“Mereka ditahan sejak November 2011 dan masa hukumannya diperkirakan bakal berakhir sekitar 17 Februari tahun ini,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Batu Bara, Edi Alwi di Medan, Jumat [10/02].

Sebanyak 16 nelayan tradisional asal Kecamatan Medang Deras tersebut menjalani hukuman di penjara Negara Bagian Perak, Malaysia. Selain dituduh memasuki perairan Malaysia, para nelayan Batu Bara itu oleh pihak pengadilan negara setempat sebelumnya juga dipersangkakan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

“Bila masa hukuman terhadap 16 orang nelayan tersebut berakhir, berarti sudah tidak ada lagi nelayan asal Kabupaten Batu Bara yang ditahan di Malaysia,” ucap edi.

Jumlah keseluruhan nelayan Batu Bara yang ditahan di Malaysia sejak September 2011 sebanyak 33 orang dan 17 orang di antaranya telah dibebaskan sekitar akhir Januari 2012.

Selama menjalani proses pemeriksaan hukuman di pengadilan Malaysia, lanjut dia, pihak HNSI Sumatera Utara bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) telah memberikan bantuan advokasi. Dia berharap pascapembebasan 16 orang nelayan Batu Bara itu, tidak ada lagi kasus pelanggaran tapal batas yang melibatkan nelayan setempat.

Pelanggaran tapal batas yang melibatkan nelayan Batu Bara selama ini, menurut dia, lebih disebabkan oleh faktor keterbatasan alat navigasi dan kurangnya pemahaman mereka terhadap letak koordinat perbatasan antara perairan Indonesia dengan Malaysia di sekitar Selat Malaka. “Perahu nelayan Batu Bara umumnya melaut dengan peralatan yang sederhana dan belum dilengkapi alat navigasi,” tambahnya.( ant )

“Karena ICJR percaya bahwa pemberantasan kejahatan harus dimulai dengan  meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi tersangka, terdakwa, saksi dan korban,” kata staf ICJR, Arif Faisal di Medan, Jumat [10/02], dalam diskusi dengan Kejaksaan, Hakim, akademisi dan advokat.

Untuk turut serta dalam pembaharuan sistem peradilan pidana, menurut dia, maka ICJR dalam rencana strategisnya telah menentukan bahwa hingga 2013, turut serta dalam pembaharuan sistem peradilan pidana dengan memfokuskan pada upaya mekanisme pengujian terhadap upaya paksa khususnya yang terkait dengan penahanan pra persidangan.

“Persoalan penahanan pra persidangan tidak hanya terletak pada lemahnya  pengaturan mengenai uji kebutuhan pra persidangan, tetapi juga praktik penahanan yang terjadi selama ini, bahkan sangat jauh dari kondisi atau syarat minimal yang digariskan dalam KUHAP,” kata Faisal.

Dia mengatakan, dalam banyak kasus, pejabat yang berwenang menahan sangat jarang melihat syarat-syarat yang digariskan dalam pasal 21 KUHAP  dan cenderung bergerak sesuai “template” surat perintah penahanan dan berita acara penahanan.

Akibat “liberalnya” penahanan ini telah membawa akibat yang sangat serius dalam situasi penahanan di Indonesia.Informasi dari berbagai sumber menyebutkan, bahwa Indonesia mengalami kekurangan tempat-tempat penahanan seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), yang kemudian berakibat begitu banyaknya kasus “overcrowding”.

Para tahanan ditempatkan di dalam tempat-tempat penahanan yang secara kapasitas sebetulnya sudah tidak lagi bisa menampung para tahanan. Imbasnya, banyak para tahanan yang mengalami situasi tidak manusiawi, sebagai akibat terbatasnya ruang bagi para tahanan.

Data yang dirilis oleh Dirjen Pemasyarakatan pada 2009, seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia, setidaknya menampung 132.372 orang penghuni.Padahal, seharusnya kapasitas yang tersedia hanya diperuntukkan bagi 90.853 orang penghuni.

Selain itu, terdapat juga masalah lain yang muncul, yaitu para tahanan dalam banyak kasus telah mengalami kelebihan masa penahanan (overstaying), kelebihan masa penahanan ini terjadi jika tahanan masih tetap ditahan, padahal seharusnya sudah dibebaskan atau sudah dilepaskan.

“Kelebihan masa penahanan ini sudah lama dipandang sebagai salah satu penyebab jumlah penghuni tahanan melebihi kapasitas,” ucapnya.

Lebih jauh Faisal mengatakan, formulasi kompleksitas mekanisme dan praktik penahanan yang terjadi selama ini telah menyebabkan kondisi fisik yang buruk bagi tahanan, mereka biasa dikumpulkan dalam beberapa jam dalam satu sel di mana tak seorang pun dapat merebahkan diri.

“Kondisi tersebut para  petugas yang mengawasi para tahanan, kemungkinan tidak mampu mengendalikan banyaknya para tahanan di Lapas dan Rutan tersebut,” kata Faisal.  (ant )

“Karena itu, pemkab/pemkot di Sumut harus melakukan sosialisasi dan kampanye K3 kepada semua lapisan masyarakat,” katanya pada upacara dan apel Bulan K3 di Lapangan PTPN 4 di Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kamis [09/02].

Gatot mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan seluruh kalangan pengusaha dan pekerja untuk memperhatikan K3 di tempat kerja masing-masing untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja.

Selain dapat meningkatkan produktivitas, K3 juga sudah menjadi tuntutan umum, khususnya dari sejumlah negara maju yang menjadi lokasi pemasaran berbagai produk dalam negeri.

Malah, K3 itu juga menjadi salah satu produk atau jasa yang ditawarkan, selain mutu yang baik, aman dipergunakan, dan ramah lingkungan.

Karena itu, pihaknya sangat menekankan K3 tersebut yang menjadi tantangan sekaligus peluang dalam menghadapi persaingan di tengah era perdagangan bebas.

Ketika membacakan sambutan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, ia menyebutkan, dari laporan organisasi buruh internasional (International of Labour  Organization/ILO), kecelakaan kerja selalu terjadi setiap hari yang jumlahnya berkisar 6.000 kasus.

Sedangkan di tanah air, didapatkan data bahwa dari 100 ribu pekerja, terdapat 20 pekerja yang mengalami kecelakaan yang sering menimbulkan akibat fatal.

Dari perhitungan yang dilakukan ILO, kerugian akibat kecelakaan kerja tersebut mencapai sekitar empat persen dari produk nasional bruto (Gross National Product/GNP) di negara-negara berkembang.

“Angka tersebut cukup besar, pelaksanaan K3 di tempat kerja harus mendapat perhatian serius,” katanya.

Dalam apel Bulan K3 itu, Pemprov Sumut menyerahkan sejumlah bantuan seperti vitamin zat besi asam folat, bantuan alat pelindung diri K3, serta pemberian beasiswa kepada putra-putri pekerja berprestasi.  (ant )

“Pemilik barang tersebut terancam pidana 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp1,5 miliar, karenaa  melanggar Undang Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” kata Kepala Seksi Sertifikasi BBPOM Medan John Edward di Medan, Kamis [09/02].

