Kepiluan yang amat-sangat justru spontan mengumbar ke permukaan begitu musibah terjadi. Sejumlah anak tiba-tiba menjadi yatim. Banyak istri menjadi janda. Harta-benda luluh-lantak. Mereka kehilangan tempat tinggal. Kehilangan orang dikasihi. Kehilangan segalanya.

Kalaupun ada tersisa, hanya sepenggal harapan. Ya, harapan dapat segera melompatkan diri dari penderitaan yang demikian tak terperikan. Kenyataannya, musibah gempa, tsunami, banjir bandang, kapal tenggelam, pesawat jatuh, tabrakan maut, kebakaran dan lain-lain, telah membuat hidup banyak orang terjerembab dalam penderitaan yang tak alang-kepalang.

Kata orang, ada hikmah dari setiap musibah. Itu tentu saja betul. Tapi, sejumlah musibah yang terjadi di negeri ini, seharusnya bisa dijadikan “guru”. Gempa 8,9 skala richter yang disusul tsunami dahsyat di Aceh 26 Desember 2004, misalnya, yang menelan korban jiwa lebih 100.000 orang, seharusnya bisa dijadikan pelajaran.

Kenyataannya, kondisi di Aceh tempo hari terulang saat gempa disusul tsunami di Mentawai, yang terjadi 26 Oktober 2010. Peringatan dini akan terjadi tsunami pasca gempa 7,2 skala richter, tak diketahui masyarakat Mentawai. Kealpaan itu pun harus dibayar mahal. Diperkirakan, 800 orang menjadi korban.

Nah, kewaspadaan seharusnya terus ditingkatkan. Musibah bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tak akan mungkin ada manusia yang mampu mencegah ketetapan Allah. Manusia tak lebih dari sebutir pasir di hamparan pantai. Dialah Yang Maha Kuasa.

Karena itu, bagaimanapun tragisnya musibah yang kita hadapi, kita harus petik hikmahnya. Karena, sekarang ini, banyak orang seperti lupa diri. Ketika memegang tampuk kekuasaan atau memiliki harta berlimpah, sombongnya na’udzubillah. Dia seperti tidak sadar, ini semua hanya titipan.

H Syamsul Arifin ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, masyarakat kembali dikagetkan ketika Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap, MM menjadi tersangka.

Keduanya sama-sama tersangkut kasus dugaan korupsi. Syamsul tersangkut kasus dugaan korupsi ketika Sahabat Semua Suku ini menjabat Bupati Langkat. Sedangkan Rahudman, justru menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi saat dia menjabat Sekda Tapanuli Selatan.

Tapi, bagaimana pun, dua kasus ini sama-sama menyita perhatian amat luas. Bukan saja karena jabatan mereka sebagai orang nomor satu di Pemprovsu dan

orang nomor satu di Pemko Medan, tapi sebagai kepala daerah yang belum lama bertugas, mereka sedang berupaya mewujudkan janji-janji saat kampanye.

Ketika ditahan KPK, kegiatan Gubsu H Syamsul Arifin yang sudah diagendakan jauh-jauh hari terpaksa ditunda; termasuk kunjungannya ke sejumlah kabupaten/kota di Sumut. Nah, ketika KPK resmi menahan Syamsul, sejumlah orang terlihat kaget bukan main.

Begitu juga ketika Rahudman ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejatisu, sejumlah orang terlihat seperti  tak percaya. Saat kabar mengejutkan ini tersiar, Rahudman malah sedang mengikuti Diklat di Lemhanas, Jakarta.

Memang, kasus di Tapanuli Selatan ini sering menjadi perbincangan di lingkungan terbatas, tapi penetapan tersangka terhadap Rahudman tetap saja mengejutkan. Bagaimana tidak, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, masyarakat belum pernah mendengar dia diperiksa dalam kasus yang disangkakan.

Tapi, harap dicatat, dalam mencemati dua kasus ini, asas praduga tak bersalah harus senantiasa dijunjung tinggi. Akan sangat dzolim jika ada yang mencap mereka

bersalah sebelum hakim menjatuhkan vonis. Biarkanlah proses hukum berjalan.

Sedangkan roda pemerintahan diharapkan berputar sebagaimana mestinya, di Pemrovsu dan di Pemko Medan. Berbagai program yang orientasinya untuk kemaslahatan orang banyak, jangan sampai terkendala. Lebih-lebih di bidang pelayanan publik.***

Beberapa hari lalu Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan  usulan Golkar untuk menaikkan  perolehan suara menjadi 5 persen. Ini sangat penting. Masa Pemilu  tahun 2004 perolehan suara itu 2,5 persen  dari setiap  partai baru dapat duduk di DPR. Pengaruhnya  partai yang duduk di DPR hanya 9 partai.

Jika dinaikkan jadi  5 persen tentu partai yang akan duduk di DPR akan semakin berkurang. Partai manakah yang duduk di DPR itu tentu yang memperoleh suara 5 persen. Usul ini tentu belum dibicarakan di DPR termasuk  juga di pemerintah.

Usul dari  Golkar ini, tentu dapat ditafsirkan untuk mengekang adanya partai baru dan partai yang lain naik ke DPR.  Maka bolehlah Golkar akan berkuasa lagi seperti yang mereka kemukakan dalam ulang tahunnya beberapa hari lalu akan menargetkan jadi partai unggulan.

Alasannya karena Partai  Golkar adalah partai rakyat. Disinilah terkadang lupa hidup partai politik itu seperti gelombang di laut. Terkadang turun dan terkadang naik. Tapi usulan itu tentu tidak ada lain selain dari untuk meningkatkan mutu partai yakni bersaing lebih ketat lagi. Jika memang pada Pemilu 2014, partai  Demokrat lagi yang unggul  dan partai Golkar menurun jadi nomor lima itulah resiko dari satu ide yang dicetuskan.

Tapi Akbar Tanjung tentu sudah memperkirakan partainya akan naik lagi mengingat pembinaan mereka di daerah sudah lebih matang dari sebelumnya. Untuk jadi presiden tentu tergantung kepada siapa orangnya yang dicalonkan.

Jika dikatakan cukup 5 partai di DPR kurang mengena, karena jumlah penduduk yang berbeda-beda daerah,suku dan keinginannya. Memang boleh saja lima ,rakyat akan tetap  menerimanya. Tapi namanya sudah dipaksakan.Seperti halnya masa orde baru, berkuasa Golkar. Silahkan saja rakyat akan terima juga. Jika saja seperti yang lalu patokan perolehan suara 2,5 persen. Tentu tidak akan mengurangi jumlah anggota DPR karena hal itu sudah lebih dulu ditetapakan dalam undang-undang.

Partai politik yang mungkin akan tumbuh lagi kurang menyetujui kenaikan perolehan suara itu. Bahkan mungkin mengusulkan untuk menetapkan 2 persen.  Apakah ada pikiran agar partai kecil yang sekarang tergusur dari DPR? Mungkin saja yang dipikirkan tergusur akan melonjak tinggi dan dalam pencalonan presiden mereka akan unggul.

Kata orang tua jika sudah diatas, jangan hanya melihat sekelilingmu, tapi jenguklah ke bawah, mana tau terjatuh. Atau dibuat ide baru untuk menggeser orang lain, tapi diri sendiri yang tergeser. Rakyat tentu tidak setuju jika dibuat lagi aturan untuk mempersempit tempat partai di DPR.  Biarkanlah seperti ini dulu, karena 32 tahun Golkar berkuasa  lebih banyak mempersempit gerak rakyat.+++.

Tapi juga mengusulkan agar pemerintah melakukan pencegahan melalui beberapa peraturan  mengenai jalannya uang negara/rakyat itu. Banyak negara berhasil, Indonesia termasuk lambat.

Guru Besar Fakultas Hukum USU Prof Dr Birmar Nasution dalam ceramahnya mengusulkan kembali agar hukuman jera itu selain hukuman badan berat,dilucuti semua harta  kekayaannya. Menarik semua hartanya ada dasar hukumnya di dunia ini.. Tapi sayangnya pemerintah tidak menggunakannya.

Miskinkan saja koruptor itu. Biarkan saja koruptor itu mengemis di lampu pinggiran jalan.. Kenyataan koruptor tetap kaya saat menjalani hukuman di penjara,maupun setelah mereka keluar dari penjara. Ini termasuk buramnya penegakan hukum di Indonesia.

Menangani koruptor memang hanya suaranya mengatakan koruptor adalah musuh negara,musuh pembangunan, memelaratkan rakyat dan merusak pembangunan. Terlebih pejabat setiap pidatonya, selalu berkumandang suara itu. Apalagi ketika kampanye pencalonan anggota legislatif. Terlebih ketika kampanye untuk menjadi kapala daerah.

Dikatakan dirinya anti korupsi dan menjauhkan korupsi dalam membangun daerah kami. Tapi satu bukti banyak kepala daerah melakukan korupsi pada masa jabatannya. Hukumannya tidak terlalu berat jika dibandingkan kesalahan lain yang dilakukan rakyat biasa. Tentu itulah membuat koruptor itu tidak jera melakukan kejahatan itu. Demikian juga orang lain yang duduk dalam jabatan penentu. Misalnya  kepala daerah, kepala dinas dan pejabat lainnya.

