Jakarta (Berita): Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie membantah ada rencana dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) untuk membangun fasilitas rekreasi seperti spa, sauna, atau pijat refleksi dalam pembangunan gedung baru DPR.
“Jadi baik fasilitas atau pijat itu tidak ada,” tegas Marzuki yang juga menjabat Ketua BURT mengungkapkan hal itu, kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Selasa (31/8) petang.
Marzuki mengaku langsung mengecek kebenaran rencana pemberian fasilitas rekreasi mewah tersebut ke BURT. Menurut Marzuki, dalam rencana pembangunan gedung baru dengan anggaran Rp1,16 triliun itu, memang disiapkan ruang istirahat bagi anggota Dewan. “Kalau ruang untuk istirahat menunggu sambil diskusi pasti disiapkan,” tambah Marzuki.
Wakil Ketua Dewaqn Pembina Partai Demokrat itu menambahkan, soal ruang istirahat anggota dewan, hal itu merupakan kebutuhan dewan yang sering bekerja hingga larut malam bahkan sampai dinihari. Ruang istirahat tersebut, imbuh Marzuki, disediakan agar kinerja Dewan lebih efektif dan efisien. “Soal desain ruang istirahat tersebut nanti saya cek lagi,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, meminta rencana pembangunan sarana mewah seperti spa, sauna, hingga pijat refleksi di gedung baru DPR, dibatalkan. Menurut Priyo, tidak elok gedung dewan dilengkapi dengan fasilitas mewah yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas kedewanan tersebut. “Saya minta usulan itu di-drop,” ujar Priyo.
Priyo mengaku kaget melihat pemberitaan di media hari ini ihwal rencana pembangunan fasilitas relaksasi mewah di gedung baru DPR. Menurut Priyo, baik Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) belum pernah mengonsultasikan usulan tersebut kepada dirinya. “Kalau nantinya ini jadi polemik, saya akan menggunakan wewenang saya untuk panggil BURT,” tegasnya.
Ketua tim teknis pembangunan gedung baru DPR, Budi Sukada mengatakan, di puncak gedung baru yang akan dibangun itu akan ada satu lantai yang dipersiapkan dengan fasilitas khusus untuk refreshing para wakil rakyat. Konon, fasilitas itu berupa kolam renang, pusat kebugaran dan spa, serta pijat refleksi di gedung baru mereka, termasuk juga restoran akan tersedia pula di lantai teratas khusus rekreasi itu.
Namun Budi Sukada menolak jika dikatakan anggota dewan bermewah-mewah dengan fasilitas rekreasi itu. ‘’Bukannya mewah-mewah, itu adalah bagian dari fasilitas sosial dan umum,’’ ujarnya saat dihubungi wartawan.
Berdasarkan aturan bangunan dari Pemprov DKI Jakarta, setiap gedung dengan penghuni minimal 500 orang harus dilengkapi fasilitas sosial dan umum. ‘’Itu sesuai aturan DKI,’’ katanya lagi. Selain kolam renang dan restoran di lantai tertinggi gedung baru, yang direncanakan dibangun 36 lantai, rencananya sebuah spa yang digabungkan dengan pusat kebugaran atau fitness center akan dibangun pula. Budi tapi meminta publik tidak menerjemahkan spa dalam pusat kebugaran bak spa di hotel mewah.
Fasilitas lain yang hendak dibangun adalah toko, apotek, serta tempat untuk pijat refleksi. Jika kolam renang dan restoran terletak di lantai paling atas, Budi berujar fasilitas lain tersebar di lantai-lantai lainnya.
‘’Sekali lagi ini aturan bangunan DKI, fasilitas itu demi kesehatan dan kebugaran,’’ tegas Budi. Ia memastikan kalau sebagai konsultan, dirinya tidak akan memenuhi permintaan anggota Dewan yang berlebihan. Fasilitas yang sudah direncanakan pun diterangkannya bukan permintaan anggota Dewan, melainkan hanya mengikuti aturan. (iws)
You must be logged in to post a comment Login