Sebelumnya, BBPOM Medan, Rabu (8/2) mengamankan  20.880 botol jamu tradisional dari sebuah rumah di daerah Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

Edward mengatakan, apa pun jenisnya, baik itu makanan atau jamu, kalau tidak terdaftar di Badan POM, akan dikenakan hukuman penjara.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh distributor sebelum mengedarkan produknya ke pasaran, diantaranya harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan jika dikonsumsi masyarakat.

“Di dalam label produk itu harus ada nama patennya, komposisi, kegunaan dan khasiat. Dengan demikian masyarakat akan tahu manfaat sebenarnya dari produk itu,” katanya.

Selain itu, produk tersebut harus terdaftar di BBPOM dan diteliti lebih lanjut di laboratorium.

“Barulah, nomor registrasi dari produk tersebut keluar dan selanjutnya produsen bisa langsung memasarkan produknya di pasaran,” ujarnya.

Untuk kasus jamu tradisional “anti loyo” yang disita petugas BBPOM tersebut, lanjut dia, pihaknya tidak menemukan nomor registrasi di kemasan produk.

“Di kemasan hanya ada izin dari Depkes dan ini sudah tidak dibenarkan lagi. Dulu memang Depkes yang mengeluarkan izin, tetapi sekarang semuanya harus melalui BPOM,” katanya.

Ia juga menyebutkan, jika suatu produk bersifat obat tradisional, kodenya berupa TR dan nomor registrasinya memiliki 9 digit yang berupa angka.

“Kita sudah lama mengincar ini, tetapi kita belum tahu dimana tempatnya. Kalau menurut pelaku, produksinya baru 2 bulan, tetapi kami tidak percaya. Kami juga selalu mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam mengkonsumsi obat tradisional agar tidak menyesal dikemudian hari,” katanya. (ant )

Pertemuan yang digagas LSM Gerakan Masyarakat Anti-Anarkis dan Terorisme (Gemaster) di Medan, Kamis, itu dihadiri Pimpinan Thariqat Naghsabandiyah Cabang Medan Syekh Sahnan, Sekretaris Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sumut Pendeta JA Ferdinandus, dan Ketua Forum Komunikasi Pemuda Budhis Tamil Indonesia Sanjiv Kumar.

Dalam dialog yang dihadiri Wakapolresta Medan AKBP Pranyoto itu, hadir juga Ketua IPNU Sumut Gunawan Abdi, Sekretaris GP Ansor Sumut Zulkarnain, dan Kabid Eksternal Badko HMI Sumut Borkat Sinaga.

Dalam dialog itu, anggota DPRD Sumut Brilian Moktar mengaku sangat prihatin dengan munculnya isu pengrusakan rumah umat lain terkait relokasi sebuah mushalla di Jalan Putri Hijau Medan.

Pihaknya melihat adanya upaya untuk memperkisruh hubungan antarumat beragama di Kota Medan dengan menjadikan isu relokasi mushalla tersebut. “Saya sangat sedih dengan beredarnya isu itu,” katanya.

Pimpinan Thariqat Naghsabandiyah Cabang Medan Syekh Sahnan juga menyayangkan sikap kelompok yang ingin berbuat anarkis dengan isu rumah ibadah tersebut.

“Itu tidak benar. Dalam Islam tidak diajarkan kekerasan,” katanya.
Karena itu, pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat latar belakang agama dan etnis untuk menghindari kebrutalan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Penasehat LSM Gemaster M Siddik Surbakti mengatakan, pihak-pihak yang ingin berdemokrasi diharapkan tidak menjadikan agama dan rumah ibadah sebagi temanya.“Masalah tempat ibadah itu sangat sensitif,” katanya.

Ia mengharapkan pemerintah dan aparatur terkait dapat bersikap dengan tegas dan bijaksana dalam menetapkan kebijakan dalam menyikapi persoalan masyarakat.
“Pemerintah harus harus bisa memilah, mana yang bermotif politik, mana pula yang bisnis,” katanya.

Sekretaris FKUB Sumut Pendeta JA Ferdinandus mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan setiap masalah yang muncul agar diselesaikan dan dibicarakan dengan baik-baik.

“Masalah besar atau kecil harus dibicarakan baik-baik. Perlu keterlibatan dan kepedulian bersama untuk kepentingan bersama,” katanya. Wakapolresta Medan AKBP Pranyoto memberikan apresiasi atas pertemuan itu agar perbedaan pendapat tentang rumah ibadah dapat diselesaikan dengan cara yang benar.

“Artinya sesuai dengan hukum dan dapat diterima secara hati. Keamanan masalah bersama, Karena itu, pihak yang berupaya mengganggu keamanan itu menjadi musuh bersama,” katanya.

Di akhir pertemuan itu, dikeluarkan sejumlah rekomendasi yakni tidak adanya isu yang memojokkan etnis tertentu terkait relokasi rumah ibadah itu, dan meminta pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara profosrsional sesuai UU. Namun peserta dialog juga meminta penegak hukum untuk dapat bertindak tegas jika menemukan adanya tindakan yang dapat mengganggu kondusifitas Kota Medan.(ant)

“Kita terlalu banyak bicara, terlalu banyak kajian, namun pembangunan tak juga  terlaksana. Lakukan saja dengan segala konsekuensinya,” ujar Jusuf Kalla ketika memberikan  ceramah umum di halaman kampus Al Munawwarah Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Jalan  SM Raja Medan, Jumat [10/2] pagi tadi.

Drs HM Jusuf Kalla di kampus tersebut atas undangan UISU untuk menyampaikan ceramah  umum bertema Revitalisasi Nilai-nilai Kebangsaan Sebagai Modal Pembangunan Nasional. Sebagai  Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) PUsat, kedatangan Jusuf Kalla ke UISU juga untuk  meresmikan Pencanangan Gerakan Donor Darah di Perguruan Tinggi.

Hadir pada acara itu Ketua PMI Sumut  DR H Rahmat Shah yang melakukan Penetapan Tim  Bantuan Medis Fakultas Kedokteran (TBM FK) UISU sebagai Korps Sukarelawan (KSR) PMI Sumut,  Ketua Yayasan H Helmi Nasution, Rektor Prof H Zulkarnain Lubis, para pembantu rektor, dekan,  pembantu dekan dan ratusan mahasiswa UISU. Selain itu juga hadir beberapa utusan dari  perguruan tinggi lain di Medan.

Jusuf Kalla juga menyatakan revitalisasi juga jangan hanya dibicarakan, tapi harus  dilakukan. Menurutnya, Indonesia butuh rasa kebersamaan yang harus jadi prioritas. Selain  itu keadilan juga sangat penting bagi suatu bangsa.

Dia menyebutkan negeri ini tercatat ada 15 pemberontakan besar yang korbannya cukup  besar, seperti pemberontakan G30SPKI, DI TII. Itu terjadi karena adanya ketidakadilan. “Makna keadilan dan persatuan tidak bisa hanya konsep dan seminar tapi harus  dilaksanakan. Lebih cepat lebih baik, itu dilaksanakan,” tukasnya disambut aplaus hadirin.

