Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta, Jumat [03/02], mengatakan KPK telah meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan terkait dugaan suap pada proyek wisma atlet untuk saksi berinisial AS tersebut. Terdapat fakta-fakta dan barang bukti baru dari hasil pengembangan kasus dugaan suap wisma atlet tersebut, ujar Abraham.

Pasal yang dikenakan terhadap Angelina Sondakh yang akrab disapa Angie ini yakni  Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena menerima janji atau hadiah.

Ia mengatakan tersangka baru ini akan menjadi “pintu masuk” untuk mengungkap keterlibatan pihak lain. Karena itu, lanjutnya, KPK sudah meminta Angie dan seseorang berinisial WK (yang kemudian diketahui Wayan Koster) untuk dicegah.

Dalam konteks KUHP sangat diperlukan dua alat bukti yang jelas. Karena itu jika persepsi masyarakat melihat seseorang sudah dapat menjadi tersangka, belum tentu dia dapat ditetapkan sebagai tersangka bila minimal dua alat bukti tidak ada.

Sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen Imigrasi telah menerbitkan surat cegah ke luar negeri atas nama AS dan WK  sesuai permintaan KPK.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana mengatakan pencegahan tersebut berlaku mulai 3 Februari 2012.

Baik Angelina Sondakh maupun Wayan Koster sudah pernah membantah atas tiduhan menerima fee untuk pemenangan PT Duta Graha Indah (DGI) sebagai pemenang proyek pembangunan wisma atlet Jakabaring senilai lebih dari Rp 191 miliar tersebut.

Dalam sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa M Nazaruddin di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), nama Angie dan Wayan Koster kerap disebut sebagai penerima total Rp 5 miliar cek yang disalurkan dua tahap dari Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang (Rosa).  ( ant )

Anggota Timwas kasus Bank Century, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Jumat [03/02] mengatakan hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas menyebutkan ada kerugian negara, karena itu KPK perlu didorong untuk segerana meningkatkan status kasus Bank Century ke penyidikan.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa dengan hasil audit forensik BPK yang menyebutkan sembilan temuan serta 12 temuan yang menyebabkan kerugian negara, maka tidak ada alasan KPK untuk tidak menaikkan status kasus ke penyidikan.

Sebelumnya, menurut Bambang, KPK menyatakan belum menemukan unsur kerugian negara sehingga kasus belum dapat dilanjutkan.

Bambang yang hadir di KPK bersama rekan-rekan anggota dewan lain yang juga merupakan Timwas kasus Bank Century yakni Ahmad Yani dari Fraksi PPP, Trimedya Panjaitan dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Nasir Djamil dari Fraksi PKS menemui Ketua KPK Abraham Samad.

Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad memang mengatakan akan menggelar konferensi pers sekitar pukul 14.00 WIB. Namun belum diketahui terkait kasus mana.

Pada konferensi pers terakhir Rabu (25/1), KPK juga telah meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 ke penyidikan, dengan menetapkan Miranda Goeltom sebagai tersangka.  Kini KPK bersiap untuk mengumumkan tersangka baru yang menurut Abraham Samad adalah kabar baik. ( ant )

Alimin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, menyatakan bahwa kegiatan pertambangan liar atau ilegal mining telah berlangsung lama sehingga  mustahil jika aparat penegak hukum tidak mengetahui hal tersebut.  Akibatnya, selain kerugian negara, kerusakan lingkungan pun tak terhindarkan.

“Sebab, pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung adalah persoalan klasik yang sudah lama terjadi. Sejauh tidak ada ‘political will’, maka sulit memberantasnya,” tegas Bambang, yang berasal dari Fraksi PDIP.

Bambang menilai, situasi pertambangan ilegal di Bangka Belitung saat ini mirip dengan kisah pakem yang digambarkan Bung Karno dahulu, bahwa bandit-bandit banyak bermunculan, baik bandit ekonomi maupun bandit politik  ”Jika hal itu dibiarkan, maka sangat sangat merugikan negara,” ungkap Bambang.

Untuk itu kata Bambang, pemerintah harus bertindak tegas. Ia menegaskan, DPR sudah memberikan dukungan, tetapi di lapangan seperti tidak ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut dia, memberantas pertambangan ilegal di Babel memang sudah sangat mendesak, terutama jika mengaitkannya dengan cadangan timah saat ini yang semakin menipis. Karena faktanya dari 100 persen timah yang diproduksi, hanya lima persen saja yang diserap oleh industri dalam negeri.

Hal ini menunjukkan bahwa industri timah di dalam negeri belum tumbuh, sehingga tidak menutup kemungkinan saat industrinya tumbuh, Indonesia akan tergantung kepada pasokan timah dari luar negeri, ucapnya. ( ant )

“Pelibatan TNI merupakan langkah mundur reformasi TNI,” kata Staf Divisi Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Chrisbiantoro di Kantor KontraS, Jakarta, Jumat [03/02].