Yang mereka pikirkan untuk duduk dalam jabatan baru ialah bagaimana mengakali uang negara itu. Dia tidak takut terhadap hukuman.  Kenyataan membuktikan, KPK menindak koruptor , tapi koruptor  baru terjadi lagi. Bahkan lebih banyak lagi. Terjadi diberbagai tempat seperti yang ditemukan BPK yang diserahkan kepada DPR.

Karena kurang efektifnya hukuman untuk membuat jera koruptor, tentu sudah mendesak ditempuh upaya mencegahan. Tidak sempat terjadi  karena berbagai aturan dan peraturan. Untuk menduduki satu jabatan yang menangani uang, hendaknya orang yang jujur, moral baik. Tidak hanya takut ditindak, tapi malu kepada sekelilingnya. Terlebih kepada Tuhan penciptanya. Mengapa masa tahun lima puluhan sampai enampuluhan, hilangnya uang negara itu tidak banyak ditangan  pejabat?  Seorang pejabat selalu diawasi atasannya.

Ada yang disebut pengawasan melekat, pengawasan mendadak. Jika terjadi penyimpangan uang tidak seorang  yang menjadi tersangka dan dihukum. Tapi semua yang terkait terhadap keluarnya uang tersebut . Bendaharawan dihunjuk dari Departemen Keuangan. Seperti halnya di SMP/SMA. Bukan hunjukan kepala sekolah dan dinas pendidikan. Sehingga sulit diajak kompromi mengenai penyimpangan uang negara tersebut.

Memang apa pun dibuat untuk menjaga tidak menyimpang penggunaan uang negara itu, tergantung siapa pelaksananya. Pemerintah harus tegas dan jelas. Bukan bersubahat, bagaimana supaya uang itu boleh mereka bagi-bagi. Untuk itu tidak perlu harus belajar ke Junani dalam mempelajari etika. Itu hanya alasan untuk menghabiskan uang negara.

Etika bangsa Indonesia cukup baik, termasuk agama yang dianutnya. Pemerintah pusat mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati dan walikota harus memulai bersih dan malu jika kedapatan korupsi. bukan bela diri dengan berbagai alasan yang dicari-cari. Sekali korupsi merupakan cacat hidup jadi pejabat untuk seterusnya. Mencegah itu lebih penting dan bermanfaaat dari pada mengatasinya. Hukuman adalah langkah kedua tapi yang paling utama adalah mencegah. +++

Kita sebut positif karena sampai sehari sebelum turun ke jalan sudah terdaftar 20 aksi unjuk rasa akan mewarnai Jakarta, Rabu (20/10/2010). Aksi akan terfokus di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Berarti, tidak sulit bagi Polri unuk mengamankan aksi tersebut, terutama sekali jika terjadi hal-hal yang tak diingini. Tapi kita optimis aksi demo berjalan normatif karena mereka yang peduli menilai kinerja SBY merupakan orang-orang yang mengerti arti demo, mengerti makna demo, dan memahami aturan untuk berdemo.

Sasaran demo sudah pasti Istana Negara yang diperkirakan berlangsung hingga siang hari, namun di luar Istana Negara, aksi yang sama juga marak, seperti di lokasi favorit Bundaran HI dan di lokasi lainnya kawasan Jalan MH Thamrin, juga menjadi sasaran unjuk rasa. Aksi di depan Kedubes Korea Selatan dan Kedubes Jepang dan Kedubes lainnya  diperkirakanikut jadi sasaran pendemo. Juga aksi demo yang sama juga berlangsung di daerah-daerah lainnya. Tidak hanya di Jakarta tapi juga di Medan, Surabaya, Bandung, Makasar dll.

Bagaimana pula kita melihat antisipasi dari aparat keamanan. Kalau berdasarkan statement pimpinan Polri, mereka sudah siap karena merupakan kewajiban polisi mengerahkan semua potensi untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Kalau berjalan tertib polisi hanya akan mengerahkan sejumlah personal tanpa harus mengerahkan peralatan berat. Namun jika potensi kerusuhan besar maka Polri tidak akan segan-segan melaksanakan tugasnya dengan profesional.

Bagaimana dengan tembak di tempat? Polisi perlu kita ingatkan, jangan dipakai dalam aksi demo besar, karena hal itu hanya akan menyulut kemarahan dari para pendemo sehingga kondisinya bisa berubah menjadi ‘’chaos’’ dalam seketika itu juga Justru itu, kedepankan prosedur persuasif  semaksimal mungkin. Kalau saja Polri siaga kita yakin tidak akan terjadi hal-hal yang tak diingini dalam aksi demo anti-SBY yang berlangsung kemarin,i tepat satu tahun pemerintahan SBY-Boediono walau aksi demo marak di Ibukota. Untuk mengamankan kegiatan ini, 2.776 personel  yang terdiri dari 2.483 polisi dan 293 anggota TNI dikerahkan.Jumlah itu tergolong sedikit, karena di daerah-daerah saja personal yang dikerahkan juga cukup besar.

Yang paling menderita setiap terjadi aksi demo adalah pengguna jalan, kemacetan akan terjadi sepanjang hari itu. Terkait pengalihan lalu lintas terkait demo harus sudah dipikirkan. Hal ini disebabkan kondisi jalanan Ibukota sejatinya sudah macet walaupun tak ada demo, apalagi kalau ada demo dalam jumlah besar. Oleh karena itu kepada para pengguna jalan harus sudah memikirkan jalan alternatif

agar tidak terjebak kemacetan lalu-lintas.

Bagaimana dengan roda pemerintahan, khususnya keberadaan Presiden SBY pada hari ini. Kecil kemungkinan Presiden berada di Istana Negara, tapi untuk bekerja memang tidak musti tinggal di istana karena dari tempat mana saja Presiden SBY bisa melakukan koordinasi kerja dengan para staf dan para pembantunya. Tapi kita berharap, karena permasalahan yang disampaikan para pendemo terkait dengan pemerintahan, alangkah elegannya jika Presiden SBY mau berdialog dengan para pendemo. Hemat kita, kecil kemungkinan bisa terjadi, tapi sangat manis jika bisa terwujud.

Bukannya para pedagang di sana tidak mau pasarnya diremajakan, dikembangkan menjadi bangunan modern, tapi mereka sadar  betul, tidak mampu membayarnya, bahkan mencicilnya pun tidak punya nyali.

Hemat kita, wajar saja kalau timbul kecurigaan Pasar Sukaramai sengaja dibakar untuk selanjutnya dibangun oleh pengembang. Peristiwa mengenaskan itu, ratusan kios di lantai I,II, dan III Pasar Sukaramai Medan musnah terbakar, Minggu(17/10) membuat kita terenyuh.

Dugaan api berawal dari sambaran petir yang menyebabkan korsleting listrik dari salah satu kios di lantai I. Tentu kita patut curiga, prihatin melihat cepatnya api berkobar di tengah turunnya hujan malam itu sehingga memusnahkan seluruh isi kios. Kerugian para pedagang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Apalagi pada umumnya kebakaran pasar tradisional selalu pada hari libur dan malam hari.

Bukan berita baru apalagi mengejutkan bagi masyarakat mendengar kebakaran pasar tradisional, baik di Medan, Sumut, maupun di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pedagang di Pajus USU hanya bisa melihat kiosnya jadi abu bulan lalu.

Para pedagang tidak bisa menggugat, kecuali mengharapkan kebaikan Rektor USU untuk mengizinkan kembali pembangunan kios di kompleks PTN itu untuk dijadikan tempat berjualan lagi. Begitu juga pasar tradisional di Bekala dll. Semuanya merugikan pedagang kecil, sementara faktor penyebab sebenarnya acapkali belum jelas.

Nah, kalau kebakaran Pasar Sukaramai disebut-sebut faktor sambaran petir, berarti ada kelalaian dari pengelola pasar, tidak menggunakan anti-petir, mengingat pasar tersebut cukup tinggi (empat lantai).  Harusnya sudah diantisipasi sejak pasar itu dibangun puluhan tahun lalu.

Dan instalasi listriknya pun harus diperiksa secara berkala. Namun begitu, pihak berwajib diharapkan dapat turun ke TKP melihat fakta lapangan sehingga dapat menyimpulkan penyebab kebakaran pasar rakyat itu. Dengan demikian suara miring kemungkinan Pasar Sukaramai sengaja dibakar oleh orang-orang tak bertanggung jawab untuk proyek pembangunan kembali karena kabarnya pedagang di sana sudah pernah didata dan di lokasi lama akan dibangun pasar modern dapat dieliminir.

Terkait dengan kebutuhan zaman yang kian berkembang memang keberadaan pasar modern dewasa ini sepertinya sudah menjadi tuntutan zaman dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat kita. Tidak hanya di kota metropolitan tetapi sudah merambah ke daerah-daerah.

Namun begitu kita masih tetap melihat karakteristik orang yang berbelanja di pasar modern seperti mall dan swalayan  umumnya orang kaya (kelas menengah ke atas) sebaliknya orang-orang yang mendatangi pasar tradisional memang berbeda, kalangan kelas bawah.

