UN Tetap Akan Dilaksanakan

Medan ( Berita ) :  Kementerian Pendidikan Nasional tetap akan melaksanakan ujian nasional meski banyak menuai kritik serta mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Kepala Bidang Analisis dan Informasi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Haris Setiadi di Medan, Kamis [05/08], mengatakan, ujian nasional (UN) tetap akan dilaksanakan karena merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Sisdiknas.

Selain itu, UN juga masih merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat perkembangan pendidikan, sehingga pemerintah dapat lebih mengetahui kemajuan pendidikan di daerah-daerah. “Kalau tidak digelar, sampai saat ini kita belum memiliki mekanisme pengganti UN sebagai standar mutu kelulusan di Indonesia,” katanya usai dialog publik Kemendiknas dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan rangakain dari penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) IX di Medan.

Meski UN sangat berpeluang besar untuk tetap dilaksanakan tahun depan, namun menurut dia keputusan akhir tetap berada di DPR RI, apalagi selama ini masih banyak pihak-pihak yang menolak terutama dari daerah-daerah.

Di Medan, misalnya, ada Komunitas Air Mata Guru yang berulangkali menyurati Kemendiknas untuk menolak penyelenggaraan UN.

Namun, berdasarkan penilaian yang dilakukan Kemendiknas, ternyata tidak semua menolak UN dan masih banyak pihak yang justru menginginkannya.

“UN itu penting, tinggal lagi bagaimana standar pelaksanaanya termasuk metodologinya,” katanya.

Sekarang ini, kata dia, yang terpenting dibicarakan adalah  bagaimana UN tahun mendatang dapat lebih diperbaiki dari segi metodologi pelaksanaan maupun perhitungan nilai kelulusan.

Begitupun, pihaknya belum dapat memastikan apakah pada tahun depan pemerintah akan meningkatkan atau menurunkan standar nilai kelulusan.

“Tapi dari beberapa kajian standar nilai kelulusan tahun ini, rasanya tidak mungkin lagi standar nilai kelulusan untuk dinaikkan. Sebab, untuk standar nilai yang sekarang saja masih banyak sekolah yang belum bisa mencapainya,” katanya.

Tingginya Pengangguran Intelektual

Tingginya angka pengangguran di Indonesia terutama pengangguran intelektual semakin mencemaskan berbagai pihak termasuk juga Kementrian Pendidikan Nasional.

Dirjen Pendidikan Non-Formal dan Informal (PNFI) Kemendiknas, Hamid Muhammad, di Medan, Kamis, mengatakan, pihaknya telah merancang penyaluran dana hibah yang teraplikasi dengan berbagai program pendidikan dan pelatihan.

Program-program tersebut di antaranya pendidikan kecakapan hidup dan lembaga-lembaga kursus pelatihan. Dana hibah itu mencapai Rp300 miliar yang akan disebar ke seluruh provinsi di Indonesia.

“Dana hibah ini nantinya diharapkan mampu memberikan kemampuan untuk masyarakat tak mampu agar bisa bekerja atau membuka lapangan pekerjaan. Dengan demikian diharapkan angka pengangguran dapat lebih ditekan,” katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, secara terprogram angka pengangguran semakin lama akan berkurang seiring dengan banyaknya pemuda tersebut yang membuka lapangan pekerjaan karena telah diberi pelatihan kecakapan hidup.

“Orang tak mampu juga akhirnya akan semakin produktif, artinya ini akan mengurangi tingkat kemiskinan, namun sangat diharapkan bagi mereka yang mampu jangan pula mengambil program ini,” katanya.

Dikatakan, anggaran sebesar Rp300 miliar tersebut tidak  semuanya bersifat dana hibah yakni hanya sebesar 80 persen dan sisanya sebesar 20 persen lagi digunakan untuk peningkataan mutu.

Seperti pelatihan-pelatihan dan juga pelatihan manajemen, peningkatan mutu instruktur, peningkatan tempat uji kompetensi (TUK) termasuk program yang berkaitan dengan mitra kerja sama.

Dewasa ini ada tujuh provinsi yang berada di bawah naungan PNFI Regional I Sumut yakni Sumut sendiri, Aceh, Sumbar, Sumsel, Jambi, Riau dan Kepri.

“Kita sangat berharap lembaga yang nantinya akan mendapatkan dana hibah itu harus benar-benar dipilih secara benar. Karena terkadang ada lembaga yang proposalnya bagus, namun ternyata lembaganya tak layak,” katanya. (ant )