“Banyak warga mengeluhkan bau busuk yang dikeluarkan limbah pabrik pengolah pulp yang beroperasi di Kecamatan Parmaksian tersebut,” kata  Sekretaris Forum Rembug Toba, Welman Sianipar, di Balige, Jumat [10/02].

Ia menilai, aroma tidak sedap itu muncul, karena pengoperasian pabrik bubur kertas tersebut belum melaksanakan penanganan limbah secara maksimal, sehingga menghasilkan bau busuk yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu derajat kesehatan.

Menurutnya, dalam hal penanganan lingkungan, PT. TPL yang dulunya bernama PT. Indorayon tersebut belum sepenuhnya memenuhi standard, sesuai undang-undang lingkungan Nomor 32 tahun 2009.

Bahkan, kata dia, dikhawatirkan perusahaan tersebut belum memiliki izin legalitas untuk pembuangan limbah cair ke media lingkungan alam (ke sungai Asahan), sehingga sangat berpotensi menimbulkan pencemaran bagi sungai yang sangat potensial menjadi sumber energi listrik.

Keluhan serupa disampaikan Risky Sibarani yang menyatakan, tadinya diharapkan, dengan paradigma baru dari perusahaan, akan menghasilkan perbaikan dan terobosan ke arah lebih baik menyangkut penanganan ramah lingkungan.

“Nyatanya, hingga sekarang warga setempat terus mengeluh, terutama yang tinggal di wilayah sekitar pabrik, karena terganggu aroma busuk yang dikeluarkan pabrik serta masih banyak lagi pengaduan masyarakat, terkait penanganan buruk PT.TPL menyangkut lingkungan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, jika pihak manajemen PT.TPL tidak mampu memenuhi semua persyaratan yang semestinya harus dilengkapi, sudah perlu diajukan relokasi pabrik, karena kemungkinan telah terjadi kekeliruan saat melakukan study kelayakan, sebelumnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir, Liberty Manurung mengatakan, pihak manajemen PT.TPL perlu memperhatikan penanganan masalah bau busuk yang hingga saat ini terus dikeluarkan pabrik tersebut.

Ia mengaku, belum lama, ini saat kunjungan kerja ke Polres Tobasa di Porsea, dirinya masih mencium aroma busuk yang sangat tidak sedap, yang dikhawatirkannya berpotensi menimbulkan polusi serta menganggu derajat kesehatan masyarakat. “Pihak manajemen PT.TPL perlu memperhatikan masalah bau busuk yang dihasilkan pabrik tersebut,” tegasnya. (ant )

“Keresahan masyarakat muncul sejak Dinas Kehutanan Tapanuli Utara (Taput) hendak melaksanakan program pembibitan di lokasi tersebut tanpa sepengetahuan mereka sebagai pemilik hak atas tanah adat dimaksud,” kata juru bicara Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Parsaoran Simanjuntak di Tarutung, Jumat [10/02].

Untuk itu, kata dia, sejumlah 14 orang utusan Aliansi Masyarakat Adat Bona Ni Dolok, yakni Desa Siabal-abal IV, Desa Siabal-abal III, Desa Sabungan Ni Huta II, III, IV, V) bersama lembaga pendamping dari KSPPM serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara  (AMAN) Tano Batak, telah beraudiensi ke kantor DPRD Taput, Rabu (8/2).

Menurut dia, warga desa telah memiliki lahan yang letaknya di Tombak Tano Magege, Batu Garaga, dan Tano Mangipul, sejak zaman nenek moyang mereka dan mengusahainya sebagai kebun kemenyan.

Parsaoran menyebutkan, kehadiran mereka diterima Ketua DPRD Taput, Fernando SImanjuntak, Ketua Komisi C, Poltak Sipahutar, Sekretaris Komisi C, Poltak Pakpahan, dan satu orang anggota komisi lainnya.

Ketua DPRD Taput, Fernando Simanjuntak menanggapi pengaduan masyarakat tersebut dan menyebutkan, langkah yang mereka tempuh dengan mendatangi lembaga DPRD sudah cukup tepat.

Dikatakan, pada prinsipnya DPRD Taput akan berupaya menjelaskan serta memfasilitasi pertemuan antara Dinas Kehutanan dan masyarakat, sebab pada dasarnya kehutanan dibentuk untuk melayani masyarakat bukan untuk merusak dan menyakiti hati rakyat.

“Yang perlu, kita harus objektif dalam mendapatkan informasi yang jelas dari masyarakat dan jangan hanya karena adanya pihak-pihak lain yang memprovokasi perjuangan warga,” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, dalam waktu dekat pihaknya berjanji akan meminta penjelasan Dinas Kehutanan Taput dan selanjutnya baru mengundang masyarakat secara bersama-sama dengan institusi terkait.

Ketua komisi C, Poltak Sipahutar menambahkan, DPRD siap mengawal pengaduan masyarakat tersebut dan akan segera menindaklajutinya.

Namun, kata dia, perlu adanya data-data yang jelas tentang surat menyurat serta  bukti lainnya, serta menekankan agar masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum.

Sebelumnya, pada 22 November 2011, pihak Dinas Kehutanan Taput telah melakukan sosialisasi Program Pengayaan Hutan yang akan dilaksanakan di tanah negara seluas 350 hektare, yang kemudian statusnya dipersoalkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Bona Ni Dolok.   (ant  )

Aksi ini mereka lakukan untuk mendesak Bupati Madina segera menonaktifkan Sekretaris Daerah (Sekda) Madina M. Daud Batubara yang diduga terkait kasus dugaan korupsi Rp 4,9 miliar bersumber dari APBD Padangsidimpuan 2007, yang kasusnya sedang ditangani Kejatisu.

Pantauan Waspada di lapangan, saat itu massa meminta dijumpakan langsung dengan Bupati Madina H. M.Hidayat Batubara, namun karena Bupati tidak berada di tempat diarahkan ke Asisten.

Mendengar asisten yang akan dijumpai, massa menolak. Mereka tetap bersikukuh harus jumpa dengan Bupati. Karena memaksakan diri harus jumpa dengan Bupati, massa sempat saling dorong dengan aparat Satpol PP. Peristiwa ini tak berlangsung lama.

