Fraksi Nilai Soroti Kinerja Beberapa SKPK Singkil

SINGKIL (Berita): Dalam Penyampaian Pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Qanun Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2009, serta 12 buah Rancangan Qanun Prioritas, kinerja beberapa SKPK masih belum optimal dan terkesan mengecewakan.

Pasalnya, Pandangan umum yang dibacakan Fraksi Keadilan baru-baru ini menyebutkan, Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2009 sebesar Rp 306.894.304.515 atau mencapai 100,38 persen dari yang dianggarkan, sebesar Rp 305.723.520.440 yang sebagian berasal dari PAD. Namun yang sangat disayangkan PAD tahun 2009 terjadi penurunan hingga mencapai 3 milyar.

Seperti alokasi anggaran di Dinas Pendidikan dinilai sudah mencapai 20 persen sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, namun dinilai masih belum optimal. Sedangkan untuk dibidang Kesehatan masih sangat kurang dirasakan, karena masih banyak didaerah terpencil yang membutuhkan tenaga medis. Diharapkan Kepala Dinas Kesehatan agar rajin-rajin turun kedaerah pedalaman dan tidak hanya

menerima laporan saja.

Anggaran tahun 2009 Bidang Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana dari sumber APBD dan DAK Non DR dengan jumlah keseluruhan Rp 25.406.596.375. Namun kinerja Dinas Pekerjaan Umum dirasa sangat mengecewakan oleh fraksi Keadilan. Sebab program tahun 2010 hingga saat ini belum ada yang dikerjakan baik Proyek tender maupun penunjukan langsung.

Sedangkan pandangan dari Fraksi Partai Golongan Karya, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dalam pengelolaan objek pantai Cemara indah Gosong telaga oleh pihak ketiga dengan cara bagi hasil, 60 persen untuk pengelola dan 40 persen untuk Pemda. Seluruh tiket terjual sebesar Rp 93.600.000

dan seharusnya PAD yang diterima sebesar Rp 37.440.000, namun penyetoran hingga 31 Desember 2009 sebesar Rp 21.155.000, dan uang tersebut digunakan untuk keperluan lain.

Di instansi Satpol PP, WH dan Pemadam Kebakaran dinilai masih belum maksimal dengan anggaran yang diterimanya Rp 2.892.293.192 dan terealisasi Rp 2.784.599.530. selain itu Satpol PP dan WH dalam melaksanakan tugasnya terkesan sedikit arogansi sehingga diharapkan kepada Kepala Satpol PP dan WH dapat

memberikan bimbingan dan arahan kepada personilnya agar tidak terkesan menyeramkan. Begitu juga dengan bantuan Pemadam Kebakaran terlihat selama ini lambannya mobil Damkar datang kelokasi untuk memberikan bantuan secara maksimal.

Sementara Fraksi Reformasi meminta untuk penundaan penjadwalan pembahasan terhadap rancangan qanun pertanggung jawaban APBK tahun anggaran 2009 yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah karena didasari tidak adanya penjadwalan sebelumnya. (amy)