Justru itu, jangan seenaknya mengubah pasar tradisional menjadi pasar modern karena ujung-ujungnya mematikan pedagang kecil. Mari kita lindungi keberadaan pasar tradisional yang menjadi ciri khas masyarakat kelas bawah agar terhindar dari pola hidup konsumtif. Apalagi, pada umumnya pedagang di pasar tradisional tidak mampu membeli kios baru atau mengangsur di pasar yang sudah direhab karena harganya sangat tinggi. Pada akhirnya mereka terpinggirkan.

Kita mengecam keras kalau terbukti Pasar Sukaramai sengaja dibakar karena pedagang di sana sebelumnya sudah bertekad menolak upaya pembangunan pasar baru yang modusnya komersial. Cara-cara melawan hukum itu harus dihentikan, dan pelakunya harus dihukum berat jika penyidik menemukan bukti adanya relayasa. Tugas aparat penyidik memastikan penyebab kebakaran agar tidak menimbulkan dugaan macam-macam di masyarakat.=

Di mata fadel, pertemuan sejumlah tokoh nasional di kantor PP Muhammadiyah 8 Oktober lalu, yang disebut sebagai sumber isu penggulingan muncul. Sebaiknya pertemuan politik tidak dilakukan di markas ormas Islam terbesar itu.

Mabes Polri sendiri sudah bersiap-siap menghadapi upaya ‘’makar’’ yang direncanakan pada 20 Oktober mendatang, tepat satu tahun pertama pemerintahan SBY-Boediono. Tapi, benarkah ada upaya ‘’makar’’ untuk menggulingkan pemerintahan yang sah? Atau itu hanya rumor belaka.

Kalau ‘’makar’’ jelas kita tidak setuju karena hanya membuat pemerintahan SBY semakin tidak fokus mengurusi rakyat. Dampak berupa biaya politik dan sosialnya sangat besar. Tapi, kalau gerakan 20 Oktober nanti dimaksudkan untuk memberi ‘’pelajaran’’ atau upaya sekelompok orang yang berpikiran kritis melakukan ‘’pressure group’’ secara konstitusional tentunya positif.

Sebab, pemerintahan SBY – Boediono perlu diberi pelajaran dan kritik membangun agar lebih bersungguh-sungguh mengurusi masalah bangsa dan rakyat yang hidupnya semakin susah belakangan ini.

Menjelang setahun pemerintahan SBY – Boediono semakin banyak keluhan dirasakan masyarakat maupun tokoh politik mengenai kebijakan pemerintah yang kurang peduli terhadap rakyat. Pemerintah hanya sibuk berpolitik-ria, menjaga  citra semata, ‘’berselingkuh’’ dengan partai-partai pendukung koalisi sehingga hajat hidup orang banyak/rakyat, terutama kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan menjadi terabaikan.

Harapan terjadi perubahan dalam kehidupan rakyat, bisa lebih baik dan sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden SBY periode kedua, tampaknya semakin jauh. Semula masyarakat berharap pemerintahan SBY – Boediono bisa lebih mengarah pada rakyat kelas bawah dengan membuka kesempatan dan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mendatangkan investor asing untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Nyatanya hal itu tidak terwujud.

Kalau setahun periode keduanya masih tidak terlihat, berikutnya masyarakat tinggal menunggu setahun ke depan. Sebab, kalau sudah tahun kedua juga tidak berpihak pada rakyat. Tidak aa tanda-tanda pro-rakyat, maka jangan harap pada tiga tahun berikutnya bakal terjadi perubahan. Masalahnya, orang-orang politik sudah mulai bersiap memasuki pertarungan Pilpres pada 2014 sehingga kepedulian mereka– termasuk Presiden, Wapres, para menteri –terhadap rakyat akan semakin jauh.

Nah, kalau Mabes Polri memperoleh informasi bakal ada unjuk rasa besar-besaran, katanya menjurus anarkis, dalam upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, hal itu memang perlu dibuktikan kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya isu dan rumor belaka. Jangan sedikit-sedikit menuduh unjuk rasa punya kepentingan politk ingin menggulingkan pemerintah.

Hemat kita, kalau memang ada upaya ‘’makar’’ biasanya tidak pernah dipublikasikan dengan terbuka seperti sekarang ini. Upaya makar biasanya dilakukan dengan penuh perencanaan dan tidak mudah terdeteksi oleh aparat keamanan. Kalau kumpul-kumpul sejumlah tokoh yang dimaksudkan lalu disebut ingin melakukan makar, jelas hal itu salah. Polisi jangan mau dibohongi oleh rumor yang tak mendasar.

Kita yakin akan terjadi aksi unjuk rasa menjelang setahun pemerintahan jilid-2 SBY nanti, tapi hal itu sah-sah saja karena mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis dijamin oleh konstitusi kita. Jangan malah dilarang dan diancam sebagai aksi maker untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.=

Kedua, sejak 31 Agustus 2010, nama Bambang Widjajanto-Busyro Muqodas telah diterima DPR selaku calon Ketua KPK. Tapi hingga saat ini tahap uji kepatutan dan kelayakan terhadap mereka belum juga DPR selenggarakan meski kebutuhannya sudah mendesak.

Padahal, kalau DPR cepat tanggap menyelesaikan tugasnya, unsure KPK akan bertambah satu orang sebagai pengganti Antasari Azhar.  Kesannya DPR sengaja menggantung kepastian Ketua KPK yang baru. Dan itu berarti menutup kesempatan bagi salah satu calon tak terpilih sebagai Ketua KPK untuk Presiden SBY angkat menjadi Jaksa Agung baru.

Hemat kita, Mahkamah Agung (MA) sejak awal sudah menyarankan Kejagung untuk mengeluarkan ‘’deponeering’’ saja terkait kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah. Alasannya, deponeering adalah hak Kejagung dan tindakan hukum itu tidak bisa digugat oleh siapa pun juga. Namun saran itu ditolak dengan pengajuan PK yang substansinya sama, tidak ada hal baru untuk meyakinkan MA.

Meskipun alasan deponeering harus dapat diterima publik, dan enam bulan lalu sebenarnya cukup tepat dilakukan oleh Kejagung, namun pihak Kejaksaan Agung tidak memanfaatkan momentum itu. Kejagung malah melakukan PK dan berkas Peninjauan Kembali yang diajukan Kejagung itu kini sudah ditolak MA, sehingga besar kemungkinan kasus Bibid dan Chandra akan bergulir ke pengadilan.

Membuat putusan deponeering untuk kasus Bibid dan Chandra yang kondisinya sudah mendingin memang kurang pas saat ini. Terkesan KPK takut diperiksa dan diadili sesuai hukum berlaku. Namun tetap saja hal itu hak Kejagung dan tidak sulit membuatnya jika memang mau. Deponeering adalah hak istimewa dari Kejaksaan Agung karena alasan kepentingan umum besar yang harus dilindungi dan tidak bisa digugat.

Jika itu diambil Kejagung maka selesai sudah kasus Bibid dan Chandra. Keduanya bisa dengan tenang menjalankan tugasnya di KPK sehingga membuat lembaga pemberantasan korupsi itu semakin solid, ditakuti para koruptor dan antek-anteknya.

Tapi kini, Kejagung dalam posisi sulit. Bisa saja Kejagung membuat deponeering tapi kepentingan besar apa lagi sebagai alasannya? Berbagai praktisi hukum melihat adanya upaya untuk ‘’melemahkan’’ KPK, apalagi pengganti Ketua KPK Antasari Azhar hingga kini belum diagendakan oleh DPR untuk dilakukan ‘’fit and proper test’’ sehingga semakin jelas terlihat upaya mengkriminalisasikan KPK. Padahal, sejak 31 Agustus 2010, nama Bambang Widjajanto-Busyro Muqodas telah diterima DPR selaku calon Ketua KPK.

Tapi hingga saat ini tahap uji kepatutan dan kelayakan terhadap mereka belum juga DPR selenggarakan meski kebutuhannya sudah mendesak. Lain dengan calon Kapolri yang ‘’dikarbit’’ Komjen Pol Timur Pradopo, baru saja diusulkan Presidn langsung dipanggil pimpinan DPR dan segera dilakukan ‘’fit and proper test’’ untuk menggantikan posisi Bambang Hendarso Danuri yang memasuki masa pensiun.

Andai saja kasus Bibid dan Chandra bergulir ke pengadilan maka tinggal dua pimpinan KPK saja yang masih aktif, yaitu Haryono Umar dan M Yasin. Hal itu membuat kinerja KPK akan terganggu dan para koruptor bisa tertawa terbahak-bahak. Kesimpulannya: KPK kini dalam bahaya!!!

Wajar saja pengajuan nama Komjen Pol Timur Pradopo menimbulkan pro dan kontra. Sampai-sampai Presiden SBY jadi sasaran kritik, misalnya Komisi Kepolisian Nasional mengatakan Presiden SBY mengabaikan masukan soal calon Kapolri dengan mengajukan nama Komjen Timur Pradopo.

