Guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing

dalam rangka Ketahanan Nasional

Oleh

Ir.NURDIN TAMPUBOLON

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Pendahuluan

Pengelolaan sumberdaya ekonomi, tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja untuk saat ini. Namun juga terkait dengan upaya untuk menjaga kelestariananya untuk menjamin terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Proses perencanaan dan pemanfaatan sampai pengendaliannya harus berdasarkan prinsip-prinsip kehidupan yang berkesinambungan melalui separangkat peraturan perundang-undangan termasuk penegakan hukumnya sehingga optimalisasinya dapat diwujudkan untuk kesejahteraan.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada pasal 33 mengamanatkan kepada Negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan hajat hidup orang banyak. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Pada penjelasan UUD 1945 tentang pasal 33 tersebut ditegaskan tentang dasar demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat sehingga dapat diwujudkan kemakmuran bagi semua orang. Konsekuensinya yaitu keterbukaan terhadap peta posisi sumberdaya agar masyarakat dapat terlibat dalam upaya kepemilikan dan pemanfaatan, mengingat sumberdaya merupakan warisan bagi generasi berikutnya.

Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah pengelolaan sumberdaya yang berlebihan, untuk kepentingan jangka pendek (sesaat) bahkan cenderung mengabaikan sustainable development. Beberapa dampak yang dirasakan antara lain kerusakan lingkungan yang meluas dan berkontribusi terhadap pemanasan global selaian konflik vertikal dan horizontal yang dapat mengganggu kinerja pemerintah. Data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2008, luas cakupan hutan rata-rata hanya 18,16% dari luas daratan yaitu jauh dari standar minimal sustainable development sebesar 30%. Makin menurun daya dukung alam bagi kegiatan ekonomi bahkan mempengaruhi perubahan iklim sehingga perlu revitalisasi dalam manajemen sumberdaya ekonomi agar mampu memberikan dukungan yang optimal bagi pembangunan di masa yang akan datang.

Tulisan ini merupakan bahan-bahan sebagai penanggap dari makalah “Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Nasional Guna meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing dalam rangka Ketahanan Nasional” yang dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), pada tgl 11 mei 2011. Setelah pengantar maka akan diuraikan pentingnya daya saing dan kemandirian ekonomi dalam rangka mencapai ketahanan nasional, yang kemudian diakhiri dengan penutup

Daya Saing Nasional

Daya saing nasional dari suatu negara sering dikaitkan dengan beberapa parameter. Misalnya, daya saing nasional dikaitkan dengan nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga yang diberlakukan dan anggaran pemerintah. Ada juga yang meningkaitkan daya saing nasional suatu negara dengan jumlah angkatan kerja yang berlimpah dan murah. Lainnya, mengaitkan daya saing nasional dengan kelimpahan dan keragaman sumberdaya alam. Atau juga, mengaitkan daya saing nasional dengan kebijakan pemerintah dalam pencapaian target ekspor, promosi dagang, proteksi impor dan subsidi eskpor. Bahkan, ada yang mengaitkan daya saing nasional dengan praktek manajemen perusahaan, termasuk didalamnya relasi antara manajemen dengan pekerja. Singkatnya, terdapat banyak pendekatan yang diterapkan untuk memahami dan mendefinisikan daya saing nasional. Lalu apa hakekat dari daya saing nasional suatu negara?

Dari hasil riset dan studinya terhadap ekonomi negara-negara di dunia, Michael E. Porter, pakar manajemen dari Harvard University, menyimpulkan bahwa sumber utama peningkatan daya saing adalah produktivitas dan rata-rata peningkatan produktivitas. Lebih jauh lagi, Porter menandaskan bahwa sektor industri yang menjadi pendorong utama daya saing nasional. Melalui sektor industri, sumberdaya manusia, modal dan kekayaan alam dikelola dan dimanfatkan untuk memproduksi barang/jasa pada tingkat biaya yang efisien dan kualitas yang prima serta menjualnya ke pasar domestik dan global secara kompetitif.

Faktor-faktor Penentu Daya Saing

Disimpulkan oleh Porter bahwa kelimpahan sumberdaya alam tidak cukup untuk menciptakan daya saing suatu negara yang berujung pada standar hidup (living standard) yang tinggi. Sementara, daya saing makroekonomi (macroeconomic competitiveness) hanya memberikan dukungan terhadap produktivitas suatu negara. Bagi Porter, produktivitas sepenuhnya tergantung pada perbaikan kapabilitas mikroekonomi dari suatu negara dan kecanggihan industri lokal.

Jadi, sesungguhnya sektor industri yang punya kaitan langsung dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menambah penghasilan pekerja dan berperan penting dalam mengatasi kemiskinan. Ekonomi suatu negara yang memiliki daya saing adalah ekonomi yang ditopang dan digerakkan oleh industri yang kuat untuk melahirkan dari rahimnya perusahaan-perusahaan kelas dunia, yang tidak hanya mampu menahan gempuran pesaing-pesaing asing di pasar domestik tapi juga mampu melakukan penetrasi dan memenangkan persaingan di pasar-pasar internasional/global. Perusahaan-perusahaan inilah yang menjadi ujung tombak dari daya saing nasional. Sebab, bagaimanapun yang bersaing secara head-to-head dengan produk asing adalah produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahan ini di manapun produk-produk tersebut dipasarkan baik di pasar domestik maupun di pasar global. Pada intinya, daya saing nasional sangat tergantung pada produktivitas perusahaan-perusahaan di berbagai industri dalam memproduksi barang/jasa secara lebih kompetitif dengan teknologi yang dikuasai anak bangsa serta bahan baku berbasis sumberdaya lokal..

Akan tetapi, peranan pemerintah dalam menumbuhkan daya saing suatu negara tidak bisa dikesampingkan. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting, utamanya dalam mendesain dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang menawarkan lingkungan usaha kondusif kepada dunia bisnis. Pemerintah berperan menciptakan iklim usaha untuk memungkinkan dunia usaha tumbuh kuat dan bergerak lincah dalam berkompetisi dengan produsen asing. Begitu juga, sektor publik dan masyarakat harus memposisikan diri dalam memperkuat sektor industri. Sektor publik diharapkan mampu menyediakan berbagai infrastruktur dan pengelolaannya serta tingkat pelayanan yang cepat, akurat dan murah kepada sektor industri. Sementara itu, masyarakat berperan menyerap produk yang dihasilkan oleh sektor industri lokal melalui kemampuan daya beli dan pola konsumsi yang dimiliki. Masyarakat juga diharapkan menmbangun dan memperkuat aspek budaya (termasuk pendidikan) dan mentalitas/spiritual para warganya agar dapat melahirkan tenaga-tenaga kerja yang trampil, ulet dan berintegritas bagi sektor industri.

Dari perspektif ini menjadi jelas bahwa membangun daya saing nasional suatu negara bukanlah persoalan sederhana. Di sana mutlak perlu ditunjang oleh industrial structure yang tangguh. Yakni, suatu bagunan industri yang digerakan oleh perusahaan-perusahaan yang kokoh dalam sumber pendanaan/keuangan, ditopang oleh sumberdaya manusia kompeten, bergerak lincah dan cepat karena didukung kebijakan pemerintah yang kondusif terhadap lingkungan usaha, memiliki kemudahan akses bahan baku, menguasai teknologi secara handal, kuat dalam jaringan distribusi, mampu mengembangkan penelitian dan pengembangan terdepan untuk menelurkan produk inovatif, dan terakhir memiliki kepedulian terhadap kelangsungan lingkungan hidup (sustainable development).

Mencermati kondisi Indonesia, dalam presentasi Improving Indonesia’s Competitiveness kepada Presiden RI di Boston pada 28 September 2009, Porter memberi beberapa catatan mengenai kekuatan dan kelemahan lingkungan bisnis Indonesia. Pertama, Kekuatan Indonesia terletak pada tersedianya jumlah angkatan kerja yang besar dengan tingkat kemampuan dasar yang kuat. Kedua, terlaksananya program reformasi hukum/perundang-undangan dan peraturan yang menciptakan iklim usaha kondusif bagi kalangan dunia usaha. Ketiga, terciptanya sistem keuangan solid yang menjamin ketersedian cadangan devisa memadai untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya mata uang dari negara-negara kuat. Keempat, ketersedian Indonesia untuk membuka investasi luar negeri. Kelima, tersedianya ruang gerak yang luas bagi pembangunan cluster, khususnya di sektor-sektor industri berbasis sumberdaya alam yang secara berlimpah dimiliki Indonesia. Hal terakhir ini bisa memberikan keunggulan komparatif (comparative adventage) bagi Indonesia.

Sementara itu, setidaknya ada 12 hal yang harus mendapat perhatian dan segera dibenahi serta diperbaiki oleh Indonesia, yakni:

1.            Membuka pasar bebas sementara produk domestik belum berdaya saing

2.            Infrastruktur komunikasi dan logistik.

3.            Krisis dalam menyediakan pasokan listrik yang andal.

4.            Sistem keuangan yang masih kurang menyentuh sektor riil (cost of money yang tinggi tak berdaya saing).

5.            Kekutaan pasar tenaga kerja

6.            Keruwetan dan kompleksitas regulasi dan prosedur kepabean

7.            Tingkat mutu pendidikan

8.            Kepastian hukum yang kurang memadai bagi investor, khususnya di tingkat propinsi & Kabupaten/kota

9.            Peran usaha mikro kecil/menengah dan koperasi yang masih sangat-sangat terbatas.

10.          Dominasi kelompok usaha besar (konglomerat) dan BUMN.

11.          Pembangunan dan kolaborasi industry cluster yang masih lemah.

12.          Kekurangan tenaga kerja di tingkat ahli dan lemahnya pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia harus mampu memperbaiki lingkungan bisnis menjadi lebih kondusif bagi investor secara khusus bagi investor dalam negeri dan juga luar negeri agar terjadi kegiatan riil. Dalam persaingan industri/produk, tiga persyaratan umum harus dipenuhi agar dapat keluar menjadi pemenang persaingan, yaitu:

1.            Menghasilkan suatu barang atau jasa dengan tetap memperhatikan mutu pada tingkat biaya yang paling efisien sehingga bisa bersaing dalam harga jualnya.

2.            Diferensiasi dalam pengertian bahwa produk yang dihasilkan mempunyai keunikan tersendiri dan mampu secara jitu mengkomunikasikan mutu dan harga produk untuk membangun dan menciptakan superior perceived value dibenak konsumen.

3.            Cluster development dengan fokus untuk mengerjakan sesuatu bidang atau produk tertentu yang berbasiskan kelimpahan sumberdaya lokal yang dimiliki yang mempunyai keunggulan komparative ataupun kompetitif sehingga menghasilkan produk yang berbeda dan “superior perceived value” dengan penguasaan teknologi.

Dengan segala kekuatan dan kelemahannya, serta diberlakukannya CAFTA, Indonesia berada dalam posisi harus berhadapan dengan China. CAFTA mendatangkan peluang bagi masing-masing negara dan sekaligus juga ancaman.  Kenyataannya saat ini bahwa produk Indonesia secara umum belum mampu bersaing dengan produk-produk China, sehingga peningkatan daya saing produk industri nasional kita mutlak harus dilaksanakan. Seharusnya tingkat daya saing produk Indonesia dibandingkan dengan produk-produk dari negara-negara ASEAN, China dan negara lainnya yang telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Area) harus mempunyai daya saing yang minimal sama (equal) baru kita membuka perdagangan bebas untuk menghindari deindustrialisasi di dalam negeri yang dapat mengakibatkan Indonesia hanya sebagai pasar dan apabila hal ini terjadi akan mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran.

Dalam peningkatan daya saing produk industri nasional mutlak harus dilaksanakan secara komprehensif, mungkin dapat dimulai dari pembenahan kelemahan-kelemahan seperti yang disebutkan di atas pada tulisan ini dengan perencanaan, pelaksanaan serta menetapkan target yang dicapai mulai dari jenis produk, waktu dan lain-lain.  Memang pemerintah saat ini sedang mengupayakan peningkatan daya saing produk industri nasional secara berkelanjutan (sustainable development)  yang diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah membawa daya saing produk industri nasional menjadi minimal sama atau bahkan lebih baik dari produk negara-negara lainnya.

Dengan membawa produk industri nasional berdaya saing di pasar global maka akan meningkatkan pemasukan devisa kepada negara yang sekaligus meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan pada UUD 1945  dalam pasal 33. Semua elemen bangsa harus berpartisipasi aktif dalam mendukung peningkatan daya saing produk-produk industri nasional ini dalam rangka Ketahanan Nasional Bangsa.

Kemandirian Bangsa

Visi Indonesia tahun 2025 ingin menjadikan “Indonesia sebagai Negara yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Mandiri tidak berarti mengerjakan secara swadaya semuanya atau berdikari, namun lebih pada upaya meminimumkan ketergantungan pada dunia luar terutama sumberdaya dan sektor-sektor strategis. Oleh sebab itu kemandirian harus diartikan sebagai upaya untuk mendayagunakan secara optimal segenap potensi lokal sesuai dengan kearifan lokal meski tetap membuka ruang kemitraan dengan pihak asing selama member manfaat bagi kepentingan nasional.

Kemandirian juga bermakna kemerdekaan dan kedaulatan dalam mengelola sumberdaya tanpa pengaruh apalagi tekanan dari negara lain karena kemandirian itu merupakan salah satu faktor determinan bagi peningkatan daya saing nasional. Semakin mandiri suatu bangsa dalam mengelola sumberdaya ekonominya maka semakin tinggi daya saing ekonomi bangsa tersebut dan sebaliknya. Kemandirian dan daya saing bangsa merupakan prasyarat untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis karena keterkaitannya dengan kemerdekaan dan kedaulatan suatu bangsa.

Kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa akhir-akhir ini menjadi persoalan serius yang perlu dicarikan solusi dan strateginya. Ini mengingat sebagai dampak globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang berakibat pada peran negara yang semakin berkurang dan peran swasta yang semakin dominan terutama swasta asing. Lihatlah bagaimana dominasi asing di sektor keuangan dan perbankan, sektor pertambangan dan sektor ekonomi lain seperti perkebunan,

Hal yang tidak mungkin jika kelak dikemudian hari perekonomian akan dikuasi oleh sektor swasta asing dan akan membuat ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi luar (asing). Hal ini juga terlihat dalam hal pembiayaan pembangunan, dimana hampir sebagian besar pembangunan dibiayai dari pinjaman luar negeri (hutang) yang tentu saja harus dikembalikan. Rasio beban utang negara terhadap hasil ekspor yang besar, menuntut pemerintah dan segenap elemen bangsa harus dapat merubah paradigma pembangunan yang semula dari mengandalkan sumber-sumber pembiayan luar negeri menjadi sumber-sumber dana domestik yang masih potensial belum tergarap.

Peran BUMN dalam Kemandirian/Kedaulatan

Terhadap peran BUMN dalam kemandirian ekonomi nasional, maka kebijakan dan program Kementerian BUMN dalam hal sinergitas perlu terus menerus diupayakan. Dengan kepemilikan saham pemerintah/negara yang dominan di perusahaan-perusahaan BUMN, maka jika hal ini mampu digerakkan akan dapat mendorong tumbuhnya perekonomian nasional yang tidak tergantung dari negara lain/luar.

Selaras dengan pasal 33 UUD 1945, BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian diharapkan dapat menjadi penggerak tumbuhnya perekonomian nasional, disamping badan usaha swasta dan koperasi. BUMN berperan strategis sebagai pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga berperan dalam pelaksanaan layanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan berperan sebagai agen pembangunan guna merintis proyek-proyek pembangunan yang belum bisa ditangani swasta, selain merupakan sumber penerimaan negara yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negera yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis penerimaan negara, antara lain pajak dan deviden.

Jika kita melihat pada BUMN yang ada sekarang, kita akan mengetahui bahwa BUMN sebagai suatu entitas yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi suatu entitas yang besar dan kuat. Hampir di semua lini bisnis dan sektor usaha yang ada di Indonesia, terdapat BUMN yang menjalankan usahanya. Bahkan di beberapa sektor usaha, BUMN adalah penguasa pasar (market leader) sehingga memiliki peran yang sangat signifikan baik bagi stabilitas sektor bisnis maupun perekonomian secara umum.

Jumlah BUMN yang mencapai 141 dan tersebar di hampir semua sektor usaha tidak hanya membuat BUMN sangat berpotensi untuk berkontribusi yang signifikan kepada masyarakat dan negera secara u

um, tetapi juga memiliki potensi yang besar untuk menjalin sinergi yang saling menguntungkan antar sesama BUMN sehingga akan memberikan percepatan dalam pencapaian kinerja perusahaan. Hal ini secara tidak langsung akan ikut serta membantu dalam menciptakan kemandirian/kedaulatan ekonomi dari peran dominasi swasta asing.