“Sekda Madina diduga terkait kasus dugaan korupsi Rp4,9 miliar yang bersumber dari APBD  Kota Padangsidimpuan 2007, yang  kasusnya saat ini ditangani pihak Kejatisu,”ujar Koordinator Aksi Fauzan Helmi Rangkuti didampingi Koordinator Lapangan Akhir Lubis dari Gerakan Masyarakat Madina Care dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muslim Mandailing Natal (DPP IM3) saat melakukan unjukrasa di depan Kantor Bupati Madina.

Di Komplek Perkantoran Paya Loting,Kamis (9/2). Dikatakannya, pemeriksaan Sekda Madina dianggap telah mempermalukan Kab.Mandailing Natal. Apalagi,kasus ini dilakukan di Kota Padangsidimpuan diduga terkait pengadaan tanah kuburan.

Bupati diingatkan harus lebih selektif menempatkan pejabat di Madina.“Bupati harus berani bertindak tegas terhadap Sekda walaupun yang bersangkutan adalah keluarga sendiri.

Hukum harus di tegakkan dibumi Madina, tidak boleh pilih kasih,” ujarnya.Massa berjumlah 50-an itu datang sekira pukul 10:00 dengan memampangkan spanduk dan poster antara lain bertuliskan “ Bupati Madina Diminta Nonaktifkan Sekda Madina, Kejatisu DiharapkanT untaskan Kasus Sekda Madina” dan tulisan-tulisan lainnnya.

Kedatangan massa ini mendapat kawalan ketat dari pihak kepolisian dan Satpol PP Madina. Dalam orasinya, selain meminta Bupati menon aktifkan Sekda, juga mereka mengatakan bahwa dalam pemerintahan Bupati H. M.Hidayat Batubara dan Drs.Dahlan Hasan Nasution yang sudah berjalan hamper delapan bulan belum ada perubahan ataupun tindakan yang signifikan untuk perubahan di Madina.

Malahan yang terjadi  banyaknya muncul persoalan baru baik dipemerintahan, legislatif dan di tengah-tengah masyarakat sendiri. Kalau masalah-masalah ini tidak diselesaikan sesegera mungkin, maka akan dikhawatirkan menganggu stabilitas di Madina.

“Di Kab. Mandailing Natal saat ini diindikasi banyak terjadi persoalan yang kalau tidak ditangani secara maksimalkan menimbulkan bom waktu bagi daerah Madina.Indikasi persoalan itu mulai dari dugaan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan,” ujarnya.

Dijelaskan, sekarang ini santer terdengar isu menjelang mutasi untuk yang kesekian kalinya, karena terdengar ada istilah perpanjangan atau ganti STNK, maksudnya kalau para Kepala SKPD tidak memberikan uang ‘pengamanan’,maka jabatannya akan dicopot dan di gantikan dengan  orang lain yang mampu membayar lebih.

“Kalau ini benar, tentu tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati  dan Wakil Bupati Madina untuk membersihkan KKN dan akan mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Jika isu ini benar, tentunya sangat mencederai nurani masyarakat Madina, sebab bagaimana mereka akan menjalankan amanah  dengan baik dan benar, jika diawali dengan suap dan kepalsuan.

Padahal seharusnya mutasi yang dilakukan sesuai aturan dan evaluasi kinerja yang dilakukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan,”  ujarnya. Setelah berorasi lebih satu jam massa pun membubarkan diri dan selanjutnya menuju gedung DPRD Madina untuk menyampaikan aspirasinya.(WSP/c15)

Hal itu terungkap sehubungan keberangkatan 14 anggota DPRD ke Jakarta, dalam rangka Bintek, Senin lalu. Sumber di Dewan, Kamis (9/2) menyebutkan, keberangkatan itu merupakan yang ke dua, setelah sebelumnya pada Januari.

“Mereka kalau berangkat bergantian,” ujar sumber. Diungkapkan, untuk sekali keberangkatan Bintek, masing-masing anggota dewan menghabiskan dana Rp10 juta. Sedangkan untuk kunjungan kerja, ratarata menghabiskan dana Rp 7 juta hingga Rp 8 juta per orang. Besarnya biaya tergantung tujuan.

Umumnya mereka memilih ke Jakarta, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar, ujar sumber. Alokasi biaya bepergian anggota DPRD Kota Tebingtinggi,diakui Kabag Umum dan Keuangan DPRD Drs. Mukhtar Harahap, meningkat jika dibanding tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya, hanya 10 kali per tahun, tapi untuk 2012 meningkat jadi 12 kali.

Sedangkan pimpinan DPRD, biaya bepergiannya tak terbatas. “Tergantung ada undangan, bisa berangkat,”ujar Mukhtar Harahap. Namun jika disbanding dengan dana berpergian anggota DPRD kabupaten/kota lainnya, DPRD Tebingtinggi termasuk paling kecil, karena ada yang mencapai 17 hingga 20 kali pertahun.

“Kadang kita kasihan juga sama mereka, itulah cara untuk menambah dana saku. Maklum saja, umumnya anggota DPRD terikat kredit di bank,” ungkap Kabag Umum dan Keuangan itu.

Terkait itu, sejumlah masyarakat menanggapi beragam. Menurut A. Risman Matondang, dana sebesar itu tidaklah merisaukan jika kinerja mereka sebanding dengan dana yang keluar.

Namun faktanya kepergian anggota DPRD lebih banyak untuk pelesiran ketimbang menambah wawasan. “Sudah jadi rahasia umum, kepergian mereka cuma untuk pelesiran,”ujar Risman.

Masyarakat sebenarnya berharap ada ide-ide cemerlang dari DPRD dalam rangka membangun kota. Tapi yang selalu terdengar masalah-masalah miring. “Faktanya DPRD di daerah tak lebih baik dari di pusat,”tandas Risman.(WSP/a09)

“Rumah Sakit Tembakau Deli tidak dijual, tetapi dikelola melalui kerja sama operasi dengan PT Dapenbun (Dana Pensiunan Perkebunan),” kata Pejabat Humas PTPN II Rahmuddin di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis [09/02].

Dia menegaskan hal itu terkait dengan pernyataan sejumlah warga yang meminta PTPN II tidak menjual Rumah Sakit (RS) Tembakau Deli di Jalan Putri Hijau Medan. Naskah kesepahaman bersama atau MoU tentang kerja sama operasi (KSO) pengelolaan seluruh area seluas empat hektare berikut  bangunan RS Tembakau Deli telah ditandatangani oleh pimpinan PTPN II dengan PT Dapenbun sekitar akhir Desember 2011.