Anggota Kompolnas La Ode Husein mengatakan pihaknya dan Polri sudah melakukan penilaian sehingga merekomendasikan nama Komjen Nanan Soekarna dan Komjen Imam Sudjarwo sebagai calon kapolri kepada presiden. La Ode Husein  pun mengatakan tidak memahami mengapa presiden mengabaikan pertimbangan Kompolnas dan Polri, Pertimbangan itu mempunyai makna yuridis kalau kita lihat dalam undang-undang. Seharusnya pertimbangan Kompolnas tidak bisa diabaikan.

Sebagai jenderal bintang tiga menjabat kepala badan pemeliharaan keamanan. Timur Pradopo baru Senin dilantik menjadi jenderal bintang tiga sebagai kepala badan pemeliharaan keamanan. Padahal, masih banyak jenderal bintang tiga yang lebih layak. Apalagi prestasi Timur Pradopo dinilai terlalu bisa, malah ada ‘’cacat’’nya pula.  Namun juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan pencalonan Timur Pradopo sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara. Secara khusus ia menyebut pasal 11 yang pada dasarnya mengatakan kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Langkah selanjutnya dalam proses pencalonan Timur Pradopo adalah uji kelayakan yang akan dilakukan oleh Komisi III DPR yang menangani masalah hukum.

Sorotan kritis datang dari anggota Komisi III dari PDI-Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan partainya akan menyoroti peran Timur Pradopo dalam peristiwa Trisakti-Semanggi. Di mata politikus muda PDIP itu  Timur Pradopo ini pernah dipanggil Pansus Trisakti-Semanggi, mungkin kita meminta Komnas HAM meneliti secara komperhensif sejauh mana keterelibatan Pak Timur Pradopo soal Trisakti-Semanggi. Trimedya juga akan menanyai rekam jejak Timur Pradopo sebagai Kapolda Metro Jaya yang ditandai dengan kericuhan soal Gereja HKBP di Bekasi dan pembunuhan di Jl Ampera, Jakarta Selatan, akhir bulan September lalu.

Apapun komentar orang, Presiden SBY sudah berketetapan mencalonkan Timur Pradopo  sebagai pengganti Jeneral Bambang Hendarso Danuri yang masa jabatannya habis akhir bulan Oktober. Bola kini di tangan anggota DPR untuk melakukan ‘’fit and proper test’’ untuk menyetujui atau tidak calon Kapolri tersebut.

Tampaknya, uji kepatutan dan kelayakan di DP akan berlangsung sengit. Seperti dikatakan Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tubagus Hasanudin bahwa ia menilai pengusulan Timur Pradopo sebagai Kapolri tidak semestinya secepat itu. Presiden dianggap telah merusak tatanan yang telah ada selama ini. Pengangkatan Timur Pradopo sebagai Kapolri memang benar merupakan hak prerogatif Presiden, tapi telah merusak berbagai tatanan yang telah dibangun bangsa ini.

Masalahnya, presiden dianggap telah merusak “merit system” dalam sistem pembinaan personel Polri. Bagaimana mungkin seorang yang baru beberapa jam naik pangkat sudah diberi jabatan promosi lagi, ini terlalu vulgar. Selain itu,  presiden dinilai telah menghancurkan semangat kompetisi di lingkungan para perwira polri. Untuk apa berprestasi kalau ujung-ujungnya hanya ditentukan oleh kedekatan kepada penguasa, prestasi kalah oleh koneksi. Kelihatan di mata Tubagus presiden sendiri yang justru telah mempolitisasi jabatan kapolri dengan menggeser Polri ke dalam ranah politik praktis dan memperpuruk citra kepolisian.=

Pada akhirnya mereka menggunakan caranya sendiri untuk bisa hidup di kota-kota besar pada umumnya dengan berperan sebagai penjaga keamanan di wilayah-wilayah yang penduduknya ramai atau di pusat bisnis. Otomatis mereka yang menguasai lahan parkir dan pengaruh di satu wialyah tertentu. Jumlahnya kian bertambah, kelakuan mereka pun semakin tak terkontrol apara keamanan, tapi dibiarkan terus sehingga kelompok ini semakin merasa hebat.

Tak pelak lagi, kondisi maraknya aksi premanisme sekarang ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah (kabupaten/kota), karena masalah preman sudah berumur sangat tua. Faktor penyebabnya pun sudah jelas karena mereka tidak memiliki pekerjaan, sehingga mereka membentuk kelompok untuk bisa memiliki kekuatan atau daya tawar di pasaran agar bisa hidup.

Semakin besar anggota kelompoknya semakin tinggi posisi tawar mereka di hadapan masyarakat maupun aparat keamanan. Bahkan, mereka tidak segan-segan melakukan perlawanan terhadap aparat keamanan jika usaha yang mereka jalankan diganggu atau dihalang-halangi aparat keamanan. Hukum tidak lagi menjadi masalah buat mereka. Masalah timbul hanya menunggu waktu. Masalahnya, jumlah preman semakin besar dari berbagai kalangan, suku/etnis/agama.

Tentu tidak satu kelompok saja yang berhak memanfaatkan lahan parker di satu wilayah, bisa dua-tiga dan lebih. Di sinilah muncul perseteruan. Kalau mereka bisa mengutip uang dari masyarakat mengapa kelompok kami tidak dibolehkan. Biasanya akan muncul adu fisik secara kecil-kecilan dulu, lalu yang kalah membentuk kelompok lebih besar untuk melakukan serangan balasan. Itulah yang terjadi sehingga pemerintah bersama aparat keamanan harus keras, tegas –berani menindak– kelompok-kelompok preman seperti itu di wilayahnya masing-masing, termasuk memberi solusi  membuka lapangan kerja baru sehingga premanisme akan ‘’mati’’ dengan sendirinya.

Flash back yang disebut preman atau premanisme berasal dari kata ‘’free man’’ yaitu orang (laki-laki) bebas, yang dapat dibagi dua kelompok. Pertama, anak-anak muda yang tidak punya pekerjaan dan seenaknya menggunakan hari-harinya dengan keluyuran ke mana mereka suka. Ibarat lagu Rhoma Irama berjudul ‘’Bujangan’’ pada umumnya kelompok ini miliknya preman belum bekerja, tetapi dalam perkembangannya pada saat ini walaupun  tidak punya pekerjaan tetap, dengan status ‘’preman’’ mereka mampu berkeluarga. Artinya, mereka punya istri dan anak-anak. Berarti harus bertanggung jawab menghidupinya.

Kelompok kedua, aparat petugas/keamanan atau pejabat pemerintah saat tidak bertugas menggunakan pakaian bebas, disebut juga pakaian preman. Kalangan intelektual ini pun ada yang negativf, acapkali membuat masalah, merugikan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga sebutannya menjadi ‘’preman berdasi’’.

Yang pasti, kedua kelompok preman itu merugikan masyarakat, bangsa dan negara sehingga harus dicarikan solusinya yang tepat. Kelompok pertama karena tidak punya lapangan kerja maka solusinya mereka harus ditampung dan diberi pekerjaan. Kelompok kedua bisa lebih berbahaya, tapi kalau hukum ditegakkan, kelompok kedua akan takut andai hukumannya ditingkatkan menjadi seumur hidup. Oleh karena itu, masalah premanisme terkait dengan kurangnya lapangan kerja, dan lemahnya penegakan hukum kita.=

Meskipun upaya mengatasi kemacetan lalin sudah dilakukan sejak lama, namun hasilnya nol. Hingga saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mampu mengatasinya, kecuali menguranginya sedikit saja dengan membangun angkutan massal sejenis busway. Fakta menunjukkan jumlah kendaraan semakin meningkat. Diprediksi tahun 2011 lalu lintas Jakarta terancam lumpuh total. Data Polda Metro Jaya, Selasa (28/9) akan ada 12 juta kendaraan hilir mudik pada 2011 di jalan Jakarta. Diperkirakan, bila tidak diambil langkah cepat dan tepat, lalu lintas Jakarta lumpuh.

Sebagai kota besar ketiga maka hal yang mungkin sama bakal terjadi di Kota Medan. Sungguh menjadi ironi di depan mata, wajah Provinsi Sumatera Utara tidak dipandang layak memperoleh penghargaan bidang perlalulintasan. Tahun 2010 ini hanya Kota Stabat yang memperoleh penghargaan itu. Malah wajib kita acungkan jempol karena Stabat, ibukota Langkat yang mampu menyelamatkan wajah Sumatera Utara di bidang ketertiban lalu lintas. Satu-satunya kota yang memperoleh penghargaan itu hanya Kota Stabat.

Jika melihat sekarang wajah perlalulintasan termasuk juga penataan Kota Medan tidaklah berlebihan kalau kami menilai Medan bakal bisa jadi Jakarta berikutnya. Ini bukan hanya karena belum adanya pembatasan usia kendaraan yang masuk ke dalam kota, namun juga  banyak persoalan yang sangat penting namun tidak bisa tertangani dengan serius.

Lihat saja banyaknya beca bermotor yang bukan asli dikeluarkan izinnya dari Dinas Perhubungan Kota Medan yang bebas melintas di inti kota. Belum lagi beca non izin yang marak dimiliki warga kota ini. Lalu angkutan umum yang penataannya tidak becus.Itu dapat dilihat dari banyaknya angkutan umum yang sebenarnya sudah tidak layak dan rutenya juga pendek-pendek namun bisa merambah.

