Berkeinginan jadi Ketua Umum di partai politik adalah hak dari semua anggota DPP dan DPD. Tapi untuk pastinya sesuai dengan  peraturan pada anggaran dasar dan rumah tangga partai. Pendeklarasian  Guruh ini makanya direstui Ketum sekarang Megawati Suparnoputri, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada partai. Tentu bagaimana sikap dari anggota DPP dan DPD serta DPC mengenai hal itu. Boleh saja jadi calon dan kalah seperti yang terjadi pada  kongres  partai sebelumnya yakni Partai Golkar dan  Partai PAN. Ikut calon tapi tidak menang. Tentu begitu juga dengan pemilihan Ketum PDIP ini. Guruh ikut calon tapi kalah. Sikap begini harus dianggap wajar saja, jika tampil dalam suatu perlombaan harus senang jika menang tidak menggerutu kalau kalah. Harus bangga jika menang rela jika kalah. Masih ada  hal yang dituju yakni pada Pemilu 2015 yakni Pemilu presiden dan wakil presiden. Ini lebih penting dari Ketua Umum Partai. Hanya perlu sikap dari PDIP tidak otomatis Ketum itu jadi  bakal calon presiden, karena tergantung kepada perolehan suara di DPR dan koalisinya jika  masih  diperlukan koalisi. PDIP perlu langgeng berpikir, mana yang lebih dipentingkan. Peran Ketum memang sangat penting dalam pengembangan partai sehingga dicintai oleh rakyat terlebih pencinta partai rakyat ini untuk masa depan. Ketum harus jujur, gesit, bermasyarakat, tegas bertindak dan cepat. Tidak tepat jadi otoriter sehingga hak  di daerah dicaplok oleh DPP.

Saya selaku rakyat yang cukup lama jadi pencinta PDIP terlebih untuk pusat, menerima dengan senang hati jika deklarasi Guruh itu dilanjutkan terus. Jangan takut akan kekalahan dalam kongres, tapi banggakan kemenangan pada Pemilu berikutnya. Untuk itu mulai dideklarasikan, perlu pendekatan terhadap rakyat terutama sesama partai. Rajinlah berekunjung ke daerah dan buat ide baru bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat. Jika masa lalu ada warung marhaen,  apa salahnya diaktifkan lagi. Perlu ada lokasi pertanian atau peternakan modal rakyat dan dukungn dari partai. Mudah berusaha tapi mendapat kesulitan ketika memasarkannya. Inilah yang perlu dibantu partai. Dulukan temanmu karena merekalah teman sama-sama ketawa dan menangis. Pernah datang ke Sumut, mendapat sambutan meriah dari rakyat, bagaimana jika datang lagi mendekatkan diri, tentu akan mendapat sambutan lagi. ( Marihot Siagian di Glugur Medan )

Anggota DPR Komisi III  Panda Nababan berkomentar, adanya kamar mewah/istimewa sudah  lama ada. Ketika dia jadi wartawan sudah pernah mengungkap hal demikian. Bahkan sudah rahasia umum, adanya beberapa kamar yang banyak fasailitas, tidak saja di Pondok Bambu  Jakarta tempat tahanan wanita, tapi juga tahanan lelaki .Rakyat sudah bosan akan janji-janji dan bagaimana jika tidak ada Satgas, apa tidak diketahui perbuatan melanggar ketentuan itu? Kemana petugas negara, seperti Kanwil, Dirjen bahkan Menterinya?

Kamar mewah yang ditunjukkan luasnya 8x 8 m, dilengkapi dengan kamar mandi mewah, tempat hias dan rawat anak dan rawat kulit. Pakai AC dan kemewahan lain. Ada seorang pembantu khusus. Pada hal menurut ketentuan, semua sama seperti orang tahanan lain seperti yang terlihat di tahanan wanita yang lain. Sekarang sudah terbukti tentu pejabat tertinggi, tidak lagi mengatakan, belum dapat laporan dan akan kami tindak nanti.

Penindakan itu tidak hanya satu orang tapi banyak orang yang terlibat dalam pemberian fasilitas  istimewa ini. Perlu lagi dilihat di tahanan  tempat lain seperti di Medan, Palembang, Siborongborong, Binjai. Perlu pembenahan khusus terhadap narapidana dalam bentuk yang positif, bukan memberi fasilitas istimewa yang menunjukkan keangkuhan dari pihak terpidana.

Saya selaku rakyat  mengucapkan terima kasih kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang memulai kerjanya ke Lapas. Medan sudah ditinjau, tentu   Rutan lain akan dikunjungi juga. Satgas ini tentu anggotanya banyak, kiranya tidak hanya Rutan yang dilihat tapi juga kantor Polri bagian SIM, pengurusan  pembayaran pajak kenderaan dan urusan lain yang menyangkut perkara. Demikian juga urusan pengadilan, sebelum sidang atau sebelum  masuk dalam perkara alias masih ditangan jaksa.

Lebih penting Satgas  perlu mengikuti tindak lanjut apa yang dilakukan terhadap pemberi fasilitas istimewa di Rumah Tahanan Pondok Bambu. Katanya sudah dicopot tapi kenyataan hanya dinonaktifkan.  Bagaimana dengan yang lain yang terkait dan penerima fasilitas itu berapa membayar setiap bulan? Siapa menerimanya? (  Marihot Siagian di Glugur Medan )

Penjelasan ini adalah dari Wakil Ketua KPK,bukan dari ketua dan bukan pula dari menteri dan presiden. Jadi belum satu kepastian yang kuat, hanya memang boleh-boleh saja asalkan menuruti peraturan.

Tapi begitupun pasti ada pikiran untuk membuka kesempatan keluarga pejabat atau atas nama pejabat hendak mengumpul uang pada masa lima tahun ini. Tentu pasti ramai persoalannya. Yang lebih pasti lagi panitia tender/lelang kebingungan untuk menetapkan siapa jadi pemenang.

Sedangkan belakangan ini pun sudah terlaksana titipan-titipan dari pejabat di daerah. Dengan adanya lampu kuning dari KPK ini, tentu akan lebih ramai lagi. Yang menggerutu nanti adalah yang benar-benar swasta tidak terkait dengan pejabat di daerah atau kenalan lainnya. Maka jadilah seperti kata orang, mereka-mereka juga yang mengaut uang negara itu. Resmi dan tidak resmi mereka yang mengantonginya.

Saya selaku rakyat mengusulkana agar pihak DPR apalagi pemerintah tidak menerima keterangan dari wakil Ketua KPK itu dan tidak pula wewenangnya untuk mengatakan itu. Jika ditanya  orang lain maunya jawabnya adalah hal itu  wewenang dari pemerintah atau panitia tender.

Mengenai menuruti peraturan inilah yang sulit bagi anak bangsa ini. Masih banyak yang bangga jika mampu melanggar peraturan. Ditangkap KPK atau Polisi dan Jaksa tidak masalah asalkan peraturan sudah dilanggar dan uang masuk sudah ditangan Pelanggaran tentu akan menjadi kerja penegak hukum termasuk KPK.