Penyataan sikap dari koalisi LSM yang terdiri dari KontraS, Imparsial, Maarif Institute, Indonesia Coruption Watch (ICW), Migrant Care, Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) itu menanggapi janji Pangdam Jaya untuk memukul mundur jika para pendemo melakukan penjarahan dan pemblokiran jalan tol.

Chrisbiantoro menilai pelibatan militer tanpa adanya penilaian lebih dulu tentang kondisi lapangan juga melanggar UU TNI, bahkan akan membuat tumpang tindih antara tugas TNI dan Polri.

Direktur Eksekutif IDSPS, Mufti Makarim, mengatakan, pelibatan institusi TNI dalam menanggulangi persoalan aksi demonstrasi buruh dinilai bertentangan dengan semangat profesionalisme di tubuh TNI.

“Saya kira ini suatu kebijakan yang sebenarnya bertentangan dalam semangat profesionalisme TNI. Kita tahu bahwa UU TNI mendorong TNI sepenuhnya dimaksimalkan untuk fungsi pertahanan bukan pada fungsi penanganan keamanan dalam negeri,” kata Mufti.

Keterlibatan TNI dalam aksi unjuk rasa harus ada keputusan politik dan membantu polisi dalam penanganan aksi buruh adalah bentuk tergesa-gesa dan tidak dilandaskan kepada suatu upaya untuk secara konsisten mendorong reformasi TNI.

Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris itu terlihat ada upaya TNI justru ingin mendominasi fungsi pengamanan dalam konteks perburuhan ini.

“Kita tahu bahwa Polri yang memiliki kewenangan komando penanganan keamanan dalam negeri. Sementara fungsi TNI adalah perbantuan yang doktrinnya disesuaikan dengan pengamanan Polri yaitu ketertiban umum,” katanya.

Sementara itu, Direktur Program Imparsial, Al Araf menambahkan, tidak ada ekskalasi yang mengancam negara dalam demo buruh tersebut, sehingga sangat tidak layak Pangdam mengungkapkan penyataan tersebut.

“Polisi seharusnya melindungi buruh. Keterlibatan TNI tidak bisa atas permintaan kepolisian. Karena harus ada legitimasi politik dari presiden dan adanya ancaman,” paparnya.

Dikatakan dia, demo yang dilakukan para buruh merupakan hak konstitusional warga negara dan Negara harus menjamin kebebasan organisasi dan berekspresi bagi buruh dan tani. (ant )

“Kami menyerukan kembali agar pemerintah dan DPR segera menyusun langkah-langkah untuk pelaksanaan reforma agraria dan pengesahan RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Berry Nahdian Forqan di Jakarta, Jumat [03/02].

Berry Nahdian Forqan mengatakan berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam penanganan konflik maupun mediasi untuk penyelesaian konflik kurang memahami esensi permasalahan sehingga jalan keluar yang dihasilkan kurang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Dalam perspektif konflik, rakyat masih berada sebagai pihak yang lemah, kata Berry.

Berry menjelaskan, peristiwa penembakan petani di Rokan Hilir, Riau pada Kamis  memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat dan lemahnya pemahaman terhadap konflik sumber daya alam.

Tindak kekerasan yang terjadi memperlihatkan sangat tidak profesional dan proporsioanalnya aparat keamanan dalam menangani kasus-kasus konflik SDA, sehingga Walhi memandang penting untuk menarik aparat kepolisian dari kawasan konflik dan segera melakukan penyelesaian konflik SDA secara permanen.

Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah membebaskan warga yang ditangkap, melakukan pembekuan aktivitas PT MAI, melakukan penyidikan atas keluarnya ijin PT MAI di di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tahap selanjutnya dengan mengembalikan hak warga serta melakukan redistribusi aset warga yang telah dihilangkan secara paksa melalui ijin yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selanjutnya pemulihan kondisi sosial dan lingkungan warga, dimana pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan ekologis dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan  antargenerasi, penegakan HAM, dan perlindungan sosial.

“Pemerintah perlu menjamin penyelesaian konflik SDA dengan jalan damai tanpa kekerasan dengan terlebih dahulu menarik aparat Kepolisian dan Militer dari ilayah konflik,” tambahnya. ( ant)

Pengamat ekonomi Abdul Mongid di Jakarta, Jumat [03/02] mengatakan karena pembiayaan infrastruktur ini mendesak, paling tepat untuk itu adalah membentuk badan atau lembaga pemerintah khusus pendanaan infrastruktur.

