“Kepada Bapak Tarmizi, kami minta supaya terus melaksanakan program-program pro rakyat yang telah dirintis oleh Partai Aceh,” kata Juru bicara KPA Pusat Muchlis Abee di Banda Aceh, Jumat [10/02].

Dikatakan, selain jaminan kesehatan yang baru-baru ini telah disahkan anggarannya oleh para wakil rakyat (DPR Aceh), juga program anggaran untuk gampong (desa), santunan anak yatim, dan beasiswa untuk putra-putri terbaik Aceh tetap dipertahankan dalam masa peralihan ini.

Tarmizi A Karim yang pernah menjabat Bupati Aceh Utara itu dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi, Rabu (8/2), di Jakarta, menjadi Penjabat Gubernur Aceh, menggantikan pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar yang telah habis masa tugasnya 8 Februari 2012.

Terkait dengan penunjukan Tarmizi Karim itu, KPA menganggap hal tersebut sebagai proses yang normal dalam pengelolaan pemerintahan di masa peralihan.

Apalagi, katanya, penunjukkan PJ Gubernur merupakan kewenangan pemerintah pusat, tentunya setelah mempertimbangkan masukan dan saran dari pihak berwenang di Aceh, seperti DPRA yang mayoritas dari Partai Aceh.

Oleh karena itu, KPA menyambut baik pelantikan Tarmizi Karim sebagai Penjabat Gubernur Aceh, karena dilihat dari kiprah sebelumnya, beliau memiliki pengalaman dan kemampuan yang bagus di bidang pemerintahan, ujarnya.

“Beliau juga pernah bertugas di Aceh maupun di tempat lainnya di Indonesia, sehingga cukup wajar jika kami beranggapan bahwa Bapak Tarmizi Karim adalah pilihan yang tepat untuk ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Aceh. Konon lagi beliau juga putra Aceh yang tentu cukup paham dengan keadaan sosial, ekonomi dan politik di Aceh,” katanya.

Di sisi lain, selaku Kepala Pemerintahan kami juga berharap agar Tarmizi dapat berperan baik dalam mengayomi semua golongan masyarakat sekaligus berfungsi sebagai perekat terhadap semua lapisan masyarakat.

“Tak kalah penting, hubungan baik dengan legislatif juga harus terjaga dan dalam mengawal pilkada Aceh kami yakin Bapak Tarmizi mampu untuk bersikap dan bertindak netral,” kata Muchlis Abee. (ant )

“Namanya Brimob Nusantara, artinya tidak hanya dari Mabes Polri tapi juga dari Padang, Pekanbaru dan Medan atau yang terdekat diterjunkan untuk membantu pengamanan pilkada di Aceh,” kata Kapolda Irjen (Pol) Iskandar Hasan di Banda Aceh, Jumat [10/02].

Disela-sela penyambutan kedatangan Penjabat gubernur Aceh Tarmizi A Karim di Banda Aceh, Kapolda juga menjelaskan masalah pengamanan pilkada itu Polri dan TNI jajaran Kodam Iskandar Muda telah menyatukan sikap siap mengamankan pesta politik dengan damai.

Selain Brimob, Iskandar Hasan mengatakan pengamanan pilkada Aceh juga akan diperkuat personil Detasemen Khusus Anti Teror (Densus 88), tapi pengerahannya tidak dalam skala besar.

“Densus juga memang dilibatkan dalam pengamanan pilkada, namun tidak dalam skala besar tetapi berupa unit-unit kecil,” kata dia menjelaskan.

Ia menjelaskan pengerahan personil tambahan untuk pengamanan pilkada Aceh itu nantinya akan disebarkan ke sejumlah tempat, dengan harapan pemilihan umum gubernur- wakil gubernur dan pasangan bupati dan wali kota di daerah ini bisa berjalan aman, damai dan tertib.

Ketika ditanya pengamanan kegiatan deklarasi calon gubernur- wakil gubernur  pasangan Zaini Abdullah/Muzakir Manaf yang diusung Partai Aceh, Kapolda menyatakan pihaknya telah menyiapkan personil untuk itu.

“Pengamanan deklarasi sudah kita persiapkan, termasuk jalur masuk ke Kota Banda Aceh dan lokasi kegiatan deklarasi pasangan itu,” kata dia menjelaskan.

Deklarasi calon gubernur- wakil gubernur Aceh pasangan Zaini Abdullah- Muzakir Manaf akan dihadiri ratusan ribu pendukung dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh, dan dijadwalkan pada 12 Februari 2012.

Akan tetapi, Kapolda mengimbau tim sukses calon gubernur- wakil gubernur pasangan Zaini- Muzakir agar tidak perlu mendatangkan orang-orang terlalu banyak ke Kota Banda Aceh.

“Deklarasi silahkan, tapi rasanya tidak perlu terlalu besar atau berbondong-bondang datang ke Kota Banda Aceh. Kita juga memikirkan keselamatan orang-orang dalam perjalanan, jangan gunakan mobil terbuka karena berisiko tinggi di jalan raya,” kata Iskandar Hasan. (ant )

Korban kritis dianiaya di kawasan Peureulak, Kab. Aceh Timur, Rabu (8/2) sekira pukul 04:00. Saat ini mendapat perawatan intensif di RS Rehab Medik, Peureulak, karena mengalami pendarahan di bagian dalam tubuh korban.

Korban bernama Zulkifli bin M Yahya, 43,warga Dusun Blang Batee, Desa Blang Batee,Kecamatan Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur. “Kondisi korban kritis dan kini di RS, karena kita duga korban dianiaya dan disiksa dengan benda tumpul di bagian punggung,” kata Ridwansyah, Cabup Aceh Timur kepada Waspada, Kamis (9/2).

