Pemkab Tobasa Siapkan BLM Rp 18 Miliar

Balige, Sumut ( Berita ) :  Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, menyiapkan dana Daerah Urusan Bersama sebesar Rp18 miliar lebih  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012, untuk mendukung dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di kabupaten itu.

“Alokasi BLM Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) tahun anggaran 2012, mengalami peningkatan sebesar hampir Rp2 miliar dari tahun sebelumnya,” kata Kepala Badan PMPD Kabupaten Tobasa, James Silaban di Balige, Kamis [26/01].

Ia mengatakan, pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Tobasa, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik dari unsur partipasi masyarakat, juga pada percepatan pelaksanaan kegiatan.

Menurut dia, pada tahun anggaran 2011, dari 80 desa yang berpartisipasi, sebanyak 66 desa telah menyelesaikan kegiatannya hingga ke tahapan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST).  ”Maka untuk berlanjutnya kesuksesan pelaksanaan PNPM-MP tahun anggaran 2012 di Tobasa, motivasi para pelaku perlu semakin ditingkatkan,” ujarnya.

Di samping itu, kata James, pihaknya memohon dukungan Satuan Kerja Provinsi dan Region Management Consultant (RMC) untuk mengisi kekosongan tenaga fasilitator di kabupaten dimaksud.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tobasa, Liberty Manurung menyebutkan, pemerintah setempat memiliki komitmen tinggi dalam keberhasilan PNPM-MP, mengingat manfaat yang sangat signifikan atas keberadaan program tersebut, dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ia mengatakan, untuk memenuhi aspek pembangunan yang pro rakyat, “pro poor” dan berkeadilan, sejumlah terobosan akan dilakukan melalui program-program yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan kontinuitas pelaksanaan PNPM-MP.

Menurut dia,  berdasarkan hasil pemantauan di lapangan terkait PNPM-MP, masyarakat setempat sangat antusias dengan keberadaan program yang menekankan konsep pembangunan partisipatif  tersebut.

Sebab, lanjutnya, program itu telah memberikan keleluasaan bagi masyarakat melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan berdasarkan skala prioritas kebutuhan warga.

“Bupati telah merencanakan kunjungan kerja ke lokasi, untuk melakukan monitoring dan evaluasi melihat secara langsung manfaat yang diperoleh masyarakat dari program dimaksud,” kata Liberty.   (ant )