Sebaiknya jangan membentuk bank karena ada aturan melekat yang harus dipenuhi seperti modal minimum, manajemen risiko, dan kehati-hatian dalam pemberian kredit, padahal lembaga ini sifatnya mendesak. “Lebih tepat kalau membentuk badan atau lembaga pembiayaan,” kata dosen Paska Sarjana STIE Perbanas Surabaya ini.

Menurutnya, jika tidak berbentuk bank, maka lembaga ini tidak memerlukan dana masyarakat untuk diputarkan menjadi kredit infrastruktur. Sedangkan dengan bentuk badan pembiayaan maka pendanaan bisa dilakukan melalui penerbitan obligasi atau surat berharga jangka panjang.

Bentuk badan atau lembaga pembiayaan, menurut Mongid juga lebih fleksibel karena bisa berprinsip “autonomos investment” atau investasi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan pendapatan nasional dan tingkat bunga.

“Dengan prinsip ini proyek-proyek infrastruktur bisa terus berjalan dan didahulukan tanpa terpengaruh kondisi ekonomi nasional, sesuatu yang sulit dilakukan perbankan,” katanya.

Mongid juga mengharapkan badan pembiayaan ini segera dibentuk pemerintah, karena kondisi infrastruktur di Tanah Air sangat mengkhawatirkan dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang diharapkan.

“Badan atau lembaga pembiayaan infrastruktur ini harus di bawah Pemerintah tetapi dipimpin orang-orang profesional untuk menjauhi dipakai kepentingan politik, karena ini sudah mau Pemilu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta BI untuk membantu proses pembentukan bank infrastruktur untuk mendukung pembangunan infrastruktur di negara ini yang selama ini menjadi kendala percepatan pembangunan ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menyampaikan salah satu syarat suksesnya bank infrastruktur yang akan didirikan Pemerintah adalah bebas dari intervensi siapa pun dan dikelola secara profesional.

Sementara syarat lain, keberhasilan sebuah bank infrastruktur nantinya adalah harus didukung payung hukum pembiayaan jangka panjang yang kuat dan disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang rendah. (ant )

Pengamat ekonomi Tony Prasetiantono di Jakarta, Jumat [03/02] mengatakan menaikkan harga BBM lebih realistis dan mudah dibanding membatasi konsumsi BBM bersubsidi dan melakukan konversi dari BBM ke Bahan Bakar Gas. “Konversi BBM ke BBG kan perlu waktu, tidak bisa 2 atau 3 bulan. Setidaknya 3 tahun,” kata komisaris independen Bank Permata ini.

Sementara untuk menaikkan harga BBM, bisa dilakukan dengan beberapa opsi yaitu pertama ke harga yang terjangkau RP5.500 per liter atau naik Rp1.000, dan membedakan kenaikan harga BBM untuk motor, kendaraan umum dan kendaraan pribadi. “Yang paling terjangkau menaikkan Rp1.000 per liter. Dampak inflasinya sekitar 1 persen,” kata Tony.

Ekonom dari UGM ini juga mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun lalu, saat inflasi dalam posisi rendah yaitu 3,79 persen sampai akhir 2011.

Sedangkan untuk tahun ini, Tony menilai kenaikkan BBM sebaiknya dilakukan antara Maret – April, saat inflasi diperkirakan di posisi rendah karena masa panen.

Secara umum, Tony memperkirakan ekonomi Indonesia jauh dari dampak krisis keuangan Eropa dan akan tetap tumbuh antara 6 – 6,3 persen, meski harus tetap waspada karena pasar keuangan akan terus bergejolak.

Sebelumnya pengamat energki Kurtubi juga menilai opsi menaikkan harga premium seharusnya lebih dipilih Pemerintah dibandingkan pembatasan penggunaan premium.

“Lebih baik naikkan harga premium sebesar Rp1.500, sehingga harga hanya naik 33 persen, dibandingkan bila rakyat dipaksa pindah dari premium ke pertamax, artinya harga naik 100 persen,” kata Kurtubi.( ant )

Kadiv Perdagangan Saham BEI, Andre P.J. Toelle dalam keterbukaan informasi Jumat mengatakan saham TRIL dapat diperdagangkan lagi di pasar reguler dan pasar tunai mulai sesi I perdagangan Jumat [03/02].

Sebelumnya Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL) mulai sesi I perdagangan Kamis.

Suspensi tersebut terkait dengan melonjaknya harga saham TRIL. Harga kumulatif saham TRIL naik Rp77 atau 122,22 persen dari harga penutupan Rp63 pada 17 Januari 2012 menjadi Rp140 pada 1 Februari 2012. (ant )

“Ada 136.890 rekening yang tidak masuk kategori penjaminan penuh dengan total saldo keseluruhan Rp1.436,45 triliun,” kata Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani dalam konferensi pers di Kantor LPS, Jakarta, Kamis (2/2).