Bagi PTPN II, KSO pengelolaan RS Tembakau Deli merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan kewajibannya membayar iuran program pensiun “Manfaat Pasti” kepada PT Dapenbun.

Selain untuk memenuhi program pensiun, KSO tersebut juga dinilai efektif untuk mengoptimalkan kinerja pemanfaatan sejumlah aset PTPN II.

Terkait dengan KSO pengelolaan bekas lahan dan bangunan RS Tembakau Deli, PTPN II dan PT Dapenbun juga sepakat bekerja sama mendirikan anak perusahaan usaha patungan untuk mengelola aset non produktif lain yang selama ini belum dikelola secara optimal oleh manajemen PTPN II.

Selain RS Tembakau Deli, aset non produktif lain yang dikerjasamakan PTPN II dengan Dapenbun adalah lahan kebun seluas 7,5 ribu haktare dan gudang PTPN II di kawasan Helvetia, Deli Serdang.

Rahmuddin menambahkan kesepakatan alih kelola RS Tembakau Deli kepada PT Dapenbun tidak akan menghilangkan pekerjaan para pimpinan dan jajaran karyawan di rumah sakit tersebut.

Pascapenutupan RS Tembakau Deli, kata dia, seluruh karyawan RS tersebut selanjutnya akan dimutasikan ke RS Bangkatan Binjai dan RS PTPN II di Kecamatan Tanjung Morawa.

Ramudin juga membantah isu yang menyebutkan dana pensiunan karyawan RS Tembakau Deli hilang.   ”Tidak benar anggapan yang menyebutkan dana pensiun PTPN II hilang,” ucap dia.  Bahkan bila ada para perawat dan dokter yang selama ini bekerja di RS Tembakau Deli akan berakhir masa dinasnya, kata dia, dana pensiun mereka pasti dibayar.( ant )

Hal itu ditegaskan anggota DPRD-SU dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), H. Eddy Rangkuti, saat melakukan reses di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut VI, meliputi Kab. Tapsel, Madina, Paluta, Palas dan Kota Padangsidimpuan, Rabu (8/2).

“Apa pun alasannya, PTAR  harus membatalkan niat-nya untuk memulai penambangan emas komersial Maret mendatang. Karena banyak kejanggalan, keanehan, ketidakjujuran, ketertutupan dan hal-hal berbahaya lainnya yang disembunyikan kepada masyarakat,” tegasnya kepada wartawan di kantor DPC PDI-P Tapsel, Jalan Mawar, Padang-sidimpuan.

Menurut Eddy Rangkuti,tak ada alasan lain untuk melanjutkan eksploitasi emas dari bumi Batangtoru. Terkecuali jika pihak investor melakukan penjadwalan ulang tahapan atau rencana kegiatan eksploitasinya.

Selain itu dia minta pihak perusahaan dan pemerintah,melakukan sosialisasi yang jujur, terbuka dan jauh dari kebohongan. Karena sosialisasi selama ini, menurutnya masih penuh intrik-intrik manipulasi, hayalan dan berbau kebohongan.

“Masyarakat jangan ditipu dengan cerita manis dan angin sorga berupa keuntungan besar, padahal belum tentu terjadi. Masyaraka tberhak tahu hal negatif apa yang akan mereka lihat dan rasakan, karena sampai saat ini belum ada pertambangan besar yang membawa kemakmuran bagi masyarakat sekitar,” tegasnya lagi.

Eddy Ranguti juga mengungkapkan rasa herannya, kenapa tidak ada yang peduli dengan permasalahan yang dialami masyarakat sekitar tambang emas Batangtoru.“Saya heran, pemerintah dan lembaga masyarakat lainnya diam dan membiarkan permasalahan ini,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini telah berkembang tiga situasi psikologis di tengah masyarakat Batangtoru sekitarnya. Yakni sikap segelintir masyarakat yang diliputi eforia kesenangan karena sudah lama mendapat keuntungan berlimpah dari kehadiran perusahaan tambang emas tersebut.

Kemudian sikap sejumlah kecil masyarakat yang tak peduli atau tak mau tahu dengan kehadiran perusahaan tambang emas tersebut. Terakhir adalah situai paling dominan, yakni sikap masyarakat yang gelisah dan was-was akan dampak negative pertambangan komersial didaerah mereka ke depan.

Rangkuti menuturkan,situasi yang terbilang kritis itu sudah makin berkembang sejak akhir tahun lalu. Tapi anehnya pihak perusahaan dan para pemimpin daerah seperti tak mau tahu dengan suasana psikologis masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan pertambangan.

“Investor dan penguasa lebih suka mengkaji keuntungan yang akan didapat setelah pertambangan beroperasi. Padahal masyarakat dilanda rasa takut dan was-was. Bahkan sudah ada gesekan-gesekan yang mengarah pada perpecahan di masyarakat,” tegasnya sembari mengingatkan, jangan sampai tragedi Bima terjadi di Batangtoru. (WSP/a27)

Kepada Waspada, Rabu (8/2), Kabag Umum Sekretariat DPRD Kab. Padanglawas Imran Rosidi Harahap membenarkan keberangkatan anggota DPRD itu. Keberangkatan mereka untuk koordinasi dan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Sesuai Surat PerintahTugas (SPT) yang dikeluarkan untuk 24 orang, termasuk Ketua DPRD bersama anggota, serta dua pegawai secretariat sehingga seluruhnya berjumlah 26 orang. Dan menurut SPT yang diterbitkan, mereka tugas luar lima hari,” ujarnya.

Harahap mengatakan tujuan bepergian itu hanya berkoordinasi dan konsultasi dengan Mendagri menyangkut persoalan hukum yang melanda Padanglawas, terkait kasus hukum melibatkan Bupati Padanglawas.

Sedangkan Ansyoruddin Nasution, bendahara sekretariat DPRD juga membenarkan keberangkatan sejumlah anggota dewan tersebut ke Jakarta menemui Mendagri. Ia juga menjelaskan masing-masing anggota dewan diberi biaya Rp11.760.000 dan seorang staf sekretaiat DPRD diberi Rp 9.910.000.