BUMN sebagai suatu entitas usaha juga diharapkan akan dapat berperan serta dalam mendorong penerapan praktek-praktek bisnis dengan standar etika dan transparansi, independensi, akuntabilitas, responsibilitas dan fairness (GCG) serta profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat menjalankan fungsi korporasi serta mendapatkan keuntungan wajar yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha dan setoran untuk mendukung pembiayaan APBN sesuai dengan kontitusi kita.

Penutup

Demikianlah beberapa point dan butir tanggapan terkait dengan Seminar Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Nasional Guna Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Mudah-mudahan tulisan/tanggapan ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) dalam merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah, cq Presiden RI dalam upaya menciptakan kemandirian dan daya saing nasional guna mewujudkan Ketahanan nasional.

Warga Aceh yang fanatik dengan Islam tersebut sempat tidak percaya bahwa pengikut Milata Abraham di daerah itu sudah mencapai 700 orang.

Kontan saja elemen masyarakat Aceh menentang dan melakukan berbagai aksi unjuk rasa agar Pemerintah Aceh mengambil sikap tegas terhadap ajaran yang dinilai menyesatkan tersebut.

Atas desakan masyarakat, akhirnya Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur yang menyebutkan Milata Abraham merupakan aliran sesat dan dilarang di daerah “Serambi Mekah” ini.

Dengan keluarnya Pergub tersebut sebanyak 139 pengikut Millata Abraham bertaubat dan berjanji tidak akan terpengaruh dengan aliran tersebut.

Sebagai bukti mereka kembali ke Islam yang sesungguhnya, sebanyak 139 orang itu disyahadatkan kembali oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh Tgk. H. Muslem Ibrahim di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Peristiwa tersebut sepertinya menjadi pelajaran bagi umat Islam di Aceh, sehingga mereka tidak mau lagi kecolongan sehingga aliran sesat tersebut berkembang di daerah ini.

Oleh karena itu, sebanyak 25 organisasi masyarakat dan kepemudaan di Aceh akan memantau aktivitas ratusan mantan pengikut Millata Abraham yang telah kembali bertaubat. Pengawasan itu guna memastikan mereka sudah benar-benar meninggalkan ajaran sesat itu.

“Kita tidak ingin setelah disyahadatkan mereka mengulangi perbuatan sama,” kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh Ramli A. Rasyid.

Menurut dia, pascapensyahadatan, masyarakat Aceh masih curiga dengan aktivitas mereka. Apalagi, kata Ramli, beredar kabar bahwa pensyahadatan itu sebagai trik mereka agar bisa leluasa dalam bergerak.

Ramli juga meminta Pemerintah Aceh melalui dinas terkait lebih proaktif melakukan pembinaan secara ketat bagi mantan pengikut Millata Abraham.

“Kita juga meminta masyarakat untuk melakukan syahadat ulang terhadap ratusan pengikut Millata Abraham di desa masing-masing. Pensyahadatan di mesjid raya belum betul-betul khidmat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Siswa Kader Dakwah (Iskada) Aceh Marwidin Mustafa menambahkan pengawasan aktivitas mantan pengikut Millata Abraham setelah disyahadatkan ulang merupakan kewajiban bersama masyarakat.

“Namun, 25 lembaga ini harus lebih fokus. Jangan sampai aqidah Islam sedikit demi sedikit dikikis dari dalam dengan kepura-puraan mereka,” kata Marwidin.

Upaya pencegahan

Terungkapnya ajaran Milata Abraham di Banda Aceh ternyata mendapat tanggapan dari berbagai pejabat daerah dan kalangan masyarakat, agar ajaran tersebut tidak menyebar luas ke kabupaten/kota di Aceh.

Kepala daerah dan organisasi mengadakan sosialisasi upaya pencegahan agar umat Islam tidak terpangaruh dengan jaran sesat.

Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengatakan, banyaknya remaja Aceh yang terpangruh dengan aliran sesat, karena memang ilmu agamanya dangkal.

“Sebenarnya anak-anak kita yang terpengaruh itu pintar dan orang tuanya pejabat, tapi karena ilmu agamanya sedikit, maka mereka mudah terpengaruh,” katanya.

Oleh karen itu ia mengusulkan perlunya penambahan pelajaran agama di sekolah-sekolah umum agar siswa memiliki pemahaman yang tinggi, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bisa mendangkalkan aqidah Islam.

“Saya rasa porsi pengajaran agama di sekolah-sekolah umum mulai SD sampai SMA bahkan perguruan tinggi perlu ditambah agar anak-anak kita memiliki kepahaman agama yang tinggi, sehingga tidak mudah terpengaruh,” katanya.

Wagub menyatakan, pelajaran agama di sekolah-sekolah umum sekarang sepertinya tidak efektif lagi, yakni dalam sepekan hanya 90 menit, sehingga sangat sedikit sekali anak-anak memproleh pendidikan agama.

Oleh karena itu, perlu ditambah pelajaran agama di sekolah-sekolah umum, khususnya lagi di perguruan tinggi, agar anak-anak dan mahasiswa memiliki dasar-dasar kefahaman agama yang kuat, sehingga apabila ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam mereka tidak mudah terpengaruh, kata Muhammad Nazar.

Wagub menyatakan, untuk menambah pelajaran agama ini tidak mungkin mengandalkan anggaran dari APBN, tapi perlu tambahan dana dari APB Aceh atau APB kabupaten.

Untuk itu, ia berharap DPR Aceh perlu mendorong program ini, sehingga pendidikan agama anak-anak Aceh bisa lebih meningkat lagi.

“Masalah agama merupakan masalah penting, jangan dianggap remeh, semua pihak perlu memikirkan hal ini, sehingga anak-anak kita tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan Islam,” katanya.

Ia juga mengharapkan agar meunasah dan masjid di Aceh lebih diberdayakan lagi untuk kegiatan pengajian.

Hal senada juga disampaikan Bupati Aceh Tengah H Nasaruddin yang menganjurkan warganya untuk menggalakkan pengajian di meunsah atau surau dan masjid guna menangkal aliran sesat.

“Saya rasa tidak ada jalan lain untuk mencegah aliran sesat, kecuali memperbanyak pengajian di mana-mana,” katanya.

Menurut Bupati, maraknya perkembangan aliran sesat akhir-akhir ini dipicu dari semakin lunturnya budaya keagamaan yang diwariskan oleh para pendahulu.

Orang tua dan juga anak-anak lebih mementingkan nonton sinetron ketimbang mengaji. “Padahal, dulu budaya mengaji sangat mengakar dalam masyakat kita, khususnya waktu antara shalat Magrib dan Isya, sehingga anak-anak tidak kosong dari ilmu dan pengetahuan agama,” kata Nasaruddin.

Menurut dia, membendung aliran sesat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, namun semua elemen dalam menjaga akidah umat, karena upaya pemerintah saja tanpa dukungan pihak lain termasuk masyarakat, tidak akan memberikan dampak apa-apa.

Orang nomor satu di Aceh Tengah tersebut  mengajak ibu-ibu pengajian, tokoh masyarakat dan ulama sebagai garda depan menangkal aliran sesat yang kini telah menjadi isu nasional, dengan senantiasa mengggalakkan  pengajian, mengkaji, menelaah kandungan Al Quran dan Hadist secara paripurna.

Saat ini aliran serta paham sesat dan menyimpang sedang tumbuh subur dan berkembang di negeri ini. Belum selesai masalah satu aliran sudah muncul aliran yang baru.

Selain merusak akidah dan citra Agama Islam, aliran-aliran ini merusak tatanan sosial, merusak hubungan keluarga, persatuan umat, cara berpikir masyarakat, dan bahkan ada yang mengancam kelangsungan NKRI, katanya.

Terakhir Bupati mengharapkan pengajian ini terus dapat dipertahankan dan berkembang serta menjadi benteng bagi masuknya aliran sesat di Aceh Tengah.

Pembinaan

Seorang tokoh ulama dan masyarakat Aceh Tgk H Imam Suja menyatakan, Pemerintah Aceh dan semua elemen masyarakat agar ikut membina mantan pengikut aliran Millata Abraham, sehingga mereka tidak kembali lagi kepada ajaran yang bertentangan dengan Islam.

“Pensyahadatan kembali terhadap mantan pengikut Millata Abraham tidak cukup, tapi harus dilakukan pembinaan secara kontinyu, sehingga akidahnya benar-benar sesuaidengan Al Quran dan Hadist,” katanya.

Imam Suja’ yang juga Penasihat DPW Muhammadiyah Aceh itu menyatakan, bila ratusan mantan pengikut Millata Abraham tidak dibina secara selektif, maka dikhawatirkan mereka akan mengembangkan ajarannya kepada orang lain.

“Kalau tidak dibina secara intensif, maka saya khawatir ajaran Millata Abraham bisa berkembang,” katanya.

Karena itu, Pemerintah dan MPU Aceh dimintanya agar tidak tinggal diam, dan memikirkan bagaimana masa depan anak-anak Aceh yang telah bertobat tersebut, katanya.

“Memang, sangat lucu, kalau sampai orang Aceh, akidahnya bisa terpengaruh. Ini masalah serius, karena apabila tidak ditangani, maka saya tidak tahu apa jadinya generasi kita 10 tahun ke depan,” katanya.

Ketika ditanya apakah mereka itu perlu ditempatkan di pesantren-pesantren, Imam Suja’ menyatakan, cara seperti itu bisa-bisa saja, tapi kan membutuhkan dana yang besar, apalagi anak-anak tersebut bukan orang telantar dan sebagian besar masih sekolah.

“Biarkan mereka tetap sekolah atau kuliah, setelah itu masing-masing anak diwajibkan untuk mengikuti pengajian,” katanya.

Khusus kepada orang tua, Imam Suja’ yang juga mantan anggota DPR RI itu mengharapkan agar memperhatikan pergaulan anak-anaknya.

“Ajak mereka untuk mengikuti pengajian-pengajian, sehingga akidah mereka bisa kembali kepada ajaran Islam yang sesuai dengan Al Quran dan Hadist,” katanya.

Karena bagaimanapun, menurut dia, terjerumusnya anak-anak ke aliran yang menyesatkan tidak terlepas dari kurangnya perhatian dari orang tua, khususnya di bidang pendidikan agama. “Meskipun anak-anak kita pintar, tapi kalau tidak dibekali ilmu agama yang kuat, maka akan tetap terpengaruh, apalagi diiming-imingi uang yang banyak,” katanya. ( ant/ Heru Dwi S )

Heboh aktivitas tentang ajaran sesat kelompok Ahmadiyah yang mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu  sebatas  tercium  di Pulau Jawa dan beberapa daerah lainnya di Indonesia.

Sementara di Aceh, pemerintah dan pihak berwenang lainnya telah memberikan pernyataan bahwa belum menemukan adanya aktivitas Ahmadiyah di provinsi mayoritas penduduk Muslim ini.

Masyarakat meyakini bahwa “benteng” Islam di Aceh yang beraliran “Ahlussunah Waljamaah” masih kokoh, sehingga tidak gampang disusupi oleh pihak lain yang membawa aliran dan ajaran sesat, menyimpang dari Islam sebenarnya.

Sehingga, Aceh juga dijuluki sebagai daerah “Serambi Mekkah”, bahkan diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk penerapan Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) yang dicanangkan sekitar 2001.

Akan tetapi, di awal 2011, masyarakat Aceh dikejutkan dengan informasi aliran/ajaran sesat ternyata juga berkembang di Kota Banda Aceh, berdasarkan laporan tokoh agama dan masyarakat daerah itu.

Memang bukan Ahmadiyah, tapi “Milata Abraham” yang dalam ajarannya meragukan kitab suci Al Quran sebagai pedoman hidup umat muslim.Mereka juga mengharuskan hanya shalat satu kali sehari, yakni tengah malam dengan diterangi lilin.

Kelompok aliran sesat “Milata Abraham” itu pertama kali terdeteksi berkembang di salah satu wilayah di Kabupaten Bireuen, Kemudian mereka ditangkap oleh kepolisian dan masyarakat setempat.

Selanjutnya, awal Februari 2011, komunitas “Milata Abraham” kembali terdeteksi dan tidak tanggung-tanggung pengikutnya termasuk mahasiswa dan pelajar dari sejumlah sekolah unggul di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Aktivitas aliran sesat itu diyakini masyarakat berkembang sejak 2005 atau setelah Aceh diguncang bencana maha dahsyat berupa gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004, mengakibatkan korban jiwa tidak kurang dari 200 ribu orang meninggal dunia dan hilang.

Pascabencana alam itu pula, Aceh menjadi perhatian dunia terutama untuk misi-misi kemanusiaan guna membantu korban dan memulihkan kembali Aceh dari kehancuran akibat bencana alam tersebut.

Aceh pascatsunami terbuka luas, tidak ada perbedaan warna kulit, bangsa, agama dan latarbelakang. Semua datang meski awalnya untuk sebuah misi kemanusiaan.

Puncaknya, pada 31 Maret 2011, jajaran kepolisian Polresta Banda Aceh mengamankan tiga orang pentolan “Milata Abraham” yang berinisial ZN, WS, SD, di kawasan Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Ketiganya diamankan polisi saat berada di rumah geuchik (kepala desa) setempat guna menghindari amuk massa, setelah sbelumnya mereka dimintai keterangan olah aparat desa tersebut terkait ajaran yang mereka sebarkan.

Hukum

Wakil Wali Kota Banda Aceh Illiza yang datang bersama ratusan orang ke Mapolresta menuntut kepolisian agar tidak melepas tiga penyebar ajaran sesat yang diamankan petugas.

Ia juga meminta polisi menindak mereka yang menyebarkan ajaran sesat sesuai hukum yang berlaku. “Kami mengharapkan kepada Kapolresta agar tidak melepas ketiga pelaku yang melakukan penyebaran aliran sesat ini,” ujar Illiza Saaduddin Djamal.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2011 tentang pengawasan dan penindakan pelaku penyebar aliran sesat. Selain itu, kata dia, pemerintah kota juga telah membentuk tim beranggotakan pihak kejaksaan, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dinas Syariat Islam, dan Kementerian Agama mengawasi praktik penyebaran ajaran sesat.

“Kami tegaskan bahwa tidak ada tempat di Kota Banda Aceh bagi penyebar ajaran sesat maupun pengikutnya. Semua mereka yang terlibat harus diproses secara hukum,” tegas Illiza.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Armensyah Thay mengatakan, secara pribadi dirinya ingin menindak tegas dan menghukum para penyebar ajaran sesat. “Tapi, jabatan saya sebagai penegak hukum dan tidak bisa mengambil keputusan dulu sebelum menyelidiki kasus ini. Untuk sementara, ketiganya ditahan demi keamanan mereka,” kata Kapolresta.

Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Said Yulizal mengatakan, pihaknya sudah mendeteksi kelompok mukmin mubalig yang menyebarkan ajaran “Milata Abraham”. Praktik penyiaran ajaran tersebut sudah merisaukan umat muslim. Sebab, mereka sudah menistai dan menodai agama Islam yang mayoritas dianut masyarakat Kota Banda Aceh.

“Kami menyayangkan mereka anak muda dengan intelektual yang baik, tetapi terpengaruh dan menyebarkan ajaran sesat. Karena itu, saya mengimbau masyarakat membentengi diri dan tidak terpengaruh ajaran sesat tersebut,” ujar Said Yulizal.

Kalangan ulama mendukung kepolisian jajaran Polresta Banda Aceh yang telah menangkap pentolan komunitas aliran sesat “Milata Abraham” di kawasan Peurada di kota tersebut. “Kami memberikan apresiasi kepada Polri yang bertindak cepat dalam mengatasi keresahan masyarakat dikarenakan penyebaran aliran sesat kelompok ‘Milata Abraham’ di Banda Aceh,” kata Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Faisal Ali.

Kagiatan pentolah pembawa aliran/ajaran sesat itu menyebabkan sejumlah pelajar dan mahasiswa terpengaruh dan mengikuti aliran “Milata Abraham” tersebut. Anak-anak yang telah mengikuti aliran/ajaran sesat Milata Abraham itu adalah korban dari misi dan kegiatan pentolan itu. Mereka sangat pantas mendapatkan hukuman mati. Mereka telah merusak masa depan anak-anak Aceh, katanya menegaskan.

“Kami meminta Polri juga menangkap pentolan lainnya yang belum menyerahkan diri, dan bersembunyi. Keberadaan komunitas aliran dan ajaran sesat telah meresahkan. Saat ini ada puluhan pelajar dan mahasiswa yang telah terpengaruh ajaran/aliran sesat itu,” katanya.