Menurut Firdaus, jumlah dana tersebut lebih dari setengah total dana simpanan perbankan yang dicatat oleh LPS sebesar Rp2.803,32 triliun dengan jumlah 101.366.680 rekening per 31 Desember 2011.  ”Jadi, jumlah rekening yang masuk kategori penjaminan penuh atau bernilai di bawah Rp2 miliar ada 101.366.680 buah,” kata Firdaus.

Sementara itu, lanjut Firdaus, total dana simpanan yang memperoleh penjaminan penuh adalah sebesar Rp1.667,66 triliun, termasuk rekening yang bernilai lebih dari Rp2 miliar, karena tetap mendapatkan penjaminan Rp2 miliar.

Dalam menentukan kategori suatu rekening layak mendapat jaminan atau tidak, LPS melakukan penilaian dari segi nilai saldo simpanan maksimal serta tingkat suku bunga deposito yang diperoleh nasabah.  Saat ini, LPS rate adalah sebesar 6,5 persen untuk bank umum dan 9,5 persen untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). ( ant )

“Peringkat investasi Indonesia yang meningkat menunjukkan kondisi perekonomian makro Indonesia semakin stabil,” kata Presiden Direktur PT Bank UOB Indonesia Armand B. Arief, di sela seminar Economic Outlook 2012 bertajuk “Journey of Wealth in The Year of Dragon”, di Jakarta, Kamis [02/02] malam.

Menurut Armand, ekonomi Indonesia akan bertahan dengan permintaan domestik, pendapatan segmen menenah dan sektor komoditas yang dapat dijadikan andalan dalam kondisi perekonomian global yang tidak menentu.

“Membaiknya peringkat investasi menjadi ‘investment grade’ akan mendatangkan peluang besar bagi pasar Indonesia karena makin memperkuat posisi Indonesia di mata investor domestik maupun global yang dapat mendorong ekspansi bisnis,” tegas Armand.

Sementara itu ekonom Chatib Basri menyatakan bahwa resesi perekonomian global saat ini tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia karena didukung pasar domestik yang terbilang besar dan memberikan sumbangsih untuk kenaikan Gross Domestic Product (GDP).

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 berkisar 5,5-6,5 persen dengan tingkat inflasi 4-5 persen masih terbilang stabil,” ujar Chatib.

Ia menjelaskan pencapaian GDP tersebut sejalan dengan pertumbuhan kalangan masyarakat kelas menengah yang membentuk tren konsumsi dan bisnis baru yang memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Pencapaian itu ditambahkan Chatib, selayaknya mendatangkan peluang ekonomi Indonesia untuk berkembang di 2012. Meski begitu katanya, untuk meningkatkan perekonomian nasional dibutuhkan campur tangan dan dukungan dari pemerintah. (ant )

Dalam data perdagangan BEI, ELSA bergerak pada frekuensi transaksi sebanyak 20.040 kali dengan volume perdagangan mencapai 275 juta lembar saham senilai Rp75,036 miliar. Sementara saham-saham teraktif lainnya yakni, Tempo Intimedia (TMPO), Adaro Energy (ADRO), Bank Mandiri (BMRI), Agis (TMPI).

Selain itu, Alam Sutera Realty (ASRI), Astra International (ASII), BW Plantation (BWPT), Gema Grahasarana (GEMA), Garuda Indonesia (GIAA).

Menurut data perdagangan saham di BEI, tercatat dari 10 saham teraktif bergerak menguat yakni, TMPO naik Rp26 ke Rp142, ADRO naik Rp90 ke Rp1.960, ASRI naik Rp35 ke Rp530, ASII naik Rp350 ke Rp78.050, BWPT naik Rp50 ke Rp1.320, GIAA naik Rp50 ke Rp630.

Sementara saham yang mengalami pelemahan yakni, ELSA turun Rp10 ke Rp260, BMRI turun Rp100 ke Rp6.650, GEMA turun Rp10 ke Rp315. Sedangkan saham yang tidak bergerak harganya, TMPI Rp128.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 51,93 poin atau 1,31 persen ke posisi 4.016,90. dengan volume transaksi perdagangan saham BEI tercatat mencapai 4,967 miliar lembar saham senilai Rp5,968 triliun. (ant )

Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin berpidato dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan yang telah dikatakan beberapa utusan mendekati kesepakatan tentang rancangan itu, kata diplomat tersebut –yang tak ingin disebutkan jatidirinya.

Bagian teks itu yang paling menjadi sengketa ialah pernyataan dewan “sepenuhnya mendukung” rencana Arab, yang antara lain menyeru Presiden Suriah Bashar al-Assad agar mundur. Moskow menyatakan itu bisa berubah jadi “perubahan rejim”.