Sedangkan Amir Husin Hasibuan, ketua Fraksi Golkar dan Wakil Ketua DPRD Syahwil Nasution ketika ditemui Waspada di kantor DPRD Padanglawas, menilai, persoalan hukum melibatkan pejabat kepala daerah tidak akan terselesaikan dengan hanya memberi dukungan politik.(WSP/a33)

Layanan SMS centre dimaksud sebagai upaya untuk menampung Informasi dan kritik serta pengaduan masyarakat tentang pelayanan aparatur di jajaran pemerintah Kota serta saran maupun pendapat yang konstruktif berkaitan dengan pembangunan dan kemajuan di Kota Tebingtingi.

Demikian dikatakan Walikota Tebingtinggi melalui Kabag Humasy PP Ahdi Sucipto SH kepada wartawan diruang kerjanya, selasa (7/2). Disebutkan, selain melalui SMS di Nomor 0819821993, masyarakat juga bisa mengirim pesan lewat E-mail di walikotatebingtinggi@gmail.com maupun pesan  BlackBerry Messenger (BBM) dengan mengakses PIN BBM 22A5947B
“Dengan dibukanya layanan SMS Centre ini, warga Kota Tebingtinggi telah dapat menyampaikan tentang pelayanan aparatur PNS pemko tebingtinggi maupun saran untuk pembangunan Kota ini kepada Walikota” Jelas Adhi Sucipto sembari menambahkan bahwa setiap pesan yang dikirim akan dibaca langsung oleh walikota.

Dijelaskannya, dengan telah di bukanya layanan Media centre tersebut, Walikota mengharapkan dapat menimbulkan perubahan pada mental aparatur PNS di jajaran Pemerintah Kota dalam melayani masyarakat sehingga pelayanan public menjadi lebih maksimal serta dapat menerima masukan masukan maupun informasi yang positif terhadap pembangunan Kota Tebingtinggi ini langsung dari warga (Win).

Pandangan fraksi tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna tahun ketiga rapat kedua masa persidangan pertama yang berlangsung di gedung DPRD Langkat dipimpin Wakil Ketua Abdul Khair didampingi unsur Wakil Ketua lain yakni Suhardi Surbakti dan Surialam pada Selasa (7/2).

Pada sesi mendengarkan laporan panitia khusus I, II dan III serta dilanjutkan dengan pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat Wagino, Fraksi PAN Hasan Basri, Fraksi Hanura Riska, Fraksi PDKP Kurniawan, Fraksi PBB Sri Wahna Kaban, Fraksi Partai Golkar Edi Bahagia, Fraksi GIS Sunarto dan Fraksi PDI-P Azman.

Secara umum menyikapi perlunya transparansi dalam pengelolaan PAD dan meminta kepada eksekutif agar barang aset yang merupakan milik daerah benar-benar dirumuskan sebuah mekanisme yang dapat melindungi aset dimaksud menjadi hak milik seseorang.

Menanggapi pembentukan Sekretariat KORPRI sebagai sebuah SKPD untuk saat ini hal tersebut belumlah dianggap sebagai hal yang urgent sehingga usulan dimaksud untuk dikaji ulang kembali demi efisiensi dan efektifitas tugas maupun anggaran.

“Kami tidak dalam kapasitas menolak, akan tetapi sebagai mitra kerja memberikan masukan agar eksekutif lebih memprioritaskan hal-hal urgent yang memang harus dilakukan,“ ujar Rahmanuddin Rangkuti yang menyampaikan hasil kesimpulan Pansus I dihadapan Sekda yang mewakili Bupati dan seluruh peserta rapat yang dihadiri Staf Ahli Bupati, Asisten dan Kepala SKPD. Rapat diskor dan dilanjutkan pada esok hari guna mendengarkan tanggapan Bupati dan masukan dewan. ***slm

antauan wartawan, unjuk rasa puluhan supir angkot itu sempat membuat Jalan Sudirman dan Jalan Ir H Juanda tepatnya kawasan Simpang Dolok mengalami kemacetan karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bisa ngetam atau parkir untuk mengangkat sewa disana.
Untuk mengatasi kemacetan dan menghindari aksi anarkis diantara sesama sopir, Kasat Lantas Polres Tebingtinggi AKP Juliani Prihatini yang turun langsung ke lokasi segera menghimbau dan membubarkan aksi angkutan Netis ini.

Dia menyarankan agar para sopir melakukan aksinya ke Dinas Perhubungan Kota Tebingtinggi. “Aksi ini mengganggu arus lalu lintas, kita menyarankan agar melakukan aksi ditempat semestinya, kalau ingin menyampaikan masalah trayek sampaikan ke Dishub, bukan di jalan raya”, tegas Kasat Lantas.
Akhirnya puluhan sopir angkot Netis melakukan aksi ke kantor Dishub Jalan Gunung Agung Kota Tebingtinggi. Di Dinas Perhubungan setempat, lima orang perwakilan dari CV Netis diterima Kadis Perhubungan Kota Tebingtinggi, ke lima perwakilan sopir langsung melakukan tanya jawab dengan Kadis Perhubungan Tebingtinggi.
Salah seorang pengunjuk rasa, Suwandi alias Gayoh, mengatakan aksi tersebut mereka lakukan untuk meminta keadilan, mereka merasa di anak tirikan, sebab mereka mempunyai izin tapi mereka tidak boleh masuk, sedangkan angkutan lain diperbolehkan. “Kami kesini meminta keadilan sebab seperti di anak tirikan, kenapa kami dilarang ngetam di Jalan Ir H Juanda”, ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Kadis Perhubungan mengaku pihaknya tidak ada pilih kasih dalam penertiban, “CV Netis saat ini tidak ada meminta untuk dapat masuk ke jalan Ir H Juanda, memang benar CV Netis mempunyai izin trayek dari propinsi, yakni dari Terminal Amplas ke Terminal Bhandar Kajum, tapi tidak boleh melintas di Jalan Ir H Juanda dan Jalan Jenderal Sudirman, itu peraturannya, akibat selalu melakukan pelanggaran, CV Netis sudah kita surati sebagai teguran pertama” sebutnya.
Setelah mendapat penjelasan dari Kadis Perhubungan Pemko Tebingtinggi, puluhan sopir angkot CV Netis akhirnya membubarkan diri dan menuju kantor direksi di Medan untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Mereka berjanji akan melakukan aksi kembali bila tuntutan mereka tak dipenuhi (Win).