Faisal Ali yang juga Ketua PWNU Aceh itu mengharapkan pemerintah perlu melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan ada aliran sesat lain berkembang di Aceh.  ”Jika memang sudah jelas dan terbukti aliran itu sesat atau tidak sesuai dengan Islam sebenarnya, maka perlu segera diumumkan sebagai upaya membendung jangan sampai masyarakat terpengaruh,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya kalangan remaja dan anak muda untuk belajar ilmu agama yang diselenggarakan di balai-balai pengajian dan pondok pesantren di Aceh. “Para orang tua juga kami serukan untuk membentengi anak-anaknya dengan pendidikan agama, sebagai upaya kita menangkal pengaruh ajaran atau aliran sesat yang bisa merasuki generasi muda dimasa mendatang,” katanya.

Selain itu, jika terbukti sesat maka kewenangan pemerintah dan aparat kepolisian serta instansi terkait untuk membubarkannya, kata dia.  Sementara itu, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Aceh Tgk Yusuf Qardhawi juga mendukung penangkapan komunitas “Millata Abraham” oleh pihak kepolisian.

Namun, ia mengharapkan Pemerintah Aceh segera mengeluarkan rekomendasi pelarangan seluruh aktivitas aliran dan ideologi yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya, sesuai fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2007. “Kami juga menyerukan masyarakat tidak terprovokasi dengan aksi anarkis, apalagi sampai melukai sesama ummat meskipun berbeda pandangan. Biarkan polisi didepan menertibkan para penyimpang ajaran agama itu,” katanya.

Ia juga berharap jajaran Polda Aceh membentuk satuan khusus untuk mengawasi dan melarang setiap aktivitas yang bertentangan dengan fatwa MPU Aceh supaya tidak terjadi tindakan anarkis,” kata dia.

Mudah-mudahan setelah ditangkapnya komunitas “Milata Abraham” maka tidak ada lagi aliran dan ajaran sesat berkembang di Aceh yang diyakini sebagai wilayah asal usul penyebar Islam ke seluruh pelosok nusantara, sehingga dijuluki daerah “Serambi Mekah” di Indonesia. ( ant/ Azhari )

Dia lahir pada 1886. Walau saat ini sudah berusia hampir satu setengah abad, namun ia masih sanggup bekerja sebagai petani di lokasi areal tanah milik Pertamina.

Hingga kini, kakek yang kesehariannya akrab disapa dengan Kek Pinpin, dalam menjalani kehidupannya sehari-hari selalu ditemani seorang istri tercintanya, Hamidah, 88 tahun, serta mempunyai 3 anak, dengan kehidupan sangat memprihatinkan.

Bayangkan, sebagai pejuang, sudah hampir satu setengah abad usianya, namun belum pernah menerima bantuan apa pun dari Pemerintah Aceh, Pemkab ATAM maupun Pemerintahan Pusat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari harus bekerja keras sebagai petani yang tinggal di gubug reyot.

Kek Pin pin di kalangan masyarakat juga dikenal sebagai rimbawan, dan sebelumnya merupakan penjaga Gunung Sangkapane. Pada masa penjajahan Belanda yang masuk ke dalam wilayah Desa Batu Bedulang Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang beliau memimpin pasukan perjuangan melawan penjajah Belanda dengan semangat tempur yang tinggi membuat pihak pasukan Belanda kalang-kabut dan banyak yang kaum kolonial yang tewas dalam pertempuran melawan pasukan yang dipimpin oleh Kek Pinpin.

“Saat berperang melawan penjajahan kompeni Belanda dan invasi Jepang terhadap Indonesia, semangat perpejuangannya menyala-nyala walau hanya bersenjatakan bambu runcing dan golok dalam membela dan mempertahankan tanah air. “Walaupun pada masa itu sudah 18 kali terkena peluru yang menancap ke tubuh saya, ya Alhamdullilah sampai sekarang saya masih diberi kesempatan untuk hidup serta umur yang panjang,” demikian Kek Pinpin

Kek Pinpin juga pemegang sertifikat program pengembangan Leuser yang diserahkan dari Yayasan Leuser Internasional (YLI) sebagai Tokoh Masyarakat Peduli Leuser di tahun 2002. Atas peran-serta dan kontribusinya yang telah diberikan untuk menjaga kelestarian Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) beliau juga menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelastarian Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Selain Pemangku Adat Istiadat Suku Gayo dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, para kaum muda perlu mengetahui, Kek Pinpin juga pernah mengikuti kegiatan di Kuta Raja pada tanggal 10 Desember 1962 silam, para pemimpin Aceh membuat Musyawarah Akbar yang dinamakan “Musyawarah  Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA)” yang dihadiri oleh para pertinggiPemerintahan Aceh dan petinggi Pemerintah Pusat di kala itu guna merumuskan Aceh di masa depan yang lebih baik.

Karena mengingat jasa beliau dalam membela, mempertahankan dan merebut Kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajahan Belanda dan invasi Jepang, di tahun 1961 Kek Pinpin mendapat surat dari pihak Kodam –I/ Iskandar Muda tentang Surat Cuti Istimewa dengan Nomor : STI – 412/9/1961 yang mengamanatkan beliau untuk menjaga kelestarian Gunung Sangkapane dan sekitarnya. Beliau bekerja dengan ikhlas tanpa ada imbalan apaun demi generasi muda yang sangat dicintainya sehingga rela mengorbankan jiwa raganya

Melalui Berita Sore, Kek Pinpin berharap kepada Pemerintah Aceh maupun Pemkab ATAM serta Pemerintah Pusat, di masa akhir hayatnya yang tinggal menunggu waktu lagi, hendaknya para pemimpin tersebut mau membantu dirinya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dalam mempertahankan hidup. Dan ketiga anaknya hendaknya dapat juga merasakan hasil perjuangan orang tuanya.

Kek Pinpin menambahkan,  pada saat sekarang ini seorang pejuang kemerdekaan yang mati-matian membela, mempertahankan dan merebut kemerdekaan tanah air, untuk kebutuhan hidup sehari–hari pun harus bekerja keras menjadi petani, dan kediamannya pun menumpang  di lahan tanah milik Pertamina.

Petuah beliau yang tak bisa dilupakan, “Tanam kelapa harus tumbuh kelapa, jangan tumbuh lalang”. (Irwan Syahputra)

Kini, “kado” istimewa itu usianya beranjak sembilan tahun. Aceh kini tentunya berbeda saat awal pencanangan Syariat Islam. Saat itu situasi politik di Aceh tidak menentu dan keamanannya di bawah titik nadir  akibat konflik bersenjata.

Aceh pascakonflik dan bencana tsunami yang merenggut lebih 200 ribu jiwa penduduk wilayah itu pada 26 Desember 2004, situasinya mulai aman dan gebyar pembangunan berbagai sektor juga terlihat gencar dilakukan.

“Saya mengakui pembangunan fisik saat ini jauh lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Tapi, bagaimana dengan kehidupan spritual masyarakat di daerah berpenduduk mayoritas muslim ini?” kata seorang warga, M Ridwan.

Bahkan, katanya, pergaulan bebas muda-mudi tampaknya semakin berani dan tanpa kendali.

Kalangan ulama menyebutkan merosotnya akhlak yang ditandai dengan menurunnya “rasa malu” khususnya di kalangan remaja dan pemuda Aceh dewasa ini disebabkan lemahnya penegakan Syariat Islam.

“Penurunan ini terjadi karena semakin berkurangnya pengawasan syariat Islam oleh pemerintah, termasuk penegak hukumnya yang semakin lemah,” kata Sekretaris Jenderal Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk Faisal Aly.

Menurut dia, semakin lemahnya kualitas maupun kuantitas tersebut terlihat dari perilaku masyarakat. Tidak sedikit masyarakat Aceh mulai meninggalkan norma Islami dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh kecilnya saja, kata dia, bisa dilihat dari cara berpakaian, terutama remaja putri dan wanita muda, yang mulai mengabaikan cara berbusana seorang muslimah.

Belum lagi tempat-tempat wisata yang diduga kerap dijadikan tempat pelanggaran syariat Islam. Tempat-tempat seperti ini luput dari penertiban pemerintah, katanya.

Bahkan,  Faisal Aly juga menilai Pemerintah Aceh kurang  serius menjalankan syariat Islam. Hal ini terjadi karena pemerintah salah persepsi terhadap syariat Islam.

Aktivitas investasi

“Ada anggapan bahwa penerapan syariat Islam mengganggu aktivitas investasi. Padahal sebaliknya, dengan adanya syariat Islam, Aceh bisa menjadi lebih aman, sehingga investor berbondong-bondong datang ke daerah ini,” katanya.

Ia mengatakan, ketidakseriusan lainnya bisa dilihat dari aktivitas di pemerintahan itu sendiri, seperti belum adanya pelayanan publik yang berasaskan Islam.

Begitu juga soal anggaran, kata dia, pemerintah Aceh belum menampakkan format pengelolaan yang berbasiskan syariah. Seharusnya, pengelolaan seperti ini sudah dilakukan sejak dulu.

“Memasuki usia yang kesembilan tahun ini, saya mengharapkan pemerintah Aceh lebih serius melaksanakan syariat Islam, sehingga penerapannya berjalan secara “kaffah” atau menyeluruh,” katanya.

Pemerintah Aceh sudah menerbitkan empat qanun (Perda) syariat Islam, yakni Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Kemudian, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar (memabukkan) dan sejenisnya dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian) dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat atau mesum.

Ketua  Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Muslim Ibrahim, mengingatkan pemerintah daerah atas tanggung jawab terhadap pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. “Kami mengingatkan kembali pemerintah bertanggung jawab terhadap kewajibannya, sehingga penerapan syariat Islam yang sudah loyo ini bisa dilaksanakan lebih baik lagi,” katanya.

Apa yang disampaikan tersebut merupakan salah satu butir rumusan Muzakarah MPU Aceh dan diikuti MPU 23 kabupaten/kota di Banda Aceh, 29-30 November 2010.

Rumusan dari para ulama se Aceh itu akan segera diserahkan kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, untuk ditindaklanjuti dengan harapan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh benar-benar seperti diharapkan mayoritas penduduk di daerah ini.

Ia mengatakan, tanggung jawab pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur tertuang dalam qanun  tentang penerapan syariat Islam. Dalam peraturan daerah itu tertuang 10 kewajiban yang harus dilaksanakan.

Ditambahkannya, tanggung jawab ini juga diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA). “Pasal itu mengamanahkan pemerintahan di Aceh, baik provinsi maupun kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam,” katanya.

Selain tanggung jawab tersebut, kata dia, MPU juga mendesak pemerintah Aceh mengembalikan keberadaan lembaga Wilayatul Hisbah (WH) ke Dinas Syariat Islam.

Sejak dua tahun terakhir ini, katanya, lembaga pengawan syariat Islam tersebut digabungkan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sehingga tugas pokoknya menjadi tidak efektif.

“Sewaktu WH berada di bawah naungan Dinas Syariat Islam, kinerjanya lebih efektif dan berwibawa. Oleh karena itu, MPU merekomendasikan agar WH dikembalikan ke tempat semula,” katanya.

Lembaga adat

Tgk H Muslim Ibrahim menambahkan, rumusan lainnya menghidupkan kembali peran lembaga adat di semua strata kehidupan, sehingga menguatkan pelaksanaan syariat Islam di masyarakat.

Kecuali itu, MPU juga mengharapkan DPRA segera memperjelas status qanun  Jinayat dan hukum acara jinayat yang pernah disahkan, namun belum ditandatangani Gubernur Aceh.

“MPU juga mengharapkan DPRA dan pemerintah Aceh mengalokasikan dana memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan syariat Islam secara kaffah,” ujarnya.

Ia menyebutkan, dalam muzakarah tersebut, MPU Aceh juga mengharapkan lembaga penegak hukum agar melaksanakan tugasnya sesuai UUPA dan Qanun Jinayat. “Lembaga penegak hukum ini juga diminta bersikap adil dalam melaksanakan tugasnya dan menyegerakan eksekusi setiap keputusan Mahkamah Syariah terkait pelanggaran syariat Islam,” kata Tgk Muslim Ibrahim.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saa’duddin Djamal menyatakan masalah penegakan Syariat Islam itu tidak hanya dipundak pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat.

Dan jika ada pelanggaran Syariat Islam, kata dia, tidak mesti pemerintah yang disalahkan, sebab terkadang ruang untuk melanggar itu telah diberikan oleh masyarakat itu sendiri.

“Contohnya kami mengimbau pedagang di daerah wisata, misalnya di kawasan Ulee Lhue agar tidak meletakkan kursi khusus untuk dua orang, tapi harus berjejer lebih banyak dan tidak berjualan di tempat remang-remang,” katanya.

Akan tetapi, para pedagang justru suka berjualan di tempat remang-remang dan jika ada lampu jalan maka dirusak. Situasi itu tentunya memberi kesempatan bagi pengunjung untuk berdua-duaan (bukan muhrim), katanya.

Oleh karena itu, Illiza mengatakan yang penting saat ini diperkuat adalah fondasi keluarga dan masyarakat sebagai strategi jitu dalam memperkecil pelanggaran Syariat Islam, terutama di daerahnya masing-masing.

Untuk itu, Pemko Banda Aceh telah mengagas masing-masing gampong (desa) ada qanun gampong yang mengatur tentang adat, istiadat di desanya masing-masing. (ant/ Azhari )

Rapat Paripurna pertama masa persidangan ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 tentang pembahasan Rancangan Qanun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten mulai berlangsung, Kamis kemarin ( 4/11) di Kota Jantho, sebelumnya telah dilakukan pembahasan bersama melalui Rapat Badan Anggaran DPRK dengan TAPD.

Rapat kemarin diawali pembacaan ayat – ayat suci Al Quranulkarim oleh Zaini ZA, SH dilanjutkan oleh Sekretaris Dewan menbacakan adanya surat masuk sebagai dasar pertimbangan agenda pembahasan Perubahan Anggaran tahun 2010. Pimpinan Dewan pada kesempatan itu menyatakan sangat terimakasih kepada semua pihak termasuk Rekan Rekan Wartawan baik Media Cetak maupu Media Elektronik.

Ketua DPRK Aceh Besar, Tengku Juah selesai sidang kepada Berita menjelaskan Qanun perubahan ini semula dijadwalkan hari Selasa (02/11) karena sesuatu hal rapat Paripurna baru dibuka Kamis 4 Nopember 2010 dan akan berakhir 9 Nopember 2010. Jalannya Rapat Paripurna adalah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus mengetahui berdasarkan Peraturan Pemerintah No.55 dan Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Mendagri No.59 tahun 2007 perubahan Nomor 13 tahun 2006.

Setelah APBK Aceh Besar berjalan Satu Semester, perlu dilakukan Evaluasi dan penyesuaian kembali karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh yang bersifat Strategis, akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah serta adanya kebutuhan yang mendesak. Pembahasan Perubahan APBK dilakukan karena perkembangan tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBK.

Alasan lain, karena penggeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis sehingga Saldo Anggaran lebih, tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Dengan kejadian keadaan Luar Biasa Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan Qanun Perubahan APBK tahun Anggaran bersangkutan untuk mendapat persetujuan DPRK.

Dewan dapat menberi persetujuan Perubahan APBK  paling lambat tiga bulan sebelum tahun Anggaran berakhir, ujar Ketua DPRK kepada Berita, di ruang kerjanya Kamis di Kota Jantho. Pelaksanaan di Aceh Besar harapannya tidak saling menyalahkan dengan mencari “ kambing hitam ” yang penting amanah yang dibebankan oleh rakyat dalam waktu tersisa dapat dimanfaatkan se efisien dan se efektif, semoga terlaksana , tambahnya.

Pembicaraan kalagan wakil rakyat dengan haba RAKYAT ada perubahan hanya separuh sebagian kegiatan yang diusulkan perubahan, pergeseran dan penambahannya pada prinsipnya dapat dipertimbangkan dan sebagian sangat tidak patut diusulkan tambahannya. Memang ada yang harus dilakukan rapat dan laporan studi kelayakan sebelum ditampung karena sebelum ditetapkan perubahan, ujar Wakil Rakyat dari Partai Demokrat menjawab Berita Sore.

Wakil Rakyat dari Komisi yang mendata dan memantau bidang Pendidikan dan Kesehatan menbenarkan pula adanya kegiatan yang lebih tepat untuk dianggarkan pada tahun Anggaran 2011 sehingga belum layak untuk ditetapkan dalam APBK perubahan tahun 2010 ini. Tentu saja adanya perubahan terdengar pada penyampaikan pemandangan Umum  Fraksi Fraksi DPRK Aceh Besar yang disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah. Pembahan Qanun ini tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing masing lembaga, Abd.Muthalib Abdurrahman.

