DJP Siapkan Penempatan Pegawai Di Luar Negeri

JAKARTA ( Berita ) : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menyiapkan penempatan para pegawainya di luar negeri pada 2011 untuk mengoptimalkan penerimaan dan mencegah penghindaran pajak oleh para Wajib Pajak (WP).

“Itu dalam proses, kita sudah siapkan orang-orangnya. menyiapkan training-trainingnya. Kita sudah kontak beberapa di atase-atase keuangan beberapa negara,” ujar Dirjen Pajak M.Tjiptardjo di Jakarta, Rabu [18/08].

Menurut dia, DJP telah berdiskusi dan melakukan pembicaraan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengenai realisasi rencana tersebut.

“Kita masih menjajaki sebelum definitif masuk ke sana, kita adakan in house training di beberapa negara. Secara organisasi kita sedang bicara dengan Kemenlu,” ujarnya.

Ia menambahkan DJP, saat ini telah mendidik 15 pegawai dan menunggu penempatan di negara-negara yang mempunyai banyak investor asal Indonesia, seperti Hongkong, Singapura atau Jepang.

“Kita menunggu nanti ya di negara-negara mana. Negara seperti Hong Kong. Karena di Kemenlu bisa Hongkong itu membawahi beberapa negara, terus di negara-negara yang banyak pengusaha indonesia investasi di luar negeri. Saya harapkan bisa 2011,” ujarnya.

Mengenai biaya dan pendanaan, ia menambahkan, akan dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, karena mekanismenya masih dibawah Kementerian tersebut.

“Kalau biaya, pemerintah kita tak ada masalah. Jalan terus. Cuma koordinasi saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan itu. mekanisme ada di Kemenlu, di bawah kedutaan atau konsulat jenderal sana,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, mengatakan Kemenlu dengan DJP tengah merumuskan cara untuk meningkatkan kepatuhan para WP di luar negeri dengan biaya seefisien mungkin.

“Kalau mengenai penempatan pejabat teknis di setiap (kantor) perwakilan, kita selalu menekankan azas efisiensi dan manfaat. Bagaimana manfaatnya, apakah itu efisien karena setiap pejabat di luar negeri biayanya tidak kecil,” ujarnya.

Tingkatkan Komitmen Reformasi Birokrasi

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus melaksanakan reformasi birokrasi melalui pencanangan nilai-nilai organisasi yaitu peningkatan profesionalisme, integritas, kerjasama (teamwork) dan inovasi (DJP Maju PasTI).

Dirjen Pajak M. Tjipardjo di Jakarta, Rabu mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk menanamkan budaya organisasi Ditjen Pajak (DJP) dalam mengemban tugas-tugas dan tantangan ke depan dengan lebih baik.

“Kita ingin mengamankan tugas-tugas mulia dengan baik. Dengan ada banyak ujian-ujian harus kita lalui, kita harus memperkuat semangat kembali dengan program kita deklarasikan DJP Maju PasTi. PasTi adalah profesionalisme, integritas, teamwork, dan inovasi,” ujarnya.

Ia mengharapkan dengan nilai-nilai organisasi ini diharapkan seluruh jajaran pegawai DJP dapat menyatukan langkah dan merapatkan barisan serta menjalankan tugas sesuai nilai-nilai organisasi.

Pencanangan ini sejalan dengan program reformasi birokrasi perpajakan jilid II yang menempatkan pengembangan informasi dan teknologi (TI) dan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sebagai komponen prioritas utama.

“Dengan berlandaskan nilai-nilai organisasi DJP, diharapkan seluruh pemangku kepentingan akan memperoleh manfaat nyata akan peran dan arti pajak yang sesungguhnya serta terlayani dengan baik dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya,” ujarnya.

Pencanangan nilai-nilai organisasi DJP dilakukan juga bertepatan dengan momentum ulang tahun kemerdekaan RI ke-65. Nilai-nilai organisasi tersebut diharapkan juga dapat menjadi budaya kerja yang mendasari setiap langkah dan tindakan pegawai DJP dalam melaksanakan tugas. (ant)