Jadi penjelasan ini menambah kerja dari penegak hukum termasuk KPK. Sudah ada aturan dan sudah lama dipatuhi mengapa sekarang ini   Wakil Ketua KPK membuka pinta membuat kesalahan? Bagaimana Ketua DPR dan Presiden, tepatkah suara KPK itu ? ( Marihot Siagian di Glugur Medan )

Setelah reformasi demokrasi itu menjadi tidak tertib, seakan-akan boleh berbuat apa saja sesuai dengan kemauannya. Tatakrama/tara tertib jadi ditinggalkan. Ini terutama dilakukan orang yang berkecimpung partai politik, LSM, ormas dan kelompok masyarakat lainnya. Padahal sesuai dengan kemanusiaan yang dewasa dan demokratis, sopan santun, menuruti aturan dan peraturan atau tegasnya menuruti hukum diutamakan. Telah terjadi huru hara pada sidang anggota legislatif, rapat partai/organisasi. Seperti yang terjadi pada  Munas di Pakanbaru 7 Oktober 2009. Hanya belum sampai pada angkat kursi hanya suara yang hingar- bingar dan manusia mundar- mandir. Bagi orang yang berpendidikan atau orang terdidik, sikap perbuatan seperti itu tidak pantas mereka lakukan. Apakah ini ciri-ciri partai politik di Indonesia masa sekarang ini?

Aburizal Bakrie dalam penjelasan atau keterangan kepada wartawan, sebelum Munas, akan membina Golkar menjadi partai politik  yang mampu membangkitkan Indonesia. Akan dimulai dari kadernya di daerah sampai ke desa. Kader inilah nanti menunjukkan kepada masyarakat, Golkar itu memang membangun sesuai dengan tujuan partai.Kader partai inilah nanti menunjukkan mereka orang mampu berbuat.  DPP nanti akan memberi bantuan modal kepada usaha kadernya di daerah sesuai dengan  keperluannya. Apakah janji ini akan ditepati setelah duduk dalam pimpinan puncak partai politik yang  menjadi nomor 2 di DPR. Bagaimana dengan sikapnya terhadap pemerintah apakah ikut dalam kabinet atau menjadi oposisi, belum ada penjelasan dari Ketua Umum Partai Golkar.

Saya selaku rakyat yang mengikuti perkembangan  partai politik di Indonesia, pemilihan itu sungguh tepat dan pemilih sudah tau menilai siapa yang mampu membuat partai politik itu lebih maju lagi ke depan. Partai Golkar akan dihidupkan kembali yakni berkarya untuk rakyat dan bangsa. Bukan untuk pemimpin tapi untuk rakyat biasa yang masih perlu bantuan. Semoga apa yang dijanjikan sebelum menang dapat dilaknasanakan secara baik. Harus dimulai tehun 2010 dan secara bertahap akan nyata kepada rakyat di daerah. Jangan pilih kasih tapi untuk memulainya perlu juga menetapkan dari daerah mana dimulai dan ke daerah mana diakhiri. Begitu masuk masa kampanye pemilihan Legislatif kader Golkar sudah dapat menunjukkan kepada rakyat, inilah hasil kerja kami. Inilah bukti Golkar bukan hanya janji tapi bukti yang perlu. Bagaimana pak Aburizal Bakrie? Dapat dibuktikan janji itu,, bukan hanya diomongkan. (Marihot Siagian di Glugur Medan)

Munculnya pengaduan dua calon yang kalah menimbulkan dua pendapat yang berbeda. Ada yang berpikiran jika nanti MK menerima gugatan itu, akan dilakukan Pilpres ulang. Sementara yang lain mengatakan sesuai dengan penjelasan dari pihak KPU, tidak ada celah pada UU Pemilu untuk mengadakan ulang pada Pilpres.

Memang pada Pemilu Legislatif, ada pemilihan ulang di daerah yang terjadi ketidakjujuran. Ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Nias Selatan. Bahkan di daerah lain bukan pemilihan ulang tapi hanya menghitung ulang. Sedangkan untuk Pilpres tidak ada cara  yang demikian. Hanya yang dipertanyakan mengapa kedua calon itu mengajukan permohonan gugatan kepada MK ?

Mengajukan gugatan bukan berarti menjamin akan berhasil. Boleh saja gugatan tidak diterima karena dasar hukumnya tidak kuat. Maka penggugat tidak langsung ngotot untuk tidak menerima penolakan itu.

Paling dikatakan pada dirinya dan temannya, kami telah mengajukan gugatan, tapi tidak berhasil apa yang harus dibuat. Paling mengatakan penegak keadilan itu tidak adil dan berpihak kepada yang lain.

Memang banyak yang demikian karena memang isi gugatan itu kurang jelas dan tidak punya bukti yang tepat. Jika karena DPT jelas KPU sudah mengumumkan boleh memakai KTP atau Kartu Imigrasi.

Mereka tidak memilih dan tidak terdaftar,apa boleh dikata pihak KPU sudah berulang kali mengatakan supaya mencek namanya ada di Kelurahan/ Kantor Desa. Sebelum DPT disusun, sudah ada juga penjelasan untuk mencek namanya.

Kalau dasar mereka tidak mau tau terhadap Pemilu itu, apa  harus KPU dipersalahkan? Memang harus diakui KPU kurang gesit pada Pilpres ini. Rakyat pun kurang gairah memilihnya. Satu sebab karena calon itu tidak ada yang baru di mata rakyat.

Saya selaku rakyat mengusulkan kepada temanku rakyat, jangan mau diseret orang tertentu untuk berpihak kepada mereka. Jika sudah begitu peraturan KPU selaku penguasa Pilpres, ya itulah keputusannya. Soal gugatan boleh saja sekadar untuk bersuara.

Tapi mereka lupa dengan adanya gugatan itu, berarti mereka tidak konsekwen terhadap ucapannya, apapun hasil pemilihan akan diterima dengan baik. Sekarang karena kalah mereka ribut, bagaimana jika mereka yang menang? Jika siap menang dan siap kalah terimalah itu secara sportif.

Rakyat tidak suka lagi protes-protesan, tapi mari  menerima yang menang dengan senang hati supaya mereka cepat bekerja sesuai dengan UU. Yang  penting anggota kabinet yang baru nanti hendaknya tidak itu-itu saja. yang bagus boleh diteruskan tapi yang lamban perlu diganti dengan yang lebih gesit.

Partai jangan merengek-rengek minta jabatan. Presidentil itu hendaknya dipraktekkan dengan baik, bukan hanya namanya yang sudah berubah menjadi parlementer. Partai politik ikut mengatur. ( Marihot Siagian di Glugur Medan )

Dua kelompok yang kalah katanya akan melakukan gugatan kepada MK terjadinya beberapa kecurangan dalam pemilihan itu. Kata Ketua KPU tidak ada pemilihan ulang Demikian berita di surat kabar terbitan Medan.

Sebelum dilaksanakan kampanye dilakukan pertemuan kesepakatan sesama tiga peserta Pilpres/wapres yang berisikan Pilpres dakan berjalan aman dan damai. Rakyat memegang kesepakatan itu dan memang itulah yang lebih diutamakan rakyat yakni tidak terjadi kericuhan.