Dengan demikian program kegiatan APBK Kabupaten Aceh Besar 2010 mengalami perubahan sebagai pedoman dasar keuangan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dan pningkatan kesejahteraan masyarakat dalam waktu yang tersisa dua bulan menjelang tahun 2011. Badan Anggaran DPRK Aceh Besar bersama TAPD sejak 28 Oktober  hingga 2 Nopember 2010 telah mengkaji secara jeli, cermat dan sungguh sungguh menghadapi perubahan Anggaran dengan susah payah melaksanakan tugas tugasnya pada prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Disiplin, Keadilan, Efisiensi dan Efektif, lapor Wartawan yang diterima Pimpinan Berita Sore di Medan Sumatera Utara. (Tasmun Kechik Ali)

Menurut Presiden Mahasiswa Unsyiah, Alfiyan Muhiddin, selama setahun, DPRA baru menyelesaikan satu dari 23 produk hukum yang menjadi prioritas dibahas dan disahkan oleh legislatif Aceh periode ini. “Kondisi itu sangat buruk dan berdampak luas bagi pembangunan Aceh ke depan,” katanya.Tepat satu tahun mereka menduduki singgasana, kata dia, tetapi hampir tak ada yang mereka lakukan untuk rakyat.

Menurut dia, qanun  yang jadi prioritas hanya satu yang diterbitkan dari 23 produk hukum diajukan oleh Pemerintah Aceh.  Menurut mahasiswa, DPRA belum maksimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Aceh, sehingga pembangunan dilaksanakan belum mengarah ke arah lebih baik.

“Tak ada perubahan lebih baik dalam satu tahun terakhir. Legislatif masih sangat lemah. Mereka hanya banyak melakukan perjalanan ke luar Aceh dengan alasan belajar,” kata Alfiyan.

Mahasiswa mempertanyakan komitmen DPRA dalam mengusut dana abadi pendidikan Aceh mencapai Rp2 triliun lebih yang hingga kini tidak jelas keberadaan dan penggunaannya.”Setiap ada kasus yang melibatkan eksekutif, DPRA hanya mampu berkoar dibelakang tanpa mampu mengambil langkah konkret,” ujar Alfiyan.

Mahasiswa juga mengritik kekosongan satu kursi pimpinan DPRA, karena seharusnya bisa di atasi jika legislatif berpikir dewasa dan tidak tamak.Menyikapi sorotan kinerja selama setahun legislatif Aceh itu, anggota DPRA Abdullah Saleh menyatakan pihaknya akan terus meningkatkan kinerja dan berbenah.”Kita akan terus meningkatkan kinerja, saudara-saudara sekalian bisa melihat saya, sudah tiga periode saya di sini dan coba kalian lihat bagaimana kinerja Abdullah Saleh,” katanya di depan mahasiswa. Anggota DPRA lainnya, Jamaluddin T Muku mengakui kinerja lambannya kinerja legislatif periode 2010-2014.

Karena itu ia minta pimpinan DPRA untuk segera menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) guna membahas beberapa agenda penting dan krusial di lembaga tersebut.

“Secara pribadi saya mendesak pimpinan dewan untuk segera menggelar rapat Banmus karena banyak program dan agenda yang harus dibahas karena waktunya yang cukup sempit. Tinggal dua bulan lagi,” katanya.

Program kerja 2011

Menurut Jamaluddin, penting untuk segera membahas beberapa agenda yang dinilai krusial agar jangan sampai mengganggu program 2011.

“Saya menyarankan pelaksanaan pansus perhitungan Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) 2010 tidak perlu menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHB) BPK karena sudah mendesak. Sebab jika tidak segera dilakukan maka bisa menganggu program kerja 2011,” katanya menambahkan.

Politisi Partai Demokrat itu menyebutkan setelah perhitungan APBA 2010 maka DPRA harus menyelesaikan pengesahan sejumlah Rancangan qanun (Raqan:Perda) yang  sudah selesai dibahas ditingkat Badan legislatif, komisi dan pansus.

“Saya optimistis jika itu bisa segera dilakukan maka sangat memungkinan kita bisa membahas segera APBA Perubahan 2010. Jika itu bisa segera kita selesaikan maka APBA 2011 bisa tuntas atau disahkan tepat waktu,  akhir 2010,” katanya menjelaskan.

Sebelumnya,  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh menilai kinerja anggota DPRA periode 2009-2014 gagal karena tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Partai Demokrat 10 kursi, Partai Golkar delapan kursi, PAN lima kursi, PKS dan PPP masing-masing empat kursi, dan Partai Daulat Rakyat Atjeh (partai lokal), PKPI, Partai Patriot, PKB, dan PBB masing-masing satu kursi.

Askhalani menyebutkan indikator kegagalan kinerja DPRA setahun terakhir itu  bisa dilihat dari tidak  terlaksananya fungsi dan tugas lembaga legislatif Provinsi Aceh tersebut.

Menurut dia, kegagalan itu bisa dilihat dari kemampuan DPRA yang hingga kini belum mampu menyelesaikan qanun (perda) yang masuk Program Legislasi (Prolega).

Dari segi anggaran, sebut dia, DPRA hingga kini belum membahas Kebijakan Umum Anggaran/Platfon Perencanaan Anggaran Sementara (KUA/PPAS) tahun 2011.

Askhalani menambahkan, GeRAK juga menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif Pemerintah Aceh belum sejalan. Ada kesan kedua lembaga ini berjalan sendiri-sendiri.

Ia menyebutkan Pemerintah Aceh sering melaksanakan program didanai APBA secara tiba-tiba. Legislatif tidak mengetahuinya karena kedua lembaga tersebut tidak pernah membahasnya.

“Secara keorganisasian juga gagal. Buktinya, hingga kini posisi Wakil Ketua III DPRA dibiarkan kosong. Dari semua indikator itu, GeRAK Aceh memberi opini bahwa kinerja DPRA gagal,” katanya.

Pengamat politik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh Saifuddin Bantasyam menyatakan jika fenomena seperti itu terus terjadi, maka yang sangat dirugikan adalah rakyat.

Wakil Ketua DPRA Amir Helmi mengakui lambannya kinerja legislatif setahun ini.

“Dalam satu tahun masa kerja ini memang DPRA belum bekerja maksimal karena masih banyak yang perlu dibenahi di dalam,” kata dia. (ant/ Azhari )

Acara tersebut adalah upacara pembukaan program pelatihan yang diberikan kepada guru-guru di seluruh negara yang bergabung dalam E-9.  Dengan adanya perkumpulan negara-negara E-9 ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dunia pendidikan di sembilan negara E-9 pada khususnya, dan negara-negara di seluruh dunia pada umumnya.

Program Pelatihan Guru Internasional negara-negara E-9 merupakan langkah lanjut dari pertemuan menteri-menteri pendidikan dari sembilan negara yang berlangsung dua tahun lalu di Bali.

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan dalam menitikberatkan pada pengembangan pendidikan dan pelatihan guru dalam pembaharuan sistem pendidikan di negara-negara E-9. “Pendidikan itu tidak dapat diklaim sebagai milik salah satu negara saja,” kata Muhammad.

Muhammad menambahkan bahwa pendidikan berhak dimiliki oleh semua warga negara, dan hal tersebut dimulai dari E-9. “Kalau kerja negara-negara E-9 ini berhasil dalam pendidikan, saya yakin pendidikan di negara-negara lain juga pasti berhasil,” tambahnya.

Muhammad Nuh menegaskan ke-sembilan negara yang tergabung dalam E-9 tersebut mewakili 60 persen penduduk dunia yang peduli akan dunia pendidikan.

“Meskipun hanya sembilan, tetapi kita mewakili 60 persen suara-suara penduduk dunia yang ingin memajukan pendidikan di dunia,” kata mantan dosen teknik Insititut Teknologi Sepuluh November Surabaya tersebut.

Selain itu, peserta dari negara-negara E-9 yang berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan tersebut sebanyak 26 pendidik yang berasal dari Banglades, Mesir dan Meksiko.

Banglades mengirimkan peserta dengan jumlah terbanyak yaitu 24 orang, sedangkan Mesir dan Meksiko masing-masing mengirimkan satu peserta untuk mengikuti pelatihan internasional tersebut.

Program pelatihan internasional bagi guru-guru tersebut menawarkan dua program utama bagi para peserta, yaitu program yang terkait dengan peningkatan mutu dan sertifikasi guru di Indonesia dan pendidikan ketrampilan.

Khusus bagi program yang terkait dengan ketrampilan (skill) akan diadakan di 12 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) yang berada di Jakarta, bandung, Cianjur, Yogyakarta, Malang dan Medan.

Indonesia boleh berbangga karena dapat memfasilitasi kegiatan internasional dalam dunia pendidikan dengan menjadi tuan rumah dalam upacara pembukaaan kegiatan Program Pelatihan Guru Internasional negara-negara E-9.(ant/ Fransiska Ninditya )

Jutaan warga menyambut suka cita, karena anak bangsa mulai membenamkan nafsu serta berupaya bangkit bersama-sama untuk membangun “negeri” yang hancur akibat perang dan bencana alam, di bawah panji-panji Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Aceh kembali ke pangkuan ibu pertiwi, NKRI” setelah putra-putra terbaik bangsa melapangkan dadanya untuk duduk satu meja, menghilangkan perbedaan dan membicarakan masa depan yang terbaik bagi Aceh dan nusantara ini di Helsinki, Finlandia.

Peristiwa bersejarah itu tanpa terasa telah lima tahun berlalu. Aceh sedang bangkit, bangunan di daerah pesisir yang sebelumnya hancur dan rata dengan tanah diterjang tsunami 26 Desember 2004  kini telah berganti dengan bangunan permanen.

Namun, lima tahun perdamaian pascakonflik dan bencana tsunami masih ada pihak yang mengkhawatirkan situasi Aceh akan ternoda jika pemerintah tidak berupaya meningkatkan kesejahteraan seperti yang diharapkan masyarakat di provinsi itu.

Anggota Komisi III DPR M Nasir Djamil menilai proses perdamaian Aceh pascapenandatanganan MoU Helsinki itu bisa ternoda jika pembangunan perekonomian di provinsi itu berjalan lamban.

“Kalau pembangunan perekonomian melambat, maka saya khawatir tingkat kriminalitas di Aceh akan sejajar dengan daerah lain dan kondisi itu tentunya dapat menodai atau mengGanggu proses perdamaian di wilayah ini,” katanya.

MoU Helsinki ditandatangani Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai komitmen bersama mengakhiri konflik bersenjata puluhan tahun di provinsi itu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian maka Pemerintah Aceh tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) semata.

“Karena pergerakan ekonomi itu tidak hanya bisa mengandalkan APBA semata, tapi harus Pemerintah Aceh harus terus mendorong sektor ril dan investasi swasta. Tapi, kenyataannya saat ini keterlibatan swasta hanya sebatas MoU, sedangkan realisasi dan implementasinya di lapangan sangat kecil,” katanya menambahkan.

Selain itu, ia menilai tata pemerintahan duet Irwandi-Muhammad Nazar (gubernur/wakil gubernur) juga tidak fokus, sehingga berpengaruh pada lambannya pertumbuhan perekonomian di provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.

“Sebab perdamaian itu hanya sebagai ‘pintu masuk’ untuk mengelola pembangunan Aceh tanpa konflik,” katanya menjelaskan.

Akan tetapi, ujarnya, tingkat kemiskinan di Aceh saat ini tidak mengalami penurunan seperti diharapkan dalam beberapa tahun terakhir. M Nasir Djamil yang juga Ketua tim Forum bersama (Forbes) anggota DPR-DPD asal Aceh itu mengharapkan lima tahun penandatanganan MoU Helsinki dapat dijadikan sebagai momentum Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi kebijakan agar ke depan lebih fokus dan baik bagi kepentingan percepatan kemajuan Aceh.

Jangan ulangi kesalahan

Wakil gubernur (Wagub) Aceh Muhammad Nazar berharap Jakarta tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menanggani masalah Aceh pascakonflik bersenjata setelah penandatanganan MoU antara Pemerintah dengan pihak GAM.

“Konflik dahulu penyebabnya karena masyarakat Aceh tidak mau dibohongi dan dimarginalkan. Perlawanan bersenjata di Aceh muncul setelah gagalnya penanganan pascakonflik Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII),” katanya.

Karena itu pusat harus belajar dari masa lalu dalam menangani dan mengurus Aceh. “Tidak boleh main main karena dapat merangsang masyarakat di Aceh berpikir tidak baik terhadap pusat sebagai akibat prilaku di berbagai kementerian dan lembaga negara terhadap Aceh,” katanya menambahkan.

Saat ini, Wagub menyatakan bahwa masyarakat bersama-sama Pemerintah Aceh, TNI dan Polri serta mantan anggota GAM dan aktivis sipil lainnya sedang berupaya membangun rekonsiliasi menyeluruh antara sesama masyarakat lokal dan daerah dengan pusat.

“Tetapi nampaknya masih ada komponen pemerintah di Jakarta yang tidak mengerti dengan kebutuhan Aceh sesuai Undang Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA),” katanya menjelaskan.

Seharusnya, Muhammad Nazar menyatakan, seorang menteri atau para menteri kabinet bisa mengerti dan memahami bahwa UUPA itu adalah UU RI tentang Aceh, dan diakui secara nasional serta harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

“Sepertinya di Jakarta masih ada yang tidak mau belajar dari kegagalan perjanjian Lamteh dalam penyelesaian konflik DI TII. Akhirnya perdamaian semu karena waktu itu pusat suka mengingkari sejumlah perjanjian serta menunda membuat dan mengisi regulasi,” katanya.

Pemerintah Aceh, katanya, menginginkan agar pusat terutama sejumlah Kementerian terkait dapat menghargai keikhlasan masyarakat  Aceh dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ketika itu memilih jalan damai menyelesaikan konflik bersenjata di provinsi ini.

“Kami berharap ke depan jangan sampai ada lagi komponen pemerintah yang merusak damai karena berpura-pura tidak paham atau ingin menghilangkan spirit UUPA dalam berbagai RPP tentang Aceh,” katanya.

Wakil Ketua DPRA Amir Helmi, menilai Pemerintah Pusat terkesan tidak komit dan ikhlas memberikan status Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di ujung paling barat Indonesia itu.

“Tidak komitmennya Kemenkeu terhadap materi kepabeanan yang terdapat dalam RPP Sabang yang telah disepakati sebelumnya oleh pejabat lama, kemudian dianulir oleh pejabat baru, membuktikan pemerintah pusat tidak komit dan tak ikhlas memberikan Sabang berstatus daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas,” katanya.

Amir Helmi mengatakan, pengembalian status Sabang sebagai zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas melalui UU Nomor 37 tahun 2000 itu merupakan salah satu dari sembilan keputusan politik dan janji yang disepakati Pemerintah Pusat untuk Aceh guna menyelesaikan konflik.  Status Sabang sebagai zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas juga dijelaskan dalam UUPA itu.

“Dua UU telah lahir untuk memperkuat status Sabang sebagai zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tapi setelah 10 tahun UU tersebut namun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya belum juga diterbitkan,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Oleh karena itu, Amir Helmi menyatakan lima tahun MoU Helsinki diharapkan menjadi momentum semua pihak mewujudkan janji untuk mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian Aceh dalam bingkai NKRI. ( ant/ Azhari )

Gelar juara bagi Spanyol sekaligus sebagai prestasi terbaik mereka dalam kesertaannya di turnamen empat tahunan ini. Sebelumnya, tim “La Furia Roja” itu meraih prestasi tertinggi sebagai tim terbaik keempat di Piala Dunia 1950.

Bagi Belanda, menjadi runner-up bukan pengalaman pertama mereka setelah takluk 0-1 dari Spanyol di Soccer City Stadium, Johannesburg. Sebelumnya mereka juga sempat kalah di dua laga final, yakni di Piala Dunia 1974 (1-2 v Jerman Barat) dan 1978 (1-3 v Argentina).

Sementara FIFA sudah secara resmi meluncurkan logo resmi Piala Dunia 2014 Brazil. Peluncuran ini dihadiri oleh Presiden FIFA Joseph Blatter dan Presiden Brazil Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva.

Peluncuran logo itu diadakan sehari menjelang laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2010 antara Jerman melawan Uruguay.

Blatter dalam sambutannya menyatakan Brazil sebagai negara yang memiliki tradisi besar dalam sepakbola, mempunyai tantangan untuk menyukseskan Piala Dunia 2014.

“Brazil adalah negara sepakbola. Brazil sudah lima kali menjadi juara, tapi terakhir menjadi tuan rumah pada 1950. Sepak bola adalah “agama” di Brazil dan kini waktunya kembali ke Brazil dan Amerika Selatan,” jelas Blatter.