Dalam suasana meriah dan penuh kebersamaan ini turut hadir Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi M.Si, Wabup Ir. H. Soekirman, Dandim 0204/DS Letkol Arh. Wawik Dwinanto S.Sos., M.Si, Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman S.IK., MH, Wakapolres Sergai Kompol Zahri, Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah M.Si, Ketua Bhayangkari Polres Sergai Ny. Arif Budiman, Ketua DPC GOPTKI Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Anggota DPRD Sergai Budi SE, Camat Pantai Cermin A. Yasir Nasution, Kapolsek Pantai Cermin AKP Pendi Sirait, Danramil Pantai Cermin Kapt. Inf Ramlan dan para undangan lainnya.

Dalam sambutannya dihadapan para undangan dan puluhan ribu pengunjung Pantai Pondok Permai, Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si mengucapkan Gong Xi Fat Chai  kepada seluruh undangan dan pengunjung. Nuansa perayaan Cap Go Meh sambil menikmati keindahan bulan purnama dari tepi pantai ini diharapkan dapat menciptakan suasana kekeluargaan, mempererat silaturahmi dan kebersamaan lintas etnis karena Cap Go Meh bukan lagi perayaan bagi etnis Tionghoa saja, melainkan pesta bagi seluruh rakyat. Semangat multikultural inilah yang harus tetap terjaga dan kita lestarikan bersama sebagai bagian dari kebersamaan dalam persaudaraan bagi seluruh masyarakat, jelas Bupati Erry Nuradi.

Lebih lanjut dikatakan Bupati Sergai H.T. Erry Nuradi bahwa alasan memilih lokasi pantai sebagai pusat perayaan Cap Go Meh mengingat keindahan pantai sebagai salah satu sektor andalan di Kabupaten Sergai sekaligus agar perayaan kali ini dapat dinikmati oleh masyarakat umum dari berbagai etnis dan kalangan. Untuk itu diharapkan kemeriahan perayaan Cap Go Meh sekaligus dapat dijadikan daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata pantai yang ada di daerah ini diantaranya Pantai Gudang Garam, Pondok Permai, Lestari Indah, Pantai Cermin Theme Park, Sri Mersing, Kuala Putri, Kelang, Sehati, Mutiara 88, Pantai Sialang Buah dan lainnya yang memiliki keunikan dan daya tarik masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama anggota DPRD Sergai Budi, SE sekaligus sebagai pembawa acara mengungkapkan apresiasinya kepada Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si dan Wabup Ir. H. Soekirman yang dipandang sebagai sahabat semua suku, golongan dan agama sehingga layak dijadikan contoh dan  tauladan bagi masyarakatnya untuk hidup rukun. Kerukunan umat beragama di Kabupaten Sergai dibuktikan dengan banyaknya masyarakat lintas etnis ikut serta menyemarakkan perayaan malam Cap Go Meh di objek wisata Pantai Pondok Permai ini, ujar Budi, SE.

Disela-sela acara tersebut Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) menyerahkan bingkisan Cap Go Meh serta Angpao kepada perwakilan dari masyarakat etnis Tionghoa Kabupaten Sergai. Selain atraksi Barongsai dan tari-tarian, pada puncak perayaan malam bulan purnama (Cap Go Meh) digelar pesta kembang api tepat pukul 00.00 WIB dengan melepas ribuan kembang api ke angkasa. (fad)

Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu. Pantauan Waspada di lapangan, angin kencang disertai hujan lebat berlangsung satu jam mengakibatkan beberapa pohon tumbang ke ruas jalan.

Seperti di Jl. Merdeka Sidikalang, pohon enau dan puluhan batang pohon bambu tumbang menimpa badan jalan, sehingga arus lalulintas menuju jalan itu tertutup total. Selain itu banyak terlihat antena parabola rusak.

Warga Jalan Merdeka, P. Sidabutar mengatakan, tumbangnya pohon mengakibatkan arus listrik putus. Sebab kabel yang melintang di pinggir jalan ikut terhempas ke badan jalan.

Sementara Jalan Runding menghubungkan Sidikalang dengan Aceh Singkil, di beberapa titik juga banyak pohon tumbang menimpa badan jalan, sehingga mengganggu arus lalulintas. Namun sebagian besar di antaranya sudah mendapat perbaikan.(WSP/a20)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batu Bara, Erwin Selasa [07/02] mengatakan, kedua pulau tersebut memiliki keindahan dan panorama alam yang luar biasa, dan merupakan kekayaan bagi daerah ini.

Dengan mempromosikan ke dua objek wisata itu, Kabupaten Batu Bara akan dikenal lebih luas lagi di Indonesia, termasuk negara tetangga. Apalagi, Kabupaten Batu Bara yang memiliki cakupan luas 92.220 hektare itu,  selama ini dikenal memiliki pulau-pulau dan pantai yang sangat indah. “Ke dua pulau itu (Pulang Pandang dan Salah Nama) terletak di Selat Malaka yang memiliki panorama alam yang masih alamiah,” katanya.

Pulau Pandang terletak di sebelah utara Tanjung Tiram, juga memiliki lokasi yang sangat strategis. “Lokasi objek wisata seperti ini biasanya sangat disenangi wisatawan asing yang memiliki kegemaran memancing dan mencintai flora dan fauna di dasar laut,” ujarnya.

Sedangkan Pulau Salah Nama ini terletak tak berapa jauh dari Pulau Pandang, dan terdapat banyak batu karang tempat berkumpulnya berbagai jenis ikan hias beraneka warna.

Lokasi pulau ini juga sangat tepat bagi wisatawan yang memiliki hobi menyelam untuk melihat keindahan flora dan fauna di dasar laut. Berbagai jenis ikan yang harganya sangat mahal juga banyak terdapat di lokasi itu. “Pulau Salah Nama ini tidak memiliki hamparan pantai dan daerahnya masih kelihatan alamiah baik itu pepohonan, flora dan fauna belum ada yang rusak,” kata Erwin.