Kendati ada keberatan dari Rusia, pembuat rancang resolusi tersebut dari Arab dan Eropa tampaknya tetap bermaksud melakukan pemungutan suara pada Kamis malam, kata diplomat tersebut –yang menghadiri sidang dewan tersebut.

Tindakan seperti itu bukan berarti pemungutan suara segera dilakukan dan tidak jelas kapan para penaja resolusi tersebut akan menyerukan pemungutan suara, demikian laporan Reuters –yang dipantau ANTARA di Jakarta, Jumat pagi.

Duta Besar Kolombia Nesto Osorio mengatakan kepada wartawan bahwa pembahasan dewan direncanakan dilanjutkan Jumat waktu setempat.

Sebelum pertemuan itu, Duta Besar Pakistan Abdullah Hussain Haroon mengatakan kepada wartawan bahwa dewan 15-anggota tersebut “berjarak dua dua kata” dari kesepakatan mengenai versi yang diubah dari rancangan resolusi Arab-Eropa yang dibagikan di dewan oleh Marokko.

Namun pendapat itu dibantah oleh Duta Besar AS Susan Rice –yang mengatakan, “Pendapat saya bukan begitu.”

Rusia telah memimpin penentangan terhadap resolusi rancangan tersebut, yang mengupayakan penyelesaian 10 bulan pertumpahan darah di Suriah, sementara pasukan keamanan telah menindas pemrotes anti-Bashar.

Moskow menyatakan Rusia takkan membiarkan terulangnya resolusi Maret 2011 mengenai Libya, yang membuat NATO turun tangan membantu pemrotes untuk menggulingkan pemimpin Libya Muamar Gaddafi.

Meskipun Churkin telah mengatakan kesepakatan mengenai jenis resolusi yang sama mengenai Suriah mungkin dicapai, ia awal pekan ini mengatakan Moskow tak bisa memberi suara yang mendukung sampai setidaknya Selasa depan.  Namun negara Arab dan Eropa telah mendorong pemungutan suara dilakukan lebih cepat dari masa itu, mungkin Jumat. (ant/rtr )

Saat menyampaikan pidato terbuka dalam penutupan Konferensi Herzliya, Barak menyatakan Israel bersedia melakukan tindakan sebelum keadaan “sangat terlambat”. “Ada kepercayaan luas internasional bahwa penting untuk mencegah Iran berpaling kepada ‘nuklir’ dan tak ada pilihan yang bisa diangkat dari meja,” katanya.

Barak menyatakan perlu untuk melakukan tindakan sebelum Teheran mencapai kemampuan nuklir, yang dikatakan Iran untuk tujuan sipil, guna mencegah Iran menjadi ancaman global, kata harian Ha’aretz.

“Siapa pun yang mengatakan ‘nanti’ bisa menghadapi kenyataan sudah terlambat,” kata Barak sebagaimana dikutip Xinhua –yang dipantau ANTARA di Jakarta, Jumat.

Wakil Perdana Menteri Israel Moshe Ya’alon, Kamis, juga memperingatkan mengenai konsensus tentang “Iran yang memiliki nuklir”, dan menekankan itu bisa jadi “mimpi buruk buat dunia bebas”.

Namun, Ya’alon –yang juga adalah Menteri Urusan Strategis dan mantan kepala staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), mengatakan Barat dapat melancarkan serangan militer terhadap setiap instalasi nuklir Iran.

“Setiap instalasi yang dipertahankan oleh manusia dapat ditembus,” katanya. “Setiap instalasi di Iran dapat diserang, dan saya berbicara dari pengalaman sebagai kepala staf IDF.”

Kamis pagi, Direktur Dinas Intelijen Militer Israel Mayor Jenderal Aviv Kochavi mengatakan dalam konferensi Herzliya bahwa Iran “sekarang siap membuat bom nuklir”. (ant/Xinhua/Oana )

“Pasal yang berisi mekanisme amandemen tersebut menyulitkan DPD untuk mencapai tujuannya karena usulan penyempurnaan harus disertai draft sementara yang menyebut secara khusus pasal apa yang ingin diubah. Sementara usulan DPD bersifat paket,” kata Mahfud dalam “Pekan Konstitusi” bertema “UUD 1945, Amandemen, dan Masa Depan Bangsa” di Jakarta, Jumat [03/02].

Pasal 37 UUD 1945 berbunyi, “Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.”

Mahfud melihat bahwa usulan DPD tidak menyertakan pasal mana yang harus dirubah karena masih bersifat konseptual. Sepuluh poin usulan perubahan DPD diantaranya adalah penguatan sistem presidensil, penguatan wewenang Mahkamah Konstitusi, penajaman pasal tentang pandidikan dan ekonomi, penambahan pasal tentang Hak Asasi Manusia, adanya forum khusus pengadilan untuk pejabat negara, dan pembukaan peluang untuk calon presiden jalur perseorangan.