“Layaknya Afrika, sepak bola membuat semua orang bersatu. Seperti yang dikatakan presiden Lula, sepak bola bukan hanya urusan menendang. Ini adalah budaya dan kehidupan. Saya bangga presiden Brasil bisa hadir di peluncuran logo Piala Dunia 2014,” lanjut Blatter.

Dalam peluncuran itu hadir beberapa mantan bintang Tim Samba seperti Orlando Silva, Romario, Bebeto, Ricardo Teixeira, Cafu dan pelatih Timnas Afsel asal Brazil, Carlos Alberto Parreira.

Ini adalah pertama kalinya Amerika Selatan menjadi tuan rumah dalam 32 tahun. Terakhir kali, Argentina menjadi tuan rumah pada 1978, di mana Tim Tango sendiri yang keluar sebagai juara.

Adapun untuk Brazil, ini adalah kedua kalinya menjadi tuan rumah setelah Tim Samba terakhir kali menjadi tuan rumah pada 1950.

Presiden Brazil, Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva, mengatakan, “Kami akan membuat Piala Dunia sehijau hutan. Pelestarian lingkungan akan menjadi merek dagang dari Brazil di Piala Dunia berikutnya. Kami yakin bahwa kami akan mempesona dunia, sama seperti yang dilakukan Afrika Selatan tahun ini.”

Laga final

Andres Iniesta mengantar Spanyol menjuarai Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka dengan menciptakan satu-satunya gol empat menit sebelum babak perpanjangan waktu berakhir pada pertandingan final melawan Belanda di Soccer City, Johannesburg, Senin dini hari WIB.

Pemain Barcelona tersebut menemukan ruang di kotak penalti Belanda dan melepaskan tembakan yang tidak dapat dihentikan penjaga gawang Maarten Stekelenburg.

Dalam pertandingan selama dua jam, juara Eropa itu memiliki peluang lebih baik sementara Belanda harus kehilangan pemain Belakang John Heitinga yang diganjar kartu merah dan juga tujuh pemain lainnya mendapat kartu kuning.

“Luar biasa,” kata Iniesta. “Alangkah gembiranya, terutama saat anda melihat bagaimana kami memenanginya.”

“Tidak ada kata yang bisa menggambarkan apa yang saya rasakan setelah gol saya. Saya memikirkan keluarga saya dan semua orang yang saya cintai. Tapi kemenangan ini adalah buah dari kerja keras,” katanya.

Pelatih Belanda Bert van Marwijk mengatakan, “Tim terbaik menang. Saya kecewa. Ini kejuaraan dunia dan kami hanya kalah pada pertandingan final.”

Pada pertandingan tersebut, Spanyol kembali mencadangkan Fernando Torres hingga babak kedua perpanjangan waktu saat Spanyol memilih untuk mempertahankan David Villa sendirian di depan.

Tapi bagaimanapun penampilan Torres pada pertandingan tersebut berakhir dengan catatan yang jauh lebih bahagia dengan umpan silang dia menyebabkan kekacauan pertahanan Belanda, yang membuat Iniesta bisa memanfaatkan peluangnya.

Villa sudah menyumbang lima dari tujuh gol Spanyol dalam langkah ke final, tapi justru Sergio Ramos yang terlihat seperti akan membuat Spanyol unggul.

Sundulan pemain belakang itu dari tendangan bebas Xavi pada menit kelima memaksa penyelamatan gemilang dari penjaga gawang Stekelenburg dan arahan bola menyilang ke depan mulut gawang harus dipantulkan oleh Heitinga.

Di pihak lain, Dirk Kuyt melepaskan tembakan dari jarak 25 yard namun dapat diselamatkan Iker Casillas. Namun dengan Villa sesaat kemudian melepaskan tembakan voli, Spanyol terlihat lebih baik untuk merancang keunggulan.

Namun irama permainan mereka menjadi kacau saat pertandingan berubah menjadi kasar setelah seperempat jam. Wasit asal Inggris Howard Webb mengeluarkan kartu kuning pada Robin van Persie, Carles Puyol, Mark van Bommel, dan Ramos secara hampir beruntun dan kartu kuning kelima yang seharusnya bisa langsung kartu merah dikeluarkan pada Nigel de Jong yang melakukan pelanggaran pada dada Xabi Alonso.

Arjen Robben memaksa Casillas melakukan penyelamatan signifikans pertamanya.

Spanyol kembali meneruskan tekanan setelah turun minum dan bek kiri Joan Capdevila membuang peluang bagus untuk membuat timnya unggul saat dia gagal meneruskan jentikan Puyol dari sepak pojok Xavi.

Xavi mendapat peluang dari tendangan bebas namun Belanda yang menikmati peluang pada babak kedua saat umpan Wesley Sneijder membelah pertahanan tengah Spanyol dan mengantar Robben berhadapan langsung dengan Casillas.

Penjaga gawang Spanyol itu memilih untuk menjangkau bola namun ke arah yang salah tapi tembakan Robben masih bisa diselamatkan lewat sontekan kakinya.

Cesc Fabregas, yang masuk pada babak perpanjangan waktu, mendapat umpan dari Iniesta tapi tembakannya mengenai kaki Stekelenburg. Navas juga nyaris menciptakan gol namun tembakannya melesat di sisi gawang setelah dipantulkan van Bronckhorst.

Kartu merah yang terlihat tidak dapat dihindarkan pada pertandingan itu akhirnya dikeluarkan pada awal babak kedua perpanjangan waktu, saat Heitinga diganjar kartu kuning kedua, karena menarik Iniesta saat dia mengejar umpan Xavi yang akan membuat dia bebas di kotak penalti.

Spanyol tidak dapat memanfaatkan tendangan bebas, tapi akhirnya Iniesta memastikan apa yang selayaknya mereka dapatkan.

Piala Dunia 2010 sudah usai dan para penggemar sepak bola harus menunggu empat tahun lagi ke depan untuk merasakan hingar-bingar turnamen si kulit bundar itu.

Seperti dikatakan Blatter, Brazil adalah negara sepakbola sehingga dianalogikannya dengan “agama” Brazil dan kesiapan mereka sebagai negara tuan rumah dan peserta turnamen empat tahunan itu akan benar-benar mendapat sorotan dunia. (ant/ A.R. Loebis )

Di Prancis penduduknya yang beragam Islam, kebanyakan migran yang datang bekerja di Prancis dari Aljazair, Marokko, ada yang memakai burqa, dan tampak bergerak di jalanan dengan tubuh terbalut oleh kain sama sekali. Menurut keterangan pemerintah Prancis, hanya sekitar 1500 wanita pakai burqa yang muncul dijalanan. Jumlah itu sedikit sekali, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk beragam Islam yang tinggal menetap di Prancis. Bahkan kebanyakan penduduk Muslim itu sudah menjadi warganegara Prancis.

Lebih dari separoh jumlah responden yang ditanyakan dalam sebuah penyelidikan pendapat umum mengatakan setuju dengan adanya larangan memakai burqa. Sikap pemerintah Prancis melarag  burqa tidak ada kaitan dengan salah langkah fashion. Juga tidak berhubunga denga hak wanita larangan itu dimaksudkan sebagai usaha pemerintah menyampaikan sebuah pesan kepda masyarakat. Prihatin dengan meningkatnya jumlah orang Muslim yang secara menikmati hak-hak istimewah atau privileges kehidupan di Barat, maka warganegara dan politisi Prancis berpendapat mereka merasa perlu memulihkan “sifat ke Prancis-an” atau “Franchess” di jalan-jalan umum mereka.

Tidak jelas betul apa yang dimaksudkan degan “Frnachess” tadi. Tapi rupanya ada kesepakatan hal itu berarti suatu masyarakat homogeem, terpadu satu, atau paling tidak suatu masyarakat yang multikultural dengan penduduk orang asing yang telah terintegrasikan dengan bagus.

Apakah masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang didambakan atau tidak, larangan terhadap burqa bukanlah jalan untuk sampai pada yang dimaksudkan. Kekacauan timbul karean rekomendasi komisi parlemen Prancis untuk mengadakan larangan sebagian terhadap pemakaian burqa. Burqas dilarang memakainya di rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah dan transpor publik. Wanita yang menantang larangan burqa tidak diberi jasa-jasa publik.

Laporan komisi parlemen Prancis mengatakan “pemakaian cadar itu adalah sebuah tantangan bagi republik kita. Ini tidak bisa diterima. Kami harus menghukum ekses ini”.

Jika kurag daripada 2000 orang perempuan Muslim mampu memberikan tantagan bagi republik, maka Prancis mestinya dibangun atas pondamen lemah.

Para pendukung larangan terhadap pemakaian burqa itu mengklaim bertindak dalam perjuangan persamaan, bahwa burqa itu adalah suatu simbol dari penindasan terhadap perempuan-perempuan. Presiden Prancis Sarkozy yang menyatakan secara publik bahwa busana burqa itu tidak “bersambut baik di Prancis” mengucapkan pada tahun 2007 bahwa “Prancis tidak akan meninggalkan kaum perempuan yang telah dihukum mengerakan burqa”.

Ironi melawan penindasan dengan sebuah larangan rupanya tidak dicatat orang.Yang telah diusulkan adalah suatu penyerbuan atau invasi serius terhadap kebebasan pribadi tanpa adanya pembenaran atau yustifikasi yang masuk akal. Memang, kebebasan-kebebasan individual atau perorangan bisa dipangkas dikurangi secara hukum, apabila keadaan-keadaan seperti sekuriti, pencegahan kejahatan atau kekerasan membenarkannya. Akan tetapi pembenaran atau yusrifikasi yang diberikan bagi pembatasan atau restriksi kebebasan-kebebasan keagamaan oleh larangan burqa persamaan penindasan kaum perempuan, perlindungan nilai-nilai budaya Prancis tampaknya tidak berada pada dasar yang serupa.

Untuk memulainya, pendapat-pendapat mengenai nilai-nilai budaya adalah sangat subyektif. Siapakah yang memutuskan jika barang-barang khusus cocok dengan nilai-nilai Prancis ? Bisakah kita mempercayai politisi dan kaum birokrasi untuk membuat keputusan-keputusan ini untuk kita ?

Kedua, dimanakah anda menarik garis ? Apakah sorban-sorban, yarmulkes, sari, salwars dan rok-rok panjang merupakan yang menyusul berikut ? Banyak kelompok, termasuk beberapa femilis, menyatakan bahwa salib-salib dan tanda-tanda silang adalah contoh-contoh dari penindasan bersifat patriarchat atau kebapakan. Apakah suatu laragan pemerintah terhadap barag perhiasan yang mengandung salib akan bisa dibenarkan ? Ini adalah sebuah lereng landaian yang menggelincirkan. Jika kita mendukung suatu larangan terhadap burqa atas dasar bahwa kita tak suka pakaian tersebut, atau bahwa dia menghina pikiran kebebasan kita, atau dia membuat kita merasa tak senang, maka kita akan membuka diri kita sendiri bagi semua cara kompromi mengenai banyak pilihan pribadi yang tidak populer yang kita bikin dalam kehidupan sehari-hari, demikian tulis Sandeep Gopalan dari National University of Ireland. (H Rosihan Anwar)

Di bagian depan bangunan berdinding batu bata warna coklat muda itu, terdapat mesjid dengan menara yang tinggi menjulang dan bisa terlihat dari kejauhan.

Tapi saat memasuki komplek, hamparan tanah lapang berumput hijau terbentang sehingga membuat mata menjadi cukup sejuk. Siang itu cuaca berangin dengan suhu sekitar 13 derajat Celsius dan membuat seluruh tubuh menggigil kedinginan.

Dari suasana di komplek pesantren tersebut, pengunjung seolah-olah tidak berada di Afrika Selatan, tapi di Indonesia atau Malaysia. Selain itu, suasana juga jauh dari hingar bingar Piala Dunia 2010. Padahal, Stadion Soccer City yang menjadi salah satu arena pertandingan, hanya berjarak sekitar 10 menit perjalanan mobil dari pesantren itu.

Tidak terlihat satu pun kaum wanita di komplek tersebut karena murid pria dan wanita memang dipisah dengan bangunan yang berjarak sekitar dua kilometer.

Kesan tersebut bisa dimengerti bahwa dari 49 total penduduk Afrika Selatan, hanya sekitar 1,8 juta penganut agama Islam yang sebagian besar adalah keturunan India dan Melayu. “Assalamualaikum brother, Anda dari Indonesia? Alhamdullillah,” kata seorang pria berjenggot tebal, yang berdiri di pintu gerbang komplek pesantren itu.

Pria berpakaian gamis warna hitam tersebut, yang ternyata salah seorang staf pengajar di pesantren itu, bernama Abdullah Devza, warga Afrika Selatan yang mengaku keturunan India.

Menurut Abdullah, pesantren yang oleh warga Afrika Selatan lebih dikenal dengan sebutan ‘madresah’ itu, memiliki 700 murid dari 52 negara, termasuk Indonesia, serta 46 pengajar. “Madrasah ini didirikan oleh masyarakat muslim Afrika Selatan pada 1925 dan merupakan salah satu dari empat madresah yang ada di negeri ini,” kata Abdullah yang menolak ajakan berfoto bersama.

Abdullah dalam bahasa Inggris yang lancar mengakui bahwa ia tidak mengetahui secara persis berapa jumlah pesantren di seluruh Afrika Selatan. “Tapi yang saya tahu, pesantren ini adalah salah satu dari empat pesantren terbesar di negeri ini,” katanya.

Pesantren yang oleh warga lokal disebut madresah itu terletak di Zakariya Park, sekitar 20 menit perjalanan naik mobil di selatan Johannesburg, Propinsi Gauteng. Kota terdekat adalah Lenasia, kota satelit yang dihuni oleh mayoritas umat Muslim.

Lama belajar adalah tujuh tahun untuk menjadi ulama agar bisa menjadi pemimpin dan mengarahkan umat manunsia. Sebagian pelajar Indonesia yang ditemui mengakui bahwa mereka ingin kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan. Saat ini, terdapat sekitar 30-an pelajar dari Indonesia yang umumnya mendapat fasilitas beasiswa.

Salah seorang pelajar Indonesia yang ditemui adalah Abdul Rahim, pria asal Lombok yang juga menjabat sebagai Ketua Presidium Pelajar Indonesia di Afrika Selatan. Abdul berharap bisa menyelesaikan pendidikannya dalam waktu dua bulan lagi dan kembali mengabdi di Indonesia.

“Sepulang nanti ke Indonesia, saya ingin mengajar dengan fokus pada pendalaman pemahaman hadis,” kata Abdul yang sebelumnya belajar di pesantren Al Muttaqin di Ancol, Jakarta.

Ketika ditanya mengapa harus jauh-jauh perlu belajar agama di Afrika Selatan yang bukan negara Islam, Abdul menegaskan bahwa kualitas pengajar di negeri Nelson Mandela ini justru tidak kalah jauh dengan pengajar di Indonesia dan negara lainnya.

“Saya merasakan bahwa pengajar disini juga mempunyai kualitas yang sangat baik dengan wawasan yang luas. Mereka sangat mendalami hadist,” katanya.

Fasilitas di komplek pesantren dengan luas sekitar enam hektar tersebut menurut Abdul juga sangat baik dan modern.

Setiap murid dikutip biaya sebesar 12.000 rand (Rp12 juta lebih) pertahun, ditambah 250 rand untuk biaya kebersihan. Jika ada murid yang tidak mampu, yayasan akan membebaskan dari biaya. Pada prinsipnya, pesantren tersebut tidak pernah menolak mereka yang ingin belajar disitu.

Semua biaya tersebut sudah termasuk biaya sekolah, asrama, makan dan cuci pakaian.

Melongok lebih jauh ke dalam komplek, ada satu mesjid yang luas, seluas mesjid At-Tien di Komplek Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta. Bagian belakang mesjid itu dilengkapi dengan ruang perpustakaan yang menyimpan ribuan koleksi buku tentang Islam. Beberapa santri terlihat tengah serius membaca Al-Quran sambil menunggu waktu shalat zhuhur.

Karena waktu makan siang sudah tiba, beberapa pengurus pesantren tersebut mengajak ANTARA dan beberapa rekan media dari Indonesia untuk menikmati hindangan ‘briyani’, makanan khas Arab yang terdiri atas nasi goreng dan irisan daging kambing, mirip kebuli di Indonesia.

“Silahkan dinikmati, Anda adalah tamu kami yang jauh-jauh datang kesini menyeberangi Samudera Hindia,” kata salah seorang pengurus pesantren dengan ramah. ( ant/ Atman Ahdiat )

Bagi sebagian pemain, suara berisik tersebut bukannya menjadi pemacu semangat, tapi justru bisa mengganggu konsentrasi karena mereka sulit berkomunikasi satu sama lain karena terhalang suara terompet. Yang tidak kalah terganggu tentunya para penyiar televisi atau wartawan radio yang menyiarkan pertandingan tersebut secara langsung.