Tentu demikian juga  dipegang  yang mengucapkan kesepakatan itu. Semoga demikian adanya damai dan tidak ada yang menyeret rakyat kearah pertikaian yang membawa konplik. Yang mengadu jangan emosional. Kalah dan menang adalah dua kata yang harus diterima. Menang gembira, kalah merengut

Penyelenggaran Pemilihan Umum di Indonesia sudah diserahkan kepada KPU. Jadi tidak lagi seperti sebelum reformasi Pemilu itu dilaksanakan pemerintah. Jadi sekarang lebih independen namun bagaimana pun hati memihak kepada satu dari yang akan dipilih. Tidak mungkin tidak  memilih.

Jika tidak memilih akan jadi Golput. Memilih ketiga peserta tentu akan batal pula. Memang disitulah kebebasan berpikir dari jajaran KPU dan penyelenggara lainnya, yakni ketika bertugas tidak berpihak, tapi ketika mencontreng tentu membuat pilihannya.

Kepada siapa pilihan itu tentu pula tidak ada suara dari atasan harus pilihan “A”. Demikian juga dengan pegawai negeri dan perusahaan milik negara, seperti masa lalu. Yang membisikkan pada hati adalah pikiran, lihat orangnya.

Secara umum boleh dikata masih ada kekurangan  petugas KPU, di pusat dan di daerah. Kurang gesit, sama dengan kekurangan Bawaslu. Karena orang Indonesia selalu berkata, manusia ada kekurangannya.

Kata sebagian orang jika masih makan nasi, begitulah mereka. Sama halnya belakangan sudah luntur kepercayaan pada orang lain, karena memang kejujuran sudah luntur karena akal-akal tidak sehat

Saya selaku rakyat meminta dengan hormat, temanku jangan mau siajak berkompromi untuk bergabung membuat pernyataan protes. Karena pertandingan politik untuk memlih pemimpinnya sudah usai dan sudah ditetapkan dan diumumkan pemenangnya, tidak ada lagi protes-protesan.

Jika yang kalah itu menang apa suka diprotes yang kalah? Masa sekarang ini rakyat sudah semakin matang berpikir, siapa yang banyak protes di negara ini, tandanya tidak ingin pembangunan lancar dan tepat waktu.

Memang yang kurang berbuat baik itu sering lebih banyak memprotes kekurangan yang bekerja.  Rakyat akan semakin jauh. dari orang yang ribut karena kalah. Terima saja kekalahannya, tapi berupayalah dengan baik agar tahun mendatang dicintai rakyat.

Tidak ada istilah begitu muncul langsung juara. Jika ada yang demikian, mereka ini sudah berbuat sembunyi-sembunyi di hadapan rakyat. Suaranya sedikit,perbuatan baiknya yang banyak. Istilah populer, banyak bekerja untuk kebaikan, sedikit bicara. ( Marihot Siagian di Glugur Medan )

Ketika 11 tahun lalu keaamanan di Indonesia buruk belakangan ini sudah semakin baik, rakyat pun semakin tenang bekerja. Keamanan itu bukan hanya tugas aparat tapi harus dibantu oleh masyarakat. Demikian berita di surat kabar terbitan Medan.

Memang jika dibandingkan dengan puluhan tahun lalu keamanan di Indonesia  lima tahun belakangan ini sudah baik. Orang tidak begitu takut lagi lintas malam antar kota dan di dalam kota. Tapi satu yang perlu juga adalah bepergian ke tempat ramai, terlebih ke tempat mewah.

Takut meledak bom, seperti yang terjadi Jumat 17 Juli 2009 di Jakarta.  Tewas tanpa dapat dikenali lagi  orangnya. Inilah yang belakangan penting diperhatikan aparat negara dan masyarakat.

Jika ada dari aparat atau petugas untuk keamana ini, masyarakat yang melihatnya berperan yakni menegor mereka. Jangan dibiarkan begitu saja sebagai penonton. Sebab  akan ikut jadi korban.

Perhatikan foto vidio yang disiarkan TV. Sudah terjadi kejanggalan ketika hendak tas dicek, ada satu tas tidak dicek tapi dibawa orang lain setelah badannya dicek. Coba perhatikan gambar itu dengan seksama.

Tapi karena semua diam, orang nakal pun menjalankan kegiatannya jadilah bom meledak dengan menelan korban jiwa dan harta benda.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengatakan Indonesia mampu mengatasi aksi terorisme, termasuk tentunya tidak sempat terjadi ledakan.   karena presiden sekarang masih memimpin bangsa ini untuk lima tahun mendatang, tentu akan mempersiapkan perangkat untuk itu, termasuk dana yang cukup. Melawan terorisme atau penjahat lain, harus banyak dana. Bahkan untuk kejahatan korupsi pun harus banyak dana, jika tidak petugas dapat terpengaaruh karena janji dan uang.

Saya selaku rakyat menyambut baik tentunya pernyataan presiden , Indonesia mampu mengatasi terorisme. Untuk itu saya mengajak temanku rakyat untuk tetap aktip di tempat ramai memperhatikan sekelilingnya.

Jangan tidak mau tau  gerakan sekelilingnya.  Terkadang rakyat ini mampu untuk memperhatikan gerakan karena nalurinya atau ada instink pada dirinya. Jika nerasa ada kelainan, bisikkan saja kepada petugas  didekatnya.

Jika tidak mau tau, kepada orang yang dirasa bertanggung jawab di lokasi itu. Yang penting, jika ada pembisik jangan dijadikan yang mengetaahui akan ada yang terjadi membuat dia terangka. Inilah membuat banyak dari rakyat tidak mau menolong yang kecelakaan di jalan, karena dia dijadikan tersangka.

Ditahan sebelum tersangka aslinya tertangkap. Taulah jika sempat ditahanan petugas, bermacam ragam yang terjadi. Bagaimana kesigapan aparat negara mengahadapi terrorisme dan kejahatan lainnya seperti korupsi.? ( Marihot Siagian di Glugur Medan. )

Orang tua murid sudah memprotes perpintahan itu karena mengakibatkan tambah biaya teranspor dan bertambah waktu untuk ke sekolah dan pulang. Tapi Walikota P.Siantar RE Siahaan masih tetap bersikeras untuk memindahkan gedung itu. Ada apa? Demikian rangkuman berita dari berbagai surat kabar terbitan Medan.

Pemilik modal di negeri tercinta ini, selalu mencari tempat yang tersedia dan baik dari segi pendangan mereka. Tidak peduli kepada kepentingan rakyat. Sebab mereka tetap merasa dengan kekuatan uangnya, kepentingan rakyat mudah disingkirkan. Gedung sekolah termasuk terbanyak yang mereka gusur  untuk kepentingan diri mereka.

Perhatikan di Medan sejak  tahun 80 luhan. Gedung SD, SMP dan SMA negeri tergusur. Sementara gedung sekolah swasta, mereka tidak mampu menggusurnya. Mengapa? Tentu pejabat negara yang tepat menjawab itu.  Awalnya pejabat negara mudah dipengaruhia karena memang pejabat tersebut kurang bertanggung jawab kepada tugasnya. Lebih penting isi kantong untuk persiapan masa depan anak-anaknya.