Sementara belum ada penambahan ruas jalan baru yang boleh dikatakan signifikan. Itu belum lagi dengan penataan parkir yang tidak menentu yang semakin mempersempit badan jalan utama di tengah-tengah kota.

Kita juga bisa melihat bagaimana penataan pasar di Kota Medan yang tidak selesai. Kita bukannya menyalahkan para pedagang kaki lima di berbagai pasar yang berjualan di pinggir bahkan memakan badan jalan. Namun penataannya yang lamban dan lemah membuat wajah kota ini semakin tidak nyaman.

Itu belum lagi pemberian izin pembangunan perumahan toko yang kian tidak tertata di Kota Medan. Lihat saja bagaimana bekas lapangan golf Polonia yang sudah dibangun kawasan bisnis yang sebenarnya harus dikaji ulang. Mengapa harus dikaji ulang, karena sederhana saja jawabannya, Bandara Polonia masih beroperasi.

Apakah tidak sadar para pengelola kota ini kalau pembangunan itu hanya akan membahayakan bagi penerbangan. Bukan itu saja, kawasan pemukiman di ujung bandara juga sepertinya mengabaikan yang namanya kenyamanan dan keselamatan.Tentunya hal-hal sedemikian sudah harus dipikirkan para pengambil keputusan di Kota Medan.

Bukan tidak mungkin jika kemudian terjadi yang namanya pembiaran pembangunan tanpa ada perencanaan yang matang dan tepat, maka kemacatan yang akan terjadi di berbagai sudut jalan kota. Aplagi kita belum melihat alternatif atau solusi yang pas sehingga ancaman kemacetan lalin sudah di depan mata.=

Seperti sudah diperkirakan dan diberitakan, sidang paripurna DPR pada Senin 27 September 2010 secara bulat menyetujui pengangkatan Agus Suhartono sebagai Panglima TNI. Panglima TNI baru ini oleh DPR diharapkan mampu menuntaskan agenda reformasi di tubuh TNI secara menyeluruh. Jangan sampai mandek.  Tanpa banyak interupsi dan protes, semua fraksi di DPR menyetujui Agus sebagai satu-satunya calon yang diajukan oleh Presiden SBY dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR RI.

Komisi I DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah agenda yang harus menjadi prioritas pelaksanaan tugas Panglima TNI  meliputi:  menuntaskan reformasi di lingkungan TNI, melakukan strategi yang lebih pasti untuk memenuhi kebutuhan minimum “essential forces”.  Aganda khusus lainnya mengembangkan postur anggaran TNI setara dengan belanja rutin dan belanja modal dengan terus meningkatkan kesejahteraan prajurit. Kemudian, penguatan peran TNI di wilayah perbatasan, khususnya wilayah perbatasan maritim dan daerah rawan separatisme.

Kita mengharapkan Panglima TNI yang baru lebih tegas bersikap dalam konteks pelanggaran wilayah perbatasan khususnya dengan Malaysia. Sikap tegas yang diharapkan tentu saja rasional. Jangan pula sampai menimbulkan permasalahan baru yang tidak diinginkan karena putusan diambil saat emosi.

Saat ini Malaysia memang selalu memprovokasi Indonesia dengan melanggar wilayah perairan Indonesia, dan sikap arogansi Malaysia itu dilandasi dengan semakin tangguhnya armada angkatan perang mereka di laut. Dengan persenjataan canggih yang dimiliki Malaysia saat ini wajar saja kalau negara tetangga itu menganggap enteng TNI-AL Indonesia, seakan-akan kalau terjadi kontak senjata Malaysia dengan mudah memenangkan peperangan di laut.

Dilihat dari sejarah konflik dengan Malaysia sejak zaman Orde Lama di bawah pimpinan  Presiden Soekarno, Indonesia dikenal keras menentang Malaysia dengan slogan konfrontasi: ‘’Ganyang Malaysia’’ dan memang sikap keras itu membuat Malaysia takut. Tapi, belakangan ini terlalu banyak pertimbangan yang dipikirkan pemerintah Indonesia, seperti persenjataan perangnya semakin uzur hingga banyaknya ketergantungan Indonesia atas Malaysia, termasuk nasib dua juta TKI menjadikan Indonesia banyak mengalah. Sepertinya Indonesia harus berpikir panjang untuk melawan sekalipun Malaysia terang-terangan melakukan pelanggaran kedaulatan Negara Kesatuan Republik  Indonesia (NKRI).

Kita menilai dan masyarakat terlihat senang melihat kemajuan reformasi di tubuh TNI pasca tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998.  Apalagi kalau dilihat secara yuridis formal, di mana  reformasi internal TNI ditandai dengan keluarnya Ketetapan MPR Nomor VI dan VII/MPR/2000 tentang paradigma baru TNI, dan ditindakjanjuti dengan UU nomor 2 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.  Semuanya itu menjadi ‘’starting point’’ penting  bergulirnya reformasi internal TNI secara lebih terarah, jelas, dan ligitimed.

Setelah sepuluh tahun lebih berjalan, dapat disimak arah reformasi TNI semakin positif sekalipun dalam praktiknya belum semuanya mencapai sasaran (maksimal), tapi yang pasti sudah ada sinyal positif yang ditunjukkan TNI, mulai soal doktrin, struktur maupun kultur. Lihat saja faktanya, saat ini TNI sudah sangat jauh berubah dibanding sebelum tahun gerakan reformasi 1998.  Bahkan mantan Menhan Yuwono Sudarsono, menyatakan kalau satu dasawarsa pasca gerakan reformasi, proses reformasi internal TNI sudah mencapai 80 persen lebih.

Kini, TNI tidak lagi berpolitik, meskipun banyak purnawirawannya terus bergerilya untuk memegang kekuasaan di pemerintahan. Begitu pula dalam reformasi bisnis TNI diharapkan terus bergulir sehingga nantinya benar-benar putus. Meskipun TNI tidak boleh berbisnis bukan berarti kesejahteraan prajurit boleh diabaikan, tidak! Menjadi tanggung jawab Laksamana Agus Suhartono Panglima TNI yang baru untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas anak buahnya. Apalagi kalau melihat tantangan ke depan semakin berat, tidak saja mengamankan kedaulatan bangsa dari ancaman dari luar tetapi juga dari dalam negeri sendiri, termasuk internal TNI, seperti semakin maraknya jaringan terorisme, aksi perampokan bersenjata api laras panjang jenis M16, AK-47, narkoba dll.+

Berdasarkan pengalaman selama ini, setiap kali dibuka lowongan CPNS peranan calo sangat dominan. Tanda-tanda terjadinya KKN bisa dilihat dari banyak hal, misalnya mempersulit calon mendaftar dengan persyaratan tertentu, pembuatan soal ujian, pelaksanaannya di lapangan saat ujian, sampai ketika berkas ujian sudah di tangan panitia (tim penilai biasanya bekerjasama dengan perguruan tinggi). Di semua tingkatan itu rawan KKN sehingga dalam penerimaan CPNS tahun 2010/2011 nanti semuanya harus dievalusi dan ditingkatkan agar benar-benar bebas dari KKN.

Pada hakikatnya penerimaan CPNS untuk formasi 2011sangat bagus guna mengurangi angka pengangguran yang cukup besar dan terus meningkat. Hal ini bertolak belakang dengan visi dan misi Gubernur Sumut Syamsul Arifin dan para kepala derah di kabupaten/kota yang menjanjikan akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Tapi saat mereka sudah terpilih pada umumnya lupa dengan janji-janjinya. Apalagi kalau terkait dengan jargon rakyat tidak lapar, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak sakit, jelas masih berupa angan-angan karena progres ke arah itu sepertinya semakin jauh dari kenyataan.

Selain itu diharapkan, formasi yang dibuka harus benar-benar yang dibutuhkan, jangan diada-adakan kalau memang tidak diperlukan. Jangan karena punya anak, kemanakan tamatan fakultas bahasa Arab misalnya maka lowongan untuk PNS formasi itu dibuka, padahal tidak jelas penempatannya. Tegasnya, seleksi penerimaan CPNS  harus murni berdasarkan kualitas calon pelamar berdasarkan bidang dan kemampuannya masing-masing dan jangan sampai memakai backing atau uang yang selama ini jauh lebih berperan sehingga yang lulus dikenal dekat dengan pejabat dan penguasa. Kiranya hal-hal yang negative harus diantisipasi oleh Gubernur Sumatera Utara  dan Bupati/Walikota supaya mereka masuk bekerja sebagai PNS bukan karena KKN, tetapi berdasarkan kualitas sehingga diharapkan dapat memperbaiki sistem pemerintahan yang bobrok di sejumlah departemen, sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang selama ini kurang baik menjadi lebih baik. Kalau sistemnya tetap sarat KKN maka yang dapat dan menjadi PNS tidak akan mau melayani masyarakat tapi minta dilayani lewat pemberian upeti dll.