Kabupaten Batu Bara terdiri atas tujuh kecamatan, 98 desa, tujuh kelurahan, dengan luas cakupan wilayah 92.220 hektare.  Kabupaten Batu Bara memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa dengan potensi yang dimiliki antara lain perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan serta potensi pariwisata.

Bahkan, Kabupaten Batu Bara yang berjarak lebih kurang 145 Km arah Tenggara Kota Medan, telah lama dikenal dunia internasional sebagai pengekspor aluminium hasil olahan PT Inalum. (ant )

“Sebagian areal persawahan di Serdang Bedagai mulai terserang hama wereng, di antaranya di Kecamatan Sei Bamban,” kata Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Serdang Bedagai, Septyarno, di Medan, Selasa [07/02].

Serangan hama wereng di daerah itu, diperkirakan berkaitan erat dengan pengaruh cuaca ekstrem yang melanda sebagian besar daerah itu sejak beberapa bulan terakhir. Menurut dia, populasi wereng relatif cepat berkembang biak pada saat kondisi cuaca relatif panas.

Untuk meminimalisir serangan hama perusak tanaman padi tersebut, pihaknya telah melakukan penyemprotan insektisida ke sejumlah areal persawahan petani yang rentan terserang wereng. “Petugas kami akan terus melakukan penyemprotan insektisida ke sawah-sawah penduduk yang terserang hama wereng,” tambahnya.

Septyarno memperkirakan, serangan hama wereng berpotensi menurunkan volume produksi dan target swasembada beras Serdang Bedagai tahun 2012.  Serdang Bedagai, selama tahun 2011, memproduksi sebanyak 230 ribu ton lebih beras dan mengalami swasembada sekitar 147 ribu ton.

Sedangkan luas lahan pertanian tanaman padi di daerah itu mencapai 40.598 hektare (ha), terdiri dari 35.393 ha beririgasi dan 5.205 ha tidak beririgasi. “Serangan hama wereng bisa menurunkan hasil panen padi petani, tetapi tidak sampai menggagalkan target swasembada Serdang Bedagai tahun 2012,” ujarnya. (ant )

“Masih ada sekitar satu hektare lagi lahan yang belum dibebaskan,” kata Sekretaris Tim Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) DeliSerdang, Syafrullah di Lubuk Pakam, Senin [06/02]. Sedangkan total luas lahan jalan arteri Tanjung Morawa-Bandara Kuala Namu direncanakan mencapai 339.188 M2.

Menurut dia, pembebasan sebagian lahan untuk jalan arteri terkendala karena masih ada puluhan kepala kelurga yang meminta uang ganti rugi melebihi anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat.

“Dana ganti rugi yang diminta pemilik lahan umumnya melebihi anggaran yang dialokasikan pemerintah, sehingga masih ada sebagian lahan yang belum bisa dibebaskan,” ujarnya.

Menurut Syafrullah, kendala yang terjadi dalam proses pembebasan lahan tidak akan membuat tahapan pengerjaan pembangunan fisik jalan raya menuju Bandara Kuala Namu terhenti.

Pembangunan jalan arteri akan terus dikerjakan dan dana ganti rugi lahan yang belum bersedia diterima oleh pemilik lahan akan dititipkan di pengadilan. “Kami tidak mau proyek pembangunan jalan arteri terhenti hanya gara-gara proses ganti ruginya belum tuntas,” ujar Asisten I Pemkab Deli Serdang itu.

Dia menambahkan, lahan jalan arteri yang belum dibebaskan tersebut juga ada yang berstatus hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 2.

Sebagian besar lahan eks HGU PTPN 2 yang akan dijadikan lokasi jalan arteri tersebut selama ini digarap dan dijadikan lahan pertanian  dan pertapakan rumah oleh puluhan kepala keluarga.

Untuk mempercepat proses pembebasan lahan, kata dia, tim pembebasan tanah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dan Pemkab Deli Serdang sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya bakal terkena lokasi pembangunan jalan arteri.

Khusus kepada masing-masing kepala keluarga penggarap, pemerintah sekitar Maret 2012 akan memberikan santunan untuk uang pindah.

Proses pembebasan lahan PTPN 2 dan pemberian uang pindah bagi kepala keluarga yang menduduki lahan tersebut selama ini ditangani oleh tim dari Pemprov Sumut.

Pembangunan jalan arteri menuju Bandara Internasional Kuala Namu direncanakan sudah harus selesai sebelum akhir tahun 2012, seiring dengan selesainya pembangunan bandara pengganti Bandara Polonia Medan tersebut.   Akses jalan non-tol menuju Bandara Kuala Namu itu seyogyanya akan dibangun empat lajur dengan dua arah.

Namun karena pembebasan lahan belum tuntas, proyek jalan arteri itu hingga kini masih dibangun dua lajur.  Jalan arteri yang semula direncanakan dibangun sepanjang 13,5 kilo meter km tersebut, kini baru terealisasi sekitar 10 kilo meter. Pengerjaan pembangunan jalan arteri akan dilanjutkan kembali mulai Februari tahun ini.( ant )

Demikian Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kab. Padanglawas, Ir. Soleman Harahap melalui Sekretaris Dishutbun, Samsul Hidayat, S.Hut, Senin (6/2). Ke- 48 perusahaan, koperasi, kelompok tani dan perorangan yang beroperasi di sekira 75.862 ha kawasan hutan wilayah Kab. Padanglawas.

Dijelaskannya, di antara perusahaan yang masuk pada kawasan hutan Kab Palas tersebut termasuk, PT Permata Hijau Sawit (PHS), PT Barumun Raya Padang Langkat (Barapala), PT Damai Nusa Sekawan (DNS), PT KAS serta PT Sibuah Raya.

Sedang  perusahaan yang sudah memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU),  yang diterbitkan pemerintah ketika masih tergabung dengan kabupaten induk Tapanuli Selatan telah ada dua perusahaan yang memiliki HGU, seperti PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) dan PT Damai Nusa Sekawan (DNS) yang berada di wilayah Kec.Sosa dan Hutaraja Tinggi.

Selanjutnya, jelas Samsul, dari 48 perusahaan tersebut ada juga yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan izin lokasi yang dikeluarkan Bupati Tapsel pada 2003 bejumlah 16 perusahaan terdiri dari perusahaan dan koperasi.