Untuk itu dia berharap UISU harus mampu menjalankan makna persatuan, kebersamaan dan  keadilan. Semua itu harus jadi semangat baru di kampus tersebut.
“Berbakti untuk bangsa adalah cita cita kita semua dan yang lebih utama adalah  menjalankannya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Jusuf Kalla mengingatkan, ilmu selalu berkembang dan universitas  yang ingin berkembang harus selalu mengikuti perkembangan ilmu itu dan melakukan  penelitian-penelitian.

Menurutnya, ilmu yang paling cepat berkembang adalah ilmu IT (Informasi Teknologi),  yang berkembang dua kali setiap 18 bulan. Artinya kalau kita tak ikut meneliti maka kita  akan terus jadi konsumen terus.

Kemudian, ilmu yang kedua paling pesat perkembangannya adalah ilmu kedokteran. Ilmu   ini berkembang dua kali dalam setiap tiga tahun. Artinya, seorang dokter yang tidak belajar  terus menerus selama tiga tahun, ilmu akan tinggal setengah.

“Dokter harus terus belajar dan meneliti untuk mengembangkan ilmu itu. Jika seorang  dokter ilmunya tidak berkembang, maka masyarakat akan banyak berobat ke luar negeri,”  tuturnya.

Untuk itulah Jusuf Kalla berharap, selain mempelajari ilmu dasar kedokteran, FK UISU  juga harus tetap melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.  “Ilmu itu sama seperti lambang palang PMI, yakni tanda tambah (plus) yang harus
selalu berkembang,” tukasnya.

Selain berceramah tentang bangsa dan keilmuan, Jusuf Kalla juga memotivasi mahasiswa  agar memiliki jiwa wirausaha. Mahasiswa juga harus memiliki jiwa inovasi dan nilai tambah.  Dia mencontohkan, sebuah kayu harganya murah Rp100 ribu, tapi jika diolah menjadi meja,  harganya bisa saja mencapai Rp1 juta. Untuk itu, ilmu dibutuhkan dan universitaslah yang  mampu memberikan ilmu itu.”Kalau ini sudah berjalan, negara akan maju,” tukasnya.

Sebelumnya Rektor UISU Prof H Zulkarnain Lubis menuturkan, bangsa Indonesia harusnya  mempunyai nilai-nilai luhur dan kebersamaan yang harus dihidupkan kembali (revitalisasi).

Menurutnya, revitalisasi tersebut untuk modal pengembangan Indonesia.
Mengenai gerakan donor darah di perguruan tinggi, Zulkarnain melihatnya sebagai  salah satu nilai kepedulian dan rasa kebersamaan kalangan kampus terhadap masyarakat.(aje)

MEDAN (Berita):Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Utusan Sumatera Utara (Sumut) DR H Rahmat Shah mengatakan pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik (E-KTP) hendaknya disempurnakan.

“Pengurusan E KTP khususnya di Sumut jangan sampai menyulitkan masyarakat dengan terlalu lama menunggu,” ujar Rahmat Shah. Untuk itu, katanya harus juga diperhatikan  jumlah peralatan yang ideal maupun kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana program di tiap-tiap unit pelayanan E-KTP yang ada di Sumut khususnya maupun di Indonesia pada umumnya.

Hal tersebut dinyatakan Rahmat saat  melakukan pengurusan E-KTP  di kantor Kecamatan Medan Selayang di jalan Bunga Cempaka Pasar III Padang Bulan Medan, Kamis (09/02).

Rahmat hadir bersama keluarga, selain mengurus tanda pengenal diri itu, Rahmat juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan program pemerintah yang telah dimulai sejak awal tahun 2011 lalu ini.

Rahmat mengakui bahwa Komite I DPD RI yang yang salah satu tugas wewenang mereka terkait dengan pelaksaan program e-KTP ini, telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia guna mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.

Rahmat mengakui bahwa pada saat dirinya diamanahkan menjadi anggota MPR RI dari Utusan Daerah, ia telah memperjuangkan lahirnya keputusan politik MPR untuk mengamanatkan pelaksanaan KTP Tunggal di Indonesia pada tahun 2002 silam.

MPR yang dipimpin Dr. Amien Rais pada masa itu berhasil mengeluarkan Ketetapan MPR mengenai pelaksanaan Tanda Pengenal Tunggal yang belakangan disusul dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Untuk itu, Rahmat berharap agar pelaksanaan E-KTP, sebagai salah satu pelaksanaan amanat Undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh,  khususnya ketelitian dan kecermatan di dalam sistem pemasukan data masing-masing warga agar tujuan baik dari program ini dapat tercapai.

Program E KTP juga sebagai solusi carut marutnya persoalan bangsa yang kebanyakan berasal dari sistem administrasi yang tidak tertib dan rapi. Sebagaimana diketahui bahwa proyek KTP elektronik (e-KTP) merupakan wujud dari program Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belakangan lebih dikenal dengan istilah Tanda Pengenal Tunggal. Program ini  diperkirakan akan menelan biaya Rp 6,3 triliun dan diberlakukan di seluruh Indonesia. Program ini  telah dimulai pada Februari 2011.

Program e-KTP ini  menggunakan sistem sidik jari atau fingerprint sebagai dasar identitas diri sehingga diharapkan dapat mengantisipasi penyelewengan kependudukan.

Pada tahun 2011, program ini akan menjangkau 197 kabupaten/kota dengan total masyarakat sebanyak 67 juta jiwa. Sementara pada 2012, akan menjangkau 300 kabupaten/kota dengan jumlah 105 juta jiwa dengan  total 172 juta KTP dalam 2 tahun.(irm)

MTQ menurut Gatot merupakan sarana  strategis meningkatkan daya juang masyarakat untuk meraih sukses terutama dalam konteks globalisasi. Hal tersebut disampaikan Plt Gubsu saat mengukuhkan Panitia Penyelenggara MTQ di Aula Amerta Kecamatan Perbaungan, Sergai.

Hadir dalam kesempatan itu Bupati Sergai T Erry Nuradi, Wakil Bupati Ir Soekirman, Panitia Pelaksana yang terdiri atas jajaran unsur pimpinan Pemerintah Sergai dan para ulama.

Dalam sambutannya Plt Gubsu mengatakan pelaksanaan MTQ hendaknya tidak hanya sebatas bertemu para qari dan qariah untuk bertanding, namun dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan yaitu Sumut yang maju, mandiri dan sejahtera.

“Kata kunci MTQ adalah semangat berkompetisi. Karena kompetisi sudah melekat sebagai jati diri umat manusia, untuk dapat survive sejak pertama kali hadir di dunia bahkan ketika bertemunya sperma dan ovum juga terjadi akibat kompetisi. Semangat kompetisi, adalah semangat yang harus terus ada dalam jati diri manusia,” kata Plt Gubsu.

Terlebih lagi, lanjutnya, kompetisi sangat bernilai dalam konteks global saat ini dimana kita dihadapkan dengan persaingan yang sangat kuat dan ketat. Semangat kompetisi pada MTQ 2012 yang diselenggarakan di Sergai, menurut Plt Gubsu hendaknya dapat dijadikan momentum untuk mengajak masyarakat agar mampu berkompetisi.