Ridwansyah menjelaskan, awalnya Zulkifli dalam perjalanan pulang dari Sumatera Utara ke Aceh dengan menumpang jasa angkutan umum. Sesampai di Pangkalanbrandan (Sumatera Utara) Zulkifli mengaku ke Ridwansyah telah diancam  bunuh dan tembak jika terus menjadi Timses Calon Independen. “Pengakuan Zulkifli dirinya diancam melalui SMS dan telepon,” katanya.

Dianggap anggotanya sedang mengalami pengancaman, lanjut Ridwansyah, malam tersebut dirinya bersama beberapa anggota Timses menunggu di Kota Peureulak.

Namun hingga pukul 03:00 dinihari Zulkifli tak kunjung tiba. Ridwansyah yang mencoba menghubungi ulang juga tidak tersambung melalui handphone (HP), sehingga Ridwansyah bersama rekan-rekannya balik kanan.

Tak lama kemudian, lanjut Zulkifli, sekira pukul 04:00 tiba dan langsung menumpang ojek di Simpang Empat Peureulak Kota menuju rumahnya di Desa Blang Batee yang berjarak sekitar 1 kilometer ke arah selatan Polsek setempat.

“Setengah perjalanan  kita duga komplotan OTK menunggu Zulkifli. Dalam perjalanan itulah Zulkifli dianianya hingga tak sadarkan diri. Setelah warga melihat korban menjelang Subuh danl angsung dibawa ke RS Peureulak,” ujar Ridwansyah sembari mengatakan, karena korban belum normal sehingga belum bisa digali informasi pelaku penganiayaan terhadap Zulkifli.

Pagi hari dikabarkan salah seorang warga Peureulak yang tercatat sebagai Ketua Timses Cabup Jalur Independen Pasangan Ridwansyah – Tgk.Ridwan sedang menjalani perawatan di RS.

“Setelah kitdatangi korban, ternyata korban benar-benar kritis dan sama sekali tidak bisa diwawancarai karena muntah darah,” sebut Ridwansyah lagi seraya menyebutkan, jika kondisi terus memburuk maka korban akan segera dirujuk ke RSUD Langsa.

Wakapolres Aceh Timur Kompol Doni Wahyudi melalui Kapolsek Peureulak Kota AKP Samsuar Amin saat dikonfirmasi kepada Waspada Kamis (9/2) petang membenarkan peristiwa tersebut. Namun pihaknya hingga kini belum menerima laporan resmi daripihak korban. (WSP/b24)

Koordinator KontraS Aceh Destika Gilang Lestari di Banda Aceh, Kamis [09/02] menyatakan, untuk menghindari hal itu, Pj Gubernur ketika menetukan kebijakan daerah benar-benar menjaga keseimbangan dan keserasian, terutama dalam kondisi politik menjelang pilkada 2012.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, katanya, gubernur disamping sebagai kepala daerah juga bertindak selaku wakil pemerintah pusat di daerah dengan tetap mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dalam konteks perdamain Aceh yang sudah berlangsung selama tujuh tahun.

Tarmizi A Karim, selaku Pj Gubernur Aceh jelas mempunyai pekerjaan rumah yang hingga sekarang belum selesai, yaitu membangun sinergitas hubungan kerja dengan DPR Aceh untuk saling mendukung dalam melaksanakan kebijakan daerah yang telah disepakati bersama.

KontraS Aceh mengingatkan bahwa hubungan tersebut akan menjadi titik balik dalam perkembangan kedepannya, mengingat pada masa pemerintah Gubernur Irwandi Yusuf hubungan kerja yang harmonis dalam arti yang konstruktif dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan jangan untuk kepentingan kekuasaan, tidak berjalan dalam koridor sebagaimana mestinya.

Dalam situasi Aceh yang baru pulih dari konflik berkepanjangan diingatkan agar kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan keamanan saat ini sangat kondusif tetap dijaga, dipelihara dan ditingkatkan.

Destika Gilang kembali mengingatkan, rangkaian peristiwa pada 2011 jelas mempertontonkan kepada masyarakat terkait ketidakpastian pelaksanaan pilkada, dimana para terjadinya perdebatan diantara elite politik.

Kondisi ini jelas membuat masyarakat mengalami ketidakpercayaan terhadap penyelenggara negara, kondisi dan situasi ini kemudian diperparah dengan teror mematikan terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa.

KontraS Aceh selaku kelompok masyarakat sipil menambahkan, Pj Gubernur Aceh dapat memanfaatkan situasi dan kondisi momentum pilkada menjadi point penting, bahwa pilkada adalah sebuah pesta demokrasi bagi rakyat Aceh. Namun, lanjutnya, perlaksanaan pesta demokrasi tersebut tidak mengorbankan perdamaian yang telah berlansung selama kurun waktu tujuh tahun lamanya. (ant )

Ia mengatakan, dua tersangka yang diamankan itu ditangkap awal Januari 2012. Keduanya diduga terkait penembakan pekerja PT Jim Mulya di Desa Ulee Dagang, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Sedangkan dua pelaku yang sudah teridentifikasi, tetapi belum tertangkap, juga terkait kasus penembakan pekerja PT Jim Mulya. Identitas keduanya diketahui berdasarkan keterangan dua tersangka yang sudah diamankan.