Contoh yang paling belakangan adalah persoalan Gedung SMA Negeri IV dan SD Negeri yang ada di lokasi itu. Mengapa Walikota P.Siantar menggusur sekolah demi untuk membangun hotel dan gedung lainnya ?  Jelas bukan karena kemauannya tapi terpengaruh terhadap  bujukanpengembang yang menghendaki lokasi itu.

Siapa pengembang itu ? Ini perlu dipertanyakan, karena mereka itu seperti kurang mengindahkan kemajuan pendidikana di P.Siantar tapi lebih mementingkan gedung hotel untuk kepentingan orang kaya.

Sementara pendidikan untuk kemajuan anak bangsa dilupakan. Ada gedung gantinya, memang benar tapi  di mana letaknya dan bagaimana keadaannya?

Saya selaku rakyat mengusulkan dan mengharapkan sangat agar Walikota P.Siantar mengurungkan niat tukar guling itu.  Pentingkanlah pendidikan dari pada bangun gedung hotel. Kepada Gubernur Sumut ikut mengurungkan niat itu. Bagaimana pun terjadi kejelekan pndidikan dan keresahan rakyat disana, termasuk juga rakyat S.Utara.

Untuk apa gubernur Sumut jika  tidak ada artinya untuk rakyat di daerah tingkat dua? Gubernur Sumut itu mencakup tugas di Sumut, bukan hanya di kantor Gubernur Jalan Diponegoro Medan. Rakyat di P.Siantar termasuk penduduk Provinsi S.Utara.

Bagaimana Mendik Nasional seperti diam saja persoalan pendidikan di P.Siantar ini. Inikah model baru tugas Mendiknas. Gaya tahun 2009 setelah Pemilu?

( Marihot Siagian di Glugur Medan )

Setiap hari terjadi unjuk rasa sebagai penolakan dari siswa ,guru,dewan guru dan orang tua murid. Polisi berjaga-jaga di lokasi itu dan sudah ada terpampang plakat dilarang masuk. Demikian berita di surat kabar terbitan Medan.

P.Siantar sering disebut kota pendidikan namun belum ada  perguruan tinggi negeri . Memang pada masa dulu P.Siantar satu kota pendidikan penting di S.Utara, karena banyak sekolah memengah atas negeri dan swasta.

Dekat dengan T.Tinggi dan Tapanuli. Termasuk sekolah guru yang temasuk bagus yakni Normal School yang kemudian mejjadi Sekolah Guru A (SGA). Sekolah ini normor dua setelah Bandung, selain sarana olahraga, perumahan guru dan empat arsama siswa yakni dua untuk putra dan dua putri. Setelah  SGA berubah menjadi SPG sekolah ini tetap maju dalam dunia pendidikan.

Hapus SPG berubahlah gedung itu jadi SMA sementara SD yang menjadi latihan sekolah guru tetap menjadi SD negeri. Kabarnya SM 4  terrmasuk sekolah yang maju di daerah itu. Persoalannya mengapa sekolah itu dijual dan dilokasi akan dibangun hotel dan gedung lainnya? Ada apa dengan Walikota P,Siantar ?

Persoalan gedung dan lokasi tugar guling sudah pernah terjadi tapi gagal, karena memang pengalihan itu tidak tepat sasaran yakni RSU P.Saintar hendak dipindahkan ke lokasi yang penduduknya masih jarang dan jauh dari kota. Demikian juga sekolah ini, tepat pilihan Belanda membuat lokasi itu tempat mendidik genarasi muda. Dekat ke pemukiman yang ramai dan arus lalulintas lancar karena jalan ke tempat itu luas.

Seperti kata orang tua murid, jika pindah ke tempat yang dihunjuk harus dua kali sambung kenderaan. Dalam siaran di TV nampak jelas bagaimana kekesalah murid, orang tuaa dan guru akibat permainan Walikota dengan pengembang itu. Apa walikota tidak sudi memajukan anak bangsa yang tinggal di P.Siatar/Sinalungun?

Saya selaku rakyat mengusulkan kepada Gubernur Sumut terlebih Pemerintah Pusat, agar meninjau kembali tukar guling SMA IV dan gedung SD di sampaingnya. Ingat sejarah gedung sekolah itu, jika memungkinkan lokasi itu dibuat sekolah percontohan di Sumut  Paling tidak di Simalungun, sehingga jika sudah tamat dari sekolah itu sudah mampu bekerja.

Pendidikan moralitas, sangat perlu ditingkatkan sehingga, nampak jelas di masyarakat dia tamat dari SMA Negeri IV P.Siantar. Tamatan SGA dari sana pun banyak yang jadi orang maju dan terpercaya, gurunya dulu umumnya menjadi kepala sekolah ke tempat lain. Bagaimana pak SBY apakah model demikian ini memajukan pendidikan atau memang meruntuhkannya ? ( Marihot Siagian di Glugur Medan )

Yang terpenting tujuannya untuk memperbaiki penegakan hukum, Demikian berita di surat kabar terbitan Medan. Ucapan dari pejabat tinggi urusan penegakan hukum mengenai penghapusan mafia peradilan ini, sudah membosankan masyarakat.

Bahkan lebih lagi bantahan dari adanya mafia itu. Tapi rakyat yang pernah berurusan  dengan pihak penegak hukum di pengadilan, merasakan ada pengaturan dan inilah yang disebut mafia. Bukan berarti seperti mafia penjualan senjata,heroin dan barang gelap. Karena sudah terbiasa dan terjadi di banyak tempat, masyarakat mengatakan mafia. Seperti sudah ada kelompok yang mengaturnya.

Penghapusan mafia  peradilan ini, sudah ditandatangani petinggi dua pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum di pengadilan. Jaksa menuntut, hakim memutuskan. Memang terjadi tidak sejalan bahkan jauh bertentangan. Maksudnya Jaksa menuntut sekian tahun, tapi  hakim memutuskan  bebas. Alasan hakim membebaskannya karena tidak terbukti yang didakwa berbuat salah sesuai dengan hukum.

Tentu masyarakat bertanya-tanya ada apa keputusan itu? Jaksa kah yang sembrono membuat dakwaan atau hakim membuat keputusan yang keliru. Atau memang ada yang mengatur dan mungkin inilah yang dimaksud mafia peradilan itu. Tapi apapun namanya itu dengan adanya nota kesepatakan itu, pihak Kejaksaan Agung, Jaksa Tinggi dan Kejari, harus tetap mengawasi jalannya persidangan di wilayahnya.

Jangan dibiarkan begitu saja dan setelah sidang berakhir dan masyarakat memprotes, barulah petinggi kejaksaan memeriksa persoalan. Demikian juga hakim perlu juga diawasi mana tau, mereka hanya mengucapkan  demi keadilan dan lain sebagainya putusan itu dijatuhkan. Rupanya dibalik demi keadilan itu ada udang di balik batu. Sering terjadi demikian masyarakat kecil mendengar keputusan itu.