Bupati Serdang Bedagai T Erry Nuradi menjelaskan penunjukan Kabupaten Sergai sebagai pelaksana MTQ ke 33 sudah ditetapkan sejak 22 Juni 2010. Menurutnya penunjukkan Sergai sebagai lokasi penyelenggaraan MTQ merupakan kebanggaan dan peluang bagi daerahnya ini. Untuk mensukseskan Penyelenggaraan MTQ inipihaknya telah menganggarkan pendanaan pada APBD 2012 dibantu dana hibah oleh Pemerintah Provinsi.(lin)

Menurut Kabag Humas DPRD Sumut Drs H Satudin Wade, uji kompetensi dilakukan berdasarkan masukan dari beberapa wartawan, yang belakangan mulai resah dengan banyaknya wartawan-wartawati ‘abal-abal’ dan Wartawan Gadungan (Wargad) berkeliaran di gedung dewan.

Bahkan dalam perbincangan dengan wartawan, Wade juga mengungkapkan kekesalannya, tentang banyaknya surat permintaan bertugas meliput di DPRD Sumut mengaku dari Pemimpin Redaksi (Pemred) surat kabar masing-masing.

“Saya tidak bisa menolak surat penugasan itu, semua saya tampung dan berikan kemudahan sebagai mana yang lainnya. Namun, ternyata saya mendapat masukan banyak oknum wartawan-wartawati yang tidak pandai buat berita, bahkan tidak punya media,” katanya.

Kasus lain, menurutnya, ada satu penerbitan menugaskan wartawannya, namun dalam perjalanan beberapa bulan kemudian, media yang bersangkutan tak terbit lagi. “Entah kehabisan modal atau ada masalah lain saya tidak tahu, namun wartawannya terus juga ”terbit’, alias tetap beroperasi di gedung dewan, entah mencari berita apa dan entah mau ditulis dimana,” tambahnya.

Menyikapi kehadiran Wargad dan wartawan-wartawati “abal-abal” ini, dalam beberapa diskusi akhirnya wartawan sepakat akan membentuk forum dan melakukan uji kompetensi bersama Humas dengan membuat test menulis berita ‘pres clear’.

Bagi yang tidak lulus, Humas akan menyurati pemimpin redaksinya masing-masing untuk menggantikan wartawannya dengan yang lain untuk bertugas di DPRD Sumut.
Satudin Wade juga menyetujui usulan uji kompetensi tersebut karena menurutnya kegiatan itu juga dalam upaya mengangkat harga diri wartawan di DPRD Sumut serta memberi kenyamanan bagi dewan yang bertugas di lingkungan kantornya.

Sebagaimana diketahui kehadiran wartawan gadungan (Wargad), dan wartawan “Abal-abal” di lingkungan DPRD Sumut belakangan semakin meresahkan. Jumlah wartawan yang tercatat di Humas dan mengaku bertugas di gedung DPRD Sumut saja lebih dari 150 media, terdiri dari media cetak harian, mingguan dan online.

Namun belakangan keberadaan oknum-oknum wartawan-wartawati ‘abal-abal’ ini semakin merajalela, bahkan pola tingkah lakunya juga semakin ‘menginjak-injak’ harga diri jurnalis yang sebenarnya.

Mereka berani meminta-minta materi kepada para SKPD maupun dewan, bahkan dengan menggunakan cara-cara yang kasar. Ironisnya ada pula yang meminta-minta uang dengan mencantumkan daftar wartawan nama-nama wartawan demi untuk keuntungan pribadi.

Para Wargad dan “abal-abal” ini kerap hadir memenuhi ruang rapat ketika wakil rakyat sedang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Bahkan tidak segan-segan “menggiring” mitra kerja dewan beramai-ramai hingga ke tempat parkir mobil untuk meminta uang. Tak jarang juga terjadi pertengkaran dalam perebutan amplop yang diberikan oleh mitra kerja dewan yang diundang dalam rapat dewan.

Sebelumnya, wartawan senior yang bertugas di lingkungan DPRD Sumut Mayjen Simanungkalit dan Joko Susilo juga mengimbau kepada pihak pimpinan redaksi agar menugaskan wartawan-wartawati yang benar-benar memiliki basic jurnalistik bertugas di instansi-instansi, khususnya di DPRD Sumut.

“Wartawan itu kan memang dituntut harus pandai, mencari berita merangkum dan kemudian membuat berita, kalau memang tak bisa kita harap yang bersangkutan cari profesi lain saja, jangan susupi profesi mulia ini,” tandas Joko yang diamini Mayjen.(irm)

Keluhan itu disampaikan sejumlah warga Medan Barat ketika melakukan dialog dengan anggota DPRD Sumut Brilian Moktar di Medan, Kamis [09/02] . Salah seorang warga Musfiyani mengatakan, ketiadaan kartu sehat itu menyebabkannya tidak dapat mengobati anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan serius.

Ia mengaku memiliki anak yang telah menginjak remaja dan sudah mengikuti pendidikan hingga tingkat SLTP tetapi mengalami pembengkakan tulang rusuk.
Kondisi itu dialami anaknya sejak masih duduk di kelas 3 SD tetapi belum mendapatkan perawatan maksimal.

Pihaknya tidak berani membawa anaknya tersebut ke RS karena ketiadaan biaya meski telah memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). “Ada yang bilang, jamkesmas tidak bisa digunakan untuk mengobati tulang rusuk,” katanya tanpa menyebutkan nama anaknya.

Keinginan serupa juga diungkapkan warga Medan Barat lainnya Halimatussakdiah Harahap yang merasa sangat memerlukan kartu sehat guna mendapatkan layanan kesehatan gratis.“Kami sangat ingin mendapatkan kartu sehat itu,” katanya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sumut Brilian Moktar menyatakan akan mencari tahu jadwal perubahan data kemiskinan yang dilakukan Pemkot Medan guna mendistribuksikan karu sehat tersebut.

Sedangkan untuk anak yang mengalami pembengkakan tulang rusuk tersebut, ia meminta pihak keluarga untuk melengkapi berkas kependudukannya guna diteruskan ke RS yang berkompeten. “Lengkapi datanya dan bawa ke DPRD. Akan saya bantu, biar kita rekomendasikan ke RS Adam Malik,” kata politisi PDI Perjuangan itu.(irm)

Namun upaya keluarga korban  tersebut  dicegah petugas kepolisian yang berjaga-jaga di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Kelas Satu itu.

Terdakwa Erwin yang juga anggota Kepolisian itu, nyaris dipukul keluarga korban usai pembacaan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Medan  Sumarni dan majelis hakim PN Medan diketuai Agus Setiawan.

Pada persidangan tersebut nyaris ricuh, namun berhasil ditertibkan aparat kepolisian dari Polsekta Medan Baru. JPU  Sumarni dalam dakwaannya menyebutkan, perbuatan perampokan dan pembunuhan yang dilakukan terdakwa Erwin Panjaitan terhadap korban Sri Wahyuni terjadi pada bulan Agustus 2011.

