Sumut, kasus ijazah Rudolf  sudah  dihentikan penyidikannya,” sebutnya.

Putu menambahkan, keabsahan SKPI itu mengingat KPU Medan sudah memverifikasi  langsung ke SMAK Penabur Sukabumi dan mendapatkan penjelasan dari Kepala Sekolah. kemudian  SKPI itu juga sudah dilegalisir dinas pendidikan.
Putu juga menegaskan Kepmendiknas tidak ada menyebutkan pembatalan SKPI yang  diajukan Rudolf.

Kepmendiknas sendiri dikeluarkan tahun 2008 sedangkan SKPI yang diajukan  Rudolf dikeluarkan 2003. “Kalau ada pertentangan sebaiknya kawan-kawan KPU Medan jangan  memutuskan dulu,” jelasnya.

Menanggapi pernyataan Putu, Ketua KPU Medan Evi Novida menegaskan pihaknya  menghormati supervisi yang disampaikan oleh KPU Sumut maupun KPU Pusat. Namun sesuai dengan  undang-undang, pengambilan keputusan sepenuhnya berada di KPU

Medan sebagai penyelenggara  pemilihan kepala daerah.
Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution sepakat dengan Evi. Katanya, keputusan KPU  berpegang pada Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dalam pengambilan putusan absolute milik  KPU Medan sebagai penyelenggara. “Kami hanya memberikan legal opini sebagai pertimbangan  dalam pengambilan keputusan,” sebut Irham.
Bagi pengamat sosial politik dan kebijakan publik, Agus Suryadi keputusan memang  merupakan hak KPU Medan sebagai penyelenggara. Namun dalam pandangan politik, putusan KPU  yang menggagalkan Rudolf akan membuka dampak lain yang harus dihitung. “Apalagi Rudolf sudah pernah menjadi wakil gubernur, gubernur dan saat ini sebagai  Anggota DPD RI,” ujarnya.(aje)