Saya selaku rakyat mengusulkan agar nota kesepakatan yang sudah ditandatangani itu tidak sekadar obat penenang bagi masyarakat.

Tapi masih tetap terjadi seperti yang dikeluhkan masyarakat. Masa lalu sebelum masuk kepada persidangan, hakim mempelajari berkas perkara secara cermat. Jika belum sesuai dengan tuduhan dan memberikan bukti yang ada, hakim/pengadilan mengembalikan berkas itu kepada Kejaksaan untuk dilengkapi.

Jika sudah mulai disidangkan, tidak ada lagi alasan hakim mengatakan tidak ada bukti hukum untuk menghukum terdaksa maka dia dibebaskan. Biasanya yang terjadi demikian adalah orang kaya atau banyak kenalannya pejabat tinggi. Mengapa boleh terjadi demikian merekalah yang tau. Bagaimana pak hakim? ( Marihot Siagian di Glugur Medan )

Korupsi dapat terjadi di mana-mana termasuk di perusahaan milik negara seperti halnya PT PLN. Bahkan sudah banyak  suara di masyarakat yang meminta pemerintah untuk menyelidi dugaan korupsi. Termasuk di PLN daerah yang sering mengatakan kerugian akibat pencurian arus, tertunggaknya pembayaran dari pelanggan.

Terlebih seringnya arus listrik padam di Medan, yang membuat gusar hati pelanggaran, karena mengakibatkan kerugian kepada mereka terutama perusahaan kecil yang menggunakan arus listrik.

KPK masuk ke PT PLN tentu tidak hanya sekadar menyelidiki biasa seperti halnya penyelidikan lainnya yang dilakukan tim penyidik. KPK tentu karena ada dasar kuat ada bukti dugaan kurip setelah seorang dari pimpinan PLN ditahan KPK beberapa minggu lalu.

Inilah pengembangan penyelidikan awal seperti yang dikatakan Humas KPK Johan Budi yang kemudian akan di kembangkan kepada daerah lain di luar P.Jawa dan Bali. Tentu terkait pula nanti di mana dalam pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengatakan pertemuan dengan KPK dan Kepolisian kemarin di Jakarta.

Saya selaku rakyat mengusulkan kepada pemerintah melalui KPK untuk lebih menggiatkan penindakan terhadap koruptor di negara ini. Tapi jangan lupa juga pemerintah mencari jalan terbaik dalam menyelamatkan keuangan negara dengan jalan melakukan pencegahan bukan melulu penindakan, hukuman dan pengembalian uang yang dikorupsikan.

Harapan kepada KPK yang masuk ke PLN hendaknya tegas dan jelas, jangan seperti sikap pemeriksa lalu tidak mencari-cari kesalahan. Kesalahan itu dicari, karena dirondokkan/disembunyikana dengan berbagai kelicikan.

Jika dicari pasti dapat kesalahan itu dam dengan hati jujur untuk menyelamatkan uang negara. semua akan ditemukan. Selamat bertugas dengan menggaet pelaku kesalahan yang perlu dihukum. ( Marihot Siagian di Glugur Medan )

Pemberantasan korupsi adalah satu keinginan dari pemerintah bersama rakyat. Hanya sayang tindakannya lebih banyak  tidak terlaksana, namun selalu dikeluhkan masih merajalelanya perilaku kejahatan keuangan negara itu. Akibatnya tahun ke tahun sampai 64 tahun Indonesia merdeka dan berdaulat, kejahatan itu tak hapusnya dari perbuatan pejabat negara. Jatuhnya orde lama karena soal politik.

Muncul orde baru. Masa ini merajalela korupsi tapi tidak terungkap, karena seperti kata mereka, jika tidak ada yang keberatan tidak  dapat dilakukan pengusutan. Kemudian ada pemeriksa, tapi sudah tertanam pada hati mereka, kesalahan tidak dicari-cari.

Karena semakin parahnya perbuatan kejahatan itu, dimunculkan reformasi. Reformasi bidang birokrat, penegakan hukum, terlebih dalam penyelamatan keuangan negara. Apa yang terjadi? Perampokan uang negara di pusat maupun di daerah, jalan terus. Maka dimunculkan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) sebagai upaya tegas memberantas korupsi itu.

Sudah ada penindakan yang mereka lalukan tapi masih banyak yang tertinggal. Jika ditanya tentu jawabnya tenaga profesional masih kurang. Maka muncullah seperti kata rakyat, tangkap 10 muncul seratus. Kapan  habis?

Menyelamatkan uang negara dari perbuatan jahat pejabat, tidak mampu hanya dari penindakan terhadap penjahat itu. Mesti dilakukan upaya pencegahan. Bagaimana caranya? Tentu tidak terlalu sulit dan tidak pula mudah. Yang penting ada hati jujur dari pejabat tinggi di pusat dan di daerah.

Satu pertanyaan mengapa Menteri Keuangan Sri Muliani mampu mrnghabiskan ribuan rekening liar selama 18 bulan pada hal persoalan rekening liar itu sudah bertahun-tahun.

Orangnya sudah meninggal, tapi masih rekeningnya ada di bank atas namanya. Ini pekerjaan Inspektorat. Bagaimana ini diterapkan dalam pengawasan uang yang berada di daerah dan pusat? Sekali enambulan dilakukan pemeriksaan. Didapati penyimpangan  yang bertanggungjawab ikut keuangan termasuk bendaharawan.

Semua yang terkait pengeluaran uang itu harus diikutkan bertanggung jawab. Jangan hanya satu orang ditimpakan. Bagaimana uang keluar jika hanya satu orang yang menandatangani? Untuk ini perlu dibuat peraturaan yang tegas dan jelas. Untuk itu perlu dipelajari tata cara pengawasan pengeluaran uang tahun lima puluhan.

Saya selaku rakyat mengusulkan kepada pemerintah  sudah boleh dimulai Agustus 2009 ini, berpikir, penindakan korupsi bukan satu-satunya memberantas korupsi. Hanya sebagian kecil, yang lebih pasti adalah bagaimana mencegah perlakuan kejahatan itu.

Diawasi sebelum sampai kepada kata koruspi. Jika mereka katakan, kami diperlakukan seperti anak-anak, apa boleh buat. Jika tidak mau disebut anak-anak yang belum dewasa, mengapa dilakukan  pelanggaran aturan? Anak sekolah dihukum, karena melakukan pelanggaran aturan sekolah.

Memang itulah tujuan pendidikan yang utama, membuat anak-anak itu menjadi orang dewasa, yakni menjalankan yang baik menjauhkan yang jahat. Memang ada orang  disebut anak-anak besar artinya umurnya dewasa, pendidikannya dan jabatannya tinggi tapi perbuatan dan perilakunya  masih kekanakkanakan. Kata orang Batak jolma naso tarpinsang. Artinya sulit ajar kepadanya mmaka harus dihukum dan diperlakukaan sebagai penjahat. ( Marihot Siagian di Glugur Medan. )

Mengenai rekening liar ini sudah pernah tersiar yang ditemukan  Badan Pemeriksa Keuangan(BPK). Temuan ini disambut baik oleh Menteri Keuangan yang kemudian ditindaklanjuti pemeriksaan atas kebenarnnya oleh Insptktur Jenderal Keuangan.