Saat itu terdakwa Erwin bersama istrinya Ria Hutabarat, Suherman, Eva Lestari (perkara terpisah) bermufakat melakukan perampokan terhadap korban   di lampu merah simpang Pemda Kecamatan Medan Selayang.

Korban Sri Wahyuni yang sedang mengendarai mobil Kijang Inova  warna hitam BK1356 JH dihentikan oleh terdakwa dengan alasan melanggar lampu merah.

Selanjutnya terdakwa Erwin mengatakan kepada korban, bahwa   mobil ini akan dibawa ke kantor polisi.Namun ternyata mobil yang dikendarai Sri Wahyuni  itu dibawa ke Kota Brastagi. Di sepanjang perjalanan korban dianiaya dan tas miliknya digeledah, dan korban mengalami  kerugian sebesar Rp45 juta lebih.

Kerugian uang yang dialami korban itu, karena terdakwa  memerintahkan dan memaksa korban mengambil uang miliknya yang ada di ATM.

Selama dalam perjalanan korban dipukul dengan benda keras dan lehernya dijerat dengan kain sal, sehingga akhirnya tewas. Korban yang sudah tewas itu akhirnya dibuang oleh para  terdakwa ke bawah jurang.

JPU mempermasalahkan terdakwa melanggar pasal 365 ayat (4) KUH Pidana jo pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim PN Medan diketuai Agus Setiawan dilanjutkan pada pekan depan untuk memeriksa saksi-saksi  dan barang bukti Pada persidangan tersebut terdakwa Erwin di dampingi penasihat hukumnya Hasan Sitorus. (ant )

“Selanjutnya, ribuan botol jamu tradisional tersebut dibawa ke kantor BBPOM Medan untuk diamankan dan akan dilakukan uji laboratorium apakah mengandung bahan kimia obat (BKO),” kata Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan Agus Prabowo di Medan, Rabu [08/02].

Ia mengatakan, diamankannya ribuan botol jamu produksi UD Sari Alam-Banyuwangi Jawa Timur itu karena dinilai tidak memiliki izin edar dari BBPOM yang diduga mengandung bahan kimia obat.

“Jamu itu tidak punya izin edar dari BBPOM dan diduga mengandung BKO. Kita akan melakukan uji laboratorium terhadap kandungannya. Tetapi melihat tulisan di labelnya, kemungkinan ada indikasi BKO. Begitupun akan dilakukan uji laboratorium,” katanya.

Menurut dia, produk tersebut masuk ke Sumut kemungkinan belum lama dan langsung ketahuan pihak BBPOM. Begitupun, di luar Sumut diperkirakan sudah ada masyarakat yang mengonsumsinya.

Adapun perincian produk jamu dalam botol tersebut ada dua jenis, yaitu botol ukuran 150 ml sebanyak 366 kotak dan seriap kota berisi 50 botol, kemudian botol ukuran 600 ml sebanyak 215 kotak, seriap kota berisi 12 botol, dengan total harga sekitar Rp105 juta.

Mengenai BKO, lanjut dia, harusnya dikonsumsi orang dengan takaran yang tepat dan digunakan untuk tujuan kesehatan tertentu. Kalau digunakan tidak tepat sasaran akan sangat berisiko bagi kesehatan.

Untuk tindak lanjutnya,  pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan memberitahukan temuan tersebut dengan BBPOM di Jawa Timur.  ”Yang utama kita amankan obatnya, orangnya kita periksa asal tidak akan menghilang tetapi kalau dicurigai menghilang kita minta bantuan polisi,” katanya.  (ant )

“Kita minta Bank Sumut segeralah membantu korban kebakaran itu agar para korban dapat memulai aktifitas mereka,” kata anggota dewan dari Fraksi Gerinda itu, di Medan, Rabu malam (08/02).

Hal itu diutarakan Iman didampingi istri Tiffani Siregar kepada pers, usai menyerahkan bantuan sekaligus meninjau lokasi kebakaran di Gg Tanjung, Gg Bakung, Gg Raya, Jalan Selam III, dan Jalan Selam, Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area. Kunjungan ini merupakan bagian reses anggota dewan dari Komisi C DPRD Sumut itu ke sejumlah kecamatan di Medan mulai Rabu hingga Jumat besok.

Turut mendampingi Iman para kader Gerinda, Lurah Tegal Sari 1, Batara Harahap dan para warga setempat. Iman menyesalkan lambannya proses pemberian kredit, padahal dalam rapat di DPRD Sumut, Bank Sumut sudah mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp150 miliar lebih. “Kita harapkan secepatnya, para warga yang sebagian besar pedagang bisa beraktifitas kembali,” ujarnya.

Selain menyoroti bantuan kredit, Iman menyesalkan tidak hadirnya Pt Gubsu Gatot Pudjo Nugroho dan SKPD lainnya meninjau musibah kebaran yang terjadi hari Senin (06/02) pagi menjelang siang itu. Iman berharap  Plt Gubsu secepatnya turun untuk mengetahui kondisi terakhir warga yang tertimpa musibah.

“Kita juga sesalkan mengapa Kadis Sosial Sumut juga belum turun,” sebut Iman.  Saat mengunjungi lokasi kebaran, Iman melihat langsung beberapa rumah yang hangus dilalap si jago merah. “Saya minta kepada warga bila ada yang sakit dan belum mendapat pengobatan segera laporkan agar dapat penanganan yang layak,” ujarnya.
Penyerahan Bantuan Dalam kunjungan singkat itu, Iman menyaksikan langsung penyerahan bantuan berupa makanan instant dan air mineral kepada Lurah Tegal Sari I Medan, Batara Harahap dan sejumlah pemuka warga setempat.

Secara terpisah, Lurah Tegal Sari I Medan, Batara Harahap mengatakan, dugaan sementara ada sekitar 88 pintu rumah yang terbakar akibat kebakaran yang terjadi di perbatasan Medan Area dan Medan Denai itu. Sedangkan jumlah penduduk yang terdata di empat gang sebanyak 124 orang.

Menyinggung soal bantuan, Batara mengatakan, pihaknya secepatnya akan menyalurkan bantuan tersebut. Saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan akibat kebakaran tersebut. “Masih terus didata, berapa jumlahnya bisa sjaa bertambah,” terangnya.

Dugaan kebakaran terjadi akibat korslet listrik dari satu rumah di Gang Tanjung Medan . Diduga karena korslet, namun sejauh ini masih belum dapat diketahui mengetahui apa penyebab kebaraan tersebut.

Sementara itu, dalam kunjungan ke Keluraharan Bromo Kecamatan Medan Area, anggota DPRD Sumut Iman B Nasution mengatakan, saat ini masyarakat mendambakan sarana dan prasarana yang memadai.

