Pemprovsu Perlu Optimalkan PAD dari BUMD

MEDAN (Berita): Komisi C DPRD Sumut mengharapkan optimalisasi peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola Pemprovsu, guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akhirnya berperan dalam peningkatan APBD Sumut.

“Kita ingin fokus dalam pengelolaan asset, melakukan inovasi atau kreatifitas meningkatkan PAD tanpa membebani rakyat, sehingga akhirnya APBD kita bisa meningkat,” tutur Ir.H Chaidir Ritonga MM, Wakil Ketua DPRD Sumut yang juga Koordinator Komisi C, saat melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jateng, Rabu kemarin.

Kunjungan kerja tersebut diikuti Ketua Komisi C Arifin Nainggolan SH, MH, Wakil Ketua Drs Mulkan Ritonga, Sekretaris Rooslinda Marpaung, dan sejumlah anggota diantaranya Ali Jabbar Napitupulu, Dra Ristiawaty, Isma Padly Pulungan, Meilizar Latief SE, Dermawan Sembiring, Hidayatullah SE, Amsal Nasution, T Dicky Dirkhansyah Subhan Ali, Zulkifli E Siregar, Pasaruddin Daulay, Irwansyah Damanik, Megalia Agustina dan Mulyani.

Menurut Chaidir Sumut perlu belajar dari Pemprov Jateng yang selama 3 tahun terakhir mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 68,74 persen dari APBD Jateng Rp5,511 triliun.

Tahun 2010, Pemprov Jateng menargetkan PAD sebesar Rp3,729 triliun, dana perimbangan Rp1,757 triliun. Jumlah ini naik sebesar 0,04 persen dari jumlah PAD Jateng tahun 2009 sebesar Rp3,568 triliun. Sumut sendiri pada tahun 2010 ini memiliki APBD sebesar Rp3,8 Triliun.

Menurut Asisten IV Setda Prov Jateng, Zuriadi, MSi sektor terbesar penyumbang PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  (BBNKB), Permukaan Air Tanah (PAT), dan Permukaan Air Bawah Tanah (PABT). Selain itu, Pemprov Jateng juga mendapatkan dana bagi hasil dari  cukai tembakau, dimana pada tahun 2009 memperoleh Rp98,59 miliar dan Rp77,58 miliar pada tahun 2010.

“Bagi hasil cukai tembakau ini cukup berperan dalam meningkatkan PAD Pemprov Jateng,” ujar Zuriadi dalam pertemuan yang juga diikuti Dinas Perhubungan, Biro Umum, Biro Keuangan dan Dinas Pendapatan tersebut.

Hal inilah yang kemudian menurut Chaidir Ritonga dapat diterapkan di Sumatera Utara. Menurutnya, APBD Sumut terlalu kecil dibanding potensi yang dimiliki dan masalah infrastruktur yang dihadapi.

Karena di Sumut terdapat PTPN 3 dan PTPN 4 yang proyeksi keuntungannya per tahun mencapai Rp800 miliar. Jika saja deviden dari hasil keuntungan ini bisa sebagian diantaranya diterima Pemprov Sumut, maka menurut politisi Partai Golkar ini bukan mustahil proyeksi APBD Sumut bisa ditingkatkan dari Rp3,8 triliun menjadi Rp8,4 triliun.

“Jika APBD Sumut bisa mencapai Rp8,4 triliun maka perbaikan infrastruktur akan dapat dilakukan dengan maksimal,” kata Chaidir.

Menurut Chaidir Ritonga, upaya untuk memperoleh APBD Sumut Rp8,4 triliun jika dilakukan secara sungguh-sungguh bukanlah mustahil jika Pemprovsu mampu memberdayakan BUMD-BUMD yang ada. “Sebab kita punya Inalum, PT Perkebunan Sumut yang siap mengambil alih lahan Perkebunan DL Sitorus misalnya. Belum lagi dana perimbangan dari eksplorasi timbal di Dairi, tambang emas Batang Toru serta PLTG Sarulla,” ujar Chaidir Ritonga.

Sejalan dengan Chaidir, Anggota Komisi C Hidayatullah juga menyatakan perlunya Pemprovsu belajar bagaimana car meningkatkan PAD tanpa membebani rakyat. “Caranya dengan mengefektifkan Perda-perda yang sudah ada, dan mengurangi beban rakyat,” ujar Hidayatullah. (irm)