Kekhawatiran terjadi KKN dalam penerimaan CPNS masih demikian tinggi. Seorang pemuda alumni Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara jurusan Etnomusikologi Edward Bangun, misalnya, masih merasa pesimis terhadap penerimaan CPNS yang dilakukan pemerintah. Mengapa pesimis? Hal itu disebabkan pemerintah tidak transparan terhadap informasi penerimaan. Sudah menjadi opini di masyarakat bahwa kalaupun ada yang murni lulus sebagai PNS hanya untuk menutupi kasus agar tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan, namun sebagian masih merupakan orang-orang titipan atau orang yang memiliki backing atau uang.  Justru itulah kita harapkan semua proses penerimaan CPNS harus dilakukan terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi, dari mulai awal sampai akhir (pengumuman). Sistemnya harus terbuka sehingga pelamar mengetahui berapa nilainya.=

Rencana pembangunan masjid dan pusat budaya Islam itu ditentang keras oleh para politikus konservatif dan sejumlah warga AS. Mereka keberatan soal lokasinya, yang hanya berjarak dua blok dari lokasi runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) akibat serangan teroris 11 September 2001 tersebut. Menurut mereka, hal ini akan melukai perasaan keluarga ribuan korban yang tewas dalam serangan teroris itu.

Adalah mantan Gubernur Alaska yang pernah maju dalam pencalonan wakil presiden Amerika Serikat, Sarah Palin, menyatakan penolakannya atas rencana pembangunan masjid Ground Zero. Menurut Palin, tindakan itu akan mencabik-cabik hati orang-orang yang kerabatnya tewas dalam serangan 11 September 2001.

Ditambahkannya, “Untuk membangun sebuah masjid di Ground Zero adalah menusuk jantung terhadap keluarga korban tak bersalah dari serangan mengerikan beberapa tahun silam.” Dan penolakan terhadap pembangunan masjid itu tak hanya datang dari Partai Republik yang kini menjadi oposisi, penentangan juga disuarakan partai mayoritas, Demokrat. Anggota Senat dari Partai Demokrat, Harry Reid menentang pembangunan masjid yang terletak dua blok dari Ground Zero tersebut. Harry Reid meminta Islamic Center umat Islam di bangun di tempat lain dan jauh dari reruntuhan WTC.

Hemat kita, kampanye Islamphobia merupakan  trik Amerika dan antek-anteknya memperburuk citra Islam. Seakan-akan Islam identik dengan terorisme. Kita sedikit merasa senang bila benar Presiden Barack Obama menyambut baik ajakan Wapres Boediono untuk menghilangkan gejala ‘’Islamphobia’’ yang semakin terasa belakangan ini. Hal itu sangat tidak kita inginkan. Oleh karenanya, Wapres Boediono selaku delegasi Indonesia dalam KTT Asean – AS yang berlangsung di New York kemarin mengharapkan stigma negatif terhadap Islam itu harus dihilangkan karena tidak mendasar.

Kecurigaan terhadap Islam atau ajaran Islam dan pengikutnya sudah lama berkembang di masyarakat Eropa, Amerika, Yahudi. Puncaknya saat terjadi peristiwa WTC 11 September sembilan tahun lalu. Otak di balik penyerangan gedung kembar pencakar langit yang merupakan lambang kejayaan ekonomi Amerika dan juga gedung Pentagon sebagai kekuatan pertahanan militer Amerika disebut-sebut Osama bin Laden. Padahal, Osama pernah menjadi ‘’anak main’’ Amerika dan kemudian menjadi musuh utama Amerika dan antek-anteknya.

Sejak peristiwa menggemparkan dunia itu citra Islam semakin terusik, khususnya di negara-negara Eropa dan Amerika. Bahkan, dalam berbagai kegiatan, termasuk pelatihan militer selalu ada materi yang mengupas seputar kekhawatiran atau ketakutan terhadap Islam yang sebenarnya hal itu tidak mendasar.

Hemat kita, pengaruh Islamhobia sangat dirasakan oleh umat Islam yang tinggal di Amerika dan negara-negara Eropa. Mereka dalam kelompok minoritas tidak bisa berbuat banyak, selain menerima perlakuan tak manusiawi yang diterapkan di masing-masing negara maju itu. Untuk mendirikan masjid sulit, tidak dibolehkan, izinnya tak keluar, bahkan mendirikan menara masjid saja tidak dibolehan sehingga umat Islam yang berada di kalangan kelompok mayoritas agama lainnya menjadi sangat sengsara hidup dan kehidupannya.

Indonesia jelas menjadi ‘’sasaran’ tembak’ semua negara yang mengembangkan citra negatif terhadap image Islam. Sebutan Islamphobia memang menyakitkan buat umat Islam. Sikit-sikit terorisme, pelakunya tokoh Islam. Harusnya dilakukan klarifikasi dulu, jangan membuat kesimpulan atau vonis dengan stigma negatif teroris, Islamphobia dll.=

Hari pertama buka puasa memang menyenangkan, sebagian orang berbuka di Ramadhan Fair,  tentu saja suasananya beda dengan berbuka di rumah. Kita mendukung kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali menggelar kegiatan Ramadhan Fair selama hampir sebulan di kawasan Masjid Raya Medan. Ramadhan Fair yang digelar pada 2010 ini merupakan Ramadhan Fair yang ke-7.

Berarti, sudah tujuh kali terselenggara, dan seharusnyalah panitia sudah bisa belajar banyak dari penyelenggaraan sebelumnya sehingga pada event tahun ini bisa berjalan lebih baik sesuai dengan konsep Ramadhan Fair yang digagas Abdillah, mantan Walikota Medan bersama ulama, tokoh masyarakat dan anggota dewan.

Seperti biasa panitia melibatkan banyak instansi. Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan Risma Hutabarat mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh PT Kemilau Sakti yang merupakan EO (event organizer) pemenang tender pelaksanaan kegiatan tersebut. Dana sebanyak Rp 2,5 miliar dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tahunan tersebut.

Masyarakat akan disuguhkan dengan Festival Budaya Islami. Beberapa kegiatan seperti festival band remaja dan kegiatan lainnya yang bernuansa Islami akan digelar. Kegiatannya bertambah. Makanya formatnya dibuat lebih apik agar jangan kelihatan seperti kumuh.

Tak pelak lagi konsep Ramahan Fair sudah cukup baik. Namun dalam tataran implementasinya selalu jauh dari harapan sehingga hampir setiap tahun terus-menerus mendapat kritikan dari masyarakat, khususnya para ulama. Kalau panitia menegaskan akan memfokuskannya kepada kegiatan bernuansa Islami, memang seharusnya seperti itu.

Justru itu, perlu pengawasan ketat dalam unsur kepanitiaan sehingga tujuan Ramadhan Fair bisa tercapai. Tujuan untuk menjadi salah satu obyek wisata misalnya, sulit dicapai kalau panitia tidak mampu menampilkan hal-hal yang baru, khas, menarik perhatian turis khususnya dari mancanegara.

Pro-kontra yang terjadi selama ini terkait dengan penyelenggaraan Ramadhan Fair selama ini kita nilai hal biasa. Kritikan yang banyak dilontarkan masyarakat, terutama terkait dengan besarnya anggaran yang disedot dari APBD Medan.

Masalahnya, dengan dukunganPemko yang begitu besar sebenarnya banyak kalanan swasta yang sanggup melaksanakannya tanpa harus keluar uang sepeser pun dari kas Pemko Medan. Hal itu terbukti dengan ‘’mahalnya’’ harga kios atau stand, sulit mendapatkannya.

Peserta harus pintar-pintar melakukan lobi dengan oknum tertentu, bahkan dengan membayar jutaan rupiah untuk bisa berjalan di Ramadhan Fair itu. Kondisi sarat KKN itulah yang mengakibatkan Ramadhan Fair tidak akan pernah sepi dari sorotan, terutama hal yang mengganggu kekhusukan pelaksanaan ibadah, mengingat berdampingan dengan lokasi acara berlangsung terdapat Masjid Raya.

Panitia dalam hal ini Pemko Medan sudah saatnya membentuk satu tim khusus yang melakukan evaluasi dan memantau pelanggaran dalam peraturan Ramadhan Fair. Setiap stand yang melakukan pelanggaran harus diberi sanksi tegas, menutup standnya dan digantikan dengan pedagang lainnya yang sanggup memenuhi aturan. Hanya dengan begitu, suasana religious Ramahan Fair bisa terbangun. Bukan malah dijadikan ajang melanggar sariat Islam.=

Setiap musim haji dapat menarik kira-kira 3 juta orang setiap tahunnya datang ke kota-kota Makkah dan Madinah. Puncak upacara haji berlangsung selama 4 hari pada saat mana para jamaah berkumpul di sekitar Makkah untuk melaksanakan serangkaian ibadah yang ada kaitannya dengan ibadah haji.

Sejak korban virus flu babi ditemukan di Arab Saudi pemerintah setempat memperketat persyaratan bagi jamaah haji, sehingga semua jamaah haji menjalani pemeriksaan ketat terkait dengan riwayat kesehatannya.

Bagi Indonesia, peraturan ketat yang dijalankan Arab Saudi menimbulkan pro-kontra. Sebab, kalau pembatasan usia jamaah dibatasi, sehingga usia 65 tahun ke atas tidak dibolehkan, maka makal banyak jamaah Indonesia yang gagal berangkat haji.