ANTARA menyaksikan seorang wartawan radio dari Meksiko di Stadion Soccer City harus berteriak-teriak sambil menutup sebelah kuping karena tidak bisa mendengarkan suara lawan bicara. Wartawan tersebut terpaksa berlari ke toilet yang terletak di tribun bawah dan menutup pintu agar suara gaduh setidaknya bisa dikurangi.

Panitia Piala Dunia 2010 sebenarnya menghadapi masalah yang cukup pelik untuk memutuskan keberadaan vuvuzela di stadion. Tidak mengherankan jika para pejabat dalam Panitia Lokal mempunyai sikap yang berbeda soal vuvuzela dan umumnya menolak larangan terhadap penonton membawa terompet tersebut ke stadion.

Ketua Panitia Danny Jordaan, memiliki sikap yang abu-abu karena tidak bisa tegas soal vuvuzela.  Sikap Jordaan bisa dimengerti karena ia harus mengakomodasi kepentingan yang lebih luas, yaitu kenyamanan tim peserta, dan yang lebih penting tentu saja kenyamanan sponsor televisi yang telah mengeluarkan dana jutaan dolar AS untuk membeli hak siar. “Kami telah berusaha untuk mendapat perintah melarangnya. Kami juga telah meminta agar vuvuzela dilarang selama dinyanyikannya lagu kebangsaan atau selama pengumuman di stadion,” kata Jordaan menanggapi keluhan para komentator televisi.

Vuvuzela juga dijadikan kambing hitam bagi pemain ketika tim mereka gagal meraih kemenangan, seperti yang disampaikan oleh Patrice Evra, kapten tim Perancis.

Gara suara bising tersebut, juara dunia 1998 dan runner-up 2006 itu bermain buruk dan hanya mampu bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Uruguay pada pertandingan pertama di Cape Town, 11 Juni lalu.

“Kami tidak dapat tidur pada malam hari karena vuvuzela. Orang mulai meniupnya mulai pukul 06:00 waktu setempat. Kami tidak mendengar yang lainnya di lapangan karena suara terompet itu,” kata pemain yang membela klub Inggris Manchester United itu.

Menentang Pelarangan

Namun suara tegas-tegas menyatakan tidak akan melarang vuvuzela selama penyelenggaraan pesta sepak bola yang untuk pertama kali digelar di benua Afrika itu adalah Rich Mkhondo, juru bicara panitia.

Mkhondo berasalan, vuvuzela tidak hanya disukai oleh pendukung tuan rumah Afrika Selatan, tapi pendukung tim lainnya. Selain itu, vuvuzela telah menjadi semacam ikon sepak bola Afrika Selatan.

“Vuvuzela tidak akan pernah dilarang. Semua orang di dunia menyukai vuvuzela dan hanya sebagian kecil yang menentangnya. Tidak pernah ada pemikiran panitia untuk melarang vuvuzela selama turnamen,” kata Mkhondo.

Sepp Blatter, tokoh nomor satu FIFA, juga sudah menolak permintaan melarang vuvuzela dengan alasan yang sama.

Lebih jauh Mkhondo meminta agar semua pihak bisa memahami bahwa vuvuzela adalah sebagai bagian dari cara masyarakat lokal untuk memeriahkan pesta Piala Dunia 2010. Melarang vuvuzela juga berarti mematikan budaya mereka.

“Tolong dihormati juga karena ini adalah bagian dari budaya kami. Pendukung dari negara lain juga mengikuti cara kami untuk memberikan dukungan kepada tim mereka,” katanya.

Salah seorang yang sangat menikmati gurihnya rezeki dari vuvuzela tentunya Brandon Bernado, pemilik situs vuvuzela.co.za  dan pabrik yang mampu memproduksi 10.000 terompet plastik itu sehari.

Bernado mengaku, promosi negatif terhadap vuvuzela justru membuat orang semakin tertarik untuk memburunya dan akibatnya, penjualan pun meningkat tajam. “Publikasi negatif ini justru menguntungkan kami karena membuat produk kami laris. Setiap kali kami membuat vuvuzela, keesokan harinya sudah habis terjual,” katanya.

Menurut pencipta vuvuzela Neil van Schalkwyk yang membuat terompet ini tujuh tahun lalu, industri vuvuzela saat ini bernilai sekitar 50 juta Rand atau sekitar 6,45 juta dolar AS untuk wilayah Afrika Selatan dan Eropa.

Berbeda dengan Patrice Evra, pemain Afrika Selatan justru menganggap vuvuzela sebagai sebuah orkestra yang bisa memompa semangat juang mereka.

Barangkali suara gaduh tersebutlah yang membantu mereka mampu mencetak gol ke gawang Meksiko pada pertandingan pembukaan di Stadion Soccer City, Jumat lalu.”Bagi kami, vuvuzela adalah pemain ke-13,” kata Siphiwe Tshabalala, pencetak gol pertama Afrika Selatan.

Bisa jadi, tim Afrika Selatan berharap, para penonton bisa menimbulkan suara yang lebih gaduh pada pertandingan kedua saat menghadapi Uruguay di Pretoria, Rabu (16/6). (ant/ Atman Ahdiat )

Yang memang sedang hangat-hangatnya saat ini adalah internet dan semua aplikasinya. Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya sedang menjadi tren dikalangan semua lapisan masyarakat. Tua-muda sudah banyak yang mengikuti situs jejaring sosial ini. Dari segi pemanfaatannya sudah pasti ada segi positif dan negatifnya. Sebagian kalangan menilai bahwa jejaring sosial ini mampu menyambung hubungan dengan rekan dan kerabat yang tinggal berjauhan bahkan yang sudah jarang bertemu, sepeti teman sekolah, teman kuliah, saudara yang ada di luar kota bahkan yang ada diluar negeri. Tapi belakangan kegunaan ini mulai disalah artikan oleh sebagian orang dan sudah tentu merugikan pihak yang lain.

Beberapa kasus yang terjadi seperti anak hilang, penculikan dan perdagangan orang, bahkan sampai kepada pembunuhan sering dikait-kaitkan dengan penggunaan jejaring sosial seperti facebook. Korban penculikan dan anak hilang rata-rata adalah anak dibawah umur atau remaja tanggung. Mereka (korban) dikabarkan menghilang atau diculik oleh teman dari jejaring sosialnya yang awalnya bertukar nomor ponsel dan mulai berani “kopi darat” (berjumpa) dengan orang yang baru dikenalnya di dunia maya tersebut.

Anak-anak remaja sebaiknya mendapatkan bimbingan dari orangtua. Karena remaja merupakan tahapan perkembangan yang rawan. Bimbingan serta perhatian yang penuh harusnya memang mereka dapatkan terutama untuk memilih pergaulan yang tepat. Hal ini memang ditujukan untuk mengarahkan anak remaja agar mampu melindungi dirinya dari pengaruh yang kurang baik terutama ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat dan menemukan orang-orang yang baru disekitar mereka.

Sifat dan perilaku seseorang berbeda-beda, karena itulah mereka dibimbing agar tidak mudah terpengaruh dan terbujuk oleh rayuan orang yang baru mereka kenal atau baru saja mereka jumpai. Selain itu, perkembangan teknologi ini menjadi hal yang juga dapat merusak perilaku mereka jika kurang mendapat bimbingan. Bagaimana pun barang seperti ponsel saat ini yang sudah semakin canggih bisa membuat seseorang mendapat pengaruh yang negatif. Penggunaan ponsel saat ini tidak hanya bersifat sebagai pengirim dan penerima telepon dari ponsel lain, tapi juga sudah memiliki beberapa aplikasi seperti kamera foto, kamera video, Bluetooth, internet dan lain sebagainya yang jika disalah gunakan akan merugikan banyak orang. Dalam kasus lain, di beberapa sekolah ketika melakukan razia ponsel murid-muridnya, para guru menemukan video-video film orang dewasa yang tidak seharusnya disaksikan oleh anak-anak remaja, gambar-gambar porno, dan lainnya.

Anak remaja memang membutuhkan bimbingan lebih hal ini dikarenakan didalam diri mereka terjadi perubahan-perubahan secara signifikan seperti emosional, perubahan sosial, minat, dan sebagainya. Dan terkadang dengan anggota keluarganya mereka juga sering mengalami konflik karena merasa pendapat mereka lebih benar.

Untuk itu kehadiran salah seorang anggota keluarga baik ayah maupun ibunya ataupun saudara kandung sebagai orang yang lebih mengenal remaja sangat diperlukan, agar mereka tetap bisa terbuka dengan apa yang mereka alami saat mereka ada di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Sangatlah miris mengetahui bahwa banyaknya remaja (perempuan khususnya) mudah terbujuk oleh orang-orang yang baru dikenalnya. Seharusnya mereka bisa dicegah dengan diberikan contoh yang baik, dibimbing dan diberikan perhatian yang cukup dirumah sehingga kemungkinan mencari kesenangan dan hiburan di luar rumah menjadi lebih sedikit porsinya. Dan kemungkinan terjadinya perdagangan dan eksploitasi anak dibawah umur menjadi lebih minim.  ***** ( Citra Dwi Fauriska : Mahasiswi Psikologi USU )

UU No.14/2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (KIP) menjadi sebuah langkah maju bagi bangsa Indonesia. Ini sejalan dengan tujuan reformasi yang digulirkan pertengahan 1998 setelah lengser Presiden Soeharto, yang salah satunya adalah transparansi.

Kehadiran dasar hukum bidang keterbukaan informasi ini dilihat dari esensinya diprediksi menjadi sarana kecerdasan anak bangsa karena UU KIP mengamanahkan semua data dan fakta harus diberikan kepada masyarakat, kecuali yang disebutkan dalam pasal 17 UU tersebut.

UU ini baru diberlakukan pada 1 Mei 2010, dan menjadi momentum bagi kemajuan bangsa Indonesia manakala seluruh pemangku kepentingan dan jajarannya memberi informasi seperti diamanahkan dalam UU tersebut. Ini juga menjadi tantangan pejabat birokrasi.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bersama Komisi Informasi Pusat kini sedang menyosialisasikan UU No.14/2008 tentang KIP. Undang-Undang ini sesungguhnya dapat mendorong mempercepat kemajuan dan kecerdasan anak bangsa negeri ini.

Peneliti madya bidang komunikasi dan media puslitbang profesi komunikasi dan informatika Amin Sar Manihuruk  mengatakan, kegiatan sosialisasi UU ini sudah dilakukan di sejumlah provinsi sejak diundangkan 20 hari lalu dan sekarang dilaksanakan di Aceh.

“Ini penting dilakukan sebagai upaya memberitahu kepada pemangku kepentingan dan pejabat publik bagi kelancaran arus informasi yang merupakan hak masyarakat. Dalam UU ini jelas disebutkan mengenai berbagai hal terkait hak publik untuk mendapat informasi,” ujarnya.

Dijelaskan, informasi itu adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai perkembangan teknologi secara elektronik atau non-elektronik.

Oleh karena itu, sosialisasi produk hukum baru ini penting dilakukan di seluruh Indonesia untuk diketahui masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Pejabat publik harus memberi informasi dan masyarakat berhak mendapatkannya.

Kepentingan public

“Kegiatan sosialisasi UU ini dilakukan melalui pendekatan komunikasi lokal agar lebih cepat dan mudah dipahami warga seluruh Indonesia. Masyarakat daerah akan mudah paham bila kegiatan sosialisasi disampaikan dengan bahasa daerah ini (Aceh),” kata Amin Sar.

Informasi publik adalah sesuatu yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Statement pejabat publik dikategorikan sebagai informasi publik sepanjang itu dikemukakan dalam kapasitas atau karena jabatannya sebagai pejabat publik, katanya menambahkan.

Hal ini perlu mendapat perhatian pemangku kepentingan untuk mempersiapkan infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) dan isi informasi. Tiga hal ini menjadi kendala yang harus segera diatasi jika ingin kemajuan bangsa Indonesia sejalan dan sesuai harapan.

Dalam UU yang berisi XIV bab dan 64 pasal itu mengatur berbagai hal terkait keterbukaan informasi publik dan juga sanksi bagi pejabat publik yang melanggar seperti disebut dalam pasal 51-57, dikenakan pidana antara 1-3 tahun penjara atau denda Rp5-20 juta.

Badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi untuk mendapatkan informasi, kecuali yang dapat menghambat proses penegakan hukum seperti penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan mengungkapkan data intelijen kriminal (lihat pasal 17).

Ada sejumlah informasi yang dikecualikan dalam pasal tersebut, antara lain mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

Jika diteliti secara cermat, banyak informasi publik yang wajib bagi pejabat publik dan pemangku kepentingan dibuka dan diumumkan secara berkala (pasal 9), wajib diumumkan serta merta (pasal 10) dan tersedia setiap saat (pasal 11), katanya menambahkan.

Mekanisme mendapat informasi juga diatur dalam UU itu seperti disebutkan dalam pasal 21-22. Informasi ini diperoleh berdasarkan prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Ini dimulai dari proses mengajukan permintaan untuk mendapat informasi publik sesuai format yang diminta pemohon.

Komisi informasi

Sejalan dengan UU KIP ini, Pemerintah harus membentuk komisi informasi yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan dan menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi (pasal 23).

Komisi informasi berkedudukan di Jakarta dan di Provinsi bagi komisi informasi daerah. Komisi informasi pusat tujuh anggota, provinsi lima orang yang mencerminkan unsur dari Pemerintah dan masyarakat, dipimpin seorang ketua yang dipilih secara musyawarah.

Tugas lembaga ini antara lain menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan setiap pemohon, menetapkan kebijakan umum pelayanan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, kata Dono Prasetyo.

Komisioner komisi informasi pusat tersebut mengatakan, lembaga ini memiliki wewenang memanggil/mempertemukan para pihak yang bersengketa dan meminta catatan atau bahan yang dimiliki badan publik terkait pengambilan keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa.

Oleh karena itu, Pemerintah diminta segera menyiapkan  infrastruktur, SDM dan isi informasi itu sendiri. Pembentukan kepengurusan komisi informasi daerah menjadi hal penting untuk membantu mempercepat sosialisasi dan memajukan kecerdasan anak bangsa negeri ini.

“Kami mengharapkan, infrastruktur, SDM dan isi informasi yang sesuai dengan muatan lokal hendaknya dapat segera dilakukan seiring keterbukaan informasi di era demokratisasi dewasa ini. Kami yakin, Pemerintah Aceh tidak mengabaikan kesempatan ini,” katanya.

Masyarakat yang menguasai informasi cerdas dan mereka akan berpartisipasi aktif-kreatif dalam berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilakukan Pemerintah daerah ini. Sebaliknya, masyarakat yang tidak menguasai informasi sulit mencapai kemajuan.

Pemerintah daerah diharapkan memberi dukungan serius melaksanakan UU ini. Bila masyarakat memperoleh informasi seperti diamanahkan UU tentu bangsa ini akan lebih cerdas dan cepat maju sesuai cita-cita pendiri negeri Indonesia yang kaya SDM dan Sumber Daya Alam (SDA). ( ant/ Saidulkarnain Ishak )

Seorang penggagas perdamaian yang merupakan perwakilan Pemerintah Indonesia, Dr Farid Husein, mengemukakan, Hasan Tiro semasa hidupnya selalu berpesan tentang indahnya sebuah perdamaian dan berharap agar damai di Aceh terus berlanjut.

“Hasan Tiro ingin perdamaian di Aceh ditumbuhkembangkan, karena perdamaian yang terwujud di bumi Iskandar Muda itu merupakan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat,” katanya.

Tgk Mohammad Hasan Di Tiro meninggal dunia pada usia 86 tahun  di  Banda Aceh, sekitar pukul 12.25 WIB, Kamis (3/6).

Sebelum menghembuskan nafas terakhir, pendiri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu  dirawat lebih sepekan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) akibat penyakit infeksi  paru-paru dan jantung.

Lelaki yang bertubuh sedang itu lebih 30 tahun hidup di pengasingan di luar negeri, karena pemikirannya yang bertentangan dengan Pemerintah RI. Ketika itu, dia memimpin pemberontakan dengan mengumumkan gerakan memisahkan Aceh dan NKRI pada 1976.

Sejak saat itu, situasi keamanan di Aceh kacau balau, TNI mengerahkan banyak pasukan untuk menghancurkan perlawanan bersenjata. Semuanya itu berakhir di meja perundingan di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.

Melalui iktikad baik Pemerintah RI dan pimpinan GAM tercapailah  kesepakatan untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah menelan ribuan nyawa di Aceh, dan lahirnya MoU Helsinki.