“Saya lihat, drainase belum tersedia di Jl Bromo, sehingga Walikota Medan perlu mencermati kondisi ini,” ujar Iman di hadapan ratusan warga Bromo dan sekitarnya. Begitu juga ketika melakukan reses ke Kecamatan Medan Helvetia di hari yang sama,  Iman di hadapan ratusan warga disaksikan Camat Medan Helvetia, Reza mengatakan, Walikota Medan perlu memperhatikan sarana untuk pejalan kaki yang belum diakomodasi dengan baik.(irm)

Kantornya semula berada di Jalan Suka Tabah Medan yang kemudian pindah dan diresmikan ke Jalan Sakura Raya Medan Sunggal,” ujar Kabag Humas dan Protokol Biro Umum Pemprovsu Drs H Zakaria MSi menjawab wartawan di ruang kerjanya, Rabu (08/02) sore.

Jika belakangan atau akhir-akhir ini muncul semacam pengaduan dan dugaan bahwa perusahaan tersebut melakukan hal-hal yang diduga menyimpang atau menyalahi izin, lanjut Zakaria hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan tidak ada hubungan dengan kehadiran Plt Gubsu beberapa waktu lalu.

“Selagi Pak Gatot punya waktu, dia selalu menghadiri undangan masyarakat.  Dalam konteks undangan ke PT SNS, berdasarkan pengecekan, perusahaan ini memiliki izin resmi sebagai usaha properti dan terdaftar di DPD REI Sumut serta usaha rental mobil yang juga memiliki izin resmi yang diterbitkan Pemko Medan,” paparnya.

Belakangan, sambung Zakaria, adanya sejumlah pengaduan masyarakat tentang tindakan merugikan yang diduga dilakukan PT ANS, Plt Gubsu telah menugaskan pejabat Pemprovsu beserta Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan Pemprovsu untuk memeriksa keberadaan PT SNS.
“Mereka langsung menemui pimpinannya serta kuasa hukumnya. Mereka hanya memperoleh perusahaan ini sebagai usaha properti dan rental mobil. Bukan izin-izin yang lain yang berpotensi merugikan nasabah,” tandasnya.

Zakarian kembali menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) di bawah kepemimpinan Plt Gubernur Sumut, tidak pernah menerbitkan izin apapun untuk  PT SNS yang belakangan banyak mendapat tuntutan masyarakat, sebagai perusahaan investasi yang diduga merugikan nasabah.

“Sudah dilakukan penelitian terhadap PT SNS. Pemprovsu tidak ada menerbitkan izin apapun. Izin yang mereka miliki adalah sebagai usaha properti dan rental mobil yang diterbitkan oleh Pemko Medan,” ujar Zakaria seraya mengemukakan pihak Plt Gubsu juga sudah meminta kepada pimpinan PT SNS untuk segera menyelesaikan segala potensi yang merugikan masyarakat dan tidak mempolitisir kehadiran Plt Gubsu dalam undangan berkaitan dengan tindakan merugikan yang telah dilakukan PT SNS.(lin)

Peluncuran website tersebut diresmikan Ketua Yayasan Pendidikan  Haji Agussalim Siregar (YPHAS) Drs M Erwin Siregar MBA di kampus Jalan  Kolam Medan Estate, Rabu [8/2] sore.

Turut menyaksikan peresmian website tersebut Ketua LP3M  (Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu) Drs Dadan Ramdan  M.Eng., MSc, Pembantu Rektor Bidang Akademik Drs Heri Kusmanto MA,  Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan Ir Siti Mardiana MSi,  Humas Ir Asmah Indrawaty MP, para dekan dan dosen di lingkungan UMA.

Tracer Study Online UMA adalah salah satu program kerja dari  LP3M-UMA untuk penelusuran tentang situasi alumni khususnya dalam hal  pencarian kerja dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah di UMA.

Erwin Siregar dalam sambutannya mengungkapkan tracer study  online UMA merupakan kemajuan dari produk UMA yang memberi pelayanan  kepada masyarakat agar mengenal UMA lebih dalam lagi. Menurutnya, harus  ada komunikasi dua arah antara masyarakat dan UMA. Dengan tracer ini  komunikasi yang dibangun akan lebih baik lagi.

Dia berharap dengan pendekatan tracer study memungkinkan UMA  memeroleh informasi tentang kekurangan yang mungkin terjadi dalam  proses pendidikan dan proses pembelajaran dan dapat merupakan dasar  untuk perencanaan aktivitas untuk pengembangan UMA di masa mendatang.

Erwin mengungkapkan, peluncuran tracer study online ini masih  baru tahap awal. Bulan depan, UMA juga akan meluncurkan produk barunya  berbasis pada IT (informasi teknologi), yakni akademik online, yang  akan memudahkan mahasiswa di bidang pelayanan akademik. ”Tracer study dan akademik online adalah salah satu bagian  puncak dari pelayanan prima UMA kepada civitas, masyarakat dan  stakeholder,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Erwin menyebutkan lima pilar orientasi UMA  untuk pelaksanaan kerja tahun 2012, yakni memaksimalkan nilai  akreditasi menjadi A, melakukan penjaminan mutu sepenuhnya,  menghasilkan alumni yang inovatif dan berakhlak, pencitraan kampus  secara sempurna, dan penerapan ISO 90012008.

Sebelumnnya, Ketua LP3M Drs Dadan Ramdan menegaskan tracer  study online hanya untuk penelusuran alumni, bukan untuk mahasiswa  aktif UMA. Manfaat tracer study bagi alumni memungkinkan para alumni  bisa menjalin komunikasi dan temu kangen seperti di facebook. Itu  karena salah satu bagian isi dari tracer study terdapat form/tabel  berisi nomor telepon dan tempat bekerja.

“Bukan tak mungkin alumni yang belum bekerja bisa mendapat  pekerjaan dari alumni lain yang sudah bekerja melalui informasi yang  diberikan oleh lulusan yang berhasil di profesinya,” kata Dadan. Sedangkan manfaat tracer study bagi UMA, kata dia, sebagai pengembangan  universitas ini ke depannya.

Bagian isi dari website tracer study meliputi interface  profile, tentang LP3M, struktur, kuesioner, download, database alumni,  forum, dan galeri foto. Menurut Dadan, bagian kuesioner merupakan hal yang paling  penting dari tracer study, karena dari pengisian kuesioner itulah bisa  diketahui keberadaan alumni. Sedangkan tata cara pengisian kuesioner  Tracer Study Online dibagi menjadi 2 (dua) versi, yakni versi untuk  alumni Sarjana S1 UMA dan untuk alumni Pascasarjana S2 UMA.

Dadan mengungkapkan, pembuatan tracer study online UMA ini  hanya membutuhkan waktu satu minggu dengan melibatkan tim SDM UMA,  diawali searching menelusuri tracer study di Universitas Indonesia dan  Universitas Padjajaran. Menurutnya, sepertinya UMA merupakan PTS  pertama yang membuat tracer study online di Sumatera Utara.(aje)

Pemetaan lahan seluas 5.873,06 hektar yang merupakan eks HGU PTPN II itu melibatkan tim yang terdiri dari tiga unsur (tri partit), yakni tim B Plus Pemprov Sumut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan, dan PTPN II.