“Kami sudah menghubungi keluarga kedua pelaku yang masih diburu ini. Pihak keluarga menyatakan mereka tidak pernah pulang,” kata jenderal berbintang dua tersebut. Dari pengakuan para tersangka tersebut, kata Irjen Pol Iskandar Hasan, senjata yang digunakan pelaku menembak pekerja PT Jim dilarikan kedua rekan mereka itu.

Menyangkut kasus penembakan lainnya, Kapolda Aceh menduga ada kemiripan satu dengan yang lain. Dugaan ini berdasarkan hasil penyelidikan, termasuk barang bukti pemeriksaan laboratorium forensik.

“Semuanya ada kemiripan, baik pola perbuatan maupun modus penembakannya. Kalau kedua pelaku tersebut tertangkap, maka kepolisian dapat mengungkap beberapa penembakan yang diduga terkait,” ungkap Kapolda Aceh.

Rentetan penembakan di Aceh terjadi sejak Desember 2011 hingga Januari 2012. Di antaranya penembakan di Simpang Keramat, Aceh Utara, awal Desember 2011.

Lima orang tidak dikenal memberondong senjata api laras panjang ke  sebuah warung PT Satya Agung, Simpang Keramat, Aceh Utara, sekitar pukul 23.30 WIB. Akibatnya, tiga orang tewas dan lima orang luka berat.

Penembakan berikutnya terjadi pada 31 Desember 2011 terhadap para pekerja penggalian kabel optik Telkomsel di Gampong Blang Cot Tunong, Jeumpa, Bireuen. Tiga di antaranya meninggal dan tujuh lainnya terluka.

Berikutnya, dua orang warga ditembak saat berada di sebuah warung kopi Seurukey, Lampahan, Aceh Utara, pada 1 Januari 2012. Seorang di antaranya tewas.  Serta penembakan tiga pekerja bangunan, seorang di antaranya meninggal dunia, di Aneuk Galong, Kabupaten Aceh Besar, yang terjadi Kamis, 5 Januari 2012. (ant )

Penegasan itu disampaikan Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan di Banda Aceh, Rabu (8/2). “Hasil yang kita dapat di TKP mengenai penembakan rumah tersebut tidak terkait dengan Pilkada, karena tidak ada fakta atau bukti kalau penembakan itu menyangkut politik,” kata Kapolda Aceh.

Kapolda mengungkapkan, penembakan yang terjadi sekira pukul 20:30 itu dilatarbelakangi masalah pribadi antara pelaku dengan korban.“Penembakan itu terkait masalah uang, tapi belum jelas apakah utang-piutang ata ubukan.

Yang jelas pelaku merasa kesal sehingga terjadilah penembakan itu,” ujarnya. Kapolda juga mengatakan, kepolisian masih mencari keberadaan pelaku. “Aksi penembakan ini tergolong kriminal murni dan tidak berhubungan dengan pilkada,”ujarnya.

Terkait situasi Kamtibas menjelang Pilkada di Aceh,Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan berjanji akan menindak tegas setiap pelaku pelanggaran hukum. Kapolda Aceh mengimbau seluruh masyarakat didaerah itu untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.

Timses Membantah

Sementara itu, Ligadinsyah, ketua Tim Sukses pasangan Irwandi-Muhyan dalam konferensi pers di Kantor Seuramo, Rabu siang, membantah jika ada yang menyebutkan aksi penembakan terhadap kediaman rekannya itu dilatarbelakangi utang-piutang.

Menurut Ligadinsyah, penembakan itu merupakan aksi teror bersenjata untuk menjegal pemenangan Irwan-di-Muhyan. “Ancaman untuk Asnawi sudah ada sebelumnya, Juni 2011 sudah masuk sms-sms ancaman.

Bunyinya,apa kamu mau seperti Cage,”ungkapnya. Ligadinsyah menyatakan,aksi teror bukanlah hal baru bagi Timses Irwandi-Muhyan.“Sedikitnya sudah lima kaliaksi teror itu terjadi, baik berupa penembakan maupun pelemparan granat oleh orang yang belum teridentifikasi itu,”paparnya.

Ligadinsyah juga mengatakan, lima tempat yang yang menjadi sasaran teror itu diantaranya rumah Irwandi di Maheng, penggranatan rumah Ayah Merin, Seramo Pusat dan yang terakhir rumah Asnawidi Peureulak, Aceh Timur .Ligadinsyah menambahkan, aksi teror selama ini diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak menginginkan Irwandi maju dalam Pilkada Aceh. (WSP/b05)

“Lakukan fasilitasi dan sukseskan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta 13 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 4 pemilihan wali kota dan wakil wali kota,” kata Mendagri dalam sambutannya setelah melantik Tarmizi di Jakarta, Rabu [08/02].

Terkait pelaksanaan pilkada di Aceh yang akan dilaksanakan pada 9 April 2012, Mendagri juga berpesan secara khusus pada Tarmizi untuk menjaga netralitas sebagai penjabat dan menjamin pegawai negeri sipil dan seluruh unsur pemerintah daerah benar-benar bersifat netral.

Selain itu, Mendagri meminta Penjabat Gubernur untuk tetap menjaga situasi politik yang kondusif dan terus menyosialisasikan budaya demokrasi dalam menyikapi penyelenggaraan pilkada.

“Terutama memupuk sikap toleransi diantara warga sehingga siapapun yang terpilih sebagai gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota masa jabatan 2012-2017 tidak menimbulkan gejolak politik,” kata Gamawan.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Mendagri juga berpesan pada Tarmizi sebagai Penjabat Gubernur Aceh untuk memfasilitasi dan menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat Aceh.