Tidak hanya mewajibkan seluruh Calhaj melakukan vaksin meningitis, tapi negara itu juga tetap melarang orang dewasa 65 tahun ke atas dan anak-anak di bawah 12 tahun menunaikan ibadah haji. Padahal, Depag sudah menyatakan larangan itu tidak diberlakukan. Tegasnya,  pembatasan bagi Calhaj usia 65 tahun ke atas diabaikan. Sebab, kalau ketentuan pemerintah Arab Saudi dituruti bakal banyak Calhaj yang tidak bisa berangkat. Jangankan usia 65 tahun, yang usia di atas 70 tahun pun banyak terdaftar dalam rombongan haji selama ini. Lagi pula, banyak Calhaj usia 65 tahun lebih tingkat kesehatannya melebihi Calhaj yang lebih muda tapi sakit-sakitan.

Hemat kita, ketentuan pemerintah Arab Saudi harus dinegosiasi dan kelihatannya sudah berhasil, wajar kalau Depag memprioritskan jamaah uzur untuk berangkat tanpa harus menunggu lama (waiting list). Seperti penggunanaan paspor hijau, ternyata pemerintah Arab Saudi bersikeras menerapkannya dan Indonesia harus menjalankannya.

Satu hal yang cukup mengherankan adalah awalnya begitu banyak pihak yang menolak penggunaan vaksin berasal dari enzim babi untuk meningitis haji. Sebab, dalam Al-Quran jelas babi diharamkan, apakah sedikit maupun banyak. Tapi, dengan satu kata ‘darurat’ saja semua keraguan itu bisa dihilangkan dan umat Islam khususnya Calhaj mayoritas percaya. Padahal, ketentuan ‘darurat’ itu perlu dipertajam, diuji lagi, apakah situasi sekarang ini masih ada hukum ‘darurat’ seperti halnya boleh memakan babi kalau memang sudah tidak ada makanan lain, misalnya di hutan?  Logikanya, kalau sudah tidak ada sumber makanan lain di dalam hutan, maka babi pun tidak akan bisa hidup lagi di hutan. Artinya, boleh memakan babi  karena hukum  ‘darurat’ itu lebih tepat kalau jiwanya dalam keadaan terancam, misalnya dipaksa oleh penguasai yang zalim/diktator, kalau tidak dimakan akan dibunuh. Bagi umat Islam yang menjalankan syariat secara ‘kaffah’ pastilah memilih mempertahankan kaidah agamanya ketimbang hal-hal lainnya. Jadi, jangan semudah itu menerapkan hukum ‘darurat’ apalagi kalau masih ada vaksin meningitis yang halal, tidak dari unsur babi, misalnya dari sapi, meskipun harganya mencapai jutaan rupiah per ampul.

Ingat! Menjalankan ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Mampu dalam arti memiliki rezeki atau mampu membayar ONH dan biaya lainnya termasuk vaksin, mampu dalam hal kesehatan, dan mampu dalam hal-hal lainnya. Jadi, jangan bermain api dengan vaksin.

Namun begitu, SBY tetap mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan dan kelangkaan sembako dengan memerintahkan stafnya melakukan Operasi Pasar (OP). Pihak terkait harus memantau perkembangan agar masyarakat tidak resah.

Sejak bulan lalu masyarakat kelas menengah ke bawah mengeluhkan kenaikan harga sembako yang dinilai di luar kewajaran. Disebut tidak wajar karena biasanya harga sembako baru naik memasuki pertengahan Ramadhan, tapi sekarang –belum masuk bulan suci Ramadhan bagi umat Islam—harga kebutuhan pokok masyarakat sudah berlomba naik.

Fakta menunjukkan kalau kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini merata, hampir semua kabupaten-kota mengalami kenaikan, begitu pula yang terjadi di Medan dan kota-kota lainnya di Sumut. Harga beras misalnya, dua pekan ini mengalami kenaikan antara Rp 300 – Rp 1000 karena katanya dipicu harga gabah yang naik di tingkat petani. Untuk kualitas super kenaikannya tertinggi. Biasanya Rp6800 per kg menjadi Rp7800 dan di warung mencapai Rp8000, sedangkan kualitas biasa untuk konsumsi rakyat kecil kenaikannya memang belum begitu melambung. Biasanya Rp5500 kini Rp5800 per kg.

Kita mencatat beragam alasan kenaikan itu, seperti perubahan iklim tak wajarlah, gagal panen, kenaikan harga gabah di tingkat petani, sampai kenaikan TDL dan transportasi. Mana yang benar masih belum ada keterangan pasti dari pemerintah. Menteri Perdagangan Mari ElkaPengestu pun tak mengakui kenaikan harga beras, karena menurutnya stok tersedia (cukup) untuk menghadapi puasa dan lebaran sampai tahun baru nanti. Alasan konyol pun ke luar dari mulut sejumlah pejabat, kalau harga cabai dan bawang mahal nggak usah beli, kan nggak mati tidak makan cabai dan bawang katanya.

Yang sangat meresahkan masyarakat adalah kenaikan harga bahan pokok seperti cabai, bawang dll karena bisa mencapai hampir 200 persen. Harga cabai merah dari Rp 15 ribu menjadi Rp 40 ribu per kilogram. Ini berarti kenaikan melewati 150 persen. Begitu juga dengan harga daging ayam, yang naik dari Rp 16 ribu menjadi Rp 25 ribu per kilogram. Sementara harga bawang merah naik dari Rp 7.000 menjadi Rp 18 ribu per kilogram. Untuk bawang putih, naik dari Rp 12 ribu menjadi Rp 22 ribu per kilogram.

Wajar bila rakyat meminta Presiden serius memperhatikan masalah kenaikan harga sembako yang di luar kewajaran sekarang ini. Kita yakin kalau Presiden turun  tangan, menaruh perhatian dengan memanggil para menteri terkait, masalah kenaikan harga tidak wajar ini dapat diketahui faktor penyebabnya dan diperoleh solusinya. Besar kemungkinan hanya spekulasi pedagang belaka. Jadi, bukan petani yang diuntungkan tapi para spekulan.

Begitupun jawaban Presiden SBY pantas diberi apresiasi, apalagi Presiden langsung yang mengutarakannya ke publik, bukan diwakilkan ke menteri atau jurubicara. Harapan kita masyarakat khususnya umat Islam bisa tenang menjalankan ibadah puasa Ramadan tanpa dipusingkan dengan kenaikan harga sembako maupun ribut-ribut masalah politik yang tidak penting.=

Apalagi kalau mengandalkan pembayaran tunai, bisa dibayangkan kalau Anda melakukan pembayaran puluhan juta. Anda harus bawa tas, dan itu membuat rasa tidak aman,” kata Darmin memberi argumentasi.Untuk mengatasi inefisiensi ini pemerintah maupun swasta perlu membangun infrastruktur sistem pembayaran yang tentunya membutuhkan biaya besar.

Deputi Gubernur BI Budi Rochadi menambahkan keputusan redenominasi bukan hanya keputusan ekonomi, namun juga keputusan politik. Sesudah BI menyelesaikan kajian, bank sentral akan melaporkan ke Presiden. Sehingga keputusannya tak hanya di BI namun juga presiden dan DPR.

Tentu saja kado Darmin itu mengejutkan masyarakat. Kemungkinan mengapa Darmin menghembuskan wacana tak popular itu bisa jadi terkait dengan proses terpilihnya ia sebagai orang nomor satu di BI saat ini.

Apalagi,  pengajuan namanya secara tunggal oleh pemerintah sempat mendapat kritikan dari dewan, di mana Darmin termasuk tokoh yang disebut-sebut namanya terlibat dalam ‘’bailout’’ Bank Century yang sudah diputuskan salah dalam sidang paripurna DPR. Sehingga besar kemungkinan Darmin akan mendapatkan masalah bila kasus Century kembali diungkit oleh media massa dan publik untuk ditindaklanjuti secara hukum. Darmin tak ingin namanya disebut-sebut dalam kasus Bank Century. Jadi, tujuannya tak lain untuk pengalihan isu saja.

Memang tidak ada manfaatnya yang nyata melakukan redenominasi buat bangsa Indonesia, khususnya rakyat. Malah dampak negatif yang ditimbulkannya –jika redenominasi dilakukan—cukup besar, dalam hal menjaga stabilitas ekonomi dan pembiayaan pencetakan mata uang baru (kertas, koin, sen).

Kecaman pasti mengalir deras bila Gubernur BI tetap memaksakan redenominasi. Bisa terjadi ‘’rush’’ di bank dan kekacauan ekonomi. Dan belum tentu pula pasar internasional bisa menerima kebijakan redenominasi jika kondisinya dipaksakan, sengaja menjaga gengsi belaka, sementara fundamental ekonomi Indonesia masih rapuh serta cadangan devisa kita masih belum kuat.

Boleh saja BI mengingatkan nilai pecahan mata uang Indonesia sebesar Rp100 ribu merupakan angka terbesar kedua di dunia. Pecahan mata uang Indonesia itu hanya kalah dari dong Vietnam yang memiliki pecahan 500 ribu.