Aceh kini telah damai, rentetan senjata tidak lagi terdengar, mesin-mesin perang pun sudah “digudangkan” dan mantan petinggi GAM yang sebelumnya berada di luar negeri kerap “pulang kampung”, ada pula yang menetap kembali menjadi warga negara Indonesia.

Pada 2 Juni 2010, sekitar pukul 13.00 WIB, di ruang ICCU RSUDZA Banda Aceh, tempat mantan petinggi GAM itu dirawat, kembali tercatat sebuah sejarah ketika Menkopolhukkam Djoko Susilo resmi mengumumkan bahwa Hasan Tiro sudah sah menjadi WNI. Sebelumnya, Hasan Tiro berkewarganegaraan Swedia.

Selanjutnya, sekitar 26 jam lebih setelah resmi menjadi WNI, Hasan Tiro menghembuskan nafas terakhirnya.

Meski Hasan Tiro telah tiada, Farid Husen mengatakan, perdamaian  Aceh akan terus terbina karena sosok mantan petinggi GAM tersebut sangat ingin terus menciptakan perdamaian di bumi “Serambi Mekah” itu. “Kita yakin perdamaian di Aceh akan terus tumbuh kembang di masa mendatang seperti apa yang dipesankan oleh Hasan Tiro,” katanya.

Hasan Tiro kembali ke Aceh pada Oktober 2008 dan sejak akhir Oktober 2009 dia tinggal di rumah khusus di kawasan Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Aceh sejahtera

Seorang pengawal pribadi Hasan Tiro, Khairuddin, juga menyatakan “wali nanggroe”, sebutan untuk Tiro, semasa hidupnya  selalu menginginkan agar masyarakat Aceh sejahtera dan tidak ada konflik lagi.

“Hasan Tiro menginginkan rakyat Aceh sejahtera, sehingga siapa saja yang bertemu beliau selalu mengucapkan Aceh, Aceh, Aceh, yang bermakna agar masyarakat sejahtera,” katanya.

Mantan kombatan GAM itu juga menyatakan keinginan agar rakyat Aceh sejahtera merupakan pesan Hasan Tiro yang harus dilaksanakan pemerintah sekarang.

Mantan Panglima GAM Wilayah Batee Iliek, Darwis Jeunib, juga mewasiatkan pesan  terakhir yang disampaikan Hasan Tiro agar masyarakat Aceh bisa sejahtera dalam situasi damai.  Jenazah Hasan Tiro yang terbungkus kain kafan dan beberapa lembar papan telah bersemayan di liang kubur.

Meureu, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, menjadi pilihan keluarga dan mantan petinggi GAM sebagai lokasi peristirahatan terakhir Hasan Tiro.

Jasad Hasan Tiro dibaringkan di samping Pahlawan Nasional Teungku Chik di Tiro, yang disebut-sebut sebagai kakeknya.

Pada pemakaman yang dipimpin Abuya Teungku Prof Muhibuddin Wali, secara bergantian mantan petinggi GAM seperti Malek Mahmud, Irwandi Yusuf dan Muzakkir Manaf, menurunkan secara perlahan jenazah Hasan Tiro ke liang lahat, sebelum ditutup kembali dengan tanah.

“Hasan Tiro boleh tiada, tapi perjuangan yang dicita-citakannya yakni Aceh makmur dan sejehtara serta damai,” kata Muhibuddin Wali seusai pelaksanaan jenazah Hasan Tiro di kompleks pemakaman.

“Aceh damai, masyarakatnya sejahtera, dan bermartabat adalah salah satu cita-cita dan harapan yang selalu disampaikan Hasan Tiro kepada kami,” tambah mantan petinggi GAM lainnya, Malek Mahmud.

Malek Mahmud, yang masih berstatus WNA itu, juga menyatakan terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menyetujui perdamaian di Aceh.

Gubernur Irwandi Yusuf menyatakan rasa kehilangan atas kepergian selama-lamanya Hasan Tiro, karena dia adalah sosok tokoh yang peduli kepentingan Aceh.

Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TAF Haikal menilai sosok Hasan Tiro adalah “guru dan orangtua” yang  peduli dengan masyarakat dan daerahnya kelahirannya.

“Saya  berharap semua komponen masyarakat mampu memaknai kepergian Hasan Tiro sebagai semangat untuk menumbuhkan perdamaian abadi menuju kesejahteraan yang berkeadilan di tengah masyarakat Aceh,” katanya.

Oleh karenanya,  menurut dia, hikmah yang dapat dipetik atas kehilangan Hasan Tiro adalah dengan meneruskan semangat untuk menjaga perdamaian.

“Jangan ada lagi dikotomi di kalangan masyarakat. Pesan itu dapat kita maknai sebagai semangat untuk maju bersama membangun Aceh yang aman dan damai dalam kerangka NKRI. Selamat jalan ‘Wali’ kami teruskan pesanmu untuk menjaga Aceh agar tetap damai,” kata TAF Haikal. (ant/ Azhari )

Andi Mallarangeng yang begitu menggebu-gebu sejak mendeklarasikan pencalonannya beberapa bulan lalu, kalah telak pada pemungutan suara pemilihan ketua umum Partai Demokrat di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat, Minggu.

Perolehan suara Andi kalah jauh dibanding dua saingannya, Anas Urbaningrum dan Marzuki Alie. Mereka adalah pemilih cerdas yang menjatuhkan pilihan atas pemikiran rasional, bukan terpedaya dengan iklan.  Namun, lihatlah kenyataannya. Andi kalah telak pada pemilihan ketua umum putaran pertama.

Pemilihan ketua umum putaran pertama menghasilkan 236 suara (45 persen) untuk Anas Urbaningrum, 82 suara (16 persen) untuk Andi Malarengeng dan 209 suara (40 persen) untuk Marzuki Alie. Sejumlah 2 suara tak sah dan dua peserta tidak menggunakan hak suaranya. Karena tak ada yang meraih 50 persen plus 1 suara, maka diadakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh Anas dan Marzuki.

Semua upaya di atas mungkin merupakan perhitungan matang dari kubu Andi bahwa dia, meski populer di kalangan masyarakat sebagai Juru Bicara Presiden selama lima tahun, tetapi tidak dekat dengan pengurus DPC dan DPD.

Dia seperti menara gading yang terlihat bagus dari jauh tetapi terasing dari kader dan pengurus Demokrat di daerah. Mungkin jika dia tidak melakukan upaya pencitraan, iklan di televisi, baliho, spanduk dan pernyataan di pers secara intensif, suara yang diperolehnya kurang dari 82.

Terlepas dari itu semua Andi mengakui dirinya kurang intensif mendekati pengurus cabang dan pimpinan daerah sehingga perolehan suaranya pada putarannya paling kecil, yakni 82 (16 persen). Kepada pers seusai pemungutan suara, Andi mengatakan dirinya lama menjadi juru bicara presiden sehingga tidak cukup waktu mendekati pengurus daerah.

Dia menyatakan calon lain, seperti Marzuki yang lima tahun menjadi sekjen PD dan Anas yang menjadi pengurus partai memiliki waktu yang cukup mendatangi daerah.

Andi yang kini menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga mengucapkan selamat kepada siapa pun yang terpilih nanti. Dia juga memberi apresiasi kepada peserta kongres yang sudah menunjukkan kepada masyarakat bagaimana demokrasi berproses di tubuh partai pemenang Pemilu 2009 itu.

Tak Cukup Pencitraan

Kekalahan Andi itu menguatkan pendapat jika ingin berhasil di dunia politik maka tidak cukup dengan upaya pencitraan saja. Setiap calon harus turun ke daerah, mendatangi konstituennya, berdialog dan menanam persepsi yang sama tentang visi dan misi partai.

Anas keika ditanya tentang baliho lawan politiknya, mengatakan, “Baliho saya ada di hati pemilih.”

Anas dan Marzuki memang minim dengan baliho dan spanduk. manuver yang dilakukan hanya sekali-kali. Tidak ada pernyataan bombastis menjelang kongres. Kematangannya baru terlihat di saat kongres.

Jika ditilik lebih jauh, hasil penghitungan suara putaran pertama Kongres II Demokrat di luar perhitungan sejumlah pihak, termasuk dari kubu tim sukses ketiga calon.

Sebelumnya Kubu Andi sangat yakin akan memperoleh sekitar 300 suara sehingga berani melontarkan usulan aklamasi. Namun, pada saat tes pertama pemungutan suara untuk percepatan jadwal pemilihan ketua umum yang digagas kubu Marzuki, pada Sabtu (22/5), kubu Andi hanya mendapat 130 suara, dan sisanya untuk kubu Anas dan Marzuki.

Pada Sabtu (22/5) malam usai pemungutan muncul rumor Andi akan mundur dari pencalonan karena 130 suara tidak cukup untuk maju ke babak kedua yang mensyarat 25 persen suara dari 533 total suara.

Namun, ternyata Andi tetap maju dan perolehan suaranya merosot jauh menjadi 82 suara saja. Sebelum hasil penghitungan usai, Andi sudah meninggalkan posisinya di panggung dan melayani wawancara dengan televisi swasta.

Sementara di kubu Anas sebelumnya muncul optimisme akan meraih 270 suara, lebih dari 50 persen plus 1, sehingga pemungut suara cukup satu putaran.

Juru Bicara Tim Anas, Ruhut Sitompul, kepada pers mengatakan, Sabtu (22/5) malam semua pendukung Anas berkumpul di sebuah hotel dan tidur bersama di lobi.

“Ketika ditanya mengapa kalian tidak pulang ke hotel, mereka (pengurus DPD dan DPC) bilang kami takut serangan fajar, Bang,” kata Ruhut mengutip pernyataan pendukungnya.

Ruhut juga menyatakan, dia sedang berpikir bagaimana menahan air mata jika Anas menang satu putaran. Kenyataannya, Anas hanya mendapat 236 suara, meski perolehannya tertinggi tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan perkiraan kubunya.

Kuda Hitam

Di luar dugaan Marzuki, si kuda hitam, mendapat peroleh suara di luar perkiraan banyak pihak. Uji coba peroleh suara melalui usulan pemilihan ketua umum yang dipercepat agaknya melambung citranya.

Dia mengalahkan Andi yang semula dijagokan dan memiliki baliho serta spanduk dukungan di mana-mana. Marzuki memperoleh 209 suara.

Artinya, terjadi perpindahan suara Andi ke Anas dan Marzuki yang sangat siginifikan. Pada putaran kedua, publik menanti akan kemana Andi dan pendukungnya akan melimpahkan suaranya.

Sebelumnya, Ahmad Mubarok, Ketua Tim Pemenang Anas, mengatakan posisi Sekjen Partai Demokrat akan diberikan kepada Edhie Baskoro (Ibas), meski tawaran itu belum dibicarakan secara serius dengan Anas.

Sejumlah pengamat menilai, kekalahan Andi karena SBY tidak memberi isyarat mendukung Andi pada saat pidato pembukaan Kongres. SBY justru mengingatkan agar tidak melakukan politik uang.

Sikap netral SBY menghidupkan demokrasi di kongres partai pemenang Pemilu 2009 itu, meskipun kubu yang didukung oleh anaknya kalah telak.

Setidaknya Partai Demokrat sudah menunjukkan bahwa mereka bukan partai keluarga (partai yang didominasi keluarga) seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. (ant/ Erafzon SAS )

Saran yang dikemukakan sejumlah pihak mengerucut pada desakan  agar pemerintah Indonesia mengambil alih secara penuh sekaligus mengelola sendiri perusahaan pelebuhan aluminium itu.

Direktur Umum dan SDM PT Inalum, Nasril Kamaruddin, di Medan, baru-baru ini, menyebutkan, PT Inalum pasca 2013 sepenuhnya tergantung kebijakan pemerintah Indonesia, apakah masih tetap akan dikerjasamakan atau justru akan dikelola sendiri.

“Sesuai ‘master agreement’, kerjasama Indonesia dan Jepang di PT Inalum akan berakhir tahun 2013 dan setelah itu opsi ada di tangan pemerintah Indonesia,” katanya.

Perusahaan yang berlokasi di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara (Sumut) itu berdiri pada 6 Januari 1976 dengan investasi awal sebesar 411 miliar yen. Sebanyak 58,88 persen sahamnya dikuasai konsorsium asal Jepang dan sisanya dikuasai pemerintah Indonesia.

Menurut Nasril Kamaruddin, jika memutuskan untuk tidak memperpanjang kerjasama pada tahun 2013, pemerintah Indonesia harus membayar ganti rugi atau membayar kepemilikan saham pihak Jepang sebesar 58,88 persen dari total aset perusahaan.

Ganti rugi dapat dibayarkan sesuai nilai buku atau sesuai nilai pasar aset pada tahun 2013 nanti. “Indonesia bisa memilih mana yang lebih murah, berdasarkan nilai buku atau nilai pasar,” katanya.

Tentang kemungkinan pihak Jepang akan melancarkan trik-trik tertentu untuk mempertahankan keberadaan mereka di PT Inalum, Nasril mengatakan hal itu mungkin saja karena Jepang memang sangat membutuhkan pasokan aluminium. “Jepang pasti mau terus punya peran di Inalum, tetapi pada 2013 nanti opsinya ada di tangan pemerintah Indonesia. Jadi semuanya tergantung Indonesia,” katanya.

Harus Diambil Alih

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Effendi Simbolon mengatakan, pihaknya merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mengambil alih operasional PT Inalum.”Kami berpendapat hampir tidak ada konstribusi Inalum untuk daerah, karena itu sebaiknya diambil alih saja,” ujarnya usai meninjau perusahaan itu, pekan lalu.

Ia mengaku telah berdialog dengan pemerintah daerah yang berdekatan dengan lokasi PT Inalum. Dalam pembicaraan itu diketahui hampir tidak ada manfaat keberadaan PT Inalum bagi masyarakat setempat.

Effendi juga berpendapat tidak tertutup kemungkinan DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) di Komisi VII DPR RI untuk membuat rekomendasi pengambilalihan operasional PT Inalum.

“Inalum hampir tidak ada konstribusinya. Padahal operasional pembangkit listriknya menggunakan air Danau Toba yang merupakan aset Sumut,” kata politisi dari PDI Perjuangan itu.

Anggota Komisi VII DPR RI, Daryatmo Mardiyanto juga mengaku kecewa dengan kurangnya konstribusi PT Inalum. Ia menemukan kondisi yang menyedihkan, karena puluhan keluarga di lokasi pembangkit listrik PT Inalum belum menikmati listrik. “Itu sama saja ‘ayam mati di tumpukan jerami,” katanya.

Ia berharap pemerintah pusat dan Pemprov Sumut tidak kembali memperpanjang kontrak kerjasama setelah 2013.”Jangan sampai kita seperti keledai yang masuk ke lubang sampai dua kali,” katanya.

Gubernur Sumut Syamsul Arifin sangat mengharapkan pemerintah pusat dapat menyerahkan operasional PT Inalum kepada Pemprov Sumut. Hal itu dimaksudkan agar perusahaan itu dapat memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat. “Selama ini kita hanya “TTS”, ‘tengok tengok saja’,” katanya.Namun demikian, Pemprov Sumut akan mengikuti apapun keputusan pemerintah pusat dalam masalah PT Inalum.

Pelajari

Wakil Ketua DPRD Sumut H Kamaluddin Harahap meminta Pemerintah Provinsi Sumut mempelajari secara cermat kontrak kerja sama pemerintah Indonesia dengan konsorsium pengusaha Jepang di PT Inalum.

“Kita minta Pemprov Sumut benar-benar mempelajari setiap detail klausul kontrak kerja sama itu agar tidak ada yang dirugikan,” katanya. Jika memutuskan untuk dikelola sendiri, pemerintah Indonesia diharuskan membayarkan kepemilikan saham konsorsium yang sebesar 58,88 persen. “Kalau dihitung-hitung, nilainya bisa mencapai puluhan triliun rupiah,” ujarnya.

Namun demikian, menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, klausul kontrak kerjasama itu juga memuat sejumlah kewajiban PT Inalum terhadap pemerintah Indonesia, pemerintah daerah dan juga terhadap masyarakat di sekitar.

Kewajiban-kewajiban PT Inalum tersebut sejauh ini diduga belum sepenuhnya dilaksanakan, meski masa kerjasama efektif tinggal tiga tahun lagi. “Kita tentu sangat tidak ingin kewajiban-kewajiban itu tidak juga dipenuhi PT Inalum sampai tahun 2013 nanti,” katanya.

Ketika ditanyakan kewajiban-kewajiban apa saja yang hingga kini belum dipenuhi PT Inalum, Kamaluddin Harahap mengaku tidak bisa menerangkan secara rinci. Namun demikian ia memastikan ada sejumlah kewajiban yang hingga kini masih diabaikan perusahaan penghasil aluminium itu.