Selain itu, Penjabat Gubernur juga diminta membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih mantap dengan DPR Aceh, unsur forum koordinasi daerah, bupati, wali kota, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan di Aceh.

Sementara itu, pada Rabu, Mendagri atas nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Tarmizi A Karim sebagai Penjabat Gubernur Aceh di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Tarmizi dilantik sebagai Penjabat Gubernur Aceh sesuai Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2012, dengan masa jabatan sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur Aceh 2012-2017 definitif hasil pemilu kepala daerah.

Mendagri, dalam sambutannya setelah pengambilan sumpah jabatan sekaligus pelantikan Penjabat Gubernur Aceh, mengatakan pengangkatan dan pelantikan penjabat dilakukan dengan pertimbangan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang berakhir pada 8 Februari 2012, sementara pemilu kepala daerah masih dalam proses.

“Penjabat Gubernur sifatnya sementara untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif, serta menjamin suksesnya penyelenggaraan pilkada yang demokratis, aman, lancar, dan tertib di Aceh,” katanya. (ant )

Rapat koordinasi yang berlangsung tertutup digelar di Balai Teuku Umar, Markas Komando Daerah Militer (Makodam) Iskandar Muda di Banda Aceh, Rabu [08/02].

Rapat dipimpin Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Adi Mulyono dan Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan serta dihadiri para kapolres, komandan kodim serta komandan batalyon yang bertugas di Provinsi Aceh.

Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Adi Mulyono mengatakan rapat koordinasi ini digelar untuk mengantisipasi kemungkinan yang bisa mengganggu jalannya pilkada.

“Rapat ini digelar untuk menyolidkan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta menentukan strategi pengamanan jelang dan sesudah pilkada,” kata jenderal berbintang dua tersebut.

Sementara, Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan TNI dan Polri di Jakarta.

“Beberapa waktu lalu, saya dan Pangdam Iskandar Muda mengikuti rapat pimpinan di Jakarta dan mendapat arahan dari Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono,red) , Panglima TNI (Laksamana TNI Agus Suhartono), Kapolri (Jenderal Timur Pradopo) dan menteri terkait. Jadi rapat ini merupakan tindak lanjut pertemuan di Jakarta,” katanya.

Dalam arahan tersebut, kata dia, pimpinan, baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara maupun kepolisian, ditugaskan untuk tetap menjaga keamanan masyarakat menjelang pilkada.

“Selain itu, rapat koordinasi ini untuk menyatukan visi dan misi masing-masing satuan tugas dalam mengamankan keberlangsungan pilkada di Provinsi Aceh,” ujar Kapolda Aceh.

Pilkada di Provinsi Aceh digelar serentak antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan 13 bupati dan empat wali kota beserta wakilnya pada 23 April 2012. ( ant )

“Kami yakin dia akan netral dan bekerja sungguh-sungguh untuk mempersiapkan agenda Pilkada Aceh yang demokratis dan berkualitas,” kata juru bicara pusat Partai Aceh Fachrul di Banda Aceh, Rabu [08/02]. Ia menjelaskan, sosok Tarmizi adalah birokrat yang dedikasi dan independensinya tidak diragukan lagi.

“Dia adalah putra terbaik Aceh, yang memiliki profesionalisme dalam bekerja dan sudah pernah dibuktikannya pada saat menduduki jabatan di Kalimantan Timur beberapa tahun lalu,” ujarnya.

Ditanya apakah tidak ada kekhawatiran dari Partai Aceh mengingat Tarmizi Karim memiliki kedekatan dengan Partai Demokrat dan akan bekerja memenangkan kandidat tertentu, ia menegaskan tidak khawatir sama sekali.

“Insya Allah kami tidak khawatir dan menyakini bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal yang mencederai semangat dan kepercayaan rakyat Aceh yang diembannya saat ini,” katanya.

Selain itu, Fachrul juga mengharapkan kehadiran Tarmizi Karim dapat membawa ketenangan dan kedamaian bagi Aceh, terutama menyambut dan mempersiapkan pesta demokrasi lima tahunan yang akan diselenggaran 9 April 2012. “Kehadirannya diharapkan membawa angin perdamaian, ketenangan dan dapat berlaku adil,” ujarnya.

Ia menambahkan, Partai Aceh juga berharap Tarmizi Karim  bertahan di Aceh agar dapat menyumbangkan kontribusi pemikiran, gagasan dan ide-ide untuk pembangunan Aceh yang lebih baik.

“Tentu kita juga menginginkan Tarmizi tidak hanya hadir ke Aceh sebagai penjabat gubernur. Usai masa jabatannya kami berharap dia tetap berada di Aceh untuk bersama-sama dengan kompo (ant )

Tuntutan tersebut disampaikan dalam unjuk rasa di Bundaran Simpang Lima, Kota Banda Aceh, Rabu [08/02] . Dalam aksi tersebut mengusung spanduk bertuliskan “Penjabat Gubernur wajib netral dan bukan titipan”.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menggelar teater jalanan mengisahkan sejumlah orang yang berebut kekuasaan. Aksi mendapat perhatian pengguna jalan yang melintas di bundaran tersebut. “Hari ini, Tarmizi A Karim dilantik sebagai Penjabat Gubernur Aceh. Beliau harus mampu bersikap netral pada pilkada,” ujar Furqan Ishak Aksa, dalam orasinya.