Tentu timbul pertanyaan apakah setelah ditutupnya 4000 rekening liar ini, akan muncul lagi rekening liar yang baru yang dilakukan oleh pejabat baru pula? Pertanyaan ini muncul mengingat mengenai penindakan terhadap korupsi/penyelewengan keuangan negara yakni dilakukan penindakan terhadap pejabat yang melakukan kejahatan keuangan negara itu, begitu berganti  pejabat baru, muncul lagi kejahatan itu. Begitulah seterusnya makanya tidak habis-habisnya penjahat keuangan di negara tercinta ini.

Inspektur Jenderal ada di setiap departemen, bahkan di provinsi, kabupaten dan kota ada namanya inspektorat. Hanya tugasnya yang tidak menentu. Maksudnya tidak sesuai dengan  harapan negara dan bangsa.

Memang mereka  menjalankan tugasnya, hanya sekadar asal tidak, yakni untuk menerima ongkos perjalanan. Karena sudah lebih dulu diberitahukan akan kedatangannya. pejabat di daerah tentu bersiap-siap menerimanya. Sudah berlangsung cara demikian sejak orde baru.

Sebab ada satu ucapan begi mereka bukan mencari-cari kesalahan. Kapan ditemukan kesalahan jika tidak dicari? Terlalu bodohlah pejabat di daerah jika terang-terangan membuat kesalahan. Sama halnya dengan Penilik Sekolah ketika bertugas ke sekolah. Diberitahukan lebih dulu.

Tidak seperti tahun sebelum orde baru, Penilik Sekolah itu datang tiba-tiba ke sekolah. Apa yang terjadi? Kedapatanlah guru yang tidak bertugas dan lain sebagainya.  Maunya demikianlah Inspektur Jenderal, tiba-tiba datang dan memeriksa kas daerah termasuk uang yang berada di laci dan tempat penyimpanan uang. Periksa buku dan uang yang berada di tempa itu. Tidak cocok berarti ada kesalahan.

Saya selaku rakyat mengusulkan agar cara yang baik itu dilanjutkan. Terlebih  dalam pemerintahan yang baru, karena kemungkinan tidak banyak perubahan dengan yang sekarang di Departemen Keuangan. Kepada depantemen yang lain hendaknya melakukan hal sama dalam penyelematan uang negara. Jangan ada lagi rekening liar.

Uang pelicin jika meminta uang anggaran dari daerah atau instansi lain. Provinsi, bupati, walikota harus meniru sistem Depkeu ini, mengaktifkan kembali inspektorat, tidak hanya nama saja ada tapi fungsinya tidak berjalan sebagaimana layaknya. Harus beda pemerintah lama dengan yang baru, tidak hanya melanjutkan yang biasa-biasa saja. Bagaimana pak SBY-Boediono? ( Marihot Siagian di Glugur Medan. )

Permasalahan mengenai daftar sementara dan daftar tetap, selalu jadi masalah di Indonesia pada Pemilu legislatif terlebih pada Pilpres. Tahun 2009 benar-benar menghangat, karena calon presiden dan wakilnya menggugat dan mengumpulkan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Tapi sayang dari satu calon presiden dan calon wakil presiden, mengatakan mereka ribut karena takut kalah. Apa memang yang didukungnya itu sudah pasti menang? Ada apa?

Harus diakui juga pemerintah melalui KPU sudah sering mengumumkan agar warga negara mencek nama mereka pada Desa/Kelurahan apakah mereka sudah terdaftar pada daftar tetap atau hanya pada daftar sementara. Boleh saja di dalam daftar sementara ada, tapi di daftar tetap tidak ada, Akibatnya yang tidak ada pada daftar  tetap itu tidak berhak memilih/mencontreng.

Ini sesuai dengan UU Pemilu. Ini diketahui calon presiden dan calon wakil presiden. Kata mereka warga yang tidak tedaftar itu diperkirakan jutaan orang. Sedangkan daftar pemilih pada Pemilu Caleg dengan Pilpres sekarang bertambah lebih dari 5 juta orang.

Jika boleh memakai KTP dan Paspor tentu akan bertambah lagi yang akan memilih/mencontreng. Siapa yang mereka pilih tentu hak masing-masing. Lagi pula hak setiap warga negara hanya satu orang satu suara. Tidak seperti diduga, menggunakan hak lebih dari satu suara. Mengapa? Merekalah yang tau apa karena mendapat uang atau iming-iming lainnya.

Saya selaku rakyat mengusulkan agar Keputusan MK itu cepat diedarkan ke KPU Pusat dan KPU Pusat ke KPU daerah seterusnya ke PPS. Jangan  pada hari  Pemilu pihak PPS mengatakan tidak ada sampai pada kami keputusan terseebut. Seperti yang dikatakan petugas pada Pemilu 2004.

Persoalan im harus berlomba cepat. Kekurangan ini hendaknya membuat aba-aba untuk penilaian ketua dan petugas KPU Pusat yang selama ini lamban dan jika ada yang memprotes hanya menjawab sekadar melepas utang kata orang dulu. Sekali lagi saya mengusulkan sudah perlu dibuat penilaian terhadap Ketua KPU masa sekarang agar tidak terulang lagi pada Pemilu mendatang.

Jangan karena partai yang mendukung pemerintah peroleh suara banyak dianggap aman sementara keluhan partai lain dianggap seperti angin lalu saja. Bukan begitu kan? ( Marihot Siagian di Glugur Medan )

Berita ini membuktikan, jika diandalkan kepada penindakan, akan tetap terjadi korupsi. Maksudnya dilakukan pun penindakan, namun tetap ada kehilangan. Paling tidak nilai uang telah turun karena penindakan itu sudah terjadi setelah bertahun kemudian.

Makanya untuk menghilangkan kerugian negara karena perbuatan aparat nakal, dilakukan pencegahan mulai dari awal pengeluaran uang. Dibuat pemisahan jenjang jabatan keuangan, pembuat bukti pengeluaran dan yang mengeluarkan. Satu contoh tidak dibenarkan seorang kepala daerah meminjam uang di atas 80 persen dari pendapatannya dalam masa dua tahun.

Karena sudah kenyataan kepala daerah mengambil uang Rp3 miliar, setelah ketahuan dikatakan meminjam dan katanya sudah dikembalikan. Jika Kepala Dinas mengambil uang dari kas mereka harus ada  keterangan untuk apa uang itu. Kas dapat menolak jika diluar kepentingan dinas.

Uang pendaftaran mahasiswa disimpan di bank tapi orang tertentu boleh mengambil dengan alasan meminjam. Untuk ini harus ada pemeriksaan setiap hari, minggu sampai terjadi penutupan. Banyak lagi cara lain untuk mencegah tidak terjadinya pengeluaran yang di luar ketentuan

Pemeriksaan dari BPK belum tentu dapat dilakukan setiap tahun secara rutin bagi setiap instansi. Mengapa? Sering diucapkan keterbatasan petugas. Sama hal dalam proses perkara di pengadilan. negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah  Agung.

