Netanyahu Minta Pengakuan Palestina Terhadap Israel

Jerusalem ( Berita ) :  Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Ahad mengatakan bahwa pengakuan Palestina terhadap Israel sebagai tanah air kaum Yahudi adalah salah satu komponen-komponen penting bagi satu perjanjian perdamaian, beberapa hari menjelang dimulainya kembali perundingan langsung antara kedua pihak.

Netanyahu mengulangi kembali syarat-syaratnya bagi satu penyelesaian konflik dengan Palestina menjelang pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Washington untuk perundingan langsung pertama kali sejak perudingan-perundingan itu ambruk Desember 2008.

Satu perjanjian harus didasarkan “pertama-tama adalah pengakuan  bahwa Israel adalah sebuah negara nasional rakyat Yahudi, dan mengakhiri konflik dan menghentikan tuntutan-tuntutan lebih jauh terhadap Israel,” kata Netanyahu.

Palestina, yang menghentikan perundingan langsung itu hampir dua tahun lalu setelah israel menyerang Jalur Gaza, berkeberatan mengakui Israel sebagai negara Yahudi.

Tindakan seperti itu akan mengesahkan secara tidak langsung  bahwa mereka mencabut tuntutan-tuntutan mereka agar para pengungsi yang melarikan diri atau diusir ketika Israel dibentuk tahun 1948, dan keturunan-keturunan mereka, harus dapat memperoleh kembali bekas rumah-rumah mereka yang kini dikuasai Israel.

Netanyahu mengemukakan kepada wartawan ia juga akan mengusahakan “pengaturan-pengaturan keamanan yang riil di lapangan” untuk mencegah  terulangnya kejadian-kejadian di Jalur Gaza menjalar ke Tepi Barat setelah Israel mundur tahun 2005 dan di Lebanon selatan setelah tentara negara Yahudi itu mundur tahun 2000.

Hamas menguasai Jalur Gaza dan menggunakan jalur pantai itu sebagai tempat untuk melancarkan serangan-serangan terhadap Israel, dan kelompok Hizbullah Lebanon terlibat perang berdarah dengan Israel tahun 2006.

Netanyahu akan melakukan perundingan langsung dan berharap akan bertemu Mahmud Abbas  setiap dua minggu, kata seorang pejabat senior  Israel, Jumat.

Kunci dari perundingan-perundingan itu adalah masa depan penghentian sementara Israel dalam pembangunan permukiman d Tepi Barat yang masa berlakungnya berakhir 26 September.

Natanyahu menghadapi tekanan kuat di dalam negeri agar tidak memperpanjang pembekuan pembangunan rumah-rumah baru, tetapi Palestina mengatakan Israel harus memilih antara permukiman dan perdamaian.

Abbas mengatakan di stasiun televisi Palestina, Ahad, Israel akan disalahkan jika perundingan-perundingan itu gagal karena masalah permukiman-permukiman itu.

“Saya harus mengatakan  dan kami memberitahu semua pihak termasuk Amerika Serikat sebelum menyetujui dimulainya kembali perundingan-perundingan, bahwa pemerintah Israel akan memikul tanggung jawab sendiri akan risiko gagalnya perundingan jika kegiatan pembangunan permukiman  terus dilakukan di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki tahun 1967,” katanya.

“Kami mendukung tentang perlunya Israel dan rakyat kami bagi keamanan, tetapi ini tidak dapat dijadikan dalih untuk membenarkan kegiatan-kegiatan permukiman dan mengambil tanah dan hak orang lain.”

Permukiman-permukiman di Tepi Barat dn Jerusalem timur yang dicaplok Israel yang dianggap tidak sah oleh masyarakat internasional.

Sementara itu Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak, Ahad berembuk dengan Raja Jordania Abdullah II, Ahad  menjelang KTT Washington, di mana raja Jordania dan Presiden Mesir Hosni Mubarak  juga diundang.

Abdullah mengemukakan kepada Barak perundingan-perundingan itu “harus dilakukan dengan serius,”dan perdamaian Timur Tengah adalah “penting”  bagi kawasan itu dan dunia, kata pernyataan istana Jordania.

Dalam wawancara  dengan televisi publik Israel, Sabtu, Abdullah menyerukan kemajuan terus dalam perundingan itu untuk mencegah  ekstremisme kembali muncul.

“Saya kira kita tidak harus membuat janji target satu tahun.” katanya kepada TV Channel One.”Kenapa harus menunggu satu tahun? Makin lama kita menunggu makin membuat lebih banyak peluang untuk menciptakan kerusuhan.”Seorang pejabat senior Jordania  mengatakan negaranya dan Mesir, dua negara Arab yang memiliki perjanjian perdamaian dengan Israel,  secara hati-hati memperkirakan hasil  perundingan itu” karena menurut sejarah pertemuan-pertemuan seperti itu  tidak membawa hasil. (ant/afp)