FPI Nilai Ramadhan Fair Mengarah ke Makisatan

MEDAN (Berita) : Puluhan masa Front Pembela Islam (FPI), Rabu (01/09),  melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, memprotes pelaksanaan Ramadhan Fair VII Tahun 2010 dan menudingnya tidak memiliki konsep dan arah yang jelas.

“Kita lihat Ramadhan Fair tidak tentu kemana arahnya, apakah sebagai even dakwah atau even wisata belaka yang malah menuju ke arah kemaksiatan,” ucap Ketua Tanfidzi FPI Daerah, Dharma Bakti Ginting.

Dia mengatakan, di Ramadhan Fair yang terjadi malah nilai-nilai kemaksiatannya lebih tinggi, sebab di tempat tersebut juga diduga digunakan sebagai transaksi-transaksi seperti narkoba, trafficking dan pelacuran.

Karena banyak para pengunjung, pramusaji dan termasuk para pedagangnya yang sama sekali tidak mengindahkan nilai religiusnya. Bahkan di tempat itu sudah ada perkumpulan kaum homoseksual yang memanfaatkan suasana Ramadhan Fair.

“Mereka tidak mengenakan pakaian yang semestinya bernafaskan Islam, bukan memamerkan paha dan menonjolkan buah dada. Dan kita tahu sendiri Ramadhan Fair diciptakan untuk Kota Medan yang religius dan madani, bukan sebaliknya,” katanya.

FPI juga sangat menyayangkan pelaksanaan Ramadhan Fair itu lari dari jalur. Nilai dakwah yang seharusnya ditingkatkan malah tidak tampak sama sekali. Malah kegiatan dakwah hanya ada di dalam arena Masjid Raya Al Mashun dan panggung Ramadhan Fair yang terletak di kolam Taman Sri Deli.

“Seharusnya Pemko Medan harus belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya kritikan yang membangun harus menjadi masukkan bukan dilawan. Tetapi yang terjadi Pemko Medan melalui Disbudpar Medan tidak menanggapi kritikan itu dengan serius untuk mengarah ketingkat yang lebih baik lagi,” katanya.

Selain itu, isu jatah dan jual beli stand menjadi momok tersendiri. Stand-stand yang seharusnya untuk para Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM), malah menjadi jatah para pejabat di pemerintahan, legislative maupun Parpol. Padahal, mereka-mereka itu duitnya sudah cukup banyak sehingga tidak perlu lagi mengambil jatah stand Ramadhan Fair.

FPI menegaskan bahwa Ramadhan Fair bukan lagi merupakan sarana wisata ibadah melainkan sebagai sarana maksiat. Oleh karenanya, RF dinilai gagal sebagai sarana menciptakan Kota Medan, Modern, Madani dan Religius. Pihaknya juga meminta BPK dan Kejaksaan agar segera mengusut penggunaan dana Ramadhan Fair VII yang menggunakan anggaran APBD dan meminta Walikota medan untuk mengevaluasi kinerja Kadisbudpar.

Menanggapi aksi demo puluhan masa FPI, Kadisbudpar Rismaria Hutabarat mengatakan, sangat berterimakasih atas segala informasi dan masukkannya kepada pihaknya. “Kedepannya, kita akan lebih serius dalam menangani serta mengelola Ramadhan Fiar tahun-tahun kedepannya,” terangnya. (don)