“Ubah pasal itu dengan mengusulkan pasal baru yang membuka kemungkinan dilakukannya amandemen dengan mekanisme yang lebih mudah,” kata Mahfud yang berbicara tidak dalam posisi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Mahfud kemudian mengatakan bahwa secara akademik masih terdapat kelemahan dalam UUD 1945. Dia mencontohkan Pasal 8 yang berbunyi, “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Selambat-lambatnya tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya”

“Bagaimana jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhenti dan kemudian Partai Demokrat tidak mengajukan calon ke MPR? Jika hal tersebut terjadi maka akan terjadi kekosongan kekuasaan,” kata Mahfud.

Dia juga menegaskan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) harus ditinjau ulang. Mahfud berpendapat bahwa konflik pemilihan umum daerah sebaiknya ditangani Mahkamah Agung.

“Seharusnya MK mempunyai wewenang untuk keluhan konstitusional karena banyak masyarakat yang dirugikan oleh Undang-Undang tertentu dan keputusan terakhir pengadilan Peninjauan Kembali,” kata Mahfud. Keluhan konstitusional berasal dari masyarakat yang sudah tidak mempunyai jalur hukum untuk mengajukan keluhannya. (ant )

“Salah satu agenda utamanya memilih siapa tokoh yang layak dijadikan calon presiden atau wakilnya,” ujar Ketua DPW PPP Jatim Musyafa Noer kepada wartawan di Surabaya, Jumat [03/02].

Mukernas direncanakan berlangsung di Jawa Timur pada pertengahan bulan ini. Nantinya perwakilan dari unsur DPC maupun DPW akan mengusulkan nama tokoh yang layak memimpin Indonesia selama periode 2014-2019.

Kendati demikian, nama Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengemuka. Bahkan Musyafa berani memastikan 90 persen mendukung Menteri Agama tersebut sebagai calon wakil presiden.

“Kalau DPW PPP Jatim sepertinya bulat ke Pak Suryadharma Ali. Kemungkinan besar para DPW PPP lainnya juga sepakat,” kata dia.

Hanya saja, lanjut Musyafa, pihaknya belum berani mencalonkan kader internal untuk bertanding di ajang Pemilihan Presiden 2014.

“Tapi kalau untuk calon wakil presiden, kami sepakat memberikan dukungannya ke ketua umum. Kami siap mengawal dan memenangkan Suryadharma Ali,” papar mantan anggota DPRD Jatim itu.

Sementara itu, Karena hampir dipastikan PPP tidak mengusung calon presiden maka partai berlambang Kabah tersebut akan berkoalisi dengan partai politik lainnya. Kendati demikian pihaknya dipastikan tetap solid.

“Kalau koalisi dengan siapa-siapanya memang belum, tapi juga tidak bisa dianggap remeh tentang kekuatan politik ke depan,” tandas dia.

PPP Jatim yang telah ditunjuk sebagai tuan rumah, lanjut Musyafak, saat ini tengah fokus pada persiapan Mukernas dan mengkonsolidasikan di kalangan internal PPP Jatim untuk ( ant )

“Dokumen itu sudah diserahkan dalam kunjungan Menlu ke markas PBB,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, kepada pers di Jakarta, Jumat [03/02]. Dengan adanya ratifikasi traktat pelarangan yang diserahkan Indonesia, maka masih tersisa delapan negara yang melakukan ratifikasi.

“Mereka adalah India, Pakistan, Iran, Israel, Mesir, Amerika Serikat, Korea Utara, dan China,” jelas Michael.

Indonesia merupakan negara ke-36 yang mengesahkan ratifikasi pada awal Desember tahun lalu. Dari 44 negara pemilik reaktor dan senjata nuklir (Annex II), baru 36 negara yang meratifikasi traktat itu.

“Kami terus mendorong agar negara ataupun pihak-pihak yang belum meratifikasi untuk mengesahkannya segera, agar traktat tersebut memiliki kekuatan legal dan mengikat,” tambah dia.

Sebelumnya, Indonesia sempat menunda ratifikasi karena menunggu negara-negara yang memiliki nuklir lebih dulu meratifikasi traktat ini. Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, berpendapat dunia yang bebas nuklir akan mendorong perdamaian dunia.

“Jaminan dari ancaman senjata nuklir hanya bisa dicapai dengan penghapusan uji coba senjata nuklir tanpa syarat dan tanpa standar ganda,” ujar Marty beberapa waktu lalu.