Presiden Pemerintah Mahasiswa Universitas Syiah Kuala itu menyebutkan, meski masa penjabat gubernur sifatnya sementara, namun posisi itu merupakan jabatan strategis dan berpengaruh bagi rakyat Aceh. “Apalagi pemilihan gubernur dan wakil gubernur definitif akan dilangsungkan 9 April 2012. Pada saat itulah netralitas penjabat gubernur diuji,” katanya.

Sementara, Ibnu Sa’dan Adnan, koordinator aksi, menyatakan, penjabat gubernur harus berani menentang intervensi politik dari para kontestan pilkada dan tidak memihak kepada siapa pun.

Dalam pilkada ini, ujar dia, penjabat gubernur harus mampu menjamin berlangsungnya pilkada damai, sehingga melahirkan pemimpin yang bermartabat. “Kami akan mengawal penjabat gubernur tersebut hingga terpilihnya kepala daerah definitif. Kami tidak ingin penjabat gubernur menjadi alat politik kelompok tertentu,” tandas Ibnu Sa’dan Adnan.

Massa Pemerintah Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tersebut akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah berunjuk rasa sekitar satu jam di bundaran tersebut. ( ant )

Namun,harapan kita adalah agar masyarakat tidak perlu resah, sebab polisi terus menjaga keamanan sesuai dengan Tupoksi Polri, lebih-lebih di Peureulak,” kata Kapolres Aceh Timur AKBP Ridwan Usman kepada Waspada, Selasa (7/2) petang.

Kata dia, besar kemungkinan pemberondongan yang dilakukan komplotan bersenjata api (senpi) terhadap rumah Juru Bicara (Jubir) Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah peureulak (Asnawi Bin Abdurrahman) berbau politik menjelang Pilkada 2012.

Pasalnya,Asnawi disebut-sebut sebagai Ketua Tim Sukses (Timses) Cagub Aceh 2012-2017 Irwandi – Muhyan untuk pantai timur Provinsi Aceh. Ridwan Usman menjelaskan, seluruh Kabupaten Aceh Timur mulai dari perbatasan Aceh Timur – Aceh Utara (Madat) hingga ke perbatasan Aceh Timur – Aceh Utara (Madat) hingga ke perbatasan Aceh Timur – Kota Langsa (Peureulak Timur) akan dijaga dengan lebih meningkatkan patrol petugas ke sejumlah titik, tetapi wilayah Peureulak menjadi fokus utama operasi Tim Khusus (Timsus) dalam memburu dan mengejar pelaku kriminalitas yang telah meresahkan masyarakat menjelang Pilkada 2012.

Menurut Ridwan, pihaknya tetap meminta agar komplotan pelaku pemberondongan dan pengancaman terhadap kandidat Calon Bupati di Aceh Timur untuk segera menyerahkan diri ke polisi terdekat bersama senjata api yang dimilikinya sebelum ditindak dan ditangkap. “Pilkada adalah pesta demokrasi.

Marikita sukseskan Pilkada ini tanpa ada yang harus dirugikan dan diuntungkan. Keamanan mari sama-sama kita jaga bersama, ”pinta AKBP Ridwan Usman. Sebelumnya, rumah Jubir KPA Peureulak Tgk. Asnawi Bin Abdurrahman, 37, diberondong komplotan bersenpi laras panjang di Dusun Aman, Desa Beusa Beurano, Kecamatan Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur, Minggu (5/2) sekira pukul 21:00.

Tiga jam kemudian, malam itu juga salah satu Posko pemenangan Timses Cabup Independen (Ridwan – Ridwansyah) juga diteror dengan letusan senjata api (senpi) dari arah mobil (jalan negara) ke arah Posko yang berjarak 30 meter ke selatan jalan negara di kawasan Sungai Raya (Wilayah hukum Langsa), Kab. Aceh Timur. Kedua kasus itu,kini masih dalam lidikan Polri.(WSP/b24)

Pernyataan tersebut disampaikan puluhan aktivis BMP Kota Banda Aceh dalam deklarasinya di Tugu Taman Sri Ratu Safiatuddin, Kota Banda Aceh, Selasa [07/02]. Sudirman, koordinator deklarasi, dalam pernyataan sikap BMP mengatakan, pihaknya siap memenangkan pasangan itu karena visi dan misinya yang prorakyat.

“Program pasangan ini bertekad menyejahterakan rakyat, seperti kesehatan dan pendidikan gratis yang berkualitas bagi rakyat Aceh,” ungkap dia.

Ia menegaskan, pasangan dicalonkan Partai Aceh merupakan sosok pemimpin yang layak dan pantas menjadi gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017.

Selain itu, kata dia, pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf juga antitambang yang selama ini tidak memihak bagi kesejahteraan rakyat. Bagi pasangan ini, hasil tambang harus dikelola sendiri, bukan dijual kepada pihak lain seperti yang terjadi sekarang.

“Yang penting bagi kami adalah pasangan ini berkomitmen menjaga dan merawat perdamaian di Aceh berdasarkan nota kesepakatan damai MoU Helsinki dan UUPA,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, BMP Kota Banda Aceh siap bekerja untuk memenangkan pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh.

Kecuali itu, sebut dia, aktivis BMP Kota Banda Aceh siap menjadi saksi bagi pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf pada pilkada yang digelar 9 April 2012.

“Kami juga siap mengawal pelaksanaan pemungutan suara pilkada 9 April mendatang serta berkomitmen menjaga perdamaian yang sudah berlangsung di Bumi Serambi Mekkah ini,” pungkas Sudirman. ( ant  )

Sebelumnya, pasangan Fakhrulsyah Mega-Zulfinar mensomasi KIP Aceh karena lembaga penyelenggara pilkada itu menggugurkan pencalonan mereka sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh.

