Perundingan RI-Malaysia Libatkan DPR Dan DPD

Bogor ( Berita ) :  Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan mengusulkan perundingan RI-Malaysia di Kinabalu 6-8 September melibatkan DPR dan DPD untuk memperkuat kemampuan delegasi perundingan.

Syahganda dalam surat elektronik dari Jakarta, Sabtu [04/09], menilai keterlibatan DPR dan DPD diperlukan karena diplomasi pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri sejauh ini lemah menghadapi Malaysia dalam mempertaruhkan kedaulatan hukum dan batas wilayah negara termasuk dalam memperjuangkan martabat bangsa agar tidak dilecehkan Malaysia.

Menurut dia, keberadaan DPR maupun DPD selaku pendamping tim perunding pemerintah dibutuhkan sebagai kontrol sekaligus melakukan supervisi guna membuat jalannya perundingan tidak merugikan posisi Indonesia.

Dengan demikian, katanya, peranan DPR maupun DPD pada agenda pertemuan itu bisa memberi banyak masukan kepada tim perunding yang menekankan aspek kemartabatan bangsa, mengingat DPR dan DPD merupakan perwakilan suara rakyat Indonesia.

Jika DPR dan DPD tidak diikutkan, Syahganda mengaku khawatir mekanisme perundingan akan banyak ditentukan pihak Malaysia bahkan Malaysia bisa mempermainkan diplomasi Indonesia sehingga pertemuan menjadi semu serta tidak memiliki arti apapun bagi kedaulatan negara dan bangsa.

“Keterlibat DPR dan DPD mutlak diperlukan demi suatu perundingan yang menjunjung tinggi kemuliaan bangsa agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat secara benar serta bermartabat,” ujarnya. Kehadiran DPR dan DPD sekaligus menempatkan perundingan berdasarkan aspirasi seluruh rakyat, tidak semata-mata atas kepentingan antarpemerintah, katanya. ( ant )