Indonesia Keras Soal Kelautan

Sanur, Bali ( Berita ) :  Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menegaskan soal visi pemerintah Indonesia yang akan lebih keras dalam penegakan hukum terkait berbagai masalah kelautan.

“Kita akan keras sekali dalam soal ini. Kita tegakkan aturan dan hukum yang mengatur masalah-masalah kelautan sekuat-kuatnya. Banyak negara sudah melakukan ini dan sangat berhasil, contohnya Amerika Serikat dan Australia,” katanya kepada ANTARA di Sanur, Bali, Senin [10/05] siang.

Fadel Muhammad berada di Bali untuk membuka Sesi Kedelapan Komisi Oseanografi Antarpemerintahan Subkomisi UNESCO untuk wilayah Pasifik Barat. Pertemuan 12 negara itu juga menandai setahun Deklarasi Manado dan HUT Ke-50 Komisi Oseanografi Internasional UNESCO.

Petinggi di bidang kelautan dan para ahli oseanografi dari 12 negara hadir dalam pertemuan yang diprakarsai Indonesia itu, di antaranya dari Jepang, China, Timor Timur, Australia, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Selain melakukan sejumlah pertemuan ilmiah yang menyentuh wilayah penentuan kebijakan pemerintahan 12 negara itu soal kelautan, juga dilaksanakan peluncuran program kerja sama riset internasional kelautan memakai empat kapal riset Baruna Jaya milik Indonesia melalui konferensi jarak jauh.

Kerja sama dan sejumlah pembicaraan jarak jauh lewat satelit itu juga dilakukan dengan Badan Oseanografi dan Atmosferik Amerika Serikat (NOAA), dari markasnya di Seattle, Washington, Amerika Serikat.

Muhammad menyatakan, “Negara-negara maju di dunia yang memiliki wilayah laut terbukti telah mampu merawat lautnya dari perusakan dan efek merugikan lain. Kita juga harus begitu, apalagi wilayah Nusantara ini didominasi mutlak oleh laut, pula kehidupan biota laut itu tidak mengenal batas teritorial negara.”

Selama ini, katanya, banyak sekali pencemaran laut, pencurian ikan dan penangkapan ikan berlebih, dan perusakan ekosistem laut yang terjadi di perairan Nusantara. “Ini jangan dibiarkan lagi,” katanya.

Hasil konferensi internasional di Bali kali ini, katanya, akan menjadi pijakan bagi pemerintah masing-masing negara untuk menelurkan kebijakan jangka menengah dan panjang di bidang kelautan.

Sekretaris Eksekutif Komisi Oseanografi Internasional Wendy Watson-Wright yang hadir dalam konferensi itu mengatakan, penanganan masalah-masalah kelautan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri tapi harus bersama-sama secara global.

Dia memberi ilustrasi, walau Prancis memiliki wilayah laut tidak seluas Indonesia, namun negara itu tetap merasakan dampak dari perubahan perilaku kelautan di Samudera Pasifik yang berada jauh dari negara itu.

“Laut sering diabaikan dalam banyak perundingan dunia, terutama terkait perubahan iklim global. Ini jangan lagi dilakukan karena laut menjadi masa depan dunia. Misalnya dalam keamanan pangan, bisa ditentukan dari keberhasilan kita memelihara laut dan samudera,” katanya. (ant )