Menurut Yarwin, dalam menanggapi somasi, KIP Aceh menyerahkan sepenuhnya kepada Divisi Hukum dan Advokasi menangani masalah tersebut. “Kami sudah merapatkannya dengan para komisioner dan menyepakati masalah ini ditangani sepenuhnya kepada Divisi Hukum dan Advokasi untuk segera menyusun jawaban somasi,” ungkap Yarwin.

Sebelumnya, KIP Aceh menggugurkan pendaftaran pasangan Fakhrulsyah Mega-Zulfinar dan pasangan Hendra Fadli-Yuli Zuardi Rais. Kedua pasangan ini mendaftar lewat jalur perseorangan atau independen.

Kelompok Kerja Pencalonan KIP Aceh Nurjani Abdullah mengatakan, pencalonan kedua pasangan ini dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat untuk diverifikasi.

Adapun persyaratan yang tidak dipenuhi kedua pasangan ini, yakni rekapitulasi dukungan per desa. Dukungan tersebut dalam bentuk fotokopi KTP yang jumlahnya minimal 148 ribu lembar.

“Kami tidak dapat melakukan verifikasi karena dua bakal calon ini tidak menyerahkan rekapitulasi dukungan per desa seperti yang disyaratkan. Jadi otomatis gugur,” kata Nurjani Abdullah, pekan lalu.

Menurut dia, persyaratan rekapitulasi dukungan per desa tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) angka 2, Pasal 24, dan Pasal 26 Keputusan KIP Nomor 12/2011 tentang pencalonan.

“Gugurnya pendaftaran dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur tersebut berdasarkan keputusan rapat KIP Aceh,” ungkap Nurjani Abdullah.

Pleno tersebut dipimpin Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh dan Wakil Ketua KIP Ilham Saputra, serta dihadiri para komisioner, yakni Nurjani Abdullah, Akmal Abzal, Robby Syahputra, dan Zainal Abidin.

Kedua pasang bakal calon ini mendaftar setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KIP Aceh membuka kembali pendaftaran pasangan calon selama tujuh. Pendaftaran dibuka sejak 17 hingga 24 Januari 2012.

Kedua pasangan ini menyerahkan berkas pendaftaran, Selasa (24/1) malam sekitar 15 menit sebelum penutupan pendaftaran, yakni pukul 23.59 WIB.

Saat mendaftar, pasangan Fakhrulsyah Mega-Zulfinar menyerahkan 220 ribu lembar KTP. Sedangkan Hendra Fadli-Yuli Zuardi Rais menyerahkan 152 ribu lembar KTP.

Namun, kedua pasangan ini tidak melengkapi syarat dukungan tersebut dengan rekapitulasi per desa. Oleh KIP Aceh, kedua pasangan ini diberi waktu melengkapi rekapitulasi tersebut.

Hingga batas waktu yang ditentukan, kedua pasangan bakal calon tersebut tidak mampu menyerahkannya, sehingga dinyatakan gugur dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon. (ant )

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Aceh Timur Syamsul Qamal dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Banda Aceh, Senin [06/02], mengatakan persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna mendengarkan pendapat akhir fraksi.

“Dua fraksi di DPRK Aceh Timur menyetujui dan menerima RAPBK 2012 menjadi nota kesepakatan bersama untuk dibahas dan disahkan menjadi APBK 2012,” kata dia.

Dua fraksi yang menyetujui nota keuangan tersebut, yakni Fraksi Partai Aceh dan Fraksi Partai Demokrat. Kedua fraksi tersebut menyetujuinya dalam rapat paripurna yang berlangsung di DPRK Aceh Timur, di Langsa, Senin.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Syaifannur dan para Kepala Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Syamsul Qamal merincikan, RAPBK 2012 tersebut terdiri dari pendapatan sebesar Rp791 miliar lebih, belanja Rp746 miliar lebih, dan surplus lebih dari Rp45 miliar.

Ia mengatakan, Fraksi Partai Aceh dalam pendapat akhir fraksinya yang dibacakan Fadil Muhammad menyatakan, nota keuangan tersebut merupakan hasil kerja panitia anggaran eksekutif dan legislatif.

“Fraksi Partai Aceh menyetujuinya dan menghargai pembahasan nota keuangan itu yang dilakukan kedua pihak, panitia anggaran eksekutif dan legislatif,” kata Syamsul Qamal, mengutip pendapat akhir fraksi partai lokal tersebut

Sedangkan Faksi Partai Demokrat, kata dia, dalam pendapat akhir fraksinya yang dibacakan T Zakaria, menyatakan menyetujui RAPBK 2012 menjadi nota kesepakatan bersama.

“Namun, Fraksi Partai Demokrat juga menyorot kinerja eksekutif yang dinilai belum sesuai harapan. Karena itu, mereka meminta eksekutif meningkatkan kinerja di masa mendatang,” ungkap Syamsul Qamal. (ant )

Setelah mendapat kabar itu, Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (6/2) menggelar rapat evaluasi penyampaian hasil evaluasi Mendagri terhadap RAPBA 2012 yang dimulai pukul14:30 hingga 16:00. Rapat berlangsung tertutup yang dihadiri anggota Banggar DPRA.

Menurut anggota Tim Badan Anggaran DPRA Abdullah Saleh, hasil evaluasi Mendagri terhadap RAPBA tidak ada permasalahan yang fundamental, hanya perlu dilakukan koreksi beberapa hal teknis. “RAPBA perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian lagi sebelum kita ketuk palu menjadi APBA, “ujarnya.