Terjadilah siapa yang mau mengurus dialah yang cepat selesai. Taulah jika berurusan dengan petugas negara di mana pun di negeri tercinta ini, tetap memakai uang. Mengambil surat tanda lulus/tamat dari sekolah harus ada uang dengan alasan uang foto copy dan legaliser.

Sedangkan yang sudah dinyatakan gratis, tambah biaya pengeluaran seperti halnya jika hendak mengganti KTP.

Karena itulah sering diusulkan melalui rubrik  pembaca ini, pemerintah supaya mengupayakan bagaimana mencegah untuk tidak terjadi korupsi. Untuik itu dibuat aturan yang jelas,dipilih pemimpin yang jujur, bukan karena kenalan dan  licik mendekati atasan.

Saya selaku rakyat mengusulkan agar yang sudah ditemukan ada penyimpangan tapi belum diselesaikan, supaya secepatnya diselesaikan. Yang akan datang  datang lagi persoalan. Mungkin saja lebih banyak atau berkurang, tapi jelas bertambahnya poersoalan akan memperlambat pekerjaan untuk menyelesaikan.

BPK perlu juga mengumumkan secara rinci  kementerian mana yang paling banyak masalah demikan juga  lembaganya. Jika sudah diketahui  pimpinan lembaga dipertanyakan sejauh mana tindakannya dalam upaya menyelamatkan keuangan negara.

Jangan hanya diumumkan tapi tidak ada tindakan  kepada atasan sebagai pembina di jajaran itu. Walaupun demikian keadaannya saya selaku rakyat mengucapakan terima kasih kepada petugas dan pimpinan BPK. ( Marihot Siagian di Glugur Medan )

Tidak ada istilah karena kaya, pemimpin partai dan pejabat tinggi nilai suaranya menjadi bertambah. Yang terpenting adalah yang membuat perkiraan jujur tidak muncul otak kotor membuat akal-akalnya supaya seseorang calon bertambah jumlah suara padanya.

Terlebih tentunya dari partai politik pendukung calon tersebut. Itulah rangkuman pemikiran yang perlu kita sadari, beberapa menit itu menentukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ketiganya samaa-sama baik, tapi  satu yang lebih baik.

Masih tahap kampanye sudah muncul otak kotor untuk menjelekkan orang lain. Muncul penilian tidak objektif yang mengatakan pemerintah sekarang kurang maju dan pemerintah mendatang akan kami buat lebih baik lagi.

Jika memang semikian mengapa sekarang saja dibuat  baik sebab dia sendiri termasuk dalam pemerintahan itu. Padahal dalam kesepakatan bersama ketiga calon adalah tidak saling menyerang, tidak saling menjelekkan.

Harus satu tujuan yaitu bagaimana membangun negara ini demi untuk memakmurkan rakyat secara bersama. Jangan seperti selama ini, kemakmuran rakyat itu hanya untuk segelintir orang tertentu. Dalam kata yang kaya tambah kaya yang miskin tetap susah.

Semua pemimpin dari awal sampai sekarang belum ada yang secara nyata tugasnya untuk kemakmuran rakyat bersama. Hanya omongnya untuk bersama, tapi kenyataan untuk mereka, sama seperti halnya pemimpin daerah yang menjadi bupati dan walikota.

Saya selaku rakyat mengusulkan dengan sangat agar semua tim sukses, pemimpin partai serta pendukungnya hendaknya jujur dan tidak mempengaruhi pemilih terlebih  petugas di tempat pemilihan setempat. Biasanya disana ada permainan yakni ketika menghitung suara dan menentukan jumlah pemilih di tempat tersebut.

Saksi pun diharapkan agar jeli memperhatikan ketika penghitungan suara, pengiriman kertas suara. Jangan terjadi seperti di Nias Selatan pada Pemilihan Legislatif masa lalu terpaksa dilakukan pemilihan ulang. Atau di Jawa Timur ketika dilakukan pemilihan gubernur di Madura harus dilakukan pemilihan ulang. Mengapa terjadi demikian? Karena tidak dilaksanakan kejujuran, otak kotor yang bekerja.

Masih begitukah anak bangsa ini, yang beragama, berpendidikan tinggi dan berjabatan tinggi? Untuk apa pendidikan tinggi itu bukankah untuk memperbaiki budi pekerti/moralnya? Pendidikan itu ditaruhnyua di lututnya? ( Marihot Siagian di Glugur Medan  )

Sudah cukup lama ada keinginan dari perjabat tinggi negara dan jajarannya,  untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Tapi setiap tahun terlebih dikala terjadi pergantian pimpinan negara  suara untuk mengentaskan kemiskinan itu cukup serius.

Tapi apa yang dikata, yang miskin tetap miskin yang kaya tambah kaya, sehingga jurang pemisah kaya miskin itu tambah lebar/dalam. Boleh dilihat semakin banyak penghuni di bawah kolong jembatan, di pinggiran rel dengan beratapkan plastik termasuk dinding dan lantai dari karton. Setiap hari banyak orang yang minta-minta.

Mengatasinya belakangan ini ditangkap Jika di Medan kalau pejabat tinggi negara datang, mereka ditangkapi dan tiga hari setelah pejabat negara dari Jakarta  pulang, mereka kembali di jalanan. Mengapa kembali lagi? Diana mereka tinggal dan bagaimana makan mereka. Ada panti sosial tapi hidup di sana sangat prihatin, sehingga mereka berpikiran lebih baik jadi pengemis di kota, namunn sering sikejar petugas

Dalam omongan di TV tersebut tidak satupun Capres, membuat secararinci bagaimana mengentaskan kemiskinan itu demikian juga mengurangi pengangguran. Ketika mereka membuat keterangan mengambang. Meningkatkan pendidikan dan menjalankan ekonomi rakyat. Boleh saja dalam jangka panjang.

Bagaimana jangka pendeknya? Karena kalau harus menunggu  hasil pendidikan boleh jadi nanti masa jabatan presiden lima tahun sudah berakhir. Yang perlu sebenarnya apa yang harus dilakuykan dalam masa dua tahun kemudian tiga tahun dan sampai lima tahun.

Dibuat perencanaan yang konkrit sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Untuk mengurangi pengangguran  pembangunan harus digalakkan apakah dilakukan pemerintah maupun swasta. Rakyat bekerja sudah termasuk juga menolong mengurangi kemiskinan itu.

Saya selaku rakyat mengusulkan kepada  presiden yang terpilih nanti agar benar-benar melaksanakan pikiran yang sudah diketengahkan itu. Sehinga tidak setiap Pilpres dibahas bagaimana mengentaskan kemiskinan.

Mengentaskan kemiskinan itu hendaknya sudah merupakan pekerjaan pemerintah, tidak  hanya tergantung kepada siapa jadi presiden.  Penampungan kaum miskin itu perlu diaktifkan dengan menambah biaya hidup dan rumah penampungan di tingkatkan  mutunya.