Pelaksana Tugas Gubernur Sumut, H Gatot Pujo Nugroho ST seusai Coffee Morning dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut di Gubernuran Medan Jalan Jenderal Sudirman No 40, Selasa (07/02) menjelaskan, progres pemetaan lahan eks HGU PTPN 2 itu, saat itu terus dimatangkan tim, dan secara secara tripartit  akan dibahas penyelesaiannya termasuk dibuatkan daftar lokasi dan titik lahan (listing).

“Tim yang menangani pemetaan lahan eks HGU PTPN II ini menjadwal proses pemetaan sudah rampung pada Mei 2012. Karena, saat ini masih ada sejumlah proses terkait pemetaan yang harus lebih dulu diselesaikan,” ujar Gatot.

Setelah lahan eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 hektar itu selesai dipetakan, maka progres selanjutnya akan diserahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN), Dahlan Iskan untuk mendapat izin pelepasan.

Izin pelepasan lahan eks HGU PTPN 2 sebagai aset Kementerian BUMN itu, karena di atas lahan 5.873,06 hektar itu banyak terdapat tuntutan kepemilikan lahan dan lahan untuk kepentingan program pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah.

Dari 5.873,06 hektar lahan eks HGU PTPN 2 itu, seluas 1.377,12 hektar merupakan lahan yang menjadi tuntutan rakyat. Kemudian lahan yang digarap rakyat seluas  546,12 hektar, lahan yang terkena Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten (RUTRWK) seluas  2.641,47 hektar, lahan untuk kebutuhan perumahan karyawan seluas 558,35 hektar dan lahan yang menjadi hak masyarakat adat seluas 450,00 hektar.

Di luar proses pemetaan lahan eks HGU PTPN II itu, Gatot menjelaskan bahwa saat ini ada lahan di eks HGU PTPN II yang sudah mendapat persetujan perpanjangan dari Kementerian BUMN. Namun di mana lokasi lahan itu, pihak PTPN II belum mengetahuinya.

“Saya sudah pernah menanyakan hal ini kepada Direktur PTPN II, namun mereka tidak mengetahuinya.     Karena itu, progres pemetaan lahan eks HGU PTPN II ini kita harapkan tidak tumpang tindih dengan lahan HGU yang sudah mendapat persetujuan perpanjangan,” kata Gatot.

Acara Coffee Morning yang digelar setiap sebulan sekali di antara unsur FKPD Sumut itu, turut dihadiri Pangdam I Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Lodewijk F Paulus, Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Polisi Wisjnu Amat Sastro, Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun, Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut I Belawan, Laksamana Pertama Bambang Soesilo, dua unsur Wakil Ketua DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri dan Kamaluddin Harahap, serta sejumlah pihak lainnya.

Selain membahas masalah penyelesaian konflik pertanahan di Sumut, pertemuan juga membahas penyelesaian konflik tapal batas antara Sumut dan Riau, serta antara Sumut dan Aceh. Untuk tapal batas antara Sumut dan Riau, yakni antara Kabupaten Padang Lawas, Sumut dengan Kabupaten Rokan Hulu, Riau, FKPD Sumut sudah memutuskan langkah untuk upaya penyelesaian, yakni mempercepat proses pematokkan tanda tapal batas.

Sedangkan penyelesaian konflik tapal batas antara Sumut dan Aceh, menurut Gatot masih ditunda untuk sementara waktu. Penundaan dikarenakan di provinsi tersebut sedang digelar sejumlah Pemilu Kepala Daerah. Sedangkan konflik tapal batas di perairan pada wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) antara Sumut dengan Malaysia di Selat Malaka, FKPD Sumut memutuskan untuk meningkatkan patroli Angkatan Laut.(lin)

Menurut Yuna Eka Kristin, Public Relation Manager OT Group, pihaknya mengaku optimis mampu meraup segmen pasar, serta memuaskan para penggemar biskuit. “Produk biskuit ‘Klop’ yang kita luncurkan ke pasaran, merupakan biskuit pertama di Indonesia dengan dua rasa dan warna yang berbeda,” kata Yuna yang dihubungi wartawan, Rabu (08/02) saat launching ‘Klop’ di Medan. Namun lain produk lain pula cara memasarkannya. Manajemen ‘Klop’ memilih untuk memberi rasa penasaran di masyarakat.

Sebelumnya, selama tiga hari, “Klop”  melakukan aktifitas perkenalan produk dengan membagi-bagikan, souvenir berupa gantungan kunci kepada pengguna kenderaan bermotor tepatnya di persimpangan Jalan MT  Haryono dan Jalan Thamrin.

Sudah Klopkah Anda Hari ini?, menjadi semboyan Klop, yang ketika itu masih merahasiakan produknya, baik jenis maupun bentuknya. Hingga akhirnya, launcing, Senin hingga Rabu (08/02) dengan membagi-bagikan sample biskuit kepada masyarakat. Menurut Yuna, sistem promosi dengan langsung turun ke masyarakat cukup efektif. “Kita bisa berinteraksi langsung dengan konsumen,” ujar Yuna. Dia menambahkan, launching “Klop” berlangsung serentak di lima kota yakni Medan, Semarang, Surabaya, Bandung dan Jakarta.

“Kota-kota besar itu memang menjadi target pemasaran kita, sebagaimana di Medan kita juga ingin berbagi kepada masyarakat Medan yang sudah modern untuk bisa menyerap sesuatu yang baru,” ungkapnya.

Sedangkan menurut Rudy Candra, Regional Sales dan Promotion Manager didampingi Jung Wie, Area Sales dan Promotion Supervisor, di sela-sela launching, biskuit ini diharapkan akan mampu memberi warna kepada masyarakat, sesuai perpaduan warna dari ‘Klop”. “Warna ini akan menjadi klop jika disatukan,” ujarnya.(irm)

“Saat ini kita sangat membutuhkan tambahan 5 unit ambulans lagi karena 8 ambulans yang ada sekarang ini usianya sudah semakin tua,” ucap Kepala Instalasi Kemotoran RSU Pirngadi Medan, Harris Purwadi, kepada Berita, Selasa [07/02] , di ruangannya.

Harris menyebutkan, dengan armada yang ada saat ini pihaknya terus tetap berusaha melayani pasien, baik yang hendak berobat ke RSU Pirngadi Medan maupun yang hendak pulang. Menurutnya selama ini, 8 unit ambulans tersebut melayani pasien gawat darurat dan juga pengiriman jenazah sesuai dengan permintaan daerah tujuan.

“Paling jauh mengantar pasien atau jenazah ke Jambi dan Aceh, sedangkan ke daerah di Sumatera Utara ini sudah menjadi makanan sehari-hari,” ujar Harris, seraya mengatakan 16 supirnya siap standby dalam 24 jam dengan system bagi shift yakni pagi, sore dan malam.

Mengenai banyaknya pasien yang dalam keadaan gawat darurat datang ke rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan ini tanpa dengan menggunakan jasa ambulans, Harris mengatakan hal itu sangat tidak pantas dilakukan. Karena, bisa saja pasiennya nanti dalam keadaan exit atau meninggal dunia dalam perjalanan.