Ditanya mengenai keberadaan 48 perusahaan tersebut,apakah masih terus beroperasi, Samsul menegaskan masih tetap beroperasi, namun tidak ada kontribusi melalui retribusi PAD ke daerah, kecuali retribusi Pajak Bumi Bangunan (PBB),katanya.

“Kondisi ini telah dilaporkan ke Poldasu awal 2011, juga ke Dishutbun Provsu ,” ujar Samsul. Sedangkan perusahaan perkebunan yang legal beroperasi di Kab. Palas yang berada di luar kawasan dan memiliki HGU, diantaranya PT Sumber Sawita Makmur (SSM) di Kec. Lubuk Barumun, PTPN IV Sosa, PT MAI di Kec. Sosase bagian dan sebagian tidak memiliki HGU karena masuk pada kawasan hutan, PT DNS dan PT ANJ di Kecamatan Huristak.

Kemudian perusahaan yang hanya memiliki izin lokasi, PT Indra Angkola di Kec. Aek Nabara Barumun, PT Duta Varia di Kec. Sosa, PT Sibuah Raya yang sebagian berada di Areal Penggunaan Lain (APL), serta PT Karya Agung Sawita (KAS) di Kec. Sosa, jelasnya.

Sehingga dengan kondisi ini, konflik pertanahan memang potensial terjadi, apalagi warga yang menyerahkan tanah ulayat ke pihak perusahaan sebagian besar berada di kawasan hutan. (WSP/a33)

Selanjutnya Kapoldasu menyampaikan permohonan izin pemeriksaan Ketua DPRD Palas ke Gubsu. Kemudian melanjutkan permohonan izin pemeriksaan Bupati Palas ke Kapolri untuk disampaikan kepada Presiden.“Paling lambat pekan ini.

Mengenai penetapan tersangka terhadap Bupati dan Ketua DPRD Palas, itu hak dan wewenang Poldasu,” kata Kapolres Tapsel, AKBP Subandriya SH.MH, melalui Kasat Reskrim AKP Lukmin Siregar SH, Senin (6/2).

Sesuai perkara yang ditangani Polres Tapsel, Bupati Palas diduga telah menggelapkan dana pembangunan prasarana kantor Bupati dan DPRD Palas senilai Rp 6.048.827.272.273 dari total anggaran Rp 10.3 M.

Bupati Palas, katanya, diduga telah sengaja mengalihkan dana tersebut. Artinya dana sebesar itu sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian dana yang bersumber dari DAK dipergunakan dengan sistem multi years atau sistem tahun anggaran berjalan.

“Keterlibatan Ketua DPRD Palas dalam perkara ini, karena tidak memparipurnakan penampungan dan penggunaan anggaran tersebut. Sengaja atau tidak, Ketua DPRD Palas  telah melakukan pelanggaran hukum,” katanya.

Terhadap kasus ini, Polres Tapsel telah menetapkan beberapa orang tersangka. Seperti Kadis Pekerjaan Umum (PU) Windu Harahap, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Abdul Hamid Nasution,dan Bendahara Umum Paruhum Daulay.

Saat ini Polres Tapsel sedang melakukan pemeriksaan terakhir terhadap beberapa orang tersangka selain Bupati dan Ketua DPRD Palas. “Dalam kasus ini, kami sudah memeriksa 43 orang saksi,”ujarnya.

AKP Lukmin Siregar mengakui, pada Senin (2/2) kemarin Bendahara Umum, Paruhum Daulay, tidak memenuhi panggilan polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Alasannya, belum dapat izin dari Bupati Palas.

Meskipun telah menetapkan status tersangka terhadap sejumlah pejabat Palas, namun Polisi belum juga melakukan penahanan. Alasannya karena Undang Undang tidak mewajibkan penahanan terhadap para tersangka perkara seperti ini. (WSP/a27)

“Banyak pejabat di Indonesia bukan pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini sesuai sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa bukan umatnya pejabat yang tidak peduli dengan penderitaan rakyat,” ujar Al Ustadz Burhanuddin Siagian, MA dalam tausyiahnya saat Pelantikan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Agung Kabanjahe yang dirangkai Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 H di Masjid Agung Kabanjahe, Minggu (5/2).

Dikatakannya, meski Rasulullah seorang pemimpin tertinggi dalam negara Madinah, gaya hidupnya tetap sederhana. Tapi,ia tetap dihormati dan disegani. Rasulullah juga tidak bisa membiarkan umatnya hidup dalam penderitaan.

Sementara, imbuhnya, sikap sebagian pejabat di Indonesia saat ini berbanding terbalik dengan pola kepemimpinan Rasulullah kepada umat Islam semasa hidupnya. Burhanuddin menceritakan kisah saat Abdullah Al-Bajaliy,salah seorang sahabat Nabi datang terlambat di majelis Rasulullah SAW.

Dia lalu mencari tempat duduk, tapi tempat sudah penuh. Saat itu, Nabi membuka gamisnya dan dengan tangannya beliau meletakkannya di tanah untuk dijadikan alas duduk bagi Abdullah.

“Saat itu Rasulullah mengatakan bahwa saat semua duduk,maka Abdullah pun harus duduk. Ini merupakan salah satu contoh di mana Rasulullah tidak ingin ada ketimpangan sosial.

Didalamnya terkandung makna penghormatan, perhatian dan kasih sayang. Perlakuan seorang pemimpin terhadap rakyatnya, sahabat terhadap sahabatnya dan guru terhadap muridnya,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, menjelang ajalnya, Rasulullah juga merelakan dirinya untuk di qisas (hokum Islam yang memberi hukuman secara setimpal-red) apabila semasa hidupnya ia ada melukai atau berbuat salah terhadap umatnya.

“Nah, saat pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke gas. Saat itu, banyak masyarakat yang menjadi korban ledakan tabung gas elpiji. Adakah pemerintah, pejabat kita rela untuk di qisas, bahkan meminta maaf pun tidak,” tukas Al Ustadz dari Medan ini.