Abdullah Saleh tidak merincikan secara pasti penyesuaian RAPBA 2012 yang harus dilakukan DPRA. “Yang pasti angka APBA 2012 tidak berubah, hanya ada penambahan di sejumlah program dan penamba han ini tidak mengganggu RAPBA yang sudah disahkan sebelumnya, karena hanya menampung dana BOS dari APBN ke dalam APBA, dan beberapahal lain,”tuturnya.

DPRA optimis pengesahan RABPA 2012 bisa dilaksanakan dalam minggu ini setelah dilakukan perbaikan. “Kita akan mengesahkan RAPBA menjadi APBA pada penutupan siding paripurna di gedung utama DPRA dalam pekan ini,” tuturnya. (WSP/cb01)

“Kapolda Aceh mesti dapat menjamin bahwa pilkada Aceh bisa berlangsung tertib dan aman, serta tidak ada intimidasi, pemaksaan dan provokasi terhadap masyarakat,” katanya di Banda Aceh, Senin [06/02].

Hal itu disampaikan usai menggelar apel terakhir sebagai gubernur, bersama ratusan PNS lingkungan Sekretariat Pemerintah Provinsi Aceh. Irwandi Yusuf akan mengakhiri masa jabatan sebagai gubernur Aceh pada 8 Februari 2012.

“Di kampung-kampung sudah ada intimidasi dari rumah ke rumah penduduk. Mengabarkan kepada masyarakat jika ada calon tertentu tidak menang maka bakal ada perang lagi,” kata dia menjelaskan.

Karenanya, Irwandi meminta masyarakat agar memiliki keberanian melaporkan setiap ada pihak yang mengintimidasi dan memprovokasinya kepada aparat keamanan terdekat.

“Kalau ada ancaman, baik itu langsung maupun melalui pesan singkat (SMS) maka laporkan ke pihak keamanan. Aparat kepolisian khususnya juga kita harapkan bertindak cepat dan tegas menyikapi situasi dan kondisi Aceh,” kata gubernur.

Ia juga mengharapkan berbagai kasus kekerasan bersenjata di Aceh, mulai dari penembakan pekerja luar Aceh segera terungkap. Kasus bersenjata terkini  yakni pemberondongan rumah salah satu tim sukses calon gubernur/wakil gubernur di gampong (desa) beusa Meurano, Aceh Timur.

Orang tidak dikenal menyerang dan menembak rumah Asnawai Abdul Rahman (37), koordinator tim sukses calon gubernur/wakil gubernur pasangan Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan, namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian pukul 20.30 WIB, Minggu (5/2) malam.

“Saya prihatin, sederetan kasus kriminal bersenjata masih terjadi. Kami berharap teror itu merupakan kasus terakhir di Aceh, sehingga pilkada 9 April 2012 bisa berjalan aman dan damai,” kata Irwandi Yusuf.

Dibagian lain, gubernur juga meminta pegawai negeri sipil (PNS) agar tetap menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 April 2012.

“PNS memiliki kewajiban menyukseskan pilkada agar bisa berjalan damai dan jujur, namun tidak boleh mengenyamping netralitasnya meski hak pilih dan untuk memilih juga dimiliki para pegawai sebagai warga negara,” katanya. (ant )

“Haram hukumnya bagi umat muslim memperingati ‘valentine day’ sebab tidak sesuai dengan Syariat Islam,” kata Sekretaris jenderal Himpunan Ulama Dayah Aceh (Sekjen HUDA) Tgk Faisal Ali di Banda Aceh, Senin [06/02].

Kasih sayang dalam Islam itu tidak mesti ditentukan harinya, tapi setiap hari dan waktu untuk saling menyayangi sesama manusia. “Tidak sepatutnya generasi muda muslim ikut-ikutan dengan budaya dan cara hidup orang lain,”  kata dia menambahkan.

Faisal Ali yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Aceh mengimbau para orang tua muslim khususnya di provinsi berjuluk Serambi Mekah untuk memberikan pengetahuan agama dan mengawasi anak-anaknya.

“Jangan sampai generasi muda Islam di Aceh teracuni oleh budaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Karenanya, diperlukan kepedulian semua pihak khususnya para orang tua untuk membimbingnya,” kata dia mengharapkan.

Tanggungjawab orang tua terhadap anak-anaknya tidak hanya sebatas memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan sandang serta pangan, tapi juga masalah pendidikan agama dan akhak, ujar Tgk Faisal Ali.

Selain itu, ia mengimbau pemerintah untuk menegakkan dan menerapkan Syariat Islam secara sungguh-sungguh dan ikhlas bukan karena motif politik, sehingga penegakannya hanya berjalan pada momentum tertentu.

“Penegakan Syariat Islam di Aceh sulit berjalan sesuai harapan jika tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintah dan pihak-pihak berwenang lainnya. Jadi jangan tujuan politik menerapkan Syariat Islam di Aceh,” kata dia mengharapkan.

Oleh karenanya, ia menegaskan kembali agar pemerintah turut mewaspadai jika ada pergelaran atau perayaan “valentine day” oleh remaja, yang kemungkinan berlangsung ditempat-tempat tertentu di Aceh. (ant )

“Aliran sesat di Aceh saat ini berkembang pesat, mereka masuk dari berbagai lini, sehingga dibutuhkan pemagaran yang kuat dari para ulama dan juga keluarga, sehingga tidak sampai menjerumuskan generasi Aceh ke dalam persoalan akidah yang salah,” kata Wakil Gubernur Aceh,  Tgk H Muhammad Nazar, dalam sambutannya di acara memperingati Haul 40 hari berpulangnya pendiri Pondok Pesantren Ashabul Yamin Abuya Tgk Syech Adnan Bin Mahmud yang juga tokoh ulama kharismatik di Aceh Selatan di komplek pesantren tersebut,Minggu (5/2).