Sebab, apabila tidak menggunakan jasa ambulans maka si pasien tidak akan mendapatkan pertolongan pertama. Seperti contoh kasus, ada pasien yang mengalami sakit jantung, sesak nafas atau tabrakan, jika diantar dengan angkutan pribadi atau becak, maka selama dalam perjalanan dia tidak mendapatkan pertolongan pertama seperti oksigen atau bantuan medis lainnya.

“Di ambulans sudah tersedia lengkap dan pasien mendapatkan pertolongan pertama selama dalam perjalanan menuju ke rumah sakit,” ujarnya. Dia berharap agar masyarakat Kota Medan menggunakan jasa ambulans karena ambulans sangat penting.

Pihaknya siap dipanggil kapan pun karena ambulans RSU Pirngadi Medan selalu ontime selama 24 jam dengan menghubungi Call Center 061-4536022 dan 061-4158701 atau ke nomor handphone pribadinya 082168099072. Mengenai biaya, Harris mengatakan, yang terpenting si pasien diantar terlebih dahulu ke rumah sakit, biaya belakangan.

“Untuk tarif, kita tidak terlalu mematokkan, karena ada juga pasien miskin yang menggunakan jasa ambulans tidak wajib dimintai bayaran,” sebutnya, karena sesuai dengan perintah Walikota Medan kepada Dirut RSU Pirngadi Medan, bahwa rumah sakit ini harus lebih meningkatkan layanan dan mementingkan sosial ketimbang bisnis.

Namun kendala yang selama ini dihadapi oleh petugas ambulans ketika membawa pasien gawat darurat ke rumah sakit adalah ketika diperjalanan arus lalulintas dalam keadaan macat. Karena masih banyak warga Kota Medan yang kurang peduli memberi jalan kepada ambulans meskipun lampu dan suara serine mengaung-ngaung. “Ini juga salah satu penyebab pasien gawat darurat meninggal dalam perjalanan karena terjebak macat,” pungkasnya. (don)

Sidang dipimpin Waka Polresta Medan AKBP Pranyoto,Kasi Propam AKP Benno Sidabutar dan saksi anggota Direktorat Reserse Narkoba Poldasu yang menangkap terperiksa Aiptu Tagor Simanjuntak.

Waka Polresta Medan AKBP Pranyoto yang dikonfirmasi Waspada mengatakan, sidangkali ini merupakan yang ketiga tanpa dihadiri Aiptu Tagor Simanjuntak. Dalam persidangan sebelumnya, terperiksa juga tidak pernah hadir.

“Yang bersangkutan dikenakan sanksi PTDH dan hasil sidang dikirim ke Propam Poldasu dengan tembusan Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro. Nanti dari Poldasu yang melakukan PTDH, Polresta Medan hanya merekomendasi hasil sidang,” jelas Pranyoto.

Sedangkan Kasi Propam AKP Benno Sidabutar mengatakan, Aiptu Tagor Simanjuntak ditangkap anggota Direktorat Narkoba Reserse Poldasu karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu pada Januari 2010.

“Yang bersangkutan kemudian diproses hukum dan divonis 10 bulan,” jelasnya. Setelah selesai menjalani masa tahanan, yang bersangkutan dikenakan sidang kode etik di Propam Polresta Medan.

Namun hingga tiga kali persidangan, yang bersangkutan tidak pernah hadir, sehingga diputuskan PTDH. Ditangkap Aiptu Tagor Simanjuntak, anggota Polsek Medan Barat yang memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu ditangkap Poldasu pada Minggu, 10 Januari 2010 sekira pukul 01:30 ketika sedang melintas di perempatan Glugur.

Dari tersangka disita 5,2 gr sabu-sabu yang dikemas dalam 7 paket kecil, sebagai barang bukti. Penangkapan Aiptu Tagor Simanjuntak berawal dari penyamaran petugas Dit Narkoba yang terus mengintai keberadaan tersangka di Jln Pertempuran Medan.

Di lokasi itu, tersangka membeli sabu-sabu.Setelah memperoleh sabu-sabu, oknum polisi ini menuju Jln. Sekata dengan mengendarai sepedamotor. Ketika sedang melintas di perempatan Glugur,sebelum memasuki kawasan Jln Sekata, Aiptu Tagor Simanjuntak ditangkap. Tersangka kemudian diboyong ke Mapoldasu untuk diproses sesuai hukum. (WSP/m39)

Medan ( Berita ) :  Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Wisjnu Amat Sastro memutasi Direktur Lalu Lintas dan enam kepala kepolisian resor (kapolres).

Dalam upacara di Aula Kamtismas Mapolda Sumut di Medan, Rabu [08/02], jabatan Direktur Lalu Lintas diserahterimakan dari Kombes Pol Bambang Sukamto kepada penggantinya Kombes Pol M Arkan Hamzah.

Kombes Pol Bambang Sukamto dimutasi menjadi Widyaiswara Sespim Polri. Sedangkan Kombes Pol M Arkan Hamzah sebelumnya bertugas sebagai Kasubdit Patroli dan Pengawalan Direktorat Sabhara Baharkam Polri.

Kemudian, jabatan Kapolresta Medan diserahterimakan dari Kombes Pol Tagam Sinaga yang akan mengikuti pendidikan Sespati kepada Kombes Pol Monang Situmorang yang sebelumnya bertugas sebagai Dir Pengamanan Objek vital (Pam Obvit) Polda Riau. Kapolres Tanah Karo AKBP Ignatius Agung Prasetyoko dimutasi menjadi Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi.

Posisinya digantikan AKBP Marcelino Sampouw yang sebelumnya bertugas sebagai Kabag Pendidikan dan Latihan Pusat Pendidikan Lalu Lintas Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol).

Kemudian, diserahterimakan jabatan Kapolres Langkat dari AKBP Mardiyono kepada panggantinya AKBP Bernardus Eric Bhismo yang sebelumnya bertugas sebagai Kapolres Nias Selatan. Sedangkan jabatan Kapolres Nias Selatan diambil alih AKBP Juliat Permadi Wibowo yang sebelumnya menjabat Gadik Madya Setukpa Lemdikpol.

Posisi Kapolres Dairi dijabat AKBP Enggar Pareanom yang sebelumnya menjabat Kasubdit 4 Direktorat Umum Polda Jawa Barat menggantikan AKBP Yustan Alfiani yang dipromosi menjadi Kapolres Asahan. Yustan Alfiani menggantikan AKBP Marzuki yang dimutasi menjadi Wakil Direktur Pam Obvit Polda Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik tersebut tentang potensi kerawanan di daerah itu yang makin tinggi. Di sisi lain, Polda Sumut juga menghadapi tantangan internal dengan masih banyaknya anggota yang melanggar disiplin dan perbuatan yang merusak citra Polri.

Polda Sumut diharapkan dapat menghadapi berbagai tantangan itu sambil memenuhi tuntutan masyarakat atas keamanan, penegakan hukum, dan propfesionalisme yang semakin tinggi.

Untuk menghadapi berbagai tantangan  itu, Polda Sumut perlu terus meningkatkan profesioalisme agar keberadaannya semakin dapat dirasakan masyarakat “Kuasai betul tugas pokok dan kondisi di wilayah tugas masing-masing,” katanya. (ant )