Dalam pelantikan tersebut,jabatan ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Agung Kabanjahe periode 2011-2014, masih dipercayakan kepada H. Mulia Purba yang telah menjabat selama tiga periode. Ia akan dibantu Sekretaris, Teger Bangun, S.Pd, Bendahara, M. Ganding Sitepu dan dilengkapi bidang-bidang.(WSP/cal/a36)

‘’Alhamdulillah.., ini semua atas izin Allah, mudah-mudahan akan tetap ada menyusul azhari-azhari lain di bumi Langkat, yang memberi prestasi terbaik bagi daerah ‘’. Ungkapan tersebut yang terlontar pertama kali dari Bupati Ngogesa sebut Kabag Humas Langkat Syahrizal yang menginformasikan via ponsel kepada pers usai dewan juri menganugerahkan jubah dan mengumumkan bahwa Azhari Nasution putra Langkat itu menjadi yang terbaik di event tersebut.

Ketika dimintai komentarnya terkait keberhasilan tersebut, Bupati yang mengusung visi religius bagi masyarakatnya itu menyatakan, jika keberhasilan Azhari merupakan asset kebangkitan kembali sekaligus ikon bagi Langkat sebagai gudangnya ulama sejak dahulu.

‘’Kita berterima kasih atas program seperti ini, penuh manfaat dalam membangun generasi bangsa yang berakhlak, untuk kedepan diharapkan kiranya  tetap dilanjutkan,” kata Ngogesa yang hadir ke Studio II guna memberikan  support secara langsung bersama Asisten Adm Ekbangsos Indra Salahuddin, Ketua MUI Langkat Ustadz H. Achmad Mahfuz, Ustadz Syafruddin Dolok, Kabag Humas Syahrizal, Camat dan Lurah serta keluarga besar Azhari, juga masyarakat Langkat yang ada di Jakarta, saat dimintai tanggapannya atas digelarnya ajang tersebut.

Pada malam grand final tersebut, Azhari Nasution (18) yang membawakan tema bersyukur tampil dengan para finalis lainnya yakni Nizam (Yogya) dan Mufida (Makassar). Sungguhpun dalam polling SMS Azhari bertengger di posisi kedua, namun berdasarkan penilaian dewan juri yang terdiri dari Bachtiar Nasir, Syafii Antonio, Dicky Chandra dan Khofifah Indar Parawansa, akhirnya Azhari yang masih berkuliah di IAIN-SU, anak kedua dari empat bersaudara pasangan Ahyani Nasution (45) tukang becak  – Asbah Hanim (40) Ibu rumah tangga yang beralamat di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lepan berhasil  dipilih menjadi jawara pada event tersebut dan berhak atas hadiah uang tunai Rp.75 jt ditambah hadiah – hadiah lainnya.

Baik Azhari maupun kedua orang tuanya menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, secara khusus kepada Bupati Langkat   Ngogesa Sitepu, Bapak H. Syamsul Arifin,SE, serta Nurul Azhar Lubis yang  telah   memberikan   perhatian   bagi   mendukung     keberhasilannya. ‘’ Kehadiran Bapak Bupati dan rombongan telah memotivasi saya untuk tampil optimal’’ sebutnya di sambut applaus hadirin saat dilakukan konfrensi pers.

Sejak awal Bupati Ngogesa telah mengintruksikan Kepala SKPD dan menghimbau masyarakat untuk memberi dukungan bagi keberhasilan anak  Langkat itu hingga pada malam grand final. ‘’ Ketika pertama Azhari datang memperkenalkan kepada Pak Bupati, beliau terus menghimbau masyarakat dan SKPD mengirimkan SMS sembari memohon do’a buat keberhasilannya pada tiap kali tampil,’’ujar Kabag Humas Langkat Syahrizal, sembari menjelaskan pada malam itu hadir juga Ketua Bidang Dakwah PP Muhammadiyah Muhammad Muqoddas, Syafiii Umang dan Ketua MUI Binjai H.M Djamil . Masih menurut jubir Pemkab Langkat itu, seluruh Dewan juri menyampaikan ucapan selamat  atas keberhasilan Azhari secara langsung dengan menjabat tangan orang nomor satu di Kabupaten Langkat itu.***slm

Menurut Pangkostrad, Pulau Nias mempunyai potensi yang kuat di bidang pariwisata, perikanan dan perkebunan, sehingga dia mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah yang ada di Kepulauan  Nias untuk memprioritaskan pengelolaan potensi yang tersedia dan masih belum tersentuh.

“Kita itu seharusnya menonjolkan dahuluk ekuatan yang masih tersembunyi, dan jangan hal yang lain dulu kita usahakan. Karena, jika potensi yang ada di Pulau Nias betul-betul muncul, makahal tersebut dapat membuat Pulau Nias lebih eksis dari daerah lainnya,” ujar Pangkostrad.

Ketika disinggung mengenai pengembangan organisasi TNI yang ada di Pulau Nias, pasca pemekaran daerah otonom baru menjadi empat kabupaten dan satu kota, Letjen TNI Azmin Yusri Nasution menjelaskan, TNI pada pengembangan organisasinya, harus dikaitkan pada hakikat ancaman, dan bukan dikaitkan dengan pengembangan organisasi pemerintah daerah.

“Kita beda dengan Polri, di mana ada kabupaten harus ada Polres, karena menyangkut masalah hukum nantinya. Tetapi kalau tentara tidak seperti itu, karena dia berpedoman pada hakikat ancamannya, sehingga melihat kondisi sekarang ini, kita anggap masih belum waktunya untuk melakukan pengembangan organisasi TNI di Kepulauan Nias,” tuturnya.

Namun Pangkostrad kembali menambahkan, jika nantinya di Pulau Nias ada perubahan, maka bisa saja Kodim dan Koramil yang ada di Kepulauan Nias akan dikembangkan, tetapi dia juga menekankan bahwa pada dasarnya pengembangan organisasi TNI tidak sama dengan pengembangan organisasi Polri dan organisasi pemerintah daerah.

Pangkostrad juga mengatakan, untuk  mendukung kinerja Kodim 0213/Nias dalam melaksanakan kegiatannya bersama masyarakat di Kepulauan Nias, dia akan terus memberikan anggaran secara bertahap kepada Kodim 0213/Nias untuk  pembinaan teritorial.

Dia juga tidak lupa mengingatkan tentara dalam melaksanakan kegiatannya di daerah, banyak dibantu oleh pemerintah daerah seperti TMMD, sehingga kesempatan untuk bekerjasama dengan rakyat tidak bisa dilepaskan. (WSP/a25)