Terkait keharusan membayar ganti rugi kepemilikan 58,88 persen, Kamaluddin Harahap mengatakan hal itu masih akan dinegosiasikan. Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menugaskan Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk menjembatani kepentingan pemerintah Indonesia dengan pihak konsorsium.

Jangan Ditunda

Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Demokrat Hj Meilizar Latif meminta pemerintah Indonesia untuk tidak menunda-nunda proses pengambilalihan PT Inalum.

“Perjanjian kerja sama ini memang baru akan berakhir tahun 2013, tetapi proses pengambilalihan itu sendiri sudah harus berjalan dan tidak boleh ditunda-tunda. Kita juga tidak boleh melupakan prinsip kehati-hatian dalam menjalani proses pengambilalihan itu,” katanya kepada ANTARA di Medan, Minggu (28/3).

Ia mengungkapkan, sesuai “master agreement”, pembicaraan terkait pengambilalihan sudah harus tuntas akhir tahun 2010.

Percepatan penyelesaian pembicaraan soal pengambilalihan harus sesegera mungkin dilakukan, mengingat pengambilan keputusan atas perusahaan berskala besar seperti PT Inalum membutuhkan penganalisaan dari berbagai aspek dan indikator.

“Banyak aspek dan indikator yang harus dianalisa secara mendetail dan sangat hati-hati, mulai dari persoalan permodalan, produksi, bahan baku, pemasaran, sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya energi, juga masalah penentuan harga,” jelasnya. Semua itu, katanya, membutuhkan perencanaan dan analisa yang matang.

Lebih jauh Meilizar menyebutkan, pada tahun 2009 perusahaan peleburan aluminium itu mampu menghasilkan 254 ribu ton “ingot” (aluminium batangan) dengan penjualan 394 juta dolar AS dan laba bersih 66 juta dolar AS.

Penjualan tertinggi tercatat pada tahun 2007 sebesar 650 juta dolar AS, sementara laba bersih tertinggi pada tahun 2005 sebesar 157 juta dolar AS.

Selain pendapatan daerah berupa pajak dan pungutan tahunan, Inalum juga memberi kontribusi berupa lapangan kerja, pengembangan kawasan industri di Kuala Tanjung Kabupaten Batubara, perbaikan perekonomian rakyat melalui penyediaan energi listrik, pembangunan jalan dan jembatan serta melalui berbagai program CSR-nya.

Kinerja perusahaan yang positif serta masih terbukanya sekitar 60 persen pasar dalam negeri, menurut dia, dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil alih perusahaan itu pada 2013 nanti.

Disamping itu, Meilizar berpendapat ada beberapa hal prioritas yang harus dicermati secara hati-hati sebelum pengambilalihan dilakukan, diantaranya terkait masalah kemitraan, penyediaan dana untuk pembayaran sisa nilai aset PLTA dan pembayaran 58,88 persen saham NAA.

Kemudian juga perihal “opportunity loss” yang terjadi di PLTA maupun di pabrik peleburan aluminium yang pernah terjadi akibat salah perhitungan kemampuan Danau Toba oleh para ahli dari Jepang.

“Pemerintah juga perlu mencermati peningkatan utang kepada lembaga keuangan Jepang akibat gejolak nilai tukar yen terhadap dolar AS yang terapresiasi, karena investasi dilakukan dalam yen sedangkan operasional perusahaan didasarkan dolar AS,” ujarnya.

Pemerintah juga perlu mengantisipasi fluktuasi harga aluminium dunia, dimana PT Inalum menetapkan harga berdasarkan harga “London Metal Exchange” (LME) yang cenderung fluktuatif.

Juga perlu dicermati ketersediaan bahan baku utama ingot yang hampir seluruhnya diimpor. “Pada dasarnya, proses pengambialihan PT Inalum harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata Meilizar. ( ant/ Riza Mulyadi )

Dalam sejarah muktamar NU, suksesi di jajaran tanfidziyah senantiasa lebih “seksi” dibanding suksesi di jajaran syuriah yang boleh dikata menggunakan pola urut kacang sesuai senioritas. Dalam tradisi NU, rais aam selalu dijabat kiai senior yang mumpuni penguasaannya di bidang ilmu agama dan memiliki kharisma kuat.

Karena itu, untuk jabatan rais aam nyaris tidak pernah diperebutkan secara terbuka, apalagi harus melalui pemilihan yang menunjukkan kuat-kuatan pendukung.

Hal sebaliknya berlaku pada pemilihan ketua umum tanfidziyah. Pemilihan ketua umum hampir selalu membuat panas suhu muktamar akibat persaingan antarkandidat.

Muktamar NU di Situbondo pada 1984 dan di Cipasung pada 1994 boleh dibilang sebagai muktamar “terpanas” dalam perjalanan sejarah NU.

Muktamar di Situbondo “panas” akibat persaingan kelompok Cipete yang dipimpin KH Idham Cholid dengan kelompok Situbondo yang dipimpin KH As’ad Syamsul Arifin.

Sedangkan muktamar di Cipasung “membara” karena kuatnya intervensi pemerintah Orde Baru yang ingin menempatkan Abu Hasan sebagai ketua umum, namun mendapat perlawanan keras dari muktamirin.

Di kedua muktamar itu KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), cucu pendiri NU KH Hasyim Asyari, terpilih sebagai ketua umum.

Namun, muktamar di Makassar kali ini justru menunjukkan situasi yang berbeda. Suksesi di jajaran syuriah atau pemilihan rais aam justru lebih menarik perhatian.

KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, rais aam incumbent, mendapat pesaing yang cukup kuat yakni KH Hasyim Muzadi, ketua umum PBNU periode 1999-2004 dan 2004-2009.

Jika menilik tradisi pemilihan rais aam, Sahal yang lebih senior tentunya “lebih berhak” dan lebih berpeluang menempati jabatan itu kembali dibanding Hasyim.

Namun, dinamika yang terjadi di muktamar kali ini tampaknya berpeluang mengubah tradisi itu. Meski lebih junior, Hasyim mendapat dukungan tak sedikit, bahkan diklaim mayoritas, dari pengurus wilayah dan cabang NU selaku pemilik suara.

“Ada semangat untuk menjadikan lembaga syuriah lebih kuat peranannya, tak sekedar sebagai simbol. Untuk itu, dibutuhkan sosok yang kuat sebagai rais aam,”  kata tokoh NU Taufikurrahman Saleh di sela-sela muktamar, Kamis.

Beberapa hari sebelum muktamar digelar, Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Miftahul Ahyar pun menyatakan hal yang sama.

NU ke depan, kata kiai kahrismatis asal Surabaya itu,  membutuhkan pemimpin yang enerjik mengingat tantangan yang dihadapi NU semakin kompleks.

“PWNU Jawa Timur ingin rais aam yang enerjik dan mauturun ke bawah menyapa syuriah-syuriah di bawah yang saatini merasa seperti anak ayam kehilangan induknya,” katanya.

Menurutnya, saat ini begitu banyak persoalan di tingkatakar rumput yang membutuhkan perhatian serius dari pimpinan NU, termasuk adanya upaya pengaburan aqidah “ahlussunah wal jamaah” yang dianut NU oleh pihak lain.

Dengan turun langsung ke lapangan, kata Miftahul, makarais aam akan tahu persis persoalan yang dihadapi NUsehingga mampu menjawab berbagai persoalan itu secara jitu.

“Ibarat seorang dokter yang tahu persis penyakit yangdiderita pasiennya lalu diberi obat yang mujarab. Saat iniibaratnya pasien yang sedang sakit tifus hanya diberi obatpenurun panas sementara,” katanya.

Kelompok pendukung Hasyim menginginkan kepemimpinan di syuriah ke depan lebih bersifat kolektif kolegial, bukan personal yang mengerucut pada rais aam.

Mereka pun berharap lembaga syuriah ke depan tidak hanya diisi ahli agama, namun juga ahli-ahli lain yang mumpuni di bidang masing-masing, seperti pendidikan, ekonomi, bahkan tata negara.

“Dengan demikian, PBNU dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat dalam menghadapi berbagai persoalan, dan kebijakan itu datang dari syuriah,” kata Wakil Sekjen PBNU Syaiful Bahri Anshori.

Sebaliknya, pihak yang ingin mempertahankan tradisi menganggap pemilihan rais aam melalui pemungutan suara akan menjadikan NU kehilangan nilai khasnya, bahkan tak ada bedanya dengan partai politik.

“Posisi rais aam itu sangat penting untuk menjaga kewibawaan NU. Jadi, rais aam harus seorang ulama yang kharismatik, memiliki tingkat keilmuan tinggi, dan tidak bisa dibeli,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, dalam menentukan sosok rais aam sebaiknya tidak melalui pemilihan langsung, tetapi melalui musyawarah kiai-kiai sepuh atau senior.

Kelompok tarekat bahkan terang-terangan meminta Hasyim Muzadi tidak maju sebagai calon rais aam dan mengancam akan membawa organisasi mereka keluar dari NU jika Hasyim terpilih sebagai rais aam.

“Kita ada adat istiadat di NU. Jadi manakala ada yang masih lebih tua, tua ilmunya, tua pengetahuannya, sebaiknya mengarah ke sana. kecuali kalau orang-orang tua tadi sudah memberi jalan, silakan. Jadi kita hanya mau adat dijalankan,” kata Sekjen Pengurus Pusat Perkumpulan Taraket Muktabarah An-Nahdliyyah KH Masroni Muhammad. ( ant/ Sigit Pinardi )

Direktur Umum dan SDM PT Inalum, Nasril Kamaruddin yang hadir dalam dialog terlihat resah dengan banyaknya komentar miring, termasuk usulan agar pemerintah mengambil alih operasional perusahaan itu.

Ketika menjelang akhir dialog, Nasril Kamaruddin menyampaikan pernyataan yang mengagetkan hampir seluruh peserta, khususnya anggota Komisi VII DPR.

“Terkadang kami merasa tersinggung karena dianggap tidak nasionalis. Seperti bapak-bapak saja yang punya nasionalisme,” kata Nasril. Pernyataan Nasril kamaruddin itu menyebabkan 13 anggota Komisi VII langsung menatap Direktur Umum dan SDM PT Inalum.

Demikian juga dengan unsur muspida Sumut, seperti Gubernur, Syamsul Arifin, Kapolda, Irjen Pol oegroseno, Kasdam I Bukit Barisan, Brigjen TNI Asman Yusri Yusuf, Danlantamal I Belawan, Laksma TNI Syarif Husin dan Pangkosekhanudnas III Medan, Marsma TNI Chaeruddin Ray.

Telah berbuat banyak

Nasril Kamaruddin menyebutkan, PT Inalum telah berbuat banyak untuk masyarakat Sumut sejak beroperasi tahun 1973.

Selain mengeluarkan pajak yang diterima Pemprov Sumut, PT Inalum juga telah sering memberikan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu melalui program “Corporate Social Responsibility” (CSR).

PT Inalum juga berperan besar dalam upaya realisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan I, PLTA Asahan II dan PLTA Asahan III.

Ketika tiga proyek itu ditenderkan pertama kali pada tahun 70-an, tidak ada satu pun perusahaan yang bersedia untuk menerimanya.

Sekarang, setelah PT Inalum memiliki PLTA Sigura-gura dan PLTA Tangga, pelaksana pembangunan ketiga PLTA itu tidak perlu mengeluarkan biaya besar lagi untuk penyiapan dam atau bendungan sebagai salah satu infrastruktur utama. “Dam yang akan mereka pakai itu punya PT Inalum,” kata Nasril.

Perlu disadari, kata Nasril, penyiapan PLTA yang digunakan PT Inalum selama ini memang bertujuan untuk menyediakan energi dalam proses produksi aluminium di perusahaan itu.

Pihaknya menyadari adanya kegalauan masyarakat, termasuk anggota Komisi VII DPT terhadap krisis listrik yang terjadi di Sumut beberapa tahun terakhir. “Tapi, jangan ‘diantuk-antukan’ (dipertentangkan) kondisi listrik itu dengan Inalum,” katanya.

Karena itu, Nasril kamaruddin mengharapkan Komisi VII DPR tidak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, termasuk dengan mengusulkan pengambilalihan operasional PT Inalum yang kontraknya berakhir pada 2013. “Jangan tergesa-gesa sebelum ada studi lapangan,” katanya. Meski demikian, Nasril Kamaruddin menyatakan pihaknya tetap akan mengikuti apa pun keputusan pemerintah.

Kaget

Seluruh anggota Komisi VII DPR mengaku kaget atas pernyataan Direktur Umum dan SDM PT Inalum, Nasril Kamaruddin itu. “Pernyataan dari Inalum itu mengangetkan kami,” kata anggota Komisi VII DPR, Sudewa.

Ia menyebutkan, anggota Komisi VII DPR telah melakukan dialog dengan tujuh bupati yang berada di sekitar PLTA milik PT Inalum itu.

Namun dalam dialog tersebut, tidak ada satu pun bupati yang mengaku dan menyebutkan adanya manfaat dari keberadaan PT Inalum selama ini. “Hasil diskusi kami dengan tujuh kabupaten itu tidak sama dengan yang disampaikan Inalum itu,” katanya.

Sudewa meminta keseriusan dari Direksi PT Inalum untuk menunjukkan proposal perpanjangan kontrak yang tercantum dalam “master of agreement” itu. “Dari kemarin sudah kami minta, tapi tidak diberikan,” kata politisi dari Partai Demokrat itu. Sudewa mengusulkan agar permasalahan PT Inalum itu dibahas secara khusus dalam Panitia kerja (Panja) Komisi VII DPR.

Sikap tidak senang juga disampaikan anggota Komisi VII DPR yang lain, Daryatmo Mardiyanto yang menyebutkan pihaknya tidak pernah mempersalahkan PLTA Sigura-gura yang dimiliki PT Inalum. “Lalu, kok tuan sampaikan (pernyataan) seperti itu,” kata Daryatmo. “Jangan tuduh Komisi VII mempermasalahkan operasional Inalum selama ini. Saya tidak senang dengan pernyataan terbuka seperti itu,” kata politisi dari PDI Perjuangan tersebut.

Anggota Komisi VII DPR dari Partai Demokrat yang lain, Sutan Sukarnotomo malah menyatakan bahwa awal operasional PT Inalum terkesan “menjajah” Indonesia. Pada awalnya, kata Sutan, PT Inalum sangat sedikit memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memasarkan produk dari perusahaan tersebut.

Namun atas perjuangan yang gigih dari mantan Menteri Perindustrian, AR. Suhud, Indonesia akhirnya mendapatkan kesempatan dalam memasarkan produk aluminium dari PT Inalum sesuai dengan jumlah sahamnya. “Saudara mungkin tidak tahu itu,” kata Sutan.

Wakil ketua Komisi VII DPR, Effendi MS. Simbolon juga menyatakan Direktur Umum dan SDM PT Inalum, Nasril Kamaruddin tidak layak menyampaikan pernyataan itu. “Ranahnya ada di presiden,” kata Effendi.

Namun untuk menyudahi perdebatan yang mulai “panas” itu, politisi dari PDI Perjuangan itu menyarankan agar Direktur Umum dan SDM PT Inalum, Nasril Kamaruddin tidak perlu memberikan tanggapan lagi. “Sebaiknya jangan dijawab, nanti panjang urusannya,” kata Effendi. Meski demikian, Nasril Kamaruddin mencoba berdiri untuk berbicara kembali tetapi dilarang beberapa anggota Komisi VII DPR. Beberapa staf PT Inalum yang mendapingi Nasril Kamaruddin juga mengimbau agar Direktur Umum dan SDM PT Inalum itu tidak memberikan tanggapan lagi.

Rekomendasi pengambilalihan

Wakil ketua Komisi VII DPR, Effendi MS. Simbolon menyatakan pihakya tetap akan merekomendasikan agar pemerintah mengambil alih operasional PT Inalum.

Ia mengatakan, pihaknya telah berdialog dengan Pemkab/Pemko di Sumut yang berdekatan dengan lokasi PT Inalum untuk mengetahui manfaat operasional perusahaan yang memproduksi aluminium tersebut.

Berdasarkan informasi, termasuk dari dialog itu, hampir tidak ada konstribusi PT Inalum untuk masyarakat Sumut sejak beroperasi tahun 1973.

Tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) di Komisi VII DPR untuk membuat rekomendasi pengambilalihan operasional PT Inalum tersebut.

Ia mencontohkan dengan permintaan sumbangan pasokan listrik sebesar 200 MegaWatt (MW) dari pemprov Sumut yang tidak bersedia dipenuhi PT Inalum.

“Inalum hampir tidak ada konstribusinya. Padahal operasional pembangkit listriknya menggunakan air Danau Toba yang merupakan aset Sumut,” katanya. ( ant/ Irwan Arfa )