Dengan dilakukannya ratifikasi, nantinya akan menginspirasi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara untuk segera meratifikasi traktat tersebut dan mewujudkan kawasan itu menjadi daerah bebas nuklir melalui penandatanganan protokol bebas nuklir. ( ant )

“Pertemuan itu akan dihadiri 18 komisi Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai negara Islam dan juga dihadiri langsung Sekjen OKI, Ekmeleddin Ihsanoglu,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, kepada wartawan di Jakarta, Jumat [03/02].

Pertemuan itu akan membahas berbagai isu penerapan HAM, masalah internal seperti sistem kerja dan prioritas komisi kedepannya. Indonesia sendiri akan diwakili oleh wakil Indonesia untuk Komisi Independen Permanen Hak Asasi Manusia OKI, Siti Ruhaini Dzuhayatin.

Anggota lainnya yang akan hadir yakni Wael Attiya (Mesir), Mohammed Raisouni (Maroko), Saleh bin Mohammed al-Khatlan (Arab Saudi), Mahmoud al-Aker (Palestina), Elham Ibrahim Ahmed Mohamed (Sudan), Adel Issa Al-Mahry (Uni Emirat Arab).

Kemudian, Ousman Diao Balde (Guinea), Mohamed Kawu Ibrahim (Nigeria), Med. S.K. Kaggwa (Uganda), Mohammed Lamine Timbo (Sierra Leone) and Mohammad al-Bashir Ibrahim (Chad).

OKI adalah organisasi internasional nonmiliter yang didirikan di Rabat, Maroko pada 25 September 1969. Organisasi itu memiliki 57 negara anggota dan memiliki perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

OKI ditujukan sebagai wadah bagi komunitas Islam berkumpul, solidaritas dan memajukan hak asasi manusia.

Sementara, Komisi Independen Permanen HAM OKI dibentuk pada pertengahan 2010 di Kazakhstan. Komisi itu bertugas melakukan pemantauan dan memastikan penerapannya di negara-negara anggota. ( ant )

Siaran pers KBRI New Delhi yang diterima ANTARA di Jakarta Jumat [03/02] menyebutkan Ketua Tim Pengembang Tablet “Aakhaas”, Prof. S. Yadav,  yang didampingi penjabat Direktur IIT Rajasthan Prof. B. Ravindra, menyampaikan kesediaan itu kepada Dubes RI untuk India, Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi M. Ghalib dalam kunjungannya ke IIT Rajasthan, Jodhpur, India, Rabu (1/2).

IIT Rajahstan India baru-baru ini menghebohkan jagad informasi teknologi dunia dengan memproduksi komputer tablet termurah seharga 35 dolar AS. Prof. Yadav menjelaskan bahwa kunci murahnya komputer tablet itu sederhana.

“Pertama, komponen harus dipilih yang murah tanpa mengorbankan mutu,” katanya. “Kedua, proses produksi harus dioptimalkan, dengan mempertimbangkan aspek lokasi, upah buruh dan distribusi.

Yang penting lagi, lanjut dia, adalah jumlah produksi yang harus mencapai jumlah massal sehingga skala ekonominya bisa dicapai.

Pemerintah India melalui Kementrian Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kementrian Pendidikan) telah menargetkan untuk membagi tablet tersebut kepada 18 ribu sekolah di seluruh India, sehingga jumlah produksinya lebih dari cukup untuk bisa menekan harga.

Tablet “Aakaash” ini telah dikembangkan lebih jauh, seperti ditunjukkan dalam kunjungan tersebut. Kalau versi pertama prosesornya hanya 300 MHz, sehingga lambat untuk pemutaran video, maka sekarang telah ditingkatkan hingga 1,2 GHz, sehingga kinerjanya jauh lebih baik.  ”Memang harganya menjadi 60 dolar,” ujar Prof.  Yadav.

Dalam kunjungan itu Dubes Andi M. Ghalib yang didampingi Atase Pendidikan KBRI New Delhi Dr. Son Kuswadi itu, menyambut baik tawaran tersebut, dan akan mengajak beberapa universitas di Indonesia untuk menyambut tawaran itu.

Selain itu Dubes RI akan mengusulkan kepada Mendikbud untuk mengadakan program serupa di Indonesia, dengan menggandeng IIT Rajasthan ini yang telah bersedia memberikan bantuan teknisnya.

Kunjungan itu juga bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana IIT Rajasthan yang baru dibangun 2008 telah berkembang begitu cepat.

“Bayangkan, baru kurang dari empat tahun, sudah bisa berkiprah dan bisa menarik perhatian dunia dengan tablet murah”, ujar Dubes yang mantan Jaksa Agung era Habibie ini.

Penjabat Direktur  IIT Rajashtan Prof. B. Ravindra menjelaskan bahwa lembaga itu  didirikan dengan konsep memilih “Center of Excellence” apa yang dibutuhkan India. Dari pilihan tersebut, baru dirancang keperluan SDM, Laboratorium dan manajemennya.