Namun, jika Zimbabwe dimasukkan, maka pecahan Indonesia berada di urutan ketiga terbesar di dunia. Kondisi yang fakta itu harusnya membuat pemerintah Indonesia malu dan bersungguh-sungguh memperbaikinya dengan menghidupkan perekonomian rakyat.

Dan pertanyaannya: mengapa pemerintah seenaknya mencetak mata uang sebesar itu? Jawabnya karena fundamental ekonomi Indonesia rapuh. Tidak mampu menahan kenaikan harga barang di dalam negeri mengakibatkan inflasi tinggi sehingga stabilitas ekonomi menjadi terguncang. Dalam kondisi seperti itu rupiah dipastikan melemah. Jangan bandingkan dengan mata uang Amerika (dolar), dengan Singapura, bahkan dengan Malaysia, Thailand saja kita tidak mampu bersaing.

Sekarang coba kita kaji apa alasan perlunya redenominasi versi BI. Pertama, mengatasi inefisiensi akibat semakin tingginya waktu dan biaya transaksi karena nilainya semakin lama semakin besar. Dengan transaksi tunai puluhan juta rupiah, anda perlu bawa tas, secara psikologis itu membuat rasa tidak aman.

Alasan ini tidak sepenuhnya tepat karena transaksi kini sudah menggunakan kartu ATM, cek dll. Bahkan, bila mata uang rupiah diredonominasi  bisa menyulitkan KPK menangkap basah para koruptor. Alasan lainnya juga tidak begitu rasional, sehingga lebih banyak menimbulkan dampak negatif.=

Kini, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan 12 nama calon yang lolos seleksi penulisan makalah dari total 145 calon yang lolos tahap administrasi.

Mereka berasal dari berbagai latar belakang profesi.  Ke-12 orang itu: Prof DR Ade Saptomo,Firman Zai, dan Melli Darsa yang merupakan akademisi, mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan DR Ir Aji Sularso, aktivis dan pengacara Bambang Widjayanto, Irjen (Purn) Drs Chaerul Rasjid, DR Fachmi dari kejaksaan.

Kemudian Fredrich Yunadi yang memiliki profesi pengacara, anggota Dewan Perwakilan Daerah I Wayan Sudirta, mantan deputi KPK Junino Jahja. Dan dua nama yang mendapat dukungan Forum Rektor Indonesia, yakni mantan anggota Wantimpres Jimly Asshiddiqie serta Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas juga masuk dalam calon pimpinan yang lolos untuk tahap seleksi selanjutnya.

Adapun kriteria kelulusan para calon ini dilihat dari penilaian atas makalah yang mereka buat dalam rangka seleksi tahap kedua. Selanjutnya, mereka berhak  mengikuti seleksi berikutnya yakni penilaian profil dan psikotes mulai 4 Agustus mendatang.

Kalau mengamati penjelasan Ketua Pansel yang juga Menteri Hukum dan HAM sekaligus Patrialis Akbar didampingi sejumlah anggota Pansel di antaranya Todung Mulya Lubis dan Rheinald Kasali di Jakarta, kemarin. 12 nama calon pengganti pimpinan KPK yang melaju ke babak selanjutnya itu menempati rangking tertinggi dari 145 peserta yang lolos pada seleksi tahap pertama.

Tentu saja penilaian berdasarkan makalah belum bisa dijadikan dasar untuk mendapatkan pimpinan KPK pengganti Antasari Azhar yang kini mendekam dalam penjara terlibat kasus pembunuhan salah seorang direktur BUMN dengan ‘’umpan’’ seorang caddy lapangan golf di Tangerang untuk melakuklan ‘’affair’ cinta segitiga tahun lalu.

Sungguh berat beban tugas pimpinan KPK saat ini mengingat banyaknya kasus korupsi di berbagai bidang atau departemen terkait di pemerintahan yang menggerogoti uang negara. Perlawanan yang dilakukan para koruptor dan antek-anteknya juga tidak kecil. Mereka berupaya menggembosi KPK dengan berbagai cara. Tidak bisa dengan harta, mereka menggunakan wanita.

Antasari Azhar sudah berhasil dijatuhkan, menyusul menjadi target Bibit  dan Chandra. Kasusnya dikenal dengan sebutan ‘’cicak lawan buaya’’ karena memang KPK disebut-sebut tengah berhadapan dengan Polri. Pengkriminalisasian pimpinan KPK bertujuan untuk merusak lembaga ‘’antibody’’ tersebut.

Hemat kita, tidak mudah mencari pimpinan KPK. Kalau melihat pimpinan KPK terdahulu ‘’ track record’’ Antasari Azhar awalnya juga tidak bagus-bagus amat. Banyak yang meragukannya. Namun setelah memimpin KPK muncul tekadnya untuk memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh.

Keberanian atau gebrakan awalnya dinilai luar biasa, meskipun kritikan tetap muncul karena sejumlah kasus yang melibatkan orang-orang tertentu juga tidak tersentuh KPK, terutama kalangan anggota dewan dari salah satu Parpol besar. Tanda-tanda mulai melemahnya kinerja Antasari terlihat dari penampilannya di media massa, khususnya televise yang dinilai semakin ‘’over’’, di mana ia selalu ‘’mengeluhkan’’ gaji yang diterimanya terbilang kecil. Hal itu harus menjadi pembelajaran bagi pimpinan KPK.=

ONH sebesar itu turun sekitar 80 dolar AS atau sekitar Rp750 ribu. Harus disyukuri. Ucapan syukur alhamdulillah ke luar dari mulut para calon jamaah haji. Tapi, kalau mau dikaji lebih dalam, penurunan ONH bisa jauh lebih besar, minimal 10 persen dari ONH tahun lalu, mengingat kurs dolar tahun lalu mencapai Rp10.300 per dolarnya, sedangkan sekarang ini hanya Rp 9.000 per dolar AS. Belum lagi kalau pemerintah dalam hal ini Depag benar-benar melakukan efisiensi sebagaimana diharapkan KPK dan pantauan ICW.

Memang pemerintah dalam hal ini Menag  Suryadharma Ali bulan lalu berjanji akan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi jamaah calon haji Indonesia tahun 2010 dengan mendekatkan pemondokan di  ring-1 yang jaraknya hanya 2 km dari Masjidil Haram. Sudah barang tentu kita menyambut gembira dengan upaya pemerintah itu. Walau ada hal yang kurang enak didengar karena Ongkos Naik haji (ONH) tahun ini diperkirakan naik nyatanya tidak terbukti karena memang tdak masuk akal ONH naik karena kurs rupiah semakin menguat tajam akhir-akhir ini.

Salut buat  Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding  yang ngotot memperjaungkan  menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2010 dan akhirnya gol.  DPR tidak hanya berjanji untuk membahas poin per poin dengan pemerintah tapi juga tanggap dengan aspirasi masyarakat khususnya umat Islam untuk meningkatkan pelayanan haji.Argumentasi  Karding ONH bisa turun menurut hemat kita sangat rasional. Ada empat asumsi yang bisa digunakan DPR untuk mendorong agar BPIH 2010 tidak naik, di antaranya adalah terkait biaya tiket pesawat dan nilai tukar rupiah yang semakin menguat hingga ke level Rp9000. Pemerintah masih menggunakan asumsi harga tiket tahun 2009 yang lebih Rp10 ribu, apalagi harga avtur tahun ini relatif cukup stabil dan lebih murah dibandingkan tahun lalu.

Saat ini pemerintah menetapkan Rp9.500 per dolar AS atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu yakni Rp12.500. Sebenarnya masih terbuka peluang cukup besar untuk melakukan efisiensi pengelolaan haji.  Rencana pemerintah menempatkan lebih banyak jamaah di lokasi yang lebih dekat dengan Masjidil Haram tentu akan mendorong efisiensi transportasi darat.

Dalam perhitungan yang diusulkan pemerintah, meski akomodasi lebih dekat, biaya transportasi darat tetap sama dengan tahun lalu yakni 121,1 dolar AS per jamaah. Dengan pemondokan lebih dekat seharusnya kan transportasi darat bisa lebih efisien.

Sangat tidak masuk akal kalauKementerian Agama mengajukan usul BPIH 2010 sebesar 3.577 dolar AS atau naik 133 dolar AS dibandingkan tahun lalu. Kenaikan itulah yang menimbulkan kontroversial. Sebab, hampir semua komponen  haji menggunakan dolar sehingga wajar saja kalau ONH turun, bukan malah naik karena dolar semakin turun saat ini.

Soal dekatnya pemondokan haji sebagaimana diiming-imingi pemerintah (Depag) menurut hemat kita seharusnya menambah ONH semakin murah karena tidak perlu menggunakan tranmsportasi (bus) yang setiap tahunnya bermasalah.

Sama halnya dengan komponen lainnya yang juga bisa duturunkan jika memang pemerintah memiliki kemauan untuk menurunkan ONH. Alhamdulillah, kini ONH turun meskipun penurunannya masih belum besar sebagaimana diharapkan. Pemerintah hendaknya tidak berpikiran pendek dan komersial belaka.=