Untuk jangka panjang digalakkan pembangunan pertanian, pembangunan jalan yang baru dan irigasi untuk pertanian. Yang terpenting lagi jangan mengentaskan kemiskinan  menjadi topeng calon pemimpin untuk menguasai tahta kerajaan.

Jujurlah jika memang pro rakyat, mau mengentaskan kemiskinan buktikanlah nanati jika sudah menjadi pemenang. Mau satu putaran dua putaran, rakyat kurang peduli, yang penting terpilih pemimpin yang jujur dan hati bersih membantu rakyat. ( Marihot Siagian di Glugur Medan )

Politik uang selalu jadi masalah jika ada pemilihan apakah itu pemilihan kepala desa, bupati, walikota, gubernur, anggota legislatif demikian juga  jadi presiden dan wakil presiden.  Sebelum ada pemilihan selalu dikumandangkan jangan terjadi politik uang.

Maksudnya jangan ada yang memberi uang kepada seseorang untuk memilih orang tertentu. Tapi sulit dibantah dan  tidak pula mudah dibuktikan. Tapi omongan orang perorang tidak ada yang jalan untuk membagikan uang pada pagi hari menjelang pencontrengan. Kata mereka langsung anggota partai politik yang sengaja datang dari Jakarta.

Sekarang  persoalan adalah sewaktu pemilihan presiden dan wakil presiden yang selalu dihebohkan mengenai politik uang. Terlebih setelah tersiar kabar, Pemilu Presiden/Wakil Presiden hanya satu putaran. Sementara ketiga calon, sudah mengatakan kemungkinan besar terjadi putaran kedua. Suara  sekali putaran mengejutkan memang, bagaimana caranya apakah akan terjadi satu putaran. Maka semakin timbul kecurigaan besar akan terjadi satu putaran.

Saya selaku rakyat mengusulkan agar semua partai politik, mengekang diri untuk memainkan politik uang. Biarkanlah rakyat itu dengan bebas siapa yang mau dipilihnya.

Memang jika ada yang mau memberi akan mereka terima. Mereka tidak peduli apakah itu politik uang yang merusak demokrasi itu. Mengapa partai politik  atau orang tertentu mau bermain kotor? Seperti pada Pemilu Caleg itu diterima dari beberapa partai, tapi yang dipilihnya adalah orang tertentu yang sudah menjadi pilihannya sejak lama.

Kunci untuk menghapuskan politik uang itu adalah dari partai politik itu sendiri. Pidatonya mengatakan jangan main kotor dengan politik uang, tapi mereka bermain kotor juga. Seperti halnya pejabat dalam pidatonyaa jangan krupsi, kenyataan mereka banyak yang korupsi. Bagaimana Capres dan Cawapres? Berjuang untuk menang dengan cara apapuin. Betulkah itu? (  Marihot Siagian di Glugur Medan )

Persoalan rekening macat dan pencurian arus listrik, sudah lama jadi masalah. Hanya pihak PT PLN tidak mau mengumumkan rekening siapa yang macet itu dan dimana terjadi pencurian arus. Akibatnya setiap tahun perusahaan listrik negara itu katanya rugi ratusan juta rupiah.  Pertanyaan lain adalah apakah yang menunggak itu termasuk kantor pemerintah, rumah instansi dan milik orang kaya.

Sebab sudah menjadi kata umum di negeri tercinta ini, pejabat negara, orang kaya, seperti kebal aturan dan peraturan. Kapan akan berubah apakah nanti termasuk hal ini dalam tugas pemerintah membentuk pemerintah yang bersih dan berwibawa?.

Berita itu kurang terinci rekening siapa yang tertunggak itu. Jika memang mau jujur dan berani pihak PLN mengumumkan  nama dari yang menunggak itu. Untuk berapa lama dan  sudah apa yang dilakukan makanya sampai hal itu disampaikan kepada pihak Kejaksaan Tinggi.

Apakah untuk seterusnya dilakukan demikian agar semua rekening tertagih. Tidak lagi ada alasan pihak PLN mengalami kerugian karena rekening tertunggak. Bagaimana pihak PT PLN?

Saya selaku rakyat mengusulkan jika pihak Kejatisu juga tidak berhasil menagih secara prosedur biasa, diperlakukan juga sebagai perkara penggelapan uang negara. Memang jika ditumpuk akan semakin sulit membayarnya.

Mengapa tidak dilakukan pemutusan arus listrik jika tiga bulan tidak membayar atau mengangsur ? Kepada rakyat diperlakukan pemutusan,  mengapa kepada orang ini tidak dilakukan pemutusan? Maka teringatlah saya terjadinya penjualan perusahaan listrik di P.Sidimpuan dan P.Siantar.

Dulunya di dua tempat ini adalah milik  swasta, tapi karena banyak tunggakan terutama dari kantor pemerintah, rumah pejabat, akhirnya pemilik perusahaan itu terpaksa menjual usahanya itu. kepada PT PLN  Perusahaan milik negara PT PLN tentu tidak mungkin demikian.

Paling yang mungkin dilakukan tindakan tegas terhadap penunggak Perlu juga diselidiki apakah katanya tunggakan padahal sudah lunas, tentu suatu permainan orang dalam.

Saya harapkan  Gubsu  ikut menangani permasalahan itu. Kemungkinan    kantor pemerintah ikut menunggak. Jika ada kantor TNI Pangdam ikut menyalesaikannya. Jika ada kantor Kejaksaan, perlu lebih dulu melunasinya,  Malu ah, kantor pemerintah membuat contoh jelek kepada rakyat umum Termasukkah ini mengotori keingingan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ? ( Marihot Siagian di Glugur Medan )

SEJAK pemilu 1955 hingga sekarang, pola politik di negeri kita masih politik dagang sapi. Seusai pemilu, maka masing-masing parpol berkeinginan kadernya duduk di dalam pemerintahan, baik sebagai menteri ataupun nonmenteri. Yang tidak kebagian kursi kemudian menjadi oposisi atau barisan sakit hati.

Mungkin sudah saatnya kita mengakhiri pola seperti ini. Kalau untuk mendapatkan kursi di DPR ada undang-undangnya, maka idealnya untuk susunan kabinetpun harus ada juga undang-undangnya.

Misalnya, 50 persen jabatan di kabinet diperuntukkan kalangan profesional. Misalnya, menteri perekonomian, keuangan, ESDM, industri, perdagangan dan lain-lain. Sedangkan sisanya sebesar 50 persen untuk kader parpol. Misalnya, menteri agama, sosial, pemuda dan olah raga dan lain-lain.

Porsi jabatan di kabinet untuk parpol sama dengan persentase perolehan suara pada pemilu legislatif. Misalnya parpol A mendapat 20 persen suara pada pemilu legislatif, maka dia dapat jatah di kabinet sebesar 20 persen dari total kursi jatah untuk parpol. Gabungan parpol kecil cukup satu kursi. Hanya degan cara demikian maka akan tercipta pemerintahan yang kuat tanpa harus ada partai oposisi atau barisan sakit hati . ( Hariyanto Imadha )