IIT Rajasthan memilih teknologi informasi  yang murah, energi dan lingkungan sebagai “center of excellence” yang dipilih. Dengan strategi pengembangan tersebut, tujuan pendirian IIT ini sudah jelas dari awal, setiap sivitas akademika paham sepenuhnya, sehingga segenap energi bisa diarahkan ke tiga prioritas pengembangan tersebut.  Pendidikan tingkat bachelor hingga doktor pun bisa langsung digelar, ujar Ravindra.

Dubes Andi M. Ghalib sangat terkesan atas konsep pengembangan IIT, yang tidak sekadar hanya memakai pendekatan konvensional. “Mengingat kita akan membangun dua institut teknologi baru di Kalimantan dan Sumatera, maka kita akan ajak para perancangnya untuk melakukan “benchmarking” ke Tanah Air,” kata Ghalib.

Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Teknologi Surabaya (ITS) telah ditunjuk pemerintah untuk mengembangkan institut teknologi masing-masing di Sumatera dan Kalimantan. ( ant )

Basuni mengatakan, pihaknya terus memeriksa oknum-oknum pejabat di Pemprov Sumut yang mengetahui penyaluran dana bansos tersebut. “Kita terus memanggil dan memeriksa pegawai negeri di lingkungan Pemprov Sumut,” kata mantan Kajati Sumatera Barat itu.

Ketika ditanya dugaan keterlibatan anggota legislatif dalam kasus bansos tersebut, Basuni mengatakan, pihaknya juga akan diperiksa dan termasuk oknum pejabat di lingkungan Pemprov Sumut. “Kita dalam hal ini melakukan penegakan hukum.Siapa yang diduga terlibat juga akan dimintai keterangan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut Jufri Nasution mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan meningkatkan proses penanganan dugaan korupsi bantuan bansos itu dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

Bahkan, katanya, Selasa (31/1) penyidik Kejati Sumut kembali memeriksa MS mantan Kepala Biro (Kabiro) Keuangan Pemprov Sumut.Pemeriksaan dilakukan sejak siang hingga malam pukul 20.00 WIB. “Mantan Kabiro Keuangan itu dicecar sejumlah pertanyaan mengenai penyaluran dana bansos senilai Rp214 miliar itu,” kata Jufri. (ant )

“Jadi, aparat kejaksaan tak pernah bermaksud dengan sengaja mencari-cari kesalahan seseorang seperti tudingan yang ditujukan kepada institusi hukum tersebut,” katanya di Medan, Jumat [03/02].

Penegasan tersebut disampaikannya ketika melantik Bambang Irawan P menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Medan menggantikan Raja Nafrizal, Manumpak Pane menjadi Asisten Pidana Khusus Kejati Sumut menggantikan Mansyur Zaini, Raja Nafrizal menjadi Asisten Intelijen Kejati Sumut menggantikan Andar Muda Perdana dan Rudi menjadi Kajari Pematang Siantar.

Aparat Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, menurut dia,tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak pernah mencari-cari kesalahan, apalagi dengan cara menakuti-nakuti seseorang.

“Tudingan-tudingan seperti ini perlu diluruskan, agar masyarakat dapat memahami tugas aparat kejaksaan sebagai penegak hukum,” kata mantan Kajati Sumatera Barat itu.

Basuni mengatakan, aparat kejaksaan baik itu, Asintel, Aspidsus dan Kajari dalam bertugas harus mampu mencerminkan sikap yang baik, terpuji dan dapat memberikan contoh, sehingga masyarakat akan merasa senang terhadap penegak hukum tersebut.

Dengan demikian tugas yang diemban Asintel sebagai “mata dan telinganya” Kejati Sumut untuk mengetahui kondisi yang sedang terjadi di lapangan juga berhasil tercapai.

Begitu pula tugas dengan tugas Aspidsus dalam menangani kasus-kasus yang merugikan keuangan negara, tidak ada hambatan. “Cara-cara kerja yang seperti ini harus tetap dipertahankan,” katanya.

Lebih jauh dia mengatakan, aparat kejaksaan juga perlu menjaga diri dengan baik, jangan sampai melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji, sehingga dapat mencoreng nama baik “Adhi Yaksa”.

Sebab, katanya, satu orang aparat kejaksaan yang melakukan pelanggaran hukum  seluruh akan kena getahnya, hal-hal yang seperti ini harus dapat dihindari dan jangan sampai dilakukan.

“Menjadi lah kita seorang penegakkan hukum yang baik, terpuji, berdedikasi tinggi, selalu dihormati dan dapat melaksanakan tugas penegakan hukum seperti yang diharapkan bersama,” kata mantan Wakajati Jawa Barat itu. (ant )