Jakarta ( Berita ) : Masyarakat Provinsi Maluku sangat mengharapkan sosialisasi status Tertib Sipil oleh Departemen Luar Negeri ke berbagai negara yang terutama berpotensi menanamkan modalnya di sana setelah dicabutnya keadaan Darurat Sipil enam tahun lalu sehingga kembali mendorong para pengusaha asing menamakan modal mereka terutama di bidang perikanan, pariwisata, serta pertanian.

“Menteri Luar Negeri (Hassan Wirajuda, red) berjanji akan melakukan sosialisasi dan akan mengundang para duta besar ke sana yang langsung dipimpin Menlu,” kata Ketua DPRD Provinsi Maluku Richard Louhenapessy kepada pers di Jakarta, Jumat [23/01] malam ketika menjelaskan hasil pertemuannya dengan beberapa menteri dan pejabat tinggi.

Richard mengatakan ketika beberapa tahun lalu terjadi kerusuhan sosial di Maluku, Gubernur Maluku saat itu Saleh Latuconsina antara tahun 2002 dan 2003 pernah mengirimkan surat agar daerah tersebut “ditutup” bagi pengusaha asing karena belum bisa dijaminnya keamanan bagi para pengusaha asing serta investasi mereka.

Akan tetapi, kemudian Presiden Megawati Soekarnoputri, saat itu sebenarnya telah mengeluarkan surat keputusan yang mengubah status daerah tersebut dari Darurat Sipil menjadi Tertib Sipil karena sudah mulai pulihnya keamanan di sana. “Sejak tanggal 16 September 2003, sebenarnya Maluku telah menjadi daerah terbuka atau aman berdasarkan surat keputusan presiden tersebut. Namun surat keputusan presiden itu tidak disampaikan kepada Departemen Luar Negeri,” kata Richard Lohhenapessy dengan nada prihatin.

Akibat Maluku masih dinyatakan “tertutup” maka banyak pengusaha asing yang tidak berani menanamkan modal mereka, sehingga banyak calon investor yang mengalihkan modal mereka ke Kendari, Sulawesi Tenggara serta Bitung Sulawesi Utara terutama untuk bidang perikanan.

Karena itulah, pimpinan DPRD Maluku menemui Menlu Hassan Wirajuda untuk segera mensosialisasikan status amannya provinsi ini ke berbagai pemerintahan negara sahabat yang kemudian diharapkan diteruskan kepada para pengusahanya .

Melalui proses ini, maka akhirnya diharapkan akan datang banyak calon investor terutama untuk menanamkan modalnya di tiga sektor utama pertanian, perikanan dan pariwisata.

Listrik

Namun Richard mengakui ada satu infrastruktur yang sangat menghambat yakni masih minimnya listrik disana. “Di ibukota Ambon saja, listrik satu hari hidup dan kemudian satu hari mati. Bagaimana investor mau datang apalagi ke daerah-daerah lainnya,” kata Richard.

Karena itu, pimpinan DPRD Maluku ini juga telah menemui Menristek Kusmayanto Kadiman yang berjanji akan mengirimkan sebuah tim ahli untuk membantu mengatasi krisis listrik ini.

Selain menemui Hassan Wirajuda dan Kusmayanto Kadiman maka DPRD Maluku sudah juga menemui Mendagri Mardiyanto, Menteri Negara Kelautan dan Perikanan Freddy Numbery, serta Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.

Minggu depan, DPRD akan menemui Menteri Agama Maftuh Basyuni serta Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah untuk minta mereka guna ikut mempercepat pembangunan provinsi yang dikenal sebagai penghasil minyak kayu putih ini. ( ant )