Menurut Wagub, ulama yang menjadi pilar dan juga pagar terhadap penegakan Syariat Islam saat ini dinilai dalam posisi semakin kritis, akibat semakin berkurangnya para ulama, sehingga dibutuhkan peran besar dari keluarga untuk dapat membentengi keluarga dari pengaruh ajaran sesat dan pendangkalan akidah.

“Almarhum Abuya Syech Adnan adalah salah satu ulama yang telah melalui berbagai rentang zaman dan sampai saat ini mungkin sulit untuk mendapatkan pengganti ulama yang seperti beliau, dengan semakin berkurangnya para ulama tentu akan semakin berat tantangan umat Islam ke depan, namun demikian perjuangan dari para ulama jangan sampai terhenti dan harus terus kita lanjutkan, di mana penegakan syariat dan kehidupan yang Islami harus terus dibangun di bumi Aceh ini,” kata Nazar.(WSP/cb05)

Korban selama ini tercatat sebagai anggota PWA Aceh Tenggara. Peristiwa ini semakin menambah panjang daftar kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap pekerja media di Indonesia.

Meski belum diketahui motifnya, kematian Darma adalah sebuah kabar dunia dalam dunia pers. “Karena itu, organisasi pers dan kalangan jurnalis di Aceh harus bersatu padu merapatkan barisan untuk mendorong polisi mengusut kasus kematian Darma tersebut,” ungkap Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Mukhtaruddin Yakob, Minggu (5/2).

Selain menyatakan keprihatinan yang mendalam, AJI Banda Aceh juga mengecamk eras aksi pembunuhan terhadap Darma S, yang berakibat pada tekanan terhadap pekerja pers lainnya. “Bahwa ada motif pribadi dibalik persitiwa tersebut adalah bagian lain yang harus ditanggapi,” katanya.

Terkait itu, AJI Banda Aceh mendesak aparat kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas, serta mengajak semua pihak, terutama organisasi pers dan kalangan jurnalis di seluruh Indonesia untuk merapatkan barisan melawan aksi kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa.

Atas peristiwa ini, Mukhtaruddin mendorong agar pihak-pihak yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pers, untuk melindungi tugas-tugas jurnalistik sebagai bagian pembangunan demokrasi bangsa.

“Kami juga mengimbau pihak-pihak yang  merasa dirugikan dengan pemberitaan untuk menggunakan mekanis mehak jawab sebagaimana yang diatur dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, bukan menempuh jalan pintas dengan menghilangkan nyawa orang lain,” tandas Mukhtaruddin Yakob seraya mengajak kaum jurnalis di Aceh untuk waspada terhadap teror dan aksi kekerasan yang kian meningkat akhir-akhir ini.

Sebagaimana diketahui, Darma seorang wartawan di Aceh Tenggara yang bekerja untuk Koran Monitor Medan, ditemukan tewas, Minggu dinihari. Menurut Kapolres Aceh Tenggara AKBP Arsyad, tubuh korban ditemukan dalam parit di Desa Lawe Dua, Kecamatan Bukit Tusam, oleh warga setempat.

Menurut dia, penemuan itu bermula ketika seorang warga yang melintas curiga dengan keberadaan sebuah sepedamotor yang parkir dalam gelap malam dan mengeceknya.

“Betapa terkejutnya warga itu setelah melihat kalau dalam parit pinggir jalan itu ternyata ada sesosok mayat,” jelas Arsyad. Kemudian warga itu lalu melapor pada warga lain tentang temuan mayat itu.

Kemudian warga setempat melaporkan ke Polsek Bukit Tusam dan akhirnya dievakuasike Rumah Sakit Umum (RSU) Sahuddin di Kutacane yang berjarak lebih dari 10 kilometer dari lokasi kejadian. “Saya tidak mau berspekulasi tentang motif dan penyebab kematiannya. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan kasus ini sambil menunggu hasil visum dari dokter,” kata AKBP Arsyad. (WSP/b04)

Mantan Bupati Aceh Utara dan pernah menjadi Pj Gubernur Kalimantan Timur ini mengalahkan dua rival yang diusulkan DPRA kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni Prof DR Bakhtiar Ali (Guru BesarUI), Prof DR Djohermansyah (Dirjen Otda Kemendagri).

Anggota DPR-RI asal Aceh, Nasir Djamil mengatakan, pemerintah pusat sudah tepat menunjuk seorang careta keratau Pj Gubernur untuk mengisi kekosongan setelah jabatan  Irwandi Yusuf – Muhamamd Nazar berakhir 8 Februari.

Tarmizi A Karim  mengaku telah mendengar penunjukan dirinya sebagai Pj Gubernur Aceh. Tapi, sebelum pelantikan ia tidak mau berspekulasi. “Saya sebagai birokrat siap menjalankan tugas negara, apabila dihendaki  oleh Presiden menjadi Pj Gubernur Aceh,” katanya.

Disebutkan, SBY melantik Tarmizi A Karim sebagai Pj Gubenur Aceh, 8 Februari di Jakarta, mantan Pj Gubernur Kaltim ini mengawali tugas sebagai Pj Gubernur Aceh dengan melaksanakan khutbah Jumat di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh 10 Februari mendatang.   (WSP/b01)